Ajukan Praperadilan, OTT Romy Cacat Hukum?
berita
Politika
Ilustrasi : faktual.com- watyutink.com 23 April 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Muhammad Romahurmuziy melawan KPK. Romy, begitu ia biasa disapa, mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Ia menggugat status dirinya sebagai tersangka suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Dengan kata lain, Romy menganggap penetapan tersangka oleh KPK tidak sah.

Upaya hukum tersebut dilayangkan pada 27 Maret 2019. Sedianya sidang perdana praperadilan bakal digelar di PN Jakarta Selatan pada Senin (22/4/2019), tapi ditunda hingga 6 Mei 2019 lantaran KPK mengajukan permohonan penundaan sidang.

Sebelumnya, KPK menetapkan Romy sebagai tersangka setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, pertengahan Maret 2019 lalu. Mantan Ketua Umum PPP ini diduga menerima suap sebesar Rp300 juta; Rp50 juta dari Muafaq untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Rp250 juta dari Haris untuk jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Tapi Romy menilai status tersangka atas dirinya cacat hukum sehingga mengajukan gugatan praperadilan. Setidaknya Romy menyampaikan enam point untuk membenarkan argumentasinya.

Namun argumentasi yang menjadi perdebatan publik adalah, Romy menilai pasal suap tidak bisa digunakan karena tidak ada kerugian negara. Selain itu, juga KPK dianggap hanya bisa memproses kasus dengan kerugian negara Rp1 miliar lebih. Apakah dua alasan ini dapat dibenarkan?

Atau, jangan-jangan itu argumen yang mengada-ada? Pasalnya, KPK menilai beberapa argumen Romy sangat ganjil. Terkait alasan tidak ada kerugian keuangan negara, misalnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa pasal suap itu dipastikan tidak ada unsur kerugian keuangan negara.

Kendati demikian, praperadilan merupakan hak dari tersangka yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Upaya hukum ini untuk menghindari kesewenang-wenangan penegak hukum dalam penangkapan, penahanan, maupun penuntutan.

Terlepas Romy punya hak mengajukan praperadilan, layakkah kasusnya di-praperadilan-kan? Terlebih, Romy mempersoalkan status tersangka yang dilakukan melalui OTT. Dalam nalar publik, OTT tidak mungkin dilakukan jika barang bukti, alat bukti, dan pelakunya masih sumir.

Sekalipun hak tersangka, upaya praperadilan terkait perkara yang ditangani KPK masih menimbulkan tanda tanya publik. KPK tidak diberi kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga lembaga anti rasuah harus menetapkan seseorang jadi tersangka jika barang bukti dan alat bukti benar-benar meyakinkan. Tetapi, seberapa mungkin KPK bertindak ceroboh dalam menetapkan tersangka?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Praperadilan itu bersifat prosedural, artinya mempersoalkan tahapan proses yang dilakukan oleh penyidik KPK terikait keabsahan tindakan penetapan tersangka, dalam hal ini kepada Romahurmuziy (Romy).

Dari sudut semua tindakan KPK, saya menilai tidak ada masalah karena dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT). Artinya, barang bukti, alat bukti, dan pelakunya sudah jelas. Lain halnya  jika penetapan tersangka itu dilakukan melalui proses laporan atau pengaduan (korupsi bukan delik aduan). Jadi dilihat dari sudut itu, tidak ada alasan untuk mengabulkan praperadilan Rommy.

Jika Romy mempersoalkan uang suap tidak mencapai Rp1 miliar, maka itulah kekeliruan Romy memahami UU KPK lebih khusus pemberantasan korupsi. Karena apa yang ditentukan dalam UU KPK adalah alternatif pilihan antara beberapa kualifikasi, antara lain: terhadap penyelenggara negara, terhadap penegak hukum, atau pihak lain yang terkait, atau yang kerugiannya sekurangnya Rp1 miliar. Jadi, jelas praperadilan ini buying time saja dan mengada-ada. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Suap itu bukan persoalan kerugian negara. Berapapun nominalnya bisa dikenai pasal suap, apalagi Romahurmuziy (Romy) sebagai anggota DPR. Jadi argumentasi praperadilan karena pasal suap tidak menimbulkan kerugian negara, itu tidak bisa dijadikan pertimbangan.

Kalau Romy tidak tahu ada tas berisi uang yang disita KPK ketika OTT di Surabaya, KPK kan menyatakan suap itu bukan yang pertama kali. Artinya, sudah terjadi beberapa kali. Kalaupun suap itu belum sama sekali terjadi, proses suap itu sedang berlangsung, yaitu akan adanya penyerahan uang kepada Romy. Jika tidak ditangkap melalui OTT, uang di dalam tas tersebut bisa sampai ke tangan Romy.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, bisa saja KPK salah. Tapi terkait kasus Romy ini, mungkin KPK sudah berkeyakinan memiliki cukup bukti untuk melakukan penangkapan dan menjadikan Romy sebagai tersangka.

KPK menyampaikan bahwa suap tersebut sudah dilakukan beberapa kali sebelum adanya OTT di Surabaya terhadap Romy. Atas dasar itu, mungkin KPK yakin akan terjadi suap lanjutan kepada Romy, makanya dilakukan tangkap tangan di Surabaya. Artinya, KPK sudah punya cukup bukti yang lain sebelum OTT itu dilakukan.

Namun upaya praperadilan yang dilakukan Romy harus dianggap wajar-wajar saja. Dia ingin menguji proses yang dilakukan KPK secara formal. Ini persoalan mencoba keberuntungan, siapa tahu dikabulkan oleh hakim seperti praperadilan beberapa tersangka korupsi.

Terlepas dari itu, sebenarnya penting juga praperadilan kepada KPK dilakukan supaya bisa sebagai alat kontrol. Hakim praperadilan yang menangani perkara Romy harus dikontrol juga, apakah netral atau tidak. Mudah-mudahan bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF