Utang Pemerintah: Gali Lubang Tutup Lubang
berita
Pikiran Bebas
Ilustrasi kan watyutink.com 12 May 2019 14:40
Penulis

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Publik sudah tahu bahwa pemerintah sekarang sedang terbelit masalah keuangan yang cukup melilit. Pemerintah berkali kali menaikan suku bunga obligasi negara untuk menarik minat pembeli surat utang negara. Mekipun kebijakan ini membahayakan perekonomian nasional, karena bunga surat berharga pemerintah (SBN) melebihi bunga deposito perbankan. Sebelunya perbankan besar sudah menyampaikan warning kepada pemerintah tentang masalah suku bunga surat berharga negara tersebut.

Tidak hanya itu berbagai langkah diplomasi luar negeri dilakukan pemerintah untuk mendapatkan utang, Kebijakan ini bukan pelaksanaan strategi hubungan luar negeri bebas aktif yakni untuk melepaskan ketergantungan, akan tetapi hubungan yang didasari oleh keinginan untuk menambah ketergantungan.  Diplomasi internasional indonesia terbaca dengan mudah yakni dalam rangka cari utangan.

Kebijakan pemerintah yang bersandar pada utang amatlah membahayakan baik dilihat dari sisi kondisi fiscal maupun sisi makro ekonomi. Penerimaan Negara yang relatif kecil dan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia yang relative rendah, tidak memungkinkan bagi Indonesia untuk mengambil utang seperti Negara Negara berkembang lainnya. Karena dapat menjadi pukulan balik bagi keuangan negara dan beban rakyat.

Utang pemerintah Indonesia sudah relatif tinggi. Utang pemerintah sampai dengan Maret Tahun 2019 mencapai Rp5.066 triliun. Utang pemerintah tersebut terdiri dari Utang Luar Negeri Pemerintah (ULN) senilai Rp2.644 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp2.421 triliun. (Diolah dari Data Bank Indonesia)

Utang Pemerintah telah bertambah sangat cepat.  Antara tahun 2014 – Maret 2019 utang pemerintah telah bertambah sekitar Rp. 2.140 triliun. Jumlah tambahan utang tersebut hampir separuh (42 persen) dari jumlah utang pemerintah yang sepanjang sejarah republik ini berdiri.

Tambahan utang pemerintah yang paling besar sepanjang Tahun 2014- maret 2019 berasal  dari SBN senilai Rp1.337 triliun dan sisanya tambahan dari utang bilateral dan multilateral senilai Rp802 triliun.  Berdasarkan data APBN tambahan utang pemerintah dari SBN saja tahun 2017 senilai Rp433 triliun dan tahun 2018 senilai Rp414 triliun.

Penyebab utama bertambahnya utang adalah minimnya sumber penerimaan Negara baik dari penerimaan dari bagi hasil ekploitasi sumber daya alam, maupun penerimaan pajak. Tambahan utang pemerintah setahun mencapai lima kali nilai penerimaan Negara dari sumber daya alam.

Utang pemerintah semakin meningkat dan terus berakumulasi. Kejatuhan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing ikut melipatgandakan jumlah utang, mengingat utang pemerintah sebagian besar dalam mata uang asing. Dengan kondisi pelemahan nilai tukar yang akan terus berlanjut maka nilai utang pemerintah tidak terprediski dan dapat melompat secara tiba tiba, sehingga mengancam keselamatan pemerintahan dan keselamatan negara.

Akibatnya bunga utang pemerintah yang harus dibayar dengan pajak rakyat makin mengkhawatirkan. Setiap tahun pemerintah harus membayar kewajiban bunga utang Rp238,6 triliun (2018) melebihi satu setengah kali belanja subsidi.  Belum lagi jika ditambahkan dengan cicilan pokok utang dan utang jatuh tempo. Jadi kalau Pemerintahan mau menambah utang untuk menambal APBN 2019, maka sebaiknya harus dipikirkan masak masak. Karena membahayakan keselamatan bangsa dan negara serta membebani pemerintahan mendatang.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi