Alumni 212 vs PK Ahok: Hukum Menghamba Dominasi Mayoritas?
berita
Politika

Sumber Foto: Bangka Pos - Tribunenews.com (gie/Watyutink.com)                28 February 2018 16:00

Penulis
Mei 2017 lalu, Ahok sempat mencabut kembali memori banding yang diajukan kuasa hukumnya. Sikap itu menuai pujian. Ia dianggap ksatria karena lapang dada menerima vonis majelis hakim. Ia dianggap bersikap negarawan, karena tak ingin memori banding justru menimbulkan kegaduhan lagi. Ahok memilih mendekam di bui selama dua tahun, meski pendukungnya menilai kasus itu sarat muatan politis.

Sembilan bulan berlalu. Ahok kini mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung pada Jumat (2/2/2018). Lho, kenapa Ahok mengajukan PK? Sebab PK diajukan jika terpidana bersikukuh tidak bersalah. Kalau merasa tidak bersalah, kenapa tidak mengajukan banding kala itu?

Ada yang menganggap Ahok semata berharap mendapatkan pengurangan hukuman. Sah-sah saja. Sebab Pasal 266 ayat (3) KUHAP mengatur “Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”. Sementara banding dan kasasi justru bisa memberi putusan lebih berat daripada vonis pada pengadilan tingkat pertama. Alasan ini membuat sebagian pakar hukum berpendapat PK tidak dapat dilakukan tanpa banding dan kasasi.

Tapi sebagian pakar hukum mengatakan bahwa Ahok dapat mengajukan PK sepanjang memiliki novum atau bukti baru. Pihak PN Jakarta Utara yang menerima PK Ahok menyatakan Ahok tidak mengajukan novum berdasarkan fakta di persidangan dirinya. Ahok menggunakan putusan pengadilan terhadap Buni Yani sebagai novum, sehingga kuasa hukum Ahok menganggap majelis hakim telah keliru dalam menghukum Ahok. Sementara menurut Jaksa Penuntut Umum, Sapto Subroto, mengatakan vonis terhadap Buni Yani tidak bisa dijadikan dasar pengajuan PK, karena kasus Ahok dan Buni Yani tidak sama. Pendapat mana yang benar?

Dengan langkah Ahok mengajukan PK, bisakah dia disebut berusaha “mengangkangi” sistem hukum?

Apapun itu, Ahok tetap punya hak untuk mengajukan PK. Toh, belum tentu dikabulkan MA. Hanya saja amat disayangkan, sebab tetap menjalani hukuman dua tahun jauh lebih bermartabat. Sejarah akan mencatat, seorang Ahok ikhlas menjalani hukuman atas dominasi mayoritas.

Atau, apakah ada tujuan lain Ahok mengajukan PK? Sebab bukan tidak mungkin Ahok dianggap mengajukan PK karena ingin ikut berpartisipasi dalam kontestasi Pilpres 2019. Kalau memang benar begitu niatnya, apakah salah?

Bisa jadi kemungkinan itu yang membuat alumni 212 khawatir sehingga menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (26/2/2018) di PN Jakarta Utara—tempat sidang PK digelar. Tujuannya, menekan MA agar menolak PK Ahok. Kalau begitu, dua-duanya mengedepankan sisi subjektivitas masing-masing! Bukan untuk mendapatkan keadilan, juga jauh dari menegakkan keadilan. Lebih-lebih, hukum tak boleh menghamba dominasi mayoritas.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(mry)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang bisa dilakukan oleh setiap orang yang terkait perkara pidana dimana putusannya sudah mempunyai kekuatan tetap.Dalam konteks penegakan hukum dikenal upaya hukum biasa, yaitu proses banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi di MA. Pengajuan upaya hukum biasa ini terikat oleh waktu, yaitu 14 hari sejak putusan diterima.

Pada dasarnya, PK bisa dilakukan terhadap setiap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik terhadap putusan Pengadilan Negeri yang sudah tetap, putusan banding di Pengadilan Tinggi, dan putusan putusan kasasi di Mahkamah Agung. Jadi, Ahok yang mengajukan PK tanpa Banding dan Kasasi tidak bisa dianggap telah mengangkangi sistem hukum.

Yang terpenting, pengajuan PK memiliki alasan yang jelas, yaitu ada kesesatan atau kekeliruan dalam putusan majelis hakim di pengadilan sebelumnya. Kedua, Ada novum atau ada bukti atau keadaan baru--yang jika diketahui pada waktu sidang, maka putusan pengadilan akan membebaskan terdakwa.

