Amandemen UUD, Solusi atau Gengsi?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 22 August 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Selain perebutan kursi panas pimpinan MPR, muncul pula wacana amandemen UUD 1945. Wacana ini didukung secara terang-terangan oleh PDIP, PAN dan juga Gerindra. Sementara partai politik lain masih belum menentukan sikap alias masih pikir-pikir.

Di dalam wacana amandemen UUD 1945 ini, terdapat beberapa isu yang lebih spesifik. Diantaranya kembali bangkitnya GBHN, menjadikan MPR menjadi lembaga tertinggi seperti masa pra reformasi, jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi satu periode selama 8 tahun dan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR.

Pusat Studi Pancasila, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pernah menyatakan sebanyak 402 pasal dalam UUD 45 hasil amandemen bertentangan dengan Pancasila. Alih-alih bukan mengamandemen pasal-pasal tersebut, MPR berencana mengamandemen hal lain. Seberapa penting wacana amandemen UUD 1945 ini untuk dibahas dan disetujui? Siapa yang berkepentingan dan diuntungkan di balik wacana ini?

UUD 1945 memang sudah empat kali mengalami amandemen pasca reformasi. Kali pertama, terjadi pada 1999 yang mengatur batasan masa jabatan presiden. Setahun kemudian, perubahan resmi UUD 1945 kali kedua mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara pemilu dan pemakzulan presiden menjadi tema rombakan ke III setahun kemudian. Terakhir, pada 2002, UUD 1945 kembali diotak atik dengan fokus pada perekonomian.

Sementara kabar yang santer berhembus, wacana amandemen UUD 1945 kali ini untuk ‘mengendalikan’ Jokowi. Sebagian kalangan menilai, hal ini karena adanya perbedaan kepentingan antara Jokowi dan Megawati sebagai ketum PDI-P. Wacana amandeman UUD 1945 juga menjadi salah satu hasil rekomendasi pada kongres PDI-P beberapa waktu lalu.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan adanya amandemen UUD 1945. Selama pasal yang diamandemen merupakan pasal yang memang bertentangan dengan Pancasila. Sayangnya bukan pasal-pasal yang bertentangan dengan dasar negara yang diamandemen justru berkaitan dengan MPR. Apakah tema MPR yang selama ini ada bertentangan dengan Pancasila? Apakah karena ini juga, kursi MPR menjadi rebutan para elite politik?

Salah satu tema amandemen kali ini ingin menjadikan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Artinya, MPR akan menguasai seluruh aspek tata negara Indonesia. MPRpun yang nantinya akan menyusun GBHN. Jika demikian adanya, bisa jadi semua akan tunduk pada MPR termasuk Presiden.

Presiden harus menjalankan GBHN tersebut karena sifat formalnya adalah mandat. Artinya, Presiden akan kembali bertanggung jawab pada MPR. Jika presiden dinilai gagal, MPR-pun memiliki wewenang memberhentikan presiden di tengah masa jabatan termasuk memilih Presiden dan wakilnya di kemudian hari.

Banyak kalangan khawatir, jika MPR pada akhirnya yang akan menyusun GBHN, sementara lembaga ini berisi partai politik dengan segala kepentingannya, maka hanya akan menjadi ajang bagi para elite tertentu memuluskan kepentingannya. Jika demikian kondisi yang terjadi, bukankah amandemen hanya akan menjadi ajang supaya kepentingan partai politik terakomodir? Bagaimana memastikan agar amandemen ini benar-benar memperbaiki tata laksana kenegaraan yang sesuai Pancasila?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Menurut saya, wacana amandemen sebenarnya sudah lama. Hanya saja, karena dirasa sistem politik kita sudah sangat liberal jadi amandemen dianggap kebablasan. Seperti yang dikatakan Surya Paloh bahwa kita sudah sangat liberal, bahkan sistem ekonomi kita sudah kapitalisme.

Terlepas dari Surya Paloh menyatakan demikian, tapi sebenarnya dalam discourse publik, sudah sering muncul wacana ini. Kalau dibilang seberapa penting, menurut saya sangat penting. Alasannya, pertama, ini terkait GBHN, kita tidak ada satu pegangan dan tiap pergantian lima tahunan tidak ada pegangan tentang visi Indonesia ke depan. Bukan lima tahunan, tapi 20 – 30 tahun ke depan itu seperti apa.

Jadi tidak tiap ganti presiden atau pemerintahan berubah-ubah jadi tidak konsisten. Akhirnya pembangunan kita tambal sulam terus. Terlalu banyak bereksperimen dan tidak sampai – sampai. Hari ini tol laut, besok apa lagi, apa lagi, tidak sampai-sampai.

Jika kita canangkan bahwa kita sebagai negara maritime, maka capaiannya itu mestinya dalam 1 jangka waktu yang panjang. Itu contohnya seperti itu. Makanya semestinya itu dibukukan dalam GBHN. Jadi ini namanya politik negara. Itu dia tanpa dipegaruhi kepentingan kelompok, ataupun kepentingan daerah, kepentingan golongan, dsb. Jadi GBHN itu betul-betul mencakup kepentingan bangsa ke depan. Ini urgensinya.

Sementara, wacana terkait posisi MPR sebagai lembaga tertinggi, menurut saya, negara kita sangat plural. Jadi mesti ada perekatnya. Dalam institusi politik, mesti ada yang supreme. Tidak bisa semua memiliki kedudukan yang sama.

Hal itu bisa dilakukan kalau negara tersebut homogen, ekonomi kuat, negaranya tidak terlalu besar dan masyarakatnya relative makmur, seperti negara-negara eropa barat. Sementara jika di Indonesia, itu berat sekali. Saya setuju MPR itu menjadi lembaga tertinggi. Jadi sifatnya dia mengikat, artinya semua representasi kelompok atau golongan itu terwadahi di MPR.

Kalau yang jalur DPR itu pilihan langsung, maka MPR itu disamping dipilih oleh rakyat, juga mewakili kepentingan daerah. Sebenarnya sudah ada DPD, itu tidak perlu dirubah, sebaiknya diangkat dan diberikan kewenangan lebih kepada MPR, supaya DPD juga jangan terus meminta kewenangan lebih.

Jadi perubahan-perubahan ini juga jangan terlalu revolusioner tapi bisa mengakomodasi secara bertahap. Jadi perbaikan-perbaikan itu tetap secara evolusi dan jangan sampai menimbulkan guncangan tapi arahnya betul-betul pada penguatan lembaga perwakilan di tingkat MPR.

Karena misal model pemerintah dan MPR sama rata terus diadu begitu, tidak bisa. Nantinya MPR itu diatur kembali kewenangannya. Jadi saat-saat genting, pemerintah bisa ditake over oleh MPR supaya bangsa ini tetap bersatu. Itu ada di MPR.

Sementara soal pemilihan presiden, itu bisa tetap dipilih langsung, bisa dipilih oleh MPR. Kalau yang pilih langsung, ada prasyaratnya yakni multi partai sederhana itu harus. Jangan jumlah partai sebanyak sekarang. Supaya lebih stabil, konflik lebih mudah dikelola, dan menekan cost, kualitas bisa ditingkatkan.

Misal ada 3 partai itu lebih mudah. Sumber daya politik lebih mudah dikelola. Jadi tidak berserak, prosedur makin sederhana, kualitas perwakilannya bisa lebih terkontrol, aturan-aturannya musti diperketat lagi, costnya lebih rendah lagi.

Jadi boleh, tapi partai lebih sederhana lagi. Kalau itu tidak, dengan model sekarang, lebih baik kembalikan saja ke MPR. Karena sistem kita kan presidensial, ya sudah dipilih dia dikasih kewenangan yang lebih besar.

Kalau sekarang dengan sistem multi party, walaupun secara konstitusi dikatakan presiden itu memiliki kekuasaan penuh tapi kan prakteknya tidak bisa. Karena kekuatannya kecil. Paling tinggi 20 persen. Meski koalisinya tinggi tapi kan tetap riskan. Tradisi koalisi kita belum terbangun. Paling nanti tengah jalan pecah lagi itu.

Jadi bolak-balik begitu terus politik kita ini. jadi kalau kita mau konsisten dengan sistem presidensial, itu bisa diangkat kembali ke MPR, bisa juga dipilih langsung seperti sekarang tapi dengan sistem partai yang lebih sederhana. Sehingga nanti, partai yang menang itu partai yang besar. Bukan partai kecil. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan di DPR dia punya gigi.

Nah, kalau presidennya punya gigi, maka pencapaian visi negara di GBHN itu akan sinkron. Dari segi kepemimpinan kuat, dari visi negara itu lebih mudah dicapai. Jadi lebih simple, tidak rumit seperti sekarang. Biaya lebih murah, efek negative bisa lebih dihindari, konflik antar partai bisa disederhanakan. Dipastikan dengan 3 atau 5 partai politik. Jadi semua terwakili. Saya cenderung pada tiga partai seperti masa orde baru.

Jika MPR dikhawatirkan akan mengakomodasi kepentingan elite saja, tinggal diatur saja di UU-nya dirubah dan disempurnakan lagi. Semua tergantung UU-nya. Apapun sistemnya, pada akhirnya bagaimana UU-nya, mendukung tidak? Kadang-kadang tidak konsisten. Kaya kita sekarang ini tidak konsisten. Sistem presidensial tapi multipartai. Akhirnya presidennya mandul tidak punya gigi. Artinya UU tidak mendukung prinsip-prinsip UUD 1945.

Atau penjabaran UUD 45 tidak sinkron dan tidak mendukung. Kalau sistem presidensiil, mestinya partai juga mengarah kepada penguatan presidensiil. Artinya partai itu harus dimenangkan oleh partai yang mendapatkan suara terbanyak. Kalau Cuma 20% ya tidak bisa. Kalau gabung-gabung ya rentan. Jadi kalau dari awal sudah dikondisikan sederhana, maka kalau ada 3 partai pasti dia akan memperoleh dukungan yang kebih besar. Itu masalahnya.

Ini memang ideal, karena kita bicara perubahan, memang harus formatnya musti ideal. Kalau tidak, ya tidak ada perubahan, tetap saja model lama. Jadi kalau mau amandemen, musti dilihat secara menyeluruh, jangan sifatnya parsial. Jangan melihat hanya di MPR saja. Apakah partai yang ada ini mendukung tidak sistem presidensial. Apakah DPR akan semakin kuat dan berkualitas tidak? Banyak tapi jika tidak berkualitas untuk apa.  

Sudah biaya banyak, bocornya juga banyak, ambil keputusan susah. Ini masalahnya ada di dalam proses pengambilan keputusan. Kita ini sangat mubadzir dalam proses pengambilan keputusan.

Jadi MPR itu menjadi lembaga tertinggi dengan alasan supaya bisa menjadi penengah ketika terjadi konflik. Selain itu juga sebagai perekat keberagaman dan betul-betul mewakili. Tentu kita akan hati-hati jangan sampai terulang kembali MPR seperti orde baru. Ketakutan sebagian kalangan sebenarnya juga bukan alasan. Itu bisa diatur di UU nya. Tapi konsepnya sudah benar. Konsep yang dibangun oleh founding fathers kita sudah luar biasa canggihnya. Sudah diprediksikan semua.   

