Akankah Anies Ikuti Jejak Jokowi?
berita
Politika
Sumber Foto : kompasiana.com (gie/Watyutink.com) 10 July 2018 14:00
Apa jadinya kalau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikuti jejak Jokowi naik pangkat dari gubernur menjadi RI-1. Sejumlah prestasi yang telah diraih di Solo, dan gebrakan di DKI Jakarta membuat nama Jokowi terdorong naik ke jabatan yang lebih tinggi. Jokowi dicalonkan dalam pertarungan Pilpres 2014, dan Si Tukang Kayu itu berhasil merebut kursi RI-1. Lalu, apakah Pak Dosen Anies akan mengalami nasib yang sama atau justru sebaliknya?

Anies menjadi salah satu satu aktor dalam tim pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu. Anies diberikan imbalan kursi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Selain itu jabatan diberikan kepada Mantan Rektor Universitas Paramadina itu sebagai bentuk komitmen Jokowi mengisi para peofesional di Kabinet Kerja yang dipimpinnya. Seiring berjalannya waktu, Anies didepak dari jajaran Kabinet Kerja. Hingga kini belum jelas alasan pencopotan Anies dari kursi menteri.

Usai direshuffle, Anies dipinang Gerindra dan PKS untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Diumumkan pada detik-detik akhir, pasangan Anies-Sandiaga Uno berhasil meraih kemenangan pada putaran kedua Pilkada Jakarta menyingkirkan pasangan petahana Ahok-Djarot. Walau pun ada kalangan yang mengatakan Anies menang karena memanfaatkan isu SARA dan "keseleo lidah" Ahok. Belakangan nama malah Anies disebut-sebut sebagai salah satu capres alternatif dalam perhelatan Pilpres 2019.

Namun hingga kini belum ada partai yang secara langsung menyatakan dukungan terhadap Anies. Sejumlah partai masih belum bisa move on dari perhelatan Pilpres 2014. Sementara ada partai yang masih mencoba melihat potensi kader sendiri. Kurang dari sebulan lagi nama capres-cawapres sudah harus diserahkan ke KPU oleh koalisi partai pengusung. Apakah mungkin kembali terulang nama Anies-cawapresnya diserahkan detik-detik terakhir penyerahan nama capres-cawapres 2019?

Setahun lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa biarkan Anies harus fokus mengurusi warga Jakarta. Anies sendiri mengatakan dirinya akan fokus pada Jakarta, dan tak akan fokus pada Pilpres 2019. Selain itu Ketua PBNU Said Aqil Siradj menilai Anies harus menyelesaikan dulu tugasnya di Jakarta.

Anies-Sandi juga telah membuat komitmen dengan Gerindra dan PKS untuk menyelesaikan satu periode masa kepemimpinan. Apakah Anies akan meninggalkan jabatan sebagai gubernur untuk merebut kursi RI-1 jikalau ada koalisi partai yang hendak mengusung dirinya, atau dia akan menjalankan amanah satu bahkan mungkin dua periode jika terpilih lagi?

Jokowi belum genap dua tahun menjabat sebagai gubernur. Namun dirinya melangkah maju merebut kursi RI-1. Awalnya Jokowi tak terlihat tertarik untuk bertarung dalam Pilpres 2019. Namun awal 2014, Jokowi menyatakan siap untuk bertarung merebut kursi RI-1. Apakah hal serupa akan dilakukan Anies? Kalau dilakukan, apakah itu keinginan Anies sendiri atau ada deal-deal politik dari kelompok tertentu?

Melihat kinerja Anies di DKI Jakarta saat ini, apakah Anies layak naik tingkat dari gubernur menjadi RI-1?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti

Kalau dilihat selama memimpin Jakarta kurang lebih 7-8 bulan ini, saya melihat Anies Baswedan punya ambisi cukup besar untuk ke sana (jadi RI-1). Kita bisa melihat sejumlah kebijakan yang dikeluarkan, mengenai PKL Tanah Abang, penataan Kampung Aquarium, wacana becak diaktifkan lagi dan kebijakan transportasi mencabut jalur pelarangan motor, kita melihat kebijakan Anies menunjukan dirinya pro-rakyat dan populis. Tujuannya untuk memenuhi ambisi Anies menuju RI-1.

Selanjutnya, hubungan antara Anies dengan Wagubnya Sandiaga Uno, kelihatannya gak kompak. Jadi, dalam pelaksanaan teknis dikuasai oleh Sandi, sedangkan Anies, hanya sekali-sekali keluar. Teknis di lapangan, relatif lebih dikuasai Sandi. Namun Anies memiliki ambisi dan cita-cita untuk meraih kekuasaan yang lebih tinggi.

Selain itu, Sandi yang juga merupakan ketua pemenangan Capres-Cawapres Partai Gerindra sempat menyatakan Anies dipersiapkan untuk menjadi cawapres. Dengan posisi Sandi dalam tubuh partai, saya pikir pernyataan Sandi bisa dipertanggung jawabkan dan validitasnya tidak diragukan lagi. Bahwa ada wacana untuk menjadikan Anies sebagai cawapres dari Gerindra, mungkin mendamping Prabowo.

Namun yang menjadi persoalan adalah Gerindra tidak bisa sendiri mengusung capres-cawapres. Presidential Treshold mensyaratkan 20 persen kursi parlemen untuk bisa mengusung partai. Gerindra tidak memiliki cukup kursi untuk mengusung capres-cawapres sednirian. Oleh karena itu dia harus berkoalisi, bisa saja Gerindra berkoalisi dengan PAN atau PKS. Sulit bagi Anies untuk maju sebagai cawapres apalagi capres dari partai Gerindra.

Ini dikarenakan PKS memiliki calon sendiri yang hendak disandingkan dengan capres dari Gerindra. Ada 9 nama, kemudian kini kabarnya mengerucut jadi satu nama yaitu Ahmad Heriawan (Aher). Sedangkan PAN juga punya calon sendiri. Di dalam tubuh PAN sendiri terdapat perbedaan yang tajam antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Ketua Dewan Pembina Amien Rais. Zulkifli agak lebih pro ke kubu Jokowi, sedangkan Amien lebih mengambil sikap oposisi.

Selanjutnya, ada regenerasi yang berjalan kurang baik. Ini artinya apa, kalau pak Prabowo sudah dinyatakan maju sebagai capres. Anies sudah digandeng Prabowo sebagai sebagai cawapres, risikonya adalah pak Anies harus kerja keras bagaimana menyesuaikan gaya dan karakter dari Prabowo. Sementara ini ditingkat grassroot ditingkat masyarakat pak Prabowo ini sudah kurang laku, jualan/marketing-nya. Ini yang perlu diwaspadai oleh pak Anies.

Namun, Anies ini ada kemungkinan tidak mau. Dia sudah berkakulasi dan berhitung politik akan kalah melawan Jokowi. Nah kalau kalah, berdasarkan UU atau aturan yang baru ini dia tidak bisa kembali jadi gubernur. Tidak seperti dulu zaman Ahok, bisa kembali jadi gubernur. Anies tentu tidak mau kehilangan jabatan itu. Bahkan dia sangat bangga sekali disanjung-sanjung sebagai Gubernur Indonesia oleh pak Tjahjo Kumulo, Medagri. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Forum Jurnalis Jakarta

Anies itu rasanya tak baik bagi masa depan persatuan Indonesia. Dia menang karena para pendukungnya memainkan politik SARA yang sangat kejam saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Pastinya kelompok-kelompok pendukung Anies, akan kembali memainkan isu-isu SARA.

Kita menduga mereka akan melakukan segala cara untuk merebut kekuasaan. Bagi mereka yang penting menang, sementara persatuan Indonesia bukan yang utama. Partai-partai pendukungnya juga sudah menegaskan bahwa mereka akan kembali memainkan politik identitas di Pileg 2019 mendatang.

Soal berbagai pengamat minta dia fokus ke Jakarta, saya pikir itu bukan persoalan. Anies punya hak konstitutional sebagai warga negara untuk dipilih. Sah-sah saja dia menjadi cawapres apalagi capres. Namun yang utama menurut saya, stop isu SARA! Agar Sabang sampai Merauke tetap ada dalam pangkuan ibu pertiwi.

Kita juga meyakini masyarakat semakin bijak dan dewasa dalam mencerna kontestasi politik. Jokowi bukan Ahok. Dan, konsolidasi Jokowi ke tokoh tokoh berpengaruh Islam sangat massive dengan mendatangi pesantren. Wakilnya juga kita yakini seorang tokoh Islam berpengaruh. Dia akan menjadi pelengkap bagi Jokowi sekaligus benteng menghadang gempuran isu SARA. Pileg bukan Pilkada Jakarta.

Kita menganalisa Jokowi siap untuk menghadapi gempuran isu SARA. PDI Perjuangan juga sudah mengorbankan bidak-bidak di pilkada kemarin untuk memastikan kemenangan Jokowi di Pileg 2019. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Melihat sosok Anies Baswedan, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Menurut saya Anies adalah politisi yang sangat cair. Kita bisa melihat dari sikap politiknya, ketika Pilpres 2014 dia bersebrangan dengan Prabowo, dan merapat ke Joko Widodo. Kemudian mendapatkan kursi menteri. Namun ketika hendak dicalonkan sebagai Cagub DKI Jakarta, dia merapat ke Prabowo. Artinya Anies meninggalkan kursi Gubernur DKI Jakarta untuk maju sebagai capres-cawapres sangat mungkin terjadi.

Saya berpandangan bahwa tidak ada jaminan Anies akan menyelesaikan tugas-tugasnya di Jakarta selama 5 tahun ke depan, dan tidak menutup kemungkinan dirinya akan running pada cawapres atau capres. Bagi saya, sikap politik Anies sangat cair dan sangat dinamis.

Sementara itu jika dikatakan Anies tidak punya partai dan bukan kader partai, saya kira sangat mungkin ketika partai-partai pengusung tidak memiliki jalan keluar/mentok, nama pihak ketiga muncul sebagai alternatif. Dalam hal ini nama Anies yang diajukan. Mungkin saja kejadian serupa dengan Pilkada DKI Jakarta terjadi lagi.

Dalam menentukan dukungan, pasti ada beberapa variable yang dilihat oleh partai-partai pengusung, salah satunya elektabilitas. Namun ketika awal dicalonkan menjadi Cagub DKI Jakarta, elektabilitas Anies rendah. Tapi setelah maju ke putaran kedua, Anies berhasil mendulang suara AHY untuk menang dalam Pilkada DKI Jakarta.

Oleh karena itu, Anies bisa saja dimajukan ketika kawan-kawan partai tidak menemukan kesepakatan atau titik temu. Ini bisa terjadi dalam konteks negosiasi atau kompromi politik. Bisa saja di antara pihak yang sebelumnya tidak ada kesepakatan, ketika ditawarkan pihak ketiga terjadi kesepakatan itu. Kompromi politik di sini, antara lain: komposisi kabinet kalau Anies menang; biaya yang hendak dikeluarkan; dan perjuangan politik dari para partai pengusung yang nantinya akan dibawa Anies.

Salah satunya mungkin  ada kesepakatan Anies naik jadi capres/cawapres Sandiaga secara konstitusional akan naik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan undang-undang yang baru menyatakan kalau seorang kepala daerah mencalonkan diri sebagai presiden, dia harus mundur dari jabatannya. Anies mundur, Sandiaga naik jadi gubernur, wakilnya diambil dari PKS sebagai partai koalisi. Bisa saja ini jadi salah satu kesepakatannya.

Namun, saran saya secara pribadi kepada Anies, janganlah dia tergiur untuk maju sebagai capres atau cawapres yang belum tentu bisa dimenangkan. Tapi tetaplah dia mempertahankan kursi gubernur dan fokus mengurusi rakyat Jakarta selama kurang lebih 4 tahun lebih masa jabatannya ini. Sesuai dengan janji kampanye yang diucapkan secara eksplisit ketika deat kandidat. Dengan fokus mengurusi DKI Jakarta dan membuktikan kinerjanya bisa lebih baik dari Ahok, ini bisa menjadi tangga bagi dirinya untuk maju pada Pilpres 2024.

Ahok menjadi standard bagi Anies dalam menunjukan kinerja mengurus Jakarta. Misalkan kalau dalam kurun waktu 3 tahun Ahok bisa buat jembatan 5, dengan kalkulasi tertentu Anies harus bisa melakukan dua kali lebih baik dari itu. Kalau itu berhasil dilakukan dan dibuktikan kepada warga Jakarta dan Indonesia pada umumnya, 2024 akan menjadi tahun politik bagi Anies. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Sejujurnya saya enggan untuk berkomentar ketika diminta memberikan tanggapan atas artikel yang berjudul, “Akankah Anies Ikuti Jejak Jokowi?”, bukan soal Jokowi atau Anies dan semua nama yang disebutkan dalam artikel tersebut yang tidak urusannya dengan saya sebagai anak bangsa.

Sebagai rakyat, bagi saya nama-nama tersebut dengan segala aktivitas politiknya, cuma asyik bermain dengan logikanya sendiri dalam konteks perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara, dan bermain dalam logika politik yang silih rebut dan sandera, haus akan kekuasaan. Sesuatu yang sukar dipahami oleh akal sehat siapapun yang hingga saat ini masih berpedoman pada apa yang diamanatkan dalam Preambule UUD 1945.

Sebagai rakyat, saya hanya tahu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sementara fakta di lapangan membuktikan bahwa jelas jelas kita masih dijajah. Betapa tidak, hingga hari ini luas wilayah kita masih berdasarkan luasan wilayah eks Hindia Belanda bukan wilayah eks kerajaan kerajaan Nusantara yang disepakati pada pertemuan 39 Raja se Nusantara di Tampaksiring tahun 1927.

Sebagai rakyat, saya hanya tahu bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lalu apa pentingnya bicara Jokowi, Prabowo, Anies atau siapapun jika faktanya hari ini kita masih belum merdeka, kita belum bersatu sebagai sebuah bangsa karena kita masih gemar saling menghujat karena mendukung capres yang berbeda, kita juga belum berdaulat karena siapapun yang terpilih jadi presiden masih harus mendapatkan restu dan dukungan dari negara negara asing. Dan pastinya kita belum adil dan makmur karena hukum jadi komoditi dagang yang bisa diperjual belikan, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang terakhir, kita pastinya belum makmur karena bangsa dengan kekayaan alam yang melimpah ternyata masih harus impor bahan pangan.

Sebagai rakyat, saya hanya tahu bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nyatanya kemerdekaan kita hanya secara administratif karena masih terjajah sebagai sebuah bangsa yang bahkan untuk bisa memegang ajaran leluhurnya sendiri dihalang halangi dan dituduh kafir. Pulau demi pulau lepas satu persatu, penjajahan  disambut dengan hamparan karpet merah atas nama investasi.

Sebagai rakyat, saya hanya tahu bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada  Pancasila.

Dari hal-hal di atas, jelas nyata bahwa pemerintah negara yang dibentuk telah gagal melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dan telah gagal memajukan kesejateraan umum, sekaligus juga itu artinya gagal mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga akhirnya gagal pula melaksanakan ketertiban di Indonesia dengan banyaknya pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia, gagal dalam mewujudkan perdamaian abadi di Indonesia dengan masih banyaknya konflik SARA, serta gagal menciptakan keadilan sosial karena masih tingginya jumlah kemiskinan dan jauhnya tingkat kesenjangan ekonomi.

Itu semua terjadi tak lain akibat dari penghianatan yang dilakukan terhadap Pancasila sebagai falsafah dasar perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara.

Pada konteks itu muncul pertanyaan kontemplatif di benak saya, lantas apa urgensinya membahas Anies atau siapapun elite saat ini yang berkontestasi dalam Pileg atau Pilpres?! Toh mereka hanya asyik bermasturbasi kekuasaan untuk kepuasan ambisi pribadinya sendiri.(ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

The People’s Summit

25 September 2021

Prihatin di Hari Maritim

24 September 2021

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF