73 Tahun Merdeka, Musyawarah-Mufakat Terpinggirkan
berita
Politika
Ilustrasi watyutink-twitter.com (gie/watyutink.com) 15 August 2018 19:30
Penulis
Di usia 73 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, musyawarah-mufakat tampaknya sudah mulai terpinggirkan dalam kehidupan bernegara. Padahal itu merupakan ajaran leluhur dalam menjalankan mekanisme pengambilan keputusan. Pendeknya, musyawarah-mufakat adalah mekanisme demokrasi ala Indonesia, yang tertuang dalam sila keempat Pancasila. Mengapa musyawarah-mufakat tak membumi dalam kehidupan demokrasi?

Memang saat ini demokrasi Indonesia seperti tak punya bentuk. Satu sisi, kita mengakui Pancasila sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Tetapi di sisi lain, pelaksanaannya malah mengusung demokrasi liberal. Ada yang mengatakan, pilihan demokrasi liberal ini yang menyebabkan nilai-nilai Pancasila selalu berada di atas langit, termasuk musyawarah-mufakat.

Dalam kehidupan bernegara, seharusnya DPR menjadi teladan yang bisa menjalankan musyawarah-mufakat dalam proses pengambilan keputusan. Nyatanya tidak demikian. Bahkan nyaris tiap keputusan selalu dihasilkan melalui voting. Betul, wakil rakyat itu senantiasa bermusyawarah terlebih dahulu sebelum voting. Namun proses musyawarah di DPR kerap melahirkan perdebatan ala jalanan. Bahkan terkesan sebatas pemaksaan kehendak: hanya kehendaknya lah yang benar.

Pertanyaannya, kenapa pengambilan keputusan di DPR nyaris selalu berakhir dengan voting? Memang voting bukan sesuatu yang terlarang. Voting bisa dikatakan sebagai jalan tengah ketika musyawarah di DPR mengalami deadlock. Lagi-lagi, nyatanya tak begitu. Mandegnya proses musyawarah di Senayan disinyalir bukan dilandasi argumentasi yang sama-sama kuat. Bahkan terkadang pemilik suara mayoritas di DPR sering menggiring pengambilan keputusan melalui voting. Sementara minoritas kerap menolak voting. Lantas, apakah sikap demikian semata-mata demi “kue” kekuasaan?

Sebetulnya, musyawarah-mufakat adalah jalan untuk mengakomodasi seluruh kepentingan. Tidak mengedepankan suara mayoritas dan bukan untuk mengabaikan suara minoritas. Musyawarah-mufakat menegasikan pemaksaan kehendak, sebab episentrumnya adalah kepentingan bersama (rakyat). Sementara voting bisa menjadi tirani mayoritas. Karena suara mayoritas lah yang bisa merajai hasil voting, sehingga kesan menang dan kalah semakin kuat dalam mekanisme pengambilan keputusan one man one vote itu.  Kini timbul hipotesa dalam bentuk tanya: bukankah voting justru mengebiri suara minoritas? Bahkan bisa membunuh rasionalitas?

Sudah saatnya kita, terutama elite politik di DPR, meletakkan kembali musyawarah sebagai jalan untuk mencapai mufakat. Jika elite meletakkan kepentingan bangsa Indonesia di atas segala-galanya dalam setiap pengambilan keputusan, tampaknya mustahil tak bisa duduk bersama dengan cara yang beradab: musyawarah-mufakat. Tanpa harus voting!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia

Pada zaman menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, The Founding Parents ketika bermusawarah bermufakat, ya gampang. Karena mereka tidak memikirkan soal hal-hal yang rumit tentang kepentingan kekuasaan dan ekonomi. Pemilihan presiden pun dilakukan melalui musyawarah-mufakat. Bahkan setelah terpilih sebagai sebagai presiden oleh PPKI, Bung Karno keluar makan sate.

Tapi sekarang tidak demikian, musyawarah-mufakat untuk menjabat tetap membutuhkan dana triliunan. Sehingga vested interest (kepentingan pribadi)--terutama di bidang ekonomi dan kekuasaan--berkelindan, membuat tradisi musyawarah-mufakat menjadi berkurang. Jadi intinya adalah vested interest dalam politik dan ekonomi yang menenggelamkan tradisi musyawarah-mufakat.

Meski begitu, kalau musyawarah-mufakat diabaikan tentu tidak. Tetapi kadang-kadang disimpangkan. Jadi musyawarah-mufakat menjadi bagian dari bargaining position untuk menyelematkan interest politik dan ekonomi tadi. Bukan cara untuk mengambil keputusan yang sebaik-baiknya.