Oleh karena itu, Ahok atau siapapun yang berstatus narapidana mempunyai hak untuk mengajukan PK. Hal ini tidak serta-merta ditujukan untuk mengurangi putusan, tapi PK juga bisa meminta MA untuk menyatakan bahwa Ahok (terpidana) tidak bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga secara jelas, kalau Mahkamah Agung melalui sidang PK menyatakan Ahok tidak bersalah atas kasus penistaan Al Maidah 51, maka namanya akan bersih kembali, artinya Ahok tidak pernah dihukum.

Soal kapan PK dapat diajukan itu sepenuhnya hak terpidana. Bahkan ada yang sudah 15 tahun baru mengajukan PK, seperti PK Sudjiono Timan atas perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dan Mahkamah Agung memvonis Sudjiono Timan bebas. (mry)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Hukum berlaku bagi setiap warga negara, juga harus berlaku adil demi terciptanya supremasi berkeadilan. Setiap orang layak mendapatkan keadilan di mata hukum. Tidak terkecuali Ahok yang sedang mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas kasus penodaan agama. Upaya Ahok mengajukan PK harus dihargai oleh siapapun. Sebab, warga negara yang taat hukum pasti menghargai dan menyadari bahwa keputusan tertinggi terkait PK berada di tangan Mahkamah Agung.

Mestinya publik harus mempercayai lembaga peradilan, karena keadaban hukum dibangun melalui proses hukum yang adil tanpa ada campur tangan. Sehingga, siapapun harus tunduk pada mekanisme hukum, tidak boleh intervensi, apalagi melalui “peradilan jalanan”.

Saatnya hukum difungsikan untuk melindungi kepentingan bersama, bukan berpihak kepada kepentingan mayoritas. Yang lebih memalukan kalau hukum terpengaruh oleh dominasi mayoritas. Ingat! Keadilan berlaku bagi semua manusia. Sehingga tidak hanya kepentingan Alumni 212 yang terakomodir, tapi Ahok juga harus diberikan ruang untuk menjaga martabatnya melalui PK. (mry)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Salah satu keluhan (curhat) Proklamator Bung Karno adalah perlakuan diskriminatif dan di luar batas hak asasi manusia yang dilakukan oleh sesama bangsa Indonesia terhadap lawan politik, seperti yang dialami Bung Karno semasa Orde Baru. Kolonialisme memang "jahat", tapi sesama elite Indonesia justru tega memenjarakan lawan politik, seperti Bung Karno, sehingga menderita dan sangat bersedih hati menerima perlakuan elite Orba.

Di zaman kolonial saja Bung Karno lulus Insinyur THS (cikal bakal ITB). Tapi rektor ITB Brigjen Kuntoaji menskors Guntur Sukarnoputra, sehingga Mas Tok, putra sulung Bung Karno itu drop out dari ITB. Sialnya bagi Orba, putra proklamator Bung Karno di"kriminalisiasi", diskors drop out, tapi malah anaknya DN Aidit bisa mengelabui intel Orba, yang pasti sangat "dungu" karena malah tidak bisa mendeteksi putra sulung Ketua CC PKI, sehingga bisa lulus dari ITB. Selain itu putri proklamator dan juga adik Guntur,  Megawati, drop out dari Universitas Pajajaran. 

Bung Karno sering dikritik kenapa menyerah kepada Belanda ketika Yogja diduduki. Sebetulnya ada kekhawatiran bahwa elite Indonesia itu di zaman Revolusi masih tega dan sadis terhadap lawan politik, yang dapat melakukan penculikan dan bisa membunuh lawan politik. Jadi, Bung Karno merasa lebih "aman" ditahan Belanda, yang jelas dipantau oleh PBB, ketimbang berkeliaran di hutan rimba. Salah-salah bisa tertembak mati karena lawan politik saling membunuh. 

Tan Malaka jadi korban pembunuhan politik meskipun ia sudah dibebaskan oleh Wapres merangkap PM, Mohamad Hatta. Tan Malaka dipenjara karena divonis terlibat penculikan PM Syahrir dalam kudeta 3 Juli 1946.  PM kedua, Amir Syarifudin, dieksekusi karena dipidana terlibat pemberontakan PKI Madiun bersama  gembong PKI Musso. PM pertama RI, Sutan Syahrir, mengalami nasib jadi tahanan politik ketika Orde Lama berkuasa 1960-1966. Jadi, sampai 20 tahun merdeka itu, RI masih mengalami penculikan lawan politik dan pemberontakan bersenjata baik ideologis DI-TII-NII maupun separatis PRRI-Permesta dan ditutup buku dengan kudeta dan kontra kudeta G30S, serta penumpasannya oleh Soeharto yang menghabiskan seluruh potensi PKI.

Nah, kalau sekarang ini di era Orde Reformasi orang mengupayakan hukum secara tertib menurut hukum acara yang modern dan beradab, tentu harus dihargai secara fair, nuchter, adil dan jujur serta tidak perlu dicurigai motif dan alibinya. Ya, orang minta grasi, amnesti, abolisi, kasasi, semua itu kan merupakan proses hukum acara yang beradab dan berperikemanusiaan, serta menghormati HAM. Kita tidak ingin negara nasional Indonesia, justru menerapkan hukum acara dan proses hukum yang mencerminkan hukum rimba yang justru lebih buruk dari kolonial.

Camkan dan ingat, tentang Bung Karno lulus THS dan Guntur diskors oleh ITB. Ini saja sudah merupakan peringatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan sampai negara ini jadi lebih buruk dari kolonialisme dan imperialisme, di mana rakyat dan orang awam diperlakukan lebih jahat ketimbang ketika kolonialisme menahan lawan politiknya.

Seandainya Belanda memakai cara Orba, barangkali Bung Karno sudah "tewas" mengenaskan di penjara. Awas! Bahaya "pseudo nasional" yang lebih kejam dari kolonial.

Jadi, selama soal Ahok maupun putra mahkota Orba, yang meskipun terkait convicted murderer, tetap dapat tiket ikut Pemilu 2019. Indonesia dinantikan kedewasaan dan kebijaksanaannya. Jangan sampai hukum Orba yang berlaku di era Reformasi ini menjadi Orde Baru yang Lama dan Basi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPD FPI Jakarta

Persaudaraan Alumni 212, GNPF MUI, dan advokat dari Alumni 212 melakukan unjuk rasa pada 26 Februari kemarin ketika sidang PK Ahok digelar di PN Jakarta Utara. Aksi unjuk rasa untuk menolak PK Ahok, karena kita melihat ada ketidakwajaran, yang semata-mata untuk kepentingan politik. Sebab Ahok, kalau kita melihat, sebelumnya sudah mencabut permohonan banding. Harusnya kalau sudah mencabut banding, juga tidak melakukan PK. Ada apa dia melewati dua prosedur, banding dan kasasi, sehingga loncat ke PK? Ini menabrak aturan hukum yang ada!

Kita curiga ada tujuan lain di balik pengajuan PK. Sebab jika hanya menyodorkan novum atau bukti baru berupa kekhilafan hakim dalam memutus perkara, dari mana dasar menyebut hakim khilaf jika yang dijadikan novum adalah kasus yang berbeda? Buni Yani terjerat UU ITE, sementara Ahok melanggar 156a tentang penistaan agama.

Sehingga kita melihat Ahok ini sedang ditekan. Ini (Pengajuan PK) akan dipakai lagi untuk menimbulkan kegaduhan dan kerusuhan bagi umat Islam. Sebab Ahok sudah pernah sukses memecah belah bangsa (kasus penistaan agama). Kegaduhan inilah yang akan dimanfaatkan oleh bangsa asing untuk mengintervensi pemerintah.

Jadi aksi unjuk rasa bukan untuk mengintervensi peradilan, tapi menyampaikan aspirasi yang memang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang. Sekali lagi, unjuk rasa adalah hak setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya di muka publik. Justu kita menjunjung keadilan. Alumni 212 bermaksud menjaga dan membela Negara ini. Karena Ahok telah bersinggungan dengan masalah agama, yang bagi umat Islam itu sangat sensitif.

Dan, kita meminta kepada pihak Ahok untuk tidak membuat gaduh lagi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Peristiwa hukum/proses hukum mesti dilihat dengan perspektif hukum sehingga akan didapat kesimpulan yang memiliki argumen hukum yang mendasarinya. Sebaliknya kesimpulan hukum akan kehilangan konteks dan argumen yang benar manakala dianalisa dengan perspektif politik.

Hukum itu selalu bicara fakta sementara politik seringkali berbicara dengan asumsi asumsi. Ini dua perspektif yang sulit  untuk ketemu dan membuat rancu kesimpulan manakala tertukar/terbalik dalam penggunaannya.

Terkait PK yang diajukan Ahok, menurut saya tidak ada masalah. Itu adalah hak hukum dari terpidana yang menganggap ada kekhilafan hakim dalam memutus perkara dan adanya pertentangan yang nyata antara fakta dan kesimpulan hakim. PK Ahok mesti dilihat dengan kacamata KUHAP yang memberikan landasan hukum untuk itu. Toh nantinya keputusan tetap ada pada majelis hakim yang menangani PK, bukan di tangan Ahok atau ditangan pembaca. Hasilnya pun belum tentu diterima/ dikabulkan.

Saya juga melihat aspek lain bahwa pengajuan PK Ahok telah membangun dirkursus hukum yang positif, sekaligus ini menjadi tantangan hakim untuk membuat putusan hukum.

Rasanya terlalu jauh menyimpulkan bahwa pengajuan PK Ahok korelatif dengan kontestasi Pilpres 2019 yang diatur pada Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu. Sekalipun tidak ada ketentuan yang dilanggar dalam Undang-undang Pemilu seandainya Ahok mengikuti Pilpres 2019 nantinya.

Kita hormati proses hukum dan serahkan/ percayakan sepenuhnya pada lembaga peradilan, dan jangan lupa gunakan hak politik kita pada tempat dan waktu yang semestinya.

Sekali lagi apapun putusan majelis atas pernohonan PK Ahok tidak memiliki korelasi dengan Pilpres 2019. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Dalam konstitusi, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945. Pasal tersebut juga berlaku kepada Ahok, sehingga kalau para terpidana yang lain berhak mengajukan PK, berarti Ahok juga memiliki hak yang sama. Bahwa dia tidak menagajukan banding maupun kasasi, tidak menjadi persoalan. Sepanjang perkaranya sudah berkekuatan hukum yang tetap, maka terpidana (Ahok) punya hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).

Bukti baru (novum) atau dasar hukum apa yang diajukan oleh Ahok untuk mengajukan PK? Jika yang dijadikan dasar hukum untuk mengajukan putusan Buni Yani sebagai dasar PK, pertanyaan sederhana, apakah alat bukti atau barang bukti dalam kasus Buni Yani sama dengan kasus Ahok? Ahok tersangkut kasus penistaan surat Al Maidah:51, sementara Buni Yani melakukan editing atas video (pidato Ahok) yang diunggah di laman Facebook miliknya. Jadi, sudah jelas perbedaan kasusnya. Nah, kalau putusan terhadap Buni Yani bisa dijadikan PK Ahok, atau sebaliknya, maka sistem hukum Indonesia mengalami kekacauan.

Sebenarnya alasan PK tidak semata-mata adanya bukti baru (novum), tapi keadaan hukum baru atau kekeliruan hakim. Dugaan saya, kuasa hukum Ahok berpikir bahwa dengan adanya putusan terhadap Buni Yani, maka ada keadaan hukum yang baru. Permasalahannya tidak sesederhana itu. Sebab yang dimaksud keadaan hukum yang baru dalam sistem hukum, misalnya, lahirnya peraturan perundangan-perundangan yang baru atau akibat suatu peradilan "sesat" yang diketahui kemudian (contoh kasus pembunuhan berantai oleh Ryan, tetapi yang dihukum Ashrori, yang kemudian mengajukan PK dan dibebaskan).

Lalu bagaimana pengaruh unjuk rasa terhadap independensi hakim? Dulu tekanan massa itu disebabkan oleh adanya kekuasaan yang mencampuri proses peradilan.

Tekanan massa dalam proses peradilan sebenarnya hal biasa. Tapi yang harus kita pastikan adalah hakim tidak boleh terpengaruh oleh massa. Di negara-negara maju misalnya, hakim atau juri selalu menghindari pendapat orang lain. Bahkan, tidak membaca berita perihal kasus yang sedang mereka tangani. Hal ini agar setiap putusannya tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain, atau hal-hal lainnya.

Dengan demikian, silakan masyarakat menyampaikan pendapatnya. Namun yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa, hakim dalam pengambilan keputusannya harus merdeka dari tekanan apa pun sebagaimana telah diatur dalan Pasal 24 UUD 1945 yang menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka”.

Yang tidak boleh kita lupakan, Negara harus melindungi semua agama yang dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020