22 Mei, Sebuah Akhir Atau Awal?
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
13 May 2019 11:10
Watyutink.com - Pada tanggal 22 Mei 2019, seluruh rakyat Indonesia menantikan hasil hitungan akhir perolehan suara kubu Paslon 01-02 yang akan secara resmi diumumkan oleh KPU. Rakyat kebanyakan hanya memahami bahwa pada tanggal 22 Mei, kepastian yang mereka tunggu-tunggu akan mereka dapatkan. Siapa yang berhak memimpin negeri ini lima tahun ke depan, pada hari itu secara resmi bakal disahkan dan diumumkan ke publik oleh lembaga yang berwenang, KPU. 

Perolehan suara hasil hitungan manual (Real Count) KPU  ini, oleh kedua kubu yang tengah ‘berseteru’, diposisikan sebagai penentu siapa sebenarnya yang berhak memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Dampaknya, rakyat kebanyakan cenderung berpikir bahwa pada tanggal 22 Mei inilah, segala usreg dan kekisruhan  memperebutkan kemenangan, akan berakhir. Tentunya dengan harapan… yang menang tidak jumawa, dan yang kalah menerima dengan lapang dada.
 
Drama Pemilu-Pilpres dengan ending yang ideal ini, akan sangat menenangkan dan  menyenangkan hati maupun pikiran seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, meminjam istilah orang Inggris…Too good to be true..terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Karena apa yang kita saksikan sepanjang hari sejak Quick Count diluncurkan pada hari H, pasca pencoblosan, 17 April, 2019, gelombang protes dari kubu yang merasa dirugikan begitu masif. Kubu 02, Prabowo-Sandy dengan tegas menolak hasil Quick Count. Sementara Kubu 01, Jokowi-Ma’ruf Amin, menerimanya dengan sukacita.

Penolakan kubu 02 berlanjut dengan pernyataan tajam yang menuduh Quick Count sebagai alat politik yang digunakan untuk menyihir pikiran dan pendapat rakyat. Menurut Kubu 02, hasil Quick Count merupakan setting politik yang pasti akan disinkronkan nantinya dengan hasil perhitungan manual (Real Count) versi KPU. 

Dengan demikian, KPU dan lembaga terkait lainnya dalam kaitan penyelenggaraan pemilu, sepenuhnya telah terkooptasi oleh kepentingan penguasa. Artinya,kubu 02 menuduh kecurangan terstruktur dan masif dilakukan demi melancarkan Jokowi kembali menjabat Presiden untuk kali kedua! Begitulah versi kubu 02 meyakinkan publik. Penolakan pun mulai bergema di seluruh Nusantara, di antara para pendukung kubu 02. 

Ring satu kubu Prabowo bahkan mendesak Prabowo untuk medeklarasikan diri sebagai Presiden terpilih karena menurut Quick Count versi kubu 02, kemenangan ada pada mereka. Bahkan dengan perolehan suara yang sangat meyakinkan, 62 persen. Setelah pendeklarasian Prabowo sebagai Presiden terpilih versi Kertanegara ini; ribuan massa di Pamekasan, Madura, ikut menggelar aksi dukungannya. Mereka berseru, hanya Prabowo-Sandi lah yang berhak dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Tidak cukup sampai di situ, kubu 02 pun menggelar demo menyambangi kantor Bawaslu pada tanggal 9 dan 10 Mei yang lalu. Walau massa yang datang jumlahnya jauh dari bayangan sebelum demo digelar, manuver politik atas nama menuntut keadilan ini, cukup menyibukkan aparat dan menyedot perhatian publik di dalam dan luar negeri. Apalagi dibarengi publikasi angka kematian anggota KPPS yang  telah mencapai angka fantastis, 400 orang lebih. Sebuah angka kematian yang sangat mengejutkan dan menyimpan dugaan akan ketidakwajaran. 

Teori konspirasi pun dikembangkan untuk menggiring opini publik mempercayai bahwa kecurangan Pemilu-Pilpres yang masif dan terstruktur, benar adanya. Penolakan hasil Pemilu pun kian merebak. Walau masih sebatas lingkup pendukung kubu 02 dan mereka yang dilelahkan oleh usreg Pemilu berkepanjangan. Publik pun dilanda ketegangan menanti apa yang bakal terjadi pada tanggal 22 Mei mendatang?

Dengan aksi penolakan pendukung kubu 02 yang intensif dan berdimensi lebih meluas, timbul pertanyaan; apa arti pentingnya lagi 22 Mei? Toh rakyat telah tahu secara pasti hasil akhir hitungan manual (Real Count) versi KPU. Berdasarkan pantauan publik yang mengikuti proses perhitungan terbuka yang digelar KPU, Jokowi-Ma’ruf dipastikan ke luar sebagai juaranya. Kubu pendukung 01 pasti menerimanya dengan sukacita dan puji syukur. Sementara kubu pendukung 02 pasti dengan keras menolaknya!