Contohnya, penyimpangan musyawarah-mufakat dalam pengambilan keputusan di DPR. Pertama, musyawarah-mufakat dijadikan alat delaying. Mereka yang mengutamakan musyawarah-mufakat biasanya mereka yang berada dalam posisi politiknya kalah. Sehingga terus-menerus memaksakan delaying dalam pengambilan keputusan. Tapi mereka yang posisi politiknya dominan, langsung menginginkan pengambilan keputusan dengan cara voting. Kedua,  musyawarah-mufakat dijadikan alat untuk bagi-bagi kekuasaan. Kesimpulannya, delaying tadi semata-mata bargaining politik, bukan untuk mengambil keputusan yang terbaik.

Sebenarnya voting itu tidak haram, karena BPUPKI juga melakukan voting. Cuma bedanya, mereka melakukan voting dengan baik-baik saja. Artinya, mereka yang minoritas pun mengikuti keputusan voting. Tapi kalau sekarang kan tidak, kalau yang posisinya berada di bawah terus-menerus berusaha menunda voting. Sementara yang berada di posisinya di atas, menekankan untuk segera melakukan voting dalam pengambilan keputusan. Padahal, voting merupakan bagian dari musyawarah mufakat juga. Artinya, voting merupakan cara musyawarah yang baik juga ketika tidak mencapai mufakat. Sehingga, voting jangan digunakan untuk membunuh minoritas. Sementara yang minoritas bertahan dari cengkeraman mayoritas dengan berbagai cara agar mendapat porsi kekuasaan.

Namun kita hidup kan harus realistis, tidak boleh juga utopis. Tantangan 1945 dengan tantangan 2018, tentu berbeda. Saat ini, kompleksitas persoalan begitu luar biasa. Masalah ekonomi-politik juga luar biasa berkelindannya.

Meski demikian, kita tidak boleh lupakan bahwa tujuan kemerdekaan RI tetap sama dari dulu hingga sekarang, yaitu mensejahterakan rakyat, melindungi masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, jangan sampai tujuan kemerdekaan tersebut dikorbankan demi interest politik dan ekonomi yang  terlalu kemaruk. Bukan berarti interest politik dan ekonomi haram. Tentu tidak. Toh kita harus realistis juga. Namun jangan sampai itu menyimpangkan tujuan bernegara.

Kekuasaan itu harus mengedepankan kepentingan rakyat. Pengelolaan ekonomi harus untuk kepentingan rakyat. Walaupun kedengarannya klise, tetapi kan kita tidak bisa menghindarkan hal seperti itu, karena sejak 1945 memang begitu tujuan bernegara. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center

Kalau dikatakan musyawarah-mufakat tidak membumi kurang tepat. Bagaimanapun voting tetap diperlukan karena kemungkinan deadlock dalam pembuatan kebijakan perlu ada solusinya supaya tidak berlarut-larut.

Musyawarah-mufakat dalam pengambilan keputusan kita sudah dibangun dalam mekanisme-mekanisme di parlemen kita, diantaranya: pembahasan undang-undang melibatkan pemerintah, ada pandangan dan pendapar fraksi untuk setaiap kebijakan, ada mekanisme lobi-lobi antar fraksi jika terjadi deadlock. Lalu, mekanisme voting jika gagal lobi-lobi. Jika masih deadlock juga, maka pengambilan kebijakan diserahkan ke pimpinan. Artinya, porsi untuk kompromi untuk mencapai konsensus atau musyawarah untuk mencapai mufakat cukup besar dalam mekanisme.

Di sisi lain, musyawarah untuk mufakat juga terjadi dalam kerangka pembentukan kabinet juga terjadi dengan komposisi menteri multipartai. Dengan demikian, kesadaran aktor politik kita untuk membangun konsensus dalam rangka memutar roda pemerintahan sudah muncul.

Persoalan yang muncul kemudian adalah mengapa lobi-lobi antar fraksi bersifat tertutup? Padahal itu terkait kebijakan publik dan terkait kepentingan masyarakat banyak. Bagaimana jika dalam lobi-lobi tersebut terjadi barter politik yang merugikan kepentingan publik Setidaknya dokumen proses dan hasil lobi-lobi dipublikasikan.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana partai mengukur utusan-utusan kadernya dalam pos-pos kementerian supaya kader yang kapabel? Bagaimana partisipasi publik dalam hal ini? (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Butir keempat Pancasila dengan jelas menyebutkan: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan."

Amanat untuk menggunakan model musyawarah dalam proses pengambilan keputusan bukan sekedar perintah UU MD3 yang menjadi rujukan DPR dalam pembuatan keputusan. Akan tetapi Pancasila yang merupakan dasar Negara lah yang sejak awal menghendaki musyawarah itu harus menjadi instrumen utama dalam pembuatan keputusan bersama. Oleh karena itu, ketika Negara kita memutuskan Pancasila sebagai ideologi utama, maka semestinya amanat-amanat yang terkandung dalam 5 butir Pancasila itu harus dilaksanakan.

Apalagi sekelas DPR. Sebagai  representasi seluruh rakyat Indonesia, mereka seharusnya menyadari bahwa keputusan yang diambilnya dalam proses di parlemen bukan keputusan dari dan untuk dirinya sendiri, juga bukan dari dan untuk partai politiknya saja. Pemilih atau rakyat yang mendelegasikan suara dan aspirasi politiknya kepada DPR merupakan acuan utama atau sumber utama yang harus diperhitungkan anggota DPR ketika sedang memutuskan sebuah kebijakan.

Dan mestinya ketika bicara tentang kepentingan rakyat banyak, maka tak akan sulit untuk menemukan kesepakatan melalui model musyawarah. Untuk urusan rakyat secara umum, mestinya tak akan ada pertentangan. Kalaupun ada perbedaan, itu hanya soal urusan prioritas kebutuhan saja. Yang pasti kebutuhan rakyat yang harus disiapkan oleh negara melalui DPR selalu sama intinya. Rakyat menginginkan keadilan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan yang baik, dan lain-lain. Itu saja. Dan kebutuhan itu selalu sama untuk semua rakyat.

Oleh karena itu, mestinya tak ada alasan bagi DPR dalam membuat kebijakan untuk rakyat, malah model voting yang digunakan. Voting mengandaikan ada ketaksepahaman serius terkait kebijakan yang ingin diambil. Tentu saja aneh kalau di DPR kebutuhan rakyat itu sebegitu sulitnya untuk diputuskan hingga harus menggunakan voting.

Akan tetapi realitas memang tak bisa disangkal. DPR yang semula dibentuk untuk menjadi representasi rakyat, realitasnya telah "disabotase" oleh kehadiran partai politik pada diri para wakil rakyat tersebut. Kehadiran partai politik yang menyebabkan kepentingan rakyat itu tak bisa lurus-lurus dibaca sebagaimana kepentingan yang memang dibutuhkan rakyat. Partai politik bicara tentang memperjuangkan kepentingan rakyat dengan cara dan instrumen yang selaras dengan ideologi partai atau lebih tepatnya kepentingan partai. Dengan ideologi, partai menjadi sebuah entitas yang membaca kebutuhan rakyat dalam perspektif ideologis mereka.

Dan kebetulan sekarang ini, ideologi partai hampir semuanya sama dalam kenyataannya yakni pragmatisme. Dengan pragmatisme ini maka parpol tak bicara lagi tentang ideologi yang merupakan basis atau spirit dasar perjuangan. Pragmatisme merupakan wajah ideologi baru yang ditentukan oleh kepentingan praktis. Kepentingan partai pragmatis tersebut intinya ada pada uang dan kekuasaan. Inilah yang akhirnya membuat kepentingan rakyat menjadi kabur dalam proses pembuatan kebijakan di DPR.

Kekaburan itu terlihat dalam proses pembuatan UU MD3 yang menjadi acuan DPR dalam bekerja. Di sana DPR sudah membangun benteng agar sekehendak merekalah kepentingan rakyat itu mesti dimaknai. Dan spirit musyawarah memang menjadi sebuah tantangan atau hambatan karena dengan itu, partai politik akan kesulitan mendapatkan apa yang diinginkan yaitu kekuasaan dan uang. Voting pun berlaku. Mereka yang paling banyak menyetujui sesuatu dianggap sudah mewakili suara rakyat. Padahal suara terbanyak itu bukan atas dasar samanya kepedulian mereka pada kepentingan rakyat, tetapi justru banyaknya partai yang merasa untung dengan apa yang diputuskan. Begitu menjadi pemenang suara terbanyak, maka merekalah yang berkuasa, dan peluang menambah pundi-pundi harta juga menjadi terbuka. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF