Ahmad Basarah: Reformasi vs Orde Baru
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 11 December 2018 13:00
Watyutink.com - Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah yang menuding Soeharto sebagai guru korupsi berbuntut panjang. Alhasil ia dilaporkan oleh Rizka Prihandy, perwakilan Komunitas Hasta Mahardi Soehartonesia ke Polda Metro Jaya pada (3/12), atas tuduhan telah menghina dan menyebarkan berita bohong atau hoax.

Menurut Basarah pernyataan tersebut merupakan respon dari pernyataan Prabowo yang menyebut korupsi di Indonesia saat ini sudah memasuki stadium empat. Terkait pernyataan itu, Basarah meminta agar Capres nomor urut 02 tidak mencari kambing hitam terhadap permasalahan korupsi di Indonesia. Bahkan Ia juga menegaskan kalau saat ini pemerintah yang menjadi “pencuci piring” dari tradisi korupsi yang dilakukan Soeharto dan kroni-kroninya, dimana waktu itu Pak Prabowo menjadi bagian dari kekuasaan Orde Baru. Namun, bagaimana dengan kader PDIP yang menempati rangking teratas, terlibat korupsi tangkap tangan KPK?

Sontak saja mendengar coletahan Basarah membuat geram para petinggi Partai Berkarya, salah satunya Priyo Budi Santoso. Menurutnya, apa yang disampaikan politisi PDIP itu adalah tuduhan yang keji, buktinya sampai hari ini Soeharto tidak pernah dijatuhi vonis bersalah dalam semua kasus korupsi yang melibatkan namanya. Pertanyaannya, apakah pernyataan Ahmad Basarah dinilai berisiko secara hukum?

Sementara seperti yang dilansir oleh beberapa media dan juga belum ada bantahan dari pihak Prabowo-Sandi, ketika Priyo kembali mengatakan jika pasangan nomor urut 02 menang, akan mengembalikan Indonesia ke zaman Soeharto suatu keniscayaan. Hal tersebut dikatakan Priyo saat mendampingi Sandiaga Uno dalam kegiatan Ngopi Pintar (Ngopi) Bareng Bang Sandi di Gunnz Café Palembang, Sumatera Selatan Jumat (7/12). Lantas, apakah serangan terhadap Pak Harto bisa membuat segmen demografi tertentu dengan membanding-bandingkan situasi ekonomi?

Direktur Median, Rico Marbun menyebut pencinta Soeharto di Indonesia saat ini masih banyak. Menurut survei, nama Soeharto selalu konsisten berada di tiga besar saat ditanya siapa tokoh nasional. Itu sebabnya nama Soeharto memiliki pengaruh secara elektoral, terutama dalam kontes Pilpres 2019 nanti.

Nah pada titik ini pertanyaan kritisnya, apakah Prabowo-Sandi telah rela dan bersepakat untuk maju sebagai capres mewakili visi dan misi sebagaimana yang pernah dicanangkan Orde Baru. Baik dalam kehidupan bernegara di bidang ekonomi ala Orde Baru, maupun di bidang politik dan sosial budaya? Bagaimana dengan kelompok-kelompok pro Reformasi, apa tidak merasa dikhianati? Lalu, apakah pilihan ini nantinya menguntungkan buat pasangan Prabowo-Sandi, atau sebaliknya sangat merugikan?

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Watyutink.com - Akan lebih baik bila kasus Ahmad Basarah sampai ke pengadilan. Ini bisa menjadi peluang untuk membongkar praktik korupsi dan pelanggaran HAM besar-besaran oleh rezim Suharto. Anak-anak, kerabat, kroni, dan kaki tangan tak perlu ada yang diberi pengecualian.

Sekarang ini mereka nyaman sekali. Kekayaan pribadi mereka tak ada yang disita oleh negara. Ini berbeda dengan yang dialami oleh keluarga bekas diktator Filipina Ferdinand Marcos. Mereka tak cuma tersingkir dari arena politik,  kekayaan mereka juga disita oleh negara.

Namun tampaknya tak gampang menghadapi perlawanan pendukung Suharto yang sekarang ini menguasai posisi-posisi strategis di pemerintahan dan oposisi sekaligus. Bahkan Golkar, yang dibentuk dan dibesarkan oleh rezim Suharto kini dari partai pendukung pemerintah dan bahkan memiliki menteri paling banyak di kabinet.