Yang menjadi kegelisahan dan keresahan publik; Langkah apa yang akan diambil oleh penguasa? Sebaliknya langkah apa pula yang akan diambil oleh massa pendukung kubu 02? Pertanyaan inilah merupakan PR politik bagi para pemimpin di negeri ini untuk mencari solusi penyelesaian masalah secara politik, tentunya! 

Bila ada pemikiran dari pihak penguasa yang menjadikan 22 Mei sebagai hari berkepastian mengambil langkah yang dilindungi hukum untuk bertindak represif terhadap para pendukung kubu 02, pemikiran ini sangatlah memprihatinkan. Penilaian ini dikaitkan dengan adanya pernyataan aparat yang menegaskan bahwa terhadap mereka yang tetap menolak hasil perhitungan suara versi Real Count KPU dan sengaja berkumpul melakukan protes keras, akan disikat tanpa pandang bulu! Tindakan ini dilakukan atas nama demi keamanan negara. 

Masalahnya, yang dihadapi bukan hanya satu dua orang atau puluhan dan ratusan orang, tapi ribuan bahkan jutaan orang. Bagaimana menyikatnya? Bila pola ‘cleansing’ ala 65 dan kekerasan ala rezim otoriter Orde Baru yang bakal diterapkan; dipastikan kemenangan justru akan beralih ke pihak yang disikat dengan memakai kekerasan (senjata).

Untuk itu, bertindak menunggu ‘hari keramat’, 22 Mei 2019, merupakan permainan politik kekuasaan berisiko tinggi. Pihak penguasa sebaiknya mengambil inisiatif melakukan langkah-langkah politik yang mengajak seluruh pemimpin dan tokoh masyarakat dari seluruh elemen bangsa, tanpa memandang kubu 01 atau 02, untuk duduk bersama. Tujuan utamanya secara bersama mencari jalan ke luar politik yang berdaya guna dan berakibat pada terjaganya keamanan dan keutuhan NKRI. 

Sikap menyepelekan masalah dengan mengalihkan perhatian lewat kesibukan merancang pemindahan Ibu Kota negara, bukanlah merupakan langkah politik yang ideal untuk menyelesaikan masalah. Toh pemindahan Ibu Kota belum menjadi prioritas politik kenegaraan yang bersifat mendesak belakangan ini dan hari-hari ke depan. Dikhawatirkan, menyerahkan masalah penyelesaian politik kepada pihak keamanan yang merupakan institusi bersenjata, merupakan langkah yang akan membawa negeri ini kembali dalam kegelapan! 

Masalah politik, hendaknya diselesaikan lewat jendela dan jalan politik pula. Agar para ‘penunggang gelap’ yang memanfaatkan  kekeruhan politik ini, dapat dipisahkan secara politik dari kubu 02 maupun 01. Agar Prabowo-Sandi sebagai pemimpin kubu 02, dapat melepaskan diri dari segala upaya yang bertujuan memanfaatkannya untuk kepentingan politik terselubung yang jauh dari permasalahan pemilu.

Kita semua harus meyakini bahwa pasangan Prabowo-Sandi bukanlah pertalian individu pemimpin yang menginginkan Indonesia menanggalkan Pancasila sebagai Dasar Negara. Tapi tidak demikian halnya dengan para penunggang! Maka berhentilah mencibir, memusuhi, dan menebar kebencian terhadap Prabowo-Sandi. 

Ada baiknya kita semua mulai berkonsentrasi mengamati dan mencermati adanya kemungkinan gerakan politik di luar konteks pemilu. Apalagi ditengarai dan terasakan adanya gerakan yang terstruktur dan tertata. Tujuan kerjanya tidak lain untuk menggolkan ideologi berdasarkan keyakinannya. Oleh mereka, pemilu hanya dijadikan battle ground memulai pertempuran di sana-sini untuk memenangkan perang besar (ideologi) sesuai desain dan tujuan mereka!  

Para pemimpin bangsa ini harus jeli, bukan malah njelimet! Agar pikiran tidak mampet sehingga langkah bijak menjadi macet!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Akibat Jalan Non Tol Tak Dipelihara             Catatan YLKI untuk Mudik Lebaran 2019             Tipis Prabowo-Sandi Menang di MK             Putusan MK Tidak Mengakhiri Polemik Pilpres 2019             LGBTIQ Merupakan Pilihan dan Hak Asasi             Asumsi RAPBN 2020 Sulit Tercapai             Strategi Ekspansif Tak Tampak di RAPBN 2020             Transisi Darurat (Demisioner) Permanen????             Membangun Sambil Menindas             Mitigasi Pengaruh Kejadian Politik terhadap Kegiatan Ekonomi