Yuk Kenalan Sama SIMSI!
berita
Pikiran Bebas
http://simsi.komisiinformasi.go.id/assets/frontend/main/img/logo.png 15 May 2019 09:00
Penulis

Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogya

Perkembangan teknologi informasi komunikasi dan era globalisasi berimplikasi bagi perkembangan peradaban manusia khususnya dalam hal perolehan dan penguasaan sumber informasi. Dalam hal ini, pun berlaku hukum rimba mengenai pihak yang menang yang akan berkuasa yakni pihak yang menang dalam persaingan adalah mereka yang menguasai informasi. Namun, dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008, pemerintah Republik Indonesia mengenai keterbukaan informasi publik menjamin bahwa hukum rimba tidak relevan lagi diterapkan dalam persaingan perolehan dan penguasaan informasi. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa regulasi ini memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik (Komisi Informasi, 2019).

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya saling berhubungan dengan pihak lain dalam berbagai tujuan hajat hidup termasuk berbagi informasi. Tidak jarang dalam relasi tersebut terjadi konflik yang berujung pada sengketa. Salah satu sengketa kasus informasi yang pernah terjadi yakni sengketa informasi PT. Garam yang dilakukan oleh pihak pemohon yakni kelompok warga Sumenep sebagai pihak terdampak atas operasionalisasi bisnis termohon yakni PT. Garam (Komisi Informasi Jawa Timur, 2018). Penyelesaian kasus sengketa informasi oleh badan publik Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 UU No 14 tahun 2008.

Dalam Pasal 1 UU No 14 tahun 2008 ayat 4 dijelaskan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis stkitar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Kemudian pada pasal 5 dijelaskan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.

Sebagai pihak berwenang yang telah sah ditunjuk melalui regulasi, pihak Komisi Informasi dalam melakukan penyelesaian sengketa informasi berprinsip pada pokok-pokok UU No. 14 tahun 2008. Salah satu prinsip pokok sesuai asas dan tujuan yang tercantum pada bab 2 pasal 2 ayat 3 yakni bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Asas ini kemudian diimplementasikan pada peluncuran aplikasi berbasis website yakni SIMSI 2.0 pada 2 Mei 2019 (Komisi Informasi, 2019).

SIMSI atau Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi adalah aplikasi berbasis situs web (platform) untuk permohonan penyelesaian sengketa informasi secara elektronik di Komisi Informasi (Komisi Informasi, 2019). Sesuai pernyataan salah satu Komisioner KI Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Arif Adi Kuswardono bahwa SIMSI bertujuan memudahkan masyarakat mengajukan permohonan dan mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh masyarakat (Komisi Informasi, 2019). SIMSI 2.0 yang dirilis 2019 merupakan hasil perbaikan dari versi 1.0 yang dirilis 2016 dengan fokus yakni layanan penyelesaian sengketa informasi secara online yang terintegrasi dari komisi informasi pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

Dalam konteks percepatan informasi yang didukung perkembangan teknologi komunikasi informasi, SIMSI 2.0 sangat diharapkan mampu menjadi platform yang efektif bagi ketercapaian tujuan kertebukaan informasi publik khususnya dalam ranah permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik secara online. Untuk memaksimalkan fungsi dan efektivitas pencapaian tujuan adanya platform SIMSI 2.0 tersebut perlu adanya kesadaran masyarakat terkait hak katas informasi bagi hajat hidupnya. Oleh karenanya, penting dilakukan strategi sosialisasi terintegrasi oleh seluruh pihak mengenai jaminan hak masyarakat atas informasi sebagaimana diatur dalam UU keterbukaan informasi publik serta cara penggunaan dan manfaat dari platform SIMSI 2.0).

Dari pantauan penulis terhadap SIMSI 2.0 melalui laman website http://simsi.komisiinformasi.go.id/ di dalamnya mencakup fitur mendasar bagi publik panduan penggunaan platform, resume informasi isu sengketa yang dilaporkan oleh publik dan status pengerjaannya oleh Komisi Informasi, jadwal sidang dari materi sengketa yang diajukan sampai pada hasil dari proses penyelesaian sengketan informasi yang diproses melalui platform tersebut. 

Seperti pembuatan akun media sosial, dalam platform SIMSI 2.0 juga mengharuskan kita sebagai penggunanya untuk login mendaftarkan data diri kita. Hal tersebut sebagai syarat awal untuk proses permohonan sengketa sehingga materi yang diajukan memang merujuk pada sumber yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut bukan tanpa dasar, karena memang sesuai yang tampak di laman informasi sengketa pada platform ini akan terlihat pihak pemohon dan termohon serta materi gugatan yang diajukan seperti gambar di bawah ini yang bersumber dari website SIMSI.

Dari adanya platform ini implikasinya tidak hanya pihak pemohon yang dapat memantau perkembangan penyelesaian sengketanya, tetapi juga membuka akses bagi masyarakat untuk tahu perkembangan terkini kasus tersebut sehingga mudah untuk memantau kinerja Komisi Informasi sebagai badan publik yang bertugas untuk melakukan penyelesaian sengketa paling lambat dalam 100 hari kerja. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 38 UU No. 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik.

Sejak dirilis pada 2 Mei 2019 SIMSI telah menyelesaikan 38 kasus informasi sengketan, 10 kasus dalam proses penyelesaian sengketa, 5 kasus sengketa dibatalkan dan 7 kasus sengketan terdaftar (Komisi Informasi, 2019). Ini merupakan awal yang baik menuju era keterbukaan informasi yang berpedoman pada ketersebaran informasi publik dan penyelesaian sengketa hambatan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Mari, sadari hak dan kewajiban kita dalam perolehan dan penggunaan informasi publik dan jika menemui hambatan langsung saja kunjungi laman website http://simsi.komisiinformasi.go.id/

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi             PMDN Ada Peluang, Tetapi Konsumsi Melambat             Dari Sistem Pemilu Hingga Politik Uang             Perlu Perubahan Revolusioner             Saving Investment Gap Masih Relatif Tinggi