Dari kubu militer, posisi Menkopolhukam kini diduduki oleh mantan Panglima TNI era Suharto, Jendral Wiranto. Selain itu ada Jenderal Luhut Panjaitan yang sekarang Menko Kemaritiman. Jenderal lain yang berpengaruh di pemerintahan adalah Hendropriyono. Menantunya, Letnan Jenderal Andika Perkasa, baru dilantik menjadi KSAD. Juniornya di Akabri yang juga Menantu Luhut, Brigjen Maruli Simanjuntak, menjadi Danpaspampres.

Tampaknya terlalu optimis bila percaya bahwa para jenderal dan petinggi Golkar yang dibesarkan oleh Suharto mau berpihak kepada Basarah. Bisa jadi, bila terpaksa, mereka akan lebih suka mengorbankan Ahmad Basarah. Mereka tentu tak mau ikut membongkar aib Suharto di pengadilan karena membongkar aib diri sendiri.

Bisa jadi,  proses pengadilan justru bisa dimanfaatkan untuk menjungkir-balikkan fakta dimana kejahatan oleh rezim Suharto dibalik menjadi kebaikan. Bukankah pengadilan sudah biasa berubah menjadi panggung sandiwara. Dalam hal ini ketua PBB, Yusril Ihsa Mahendra, yang pernah menjadi penulis naskah pidato Suharto, mungkin akan berperan penting.

Maka jangan kaget bila nanti Suharto akan dibela mati-matian oleh pemerintah dan oposisi. Termasuk di sini adalah para aktivis anti Suharto yang tengah berjuang keras untuk Jokowi Dua Periode, dan Prabowo-Sandi. Jadi, di pengadilan nanti,  pemerintah dan oposisi bakal bersatu demi 'kehormatan' Suharto.

Rakyat pun bakal makin paham bahwa politik sesungguhnya cuma permainan orang-orang kaya yang berkuasa, dan banyak pejuang palsu HAM dan demokrasi yang suka menjual kepentingan rakyat untuk kepentingan diri sendiri. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Watyutink.com - Memperhatikan situasi pilpres kita melihat ketidaksetaraan posisi dua paslon. Pihak petahana seolah berada pada posisi "demisioner" dalam sistem kabinet parlementer. Gamang dalam mengambil putusan kebijakan. Sedang lawan politik justru bergerak dengan modal bulldozer menghantam apa saja yang di depan "mata” sebagai isu gorengan yang populer termasuk SARA dan politik identitas. Maka petahana dituduh sebagai PKI sedang tim petahana tidak boleh mempersoalkan rekam jejak lawannya yang berlumuran "darah dan airmata" The Rape of Jakarta, Mei 1998.

Sebagai salah satu korban Mei 1998, di mana rumah anak saya menjadi 1 dari 80 rumah yang dibakar dan 500 yang dijarah di Pantai Indah Kapuk, saya mengusulkan kepada Presiden untuk mengambil kebijakan Rekonsiliasi Nasional Tuntas. Dengan semangat Nelson Mandela. Presiden menegaskan negara menjamin Tragedi Mei 1998 tidak boleh terulang lagi dengan menyatakan bahwa para pengambil putusan kebijakan dalam sistem politik yang berwenang saat itu dinilai setidaknya melakukan pembiaran atau ikut terlibat sebagai konspirator tragedi kekerasan berdarah pelanggaran HAM berat itu. Namun dalam semangat Nelson Mandela, proses penghukuman melalui pengadilan konvensional ditiadakan tapi para pelaku pembiaran dan konspirator pelanggaran HAM berat itu harus diidentifikasi  dalam Musyawarah Rekonsiliasi Nasional dan kehilangan hak politiknya untuk dipilih sebagai penyelenggara negara.

Tapi mereka yang mengaku, menyesali dan menyatakan pertobatan tidak akan dijatuhi hukuman badan atau denda ganti rugi finansial. Cukup meminta maaf kepada masyarakat korban dan negara bangsa Indonesia, yang harus mengalami derita luka bangsa selama setengah abad lebih, bila seluruh pelanggaran HAM sejak Proklamasi juga dituntaskan. Sehingga bangsa ini dapat berdamai dengan dirinya sendiri menyongsong masa depan menuju dan melampaui usia seabad, dengan kepala tegak sebagai bangsa nomor empat sedunia. Dalam martabat dan kualitas serta tidak dibebani utang hati nurani dan dosa citra pelanggaran HAM berat masa lalu dengan tuntas dan lugas.

Bila kebijakan ini dapat dilakukan dengan assertive, percaya diri dan semangat rekonsiliasi setara Mandela maka terobosan Presiden ke-7 ini akan melapangkan jalan ke arah dua periode. Karena masyarakat akan bebas dari ancaman ketakutan terulangnya tragegi Mei 1998 di masa depan. Elite politik gemar bermain SARA dengan copas 10 Mei 1963 Bandung, 13 Mei 1969 Kualalumpur dan 13 Mei 1998 di Jakarta.

Rekonsiliasi ala Mandela ini diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup nation state Indonesia seabad Indonesia 2045, menjadi nomor empat sedunia dalam kualitas dan martabat antar bangsa. Tapi bila petahana terjebak jadi  pelaku "demisioner" dikawatirkan bulldozer penantang akan menggilas voters 17 April 2019. Para voters yang sekarang tenang tidak memahami sejarah masa lalu akan menyesal seumur hidup mirip musibah  bulldozer nyelonong seperti truk yang mundur dari tanjakan

Tembalang, berujung wafatnya penulis NH Dini, Semarang pada 4 Desember 2018 ketika LBI sedang memperingati WS REndra dan budayawan sibuk menjelang Kongres Kebudayaan 5-9 Desember 2018. Seniman Butet berseru bahwa semua hiruk pikuk gegap gempita deklarasi dan sarasehan karnaval dan festival, tidak akan ada gunanya bila Jokowi kalah dan tidak menang dalam pemilu 17 April 2019. Inilah pemantauan Saatchi konsultan politik Obama terhadap situasi Pilpres Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Watyutink.com - Pidato Prabowo dalam sebuah forum internasional di Singapura beberapa waktu lalu, menuai reaksi. Prabowo mengatakan korupsi di Indonesia berada pada stadium empat. Tidak terima atas pernyataan tersebut, Basarah politisi PDI-P menyerang balik. Bukankah biang koruptor itu Orde Baru? Rezim Reformasi hanya sebagai pencuci piring pesta korupsi Orde Baru. Tudingan Basarah dialamatkan kepada Prabowo, karena bagian dari rezim Orde Baru, kebetulan juga mantan menantu Presiden Soeharto. Reaksi tidak berhenti disini. Juga menyeret partai Berkarya, partai Tommy anak mantan Presiden Soeharto.

Polemik dan saling klaim antara dua kubu, "Orde Baru" dan "Orde Reformasi" terus bergulir, menghangatkan isu jelang pilpres. Meskipun istilah dan predikat dua orde tersebut kurang tepat dalam konteks kekinian, semakin kabur. Apalagi dihubungkan dengan istilah reformis dan status quo Orde Baru. Pernyataan Basarah, sebagai respon terhadap Pidato Prabowo Ibarat pepatah orang minang, "jari tulunjuk kelingking bakaik". Sebab, kader PDIP menempati rangking teratas, dimana kadernya terlibat korupsi tangkap tangan KPK. Pidato Prabowo sebuah fakta, korupsi di Indonesia masuk stadium empat. Kehadiran KPK belum signifikan terhadap penurunan indeks korupsi di Indonesia.

Jika pada Orde Baru korupsi terbatas pada birokrasi pemerintahan. Di era Reformasi korupsi dilakukan secara masif, seiring dengan penyebaran kekuasaan dan kewenangan. Baik dalam institusi politik, pemerintahan, bahkan swasta ikut di dalamnya. Tidak ada perbedaan signifikan antara Orde Baru dan Orde Reformasi. Terutama jika dilihat perkembangan pada sektor pembangunan. Baca statistik, maka akan terlihat perbedaan yang sangat menyolok. Perbedaan hanya pada kebebasan. Kebebasan bersuara, berkumpul, mendirikan organisasi sosial dan politik. Tapi lihatlah secara umum saja, bagaimana dengan isu ketimpangan sosial. Semakin meningkat, tingkat rasio gini, kerusakan lingkungan makin parah, jumlah hutang, impor dan ekspor tak kunjung meningkat, nikai tukar rupiah merosot, ketahanan pangan rapuh, pelayanan publik rendah, penegakan hukum tebang pilih, politik uang semakin parah, penjualan aset, BUMN tak kunjung sehat dan berdaya saing tinggi dan lain sebagainya.

Dari sejumlah indikator, sebagian orang berpendapat, reformasi di Indonesia sudah layu, "mati" Jika tidak mau disebut jalan di tempat. Dengan kata lain, kaum reformis gagal membawa perubahan. Kelemahan yang paling telak bagi kaum reformis adalah tidak memiliki ideologi perubahan. Hal ini sangat mudah dilacak. Baik dalam pembentukan kabinet, faktanya Orde Reformasi justru berkoalisi dengan kekuatan Orde Baru. Demikian pula dalam kontestasi pilkada. Kekuatan Orba, kekuatan orde reformasi bisa berkoalisi. Bahkan berselingkuh dalam kecurangan pemilu. Membobol keuangan negara, aset negara dan merampas kekayaan alam.

Ada benarnya jika Huntington (1991), mengatakan katagori reformis dan status quo tidak dibaca secara dikotomis, sangat dinamik. Kelompok reformis di tengah perjalanan bisa berubah menjadi kekuatan pro status quo atau konservatif. Dikarenakan memiliki kepentingan ekonomi politik dan hasrat berkuasa dengan menghalalkan segala cara. Dan bisa jadi kekuatan status quo berubah menjadi kekuatan reformis karena ada kesadaran baru atau memperbaharui komitmen politiknya.

Dalam kaitan itu, fenomena menarik adalah, mengapa Prabowo dengan Gerindranya semakin menampakkan daya tarik dikalangan masyarakat luas. Meskipun ia diberi stigma lawan politiknya sebagai kekuatan Ode Baru. Bahkan pada Pilpres 2014 ia nyaris menang. Dan kini, menjelang Pilpres 2019, Prabowo menunjukkan kembali tren positif. Elektabilitasnya meningkat, meskipun tidak didukung oleh media mainstrem.

Sebaliknya, Jokowi yang didukung media mainstrem, trennya justru menurun diangka 52 persen. Mestinya sebagai petahana, setidaknya Jokowi diangka 60 hingga 70 persen. Jangan lupa menurun dan naiknya elektabilitas sangat terkait dengan legitimasi politik dan political trust. Menguat dan menurunnya legitimasi politik bergantung kepercayaan politik (political trust). Angka angka prestasi bisa saja dimanipulasi. Tapi suasana hati, seperti rasa kecewa, rasa ketidakpuasan yang dirasakan oleh sebagian rakyat diekspresikan melalui sikap politiknya.

Karenanya, diskusi status quo atau reformis sangat kompleks, bahkan sebagian orang sudah melupakannya. Faktanya, keadaan sekarang untuk sebagian orang tidak lebih baik. Sederhananya, yang tersisa di hati rakyat adalah sebuah political effacacy. Yaitu sebuah harapan yang digantungkan kepada kandidat Presiden. Di tangan mereka masa depan akan datang lebih baik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Watyutink.com - Ketika Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi dominan dalam praktik penyelenggaraan negara menyebabkan  lemahnya pondasi ekonomi, sehingga ketika krisis moneter, maka bangunan ekonomi Indonesia menjadi runtuh. Nilai tukar rupiah terhadap valuta asing terdepresiasi secara ekstrim dari Rp2.5OO per dolar AS menjadi  Rp17.000 per dolar AS, membuat rakyat kebanyakan tiba tiba menjadi miskin. Akibat lebih lanjut adalah tingkat kepercayaan rakyat kepada rezim Orba hilang, dan menuntut agar Soeharto mengundurkan diri dari singgasana kekuasaan yg diduduki selamat 32 tahun. Begitu Soeharto berhasil digulingkan, bangunan ekonomi era Orba yang sarat dengan KKN coba dikoreksi Orde Reformasi melalui berbagai regulasi. Orde Reformasi juga membentuk lembaga "Super Body" bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tupoksi membasmi praktik KKN pada penyelenggaraan negara.

Sudah lebih dari satu setengah dekade KPK berkiprah, tapi praktik KKN tidaklah habis. Malah praktik KKN seakan mendapat lahan subur ketika negara ini menggunakan demokrasi liberal untuk memilih pemimpinnya pada semua tingkatan. Pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, semuanya berbiaya sangat tinggi. Sehingga secara kasat mata semua kandidat pasti menginginkan "balik modal". Adapun cara yang digunakan berkecenderungan memainkan proyek  APBN/APBD. Sehingga pada Orde Reformasi ini yang seharusnya menjadi antitesis KKN malah menyuburkan perilaku KKN.

Isu maraknya praktik KKN di Orde Reformasi ini kemudian digunakan sebagai bahan bakar politik untuk menyerang kekuasaan. Statement Prabowo yang menyatakan penyakit korupsi Indonesia sudah stadium 4 berbalas dengan statemen Ahmad Basarah (jubir TKN Jokowi-Amin) yang menyatakan Presiden Soeharto (mertua Prabowo) sebagai Guru Korupsi. Balasan statement inilah membuat keluarga Cendana dan pengikut Soeharto berang yang kemudian menyerang lagi dengan melaporkan Ahmad Basarah ke polisi.

Padahal statement Ahmad Basarah tersebut juga merupakan pengakuan bahwa di rezim kekuasaan hari ini masih ada perilaku KKN yang ---meminjam bahasa KPU-- terstruktur, masif, sistemik. Hanya bedanya praktik KKN di Orde Reformasi ini bukan berada di lingkaran  istana tetapi pada lingkaran kekuasaan di daerah yang mempraktikkan  feodalisme dan dinasti baru. Pada  Orde Reformasi ini belum ada perubahan sistem yang bisa memaksa pejabat negara untuk tidak korupsi, kolusi dan nepotisme serta menghentikan sistim dinasti. Arti lebih lanjutnya adalah Orba masih hidup dan bertempur melawan Orde Reformasi yang mempunyai perilaku dan karakter kekuasaan yang hampir sama.

Analisis yang menyatakan bahwa Prabowo dan  Sandi akan "menghidupkan" Soeharto bila menang sudah ada indikasinya seperti Laporan Polisi terhadap AhmadBasarah, penyampaian visi dan misi Prabowo-Sandiaga Uno dan lain lain, merupakan bukti untuk kita semua. Sekarang tinggal bagaimana kekuatan pro Reformasi digalang kembali untuk mencegah kembalinya Orba pada tampuk kekuasaan melalui prosesi demokrasi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

Watyutink.com - Menyebut nama orang untuk urusan yang berkonotasi negatif di era sekarang, apalagi di "tahun politik" ini sungguh penuh risiko. Mulai risiko dibantah, di-bully di Medsos, hingga digugat melalui proses hukum. Gerbang reformasi yang dibuka, bukan saja membawa berkah kebebasan lebih besar (daripada sebelum reformasi), tetapi juga membuka "kotak pandora," dari padanya menyeruak dan bertebaran segala macam "penyakit". Begitulah yang sedang kita alami sebagai bangsa dan negara.

Kebebasan yang kita miliki bisa menjadi rahmat jika bisa kita gunakan dengan bijaksana, penuh tata krama, dengan kepekaan sosial dan spiritual yang tinggi. Sebaliknya, kebebasan yang kita genggam bisa menjadi petaka jika kita gunakan--sengaja maupun tidak sengaja--dengan cara keliru. Penting juga dicatat, kata "keliru" di sini bisa bersifat historis & kontekstual. Di masa-masa awal di mana reformasi mulai digelorakan, menyebut, bahkan menghujat nama seseorang pada tingkatan paling keras, paling vulgar dan paling tidak sopan sekali pun, tidak membawa risiko apa pun. Terutama karena orang-orang yang dikritik, dimaki atau dihujat adalah mereka yang dianggap bersalah di masa lalu. Tidak ada yang menghardik, pun tidak ada yang menuntut kita.

Demikian juga, di era sekarang ini, di Indonesia, menyebut atau mengucapkan bait-bait suci dengan maksud menjadikannya sebagai dalih menyudutkan orang lain, bisa berisiko dihakimi, hingga digugat ke pengadilan. Inilah era di mana kebebasan dilawan dengan kebebasan. Fenomena ini menjelaskan bahwa melalui kebebasan yang terbuka untuk semua orang, maka pusat-pusat kekuasaan bukan lagi bersifat otonom, tetapi telah menjadi heteronom, kecil-kecil dan menyebar. Inilah era ultra demokrasi.

Di era demokrasi substantif, kepatuhan pada hukum menjadi titik pusat, titik temu dan titik tumpu dari mana kebebasan diartikuliasikan dan ditakar. Sebaliknya di era ultra demokrasi, hukum dan berbagai konsensus nasional diguncang oleh kekuatan sosial-politik yang mampu mengerahkan massa. Pengerahan massa  bukan semata menjadi sarana bernegosiasi, akan tetapi sekaligus menjadi sarana untuk memporak-porandakan harmoni sosial dan integrasi bangsa dan negara.

Dalam era ultra demokrasi, dunia kehidupan terasa selalu dalam turbulensi. Menjelang pilpres, turbulensi politik menjadi terasa begitu kuat. Dunia politik kita seperti berada dalam situasi tunggang langgang.

Isu-isu SARA mewarnai dan memunculkan sekat psiko-sosial kehidupan keluarga, kehidupan bertetangga, berkelompok, bahkan persahabatan. Sekat psiko-sosial itu menebal, menguat karena di tengah kontestasi politik, isu SARA dipakai sebagai senjata pamungkas untuk memenangkan pertarungan; pertarungan merebut kekuasaan dan jabatan.

Konteks situasi inilah yang menjelaskan mengapa seorang Ahmad Basarah mereaksi pernyataan Prabowo yang menyebut korupsi di Indonesia sudah memasuki stadium empat, dan gugatan Rizka Prihandy, perwakilan Hasta Mahardi Soehartonesia, terhadap pernyataan Ahmad Basarah.

Dalam kasus tersebut di atas, kita bisa saja meminta masing-masing pihak berpijak pada fakta. Akan tetapi, di era ultra demokrasi ini, logika yang bekerja adalah logika pasca kebenaran (post truth), subjektivitas menebal, keyakinan sendiri menjadi titik tolak kebenaran. Untuk membangun kebenaran yang subjektif itu, berbagai dalih dicari, ragam argumentasi disodorkan. Konsensus pun jadi sulit dicapai.

Situasi ini semakin bertambah rumit, ketika agensi yang bersengketa menggunakan media sosial untuk saling melakukan serangan balik kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan. Pada titik ini, hiruk pikuk sanggah menyanggah, di media masa maupun di media sosial bisa menggeser substansi persoalan, apalagi jika diikuti partarungan opini para suporter, ditambah dengan mereka yang secara sengaja menciptakan keriuhan dan kegaduhan.

Para pihak tak lagi berpegang pada fakta sebagai ukuran kebenaran. Alih-alih emosi yang mengedepan. Karenanya bukan penyelesaian damai yang dikejar, tetapi bagaimana menjegal lawan dan kelompoknya,  jadi tujuan. Emosi para pendukung dan pengikut dibangkitkan, amarahnya dikobarkan, semata-mata untuk menumbangkan lawan. "Democracy" pun dijungkirbalikkan menjadi "demo-crazy".

Dari kasus yang dikemukakan oleh Watyutink tersebut di atas, kita semua harus menarik pelajaran berharga: Pertama, kita harus bersikap dan bertindak lebih santun dan lebih sensitif terhadap orang/pihak lain yang kita "tuding" sebagai perusak di masa lalu. Meskipun menurut kita, dan kebanyakan dari kita, faktanya ada dan benar.

Kedua, alih-alih menyalahkan orang, menjadi lebih bijak jika kita menggeser persoalannya pada sistem. Sekali pun kita tahu, seorang pemimpin bertanggung jawab pada sistem yang dibangunnya.

Ketiga, perdebatan pada tingkat sistem membawa kita untuk bisa menimbang lebih jernih, apakah ada syarat dan cukup syarat obyektif untuk membalikkan sistem yang berjalan saat ini menjadi kembali kepada sistem yang pernah ada di masa lalu.

Keempat, perbincangan pada tingkat sistem menghindarkan kita untuk mengobarkan dan mengeksploitasi emosi rakyat yang tidak mengerti duduk perkaranya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Watyutink.com - Setelah reformasi berlangsung dua dekade, ada gejala negatif berupa ketidakpuasan atas capain reformasi. Ketidakpuasan demikian berdampak lahirnya kerinduan romantisme Orde Baru yang kerap dipersepsikan dengan kehidupan yang murah sandang, pangan, papan, tersedianya lapangan kerja, dan lainnya. Ketidakpuasan demikianlah yang menjadi bahan eksplotasi elite yang kerap di jadikan isu dan opini dalam meraih simpati masyarakat luas apalagi saat ini  memasuki suasana politik yang begitu sengit.

Terlepas dari perdebatan pro dan kontra, ini bisa menjadikan warning agar tuntutan agenda reformasi benar-benar segera diwujudkan sekaligus mencegah romantisme Orde Baru meluas. Demokrasi politik yang tidak pararel dengan demokrasi ekonomi nampaknya menjadi salah satu sumber mengapa sebagian masyarakat menilai Orde Baru masih lebih baik. Lalu, perkembangan media pun juga semakin menjadi stimulus yang tidak memberikan kecerdasan dan pencerahan informasi maupun pembelajaran menumbuhkan kesadaran daya kritis masyarakat.

Tugas sejarah bahwa reformasi harus mampu lebih baik dari Orde Baru merupakan keharusan, agar romantisme Orde Baru bisa lenyap dalam alam pikir yang menghinggapi sebagian kecil masyarakat. Kita tentu tidak ingin kembali hidup dalam suasana represif yang penuh tekanan. Karena itu, mewujudkan demokrasi subtansial merupakan agenda yang tak bisa ditunda-tunda lagi sebagaimana tuntutan agenda reformasi.

Ada pun sebagian elite yang telah memainkan isu maupun opini bahwa era Orde Baru lebih baik, merupakan agenda politik ahistoris demi kepentingan politik sesaat. Karena secara historis bahwa Orde Baru merupakan bagian kesemrawutan, yang hingga sekarang pun kita masih merasakan dampaknya, layaknya seperti kanker stadium empat. Adapun mereka memang bagian yang telah menikmati di era Orde Baru yang kahidupan tersebut tentunya ingin mereka rebut kembali.

Inilah juga yang mungkin bisa dipahami secara politik simbiosis mutualisme, antara pilpres pasangan PAS yang meminjam aura politik Orde Baru dalam mendulang suara dari kalangan pinggiran yang mempunyai segmen tertentu dan masih bisa diubah pilihan politiknya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Watyutink.com - Membaca perseteruan Ahmad Basarah dengan Rizka Prihandy sebenarnya pertarungan ideologi dari keluarga Soekarno dan Soeharto. Ahmad dan Rizka hanya umpan yang kebetulan ada momen yang tepat yaitu persaingan pilpres 2019. ini sejarah panjang berkaitan pertarungan ideologi.

Soekarno sebagai presiden pertama bersentuhan langsung sebagai pelaku sejarah perebutan kemerdekaan. Barat sebagai penjanjah dengan kapitalisme telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Ideologi ini jelas hanya menguntungkan kaum elite dan mencekik rakyat. Karenanya, Soekarno melirik sosialisme yang lebih cocok sebagai ideologi kerakyatan. Pilihan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap Barat atas imperialisme sekaligus ideologi kapitalisme. Untuk memperkuat tujuan tersebut, Soekarno bekerjasama dengan kaum sosialis seperti Rusia dan China.

Sayangnya cita citanya belum bisa diterapkan pada masyarakat Indonesia yang masih terbatas pada SDM, apalagi suatu masyarakat yang baru merdeka. Cita cita Soekarno tentu masih dalam tataran ide dan belum bisa diwujudkan waktu itu. Apalagi masih sangat kompleks persoalan dan juga keinginan Barat menguasai Indonesia. Kompleksitas ini yang mengantarkan kejatuhan kekuasaanya Soekarno.

Tampilnya Soeharto sebagai pengganti Soekarno sebagai tanda kebangkitan kapitalisme di Indonesia. Hal ini bisa dilihat kebijakan politik dan ekonomi orde baru lebih mengarah ke Barat. Indikator ini bisa dilihat dari Tim ekonomi Orde Baru yang semua lulusan barat termasuk belanja persenjataan perang juga ke barat seperti Jerman.

Tahun 1998 Orde Baru tumbang. Semangat reformasi ingin kembali meletakkan kedaulatan pada posisi yang benar. Para tokoh mencoba mencari format yang tepat menempatkan ideologi Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun,faktanya tetap belum berhasil. Ide mereka pun kandas. Munculnya persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme justru menjadi persoalan baru. Sebagian para pelaku reformasi terjebak pada pragmatisme kekuasaan dan menjadi raja-raja kecil. Keadaan yang sangat membahayakan bagi eksistensi NKRI secara universal.

Tampilnya Jokowi sebenarnya ingin mewujudkan ide ide Soekarno yang tertunda. Konsep nawacita Jokowi berarti sedang menggiurkan acara Soekarno. Ini tentu dalam politik sangat mengganggu eksistensi pewaris ideologi Soeharto. Karenanya, pertarungan pilpres bukan semata-mata untuk sebuah kekuasaan semata. Namun sedang melakukan pertarungan ideologi model Orla dan Orba. Maka kesalahan sekecil apapun akan sangat nikmat digoreng oleh kedua belah pihak. Walaupun bisa jadi bertentangan dengan kebenaran. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Watyutink.com - Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang terbentuk di atas kompromi-kompromi sejarah. Sejak merdeka setengah abad lalu sampai di penghujung era 1960-an, kompromi sejarah dan politik tersebut terbangun mengiringi semangat untuk membentuk dan mewujudkan kebersamaan Nusantara.

Founding Fathers kita pun merumuskan Dasar Negara dan nilai-nilai kebangsaan di atas kompromi-kompromi politik yang cukup signifikan, dengan sikap saling menghormati. Tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Agus Salim, Amir Sjarifuddin, M. Natsir, Soepomo, IJ Kasimo, Tan Malaka adalah pihak yang senantiasa berbeda pandangan dalam meletakkan pondasi kehidupan kebangsaan.

Namun toh dasar konstitusi dan dasar pandangan berbangsa itu pun terbentuk. Integrasi nasional juga bisa diwujudkan (selain kasus Timor-Timur). Dan mereka bisa merumuskan sebuah ideologi yang–meminjam Soekarno– digali dari falsafah bangsa sendiri, Pancasila (sebelum diselewengkan Orba).

Memasuki Orde Baru, berbagai kompromi itu dipaksakan ke dalam sebuah kristalisasi ideologi, yakni pembangunan –sebagai sarana untuk memperkuat posisi negara di atas masyarakat. Yang terjadi bukan lagi kompromi, tapi sentralisasi dan hegemoni penguasa pada yang dikuasai. Pancasila yang susah-susah dibangun oleh Founding Fathers kita itu akhirnya dijadikan alat hegemoni yang paling ampuh untuk memaksa pandangan rakyat tunduk pada penguasa.

Pancasila pun mengalami desakralisasi makna, bahkan ia saat ini dihujat karena sebuah akibat yang pasti, yakni ketertindasan wacana rakyat, bukan karena sebab mengapa Pancasila ada. Akibatnya, struktur masyarakat pun tidak mengalami modifikasi yang cukup kondusif untuk mengembangkan sebuah paham demokrasi yang lebih rasional, melainkan restriksi di sana-sini yang kerap terjadi. Demokrasi pun didefinisikan sebagai sikap yang taat pada titah “Sang Ratu”.

Kita lalu mengalami sebuah orde yang disebut sebagai “Reformasi”, di mana momentumnya ditemukan pada 21 Mei 1998. Orde ini mengklaim diri sebagai pembawa demokrasi, sebagai pilihan yang paling mungkin di antara konsep-konsep kepemimpinan yang lain. Namun sampai di awal 2001 ini apakah kita sudah merasakan “demokrasi”? Tunggu dulu. Kita sedang memasuki atau berada di sebuah masa yang diklasifikasikan para pakar ke dalam era transisi. Banyak pakar menyebut sebagai –meminjam O’Donell dan Schimitter– sebagai transisi menuju demokrasi. Tetapi, benarkah proses sejarah ini merupakan sesuatu yang linier seperti “siklus polibios” gaya Plato, di mana otoritarianisme akan digantikan demokrasi secepat kilat?

Akhir-akhir ini perdebatan di antara para elite politik begitu mewarnai wajah media massa. Dari perdebatan-perdebatan itu kita mendapat kesan bahwa merekalah yang paling tahu segala persoalan, bahkan muncul juga kesan bahwa merekalah yang paling jago. Padahal, apa yang mereka bicarakan tidak dengan sendirinya jelas. Mereka tidak peduli apakah yang dibicarakan itu merupakan sebuah fakta atau sebuah analisa. Yang penting mereka merasa harus berbicara agar orang tahu bahwa dialah pejuang rakyat. Soal yang diungkapkan berisi atau tidak, tak pernah dipersoalkan.

Kecenderungan para elite politik kita saat ini adalah melemparkan isu dengan cara menyudutkan lawan-lawan politiknya. Dalam melemparkan isu yang saling menyudutkan ini, mereka memang memakai berbagai alasan yang seolah-olah logis, tetapi di balik semua itu sebenarnya mereka sedang memainkan suatu politik kambing hitam dengan memutarbalikkan fakta. Pertanyaan kita sekarang, mengapa semua ini terjadi?

Kalau kita berani dengan jeli menelusuri fenomena-fenomena tersebut, kita akan mendapatkan suatu kenyataan yang mengejutkan. Ternyata sampai saat ini mentalitas Orde Baru masih memainkan peran yang sangat besar dalam alam dan sistem politik kita. Maka, masyarakat perlu sadar sejarah kekerasan dan kebangkrutan Indonesia karena sistem korup. Oleh sebab itu dengan mengembalikan Orde Baru berarti kita mengembalikan hancurnya keadaban politik yang berarti menghina kembali martabat kemanusian sebagai titik nadir terrendah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998