Kegagalan kita itu ada di implementasinya. Sudah bagus tapi saat praktek disimpangkan. Jadi bukan yang prinsipnya yang harus diperbaiki, tapi UU operasionalnya. Jadi diskusinya jangan ngawur. Sekarang saatnya, tentu saja dengan pilihan –pilihan yang cukup kuat dengan kajian-kajian yang mendalam dan sedapat mungkin menghindari kepentingan politik baik kelompok ataupun partai. Jadi kita bicara visi dan kepentingan negara jangka panjang. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia

Menurut pengamatan saya, saat ini di masyarakat, muncul tiga arus mengenai konstitusi yang kini ada yaitu UUN 1945 yang sudah diamandemen 4 kali. Pertama, kelompok yang merasa puas dengan perubahan yang ada, sehingga merasa tidak perlu lagi mengubah konstitusi. Kedua, kelompok yang menganggap bahwa perubahan konstitusi sudah kebablasan dan menginginkan kembali ke UUD 1945 yang asli yang ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Kelompok ketiga justru menginginkan perubahan tersebut lebih menyempurnakan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali sebelumnya. Dan saya termasuk orang yang mendukung penyempurnaan atau perbaikan dari perubahan-perubahan yang ada untuk lebih menyempurnakan sistem ketatanegaraan kita. Terutama kalau dikaitkan dengan fungsi beberapa lembaga negara seperti MPR, DPD dan MK.

Terutama DPD misalnya. Kalau perubahan itu diarahkan kepada memperkuat atau membuat fungsi DPD lebih signifikan, saya setuju. Karena saat ini DPD hampir tidak punya fungsi yang signifikan. Sebagai lembaga yang dihadirkan memalui  sebuah proses berpemilu yang mahal dimana anggota-anggotanya terpilih dengan suara yang banyak, lebih banyak dari suara yang diperoleh oleh anggota DPR, DPD tidak memiliki kekuasaan yang menentukan.

Karena itu ke depan, yang dibutuhkan sebenarnya perubahan atas DPD ini. Mau dikemanakan? Apakah mau dipertahankan sehingga lembaga legislative kita menjadi dua kamar, atau DPD ditiadakan? Sementara saya menganggap, ternyata, selain tiga arus perubahan tersebut ada arus perubahan ke empat yang disuarakan PDIP yaitu amandemen terbatas yang hanya menghidupkan GBHN.

Menurut pendapat saya, usul untuk menghidupkan GBHN, itu sangat problematic. Karena sudah tidak compatible lagi dengan sistem ketatanegaraan yang kita adopsi setelah 4 kali perubahan UUD 1945. Ketika sebelum perubahan konstitusi, MPR menetapkan GBHN, bisa dipahami karena dia adalah lembaga tertinggi negara dimana presiden adalah mandataris MPR.

Jadi wajar kalau kemudian MPR membuat GBHN lalu GBHN wajib dilaksanakan oleh presiden. Dan kalau dilanggar, akan ada sanksi pemberhentian. Sebagaimana yang terjadi dengan Bung Karno dan Abdurrahman Wahid. Tetapi setelah perubahan, sistem ketatanegaraan kita, tidak lagi menganut MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi paradigma kita adalah sistem presidensial dengan check and balances. Yaitu semua cabang kekuasaan negara adalah sama dan sederajad dn hubungan dianatara mereka adalah hubungan yang saling cek dan menyeimbangkan.

Sehingga menghidupkan kembali GBHN, sangat tidak compatible dengan sistem ketatanegaraan tersebut. Lagi pula dalam sistem pemerintahan presidensiil yang kita anut, terutama setelah perubahan UUD 1945, fokus kekuasaan, ada pada presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Kalau sebelumnya, mandate rakyat hanya diberikan kepada anggota DPR yang kemudian terhimpun dalam MPR setelah ditambah dengan utusan daerah dan golongan, sekarang mandat rakyat itu diberikan langsung pada presiden, anggota DPR dan DPD.

Karena itu sangat tidak relevan ketika seorang presiden yang diberikan mandat langsung oleh rakyat diikat oleh GBHN. Penghidupan kembali GBHN, itu berpotensi menggeser fokus kekuasaan dari presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, ke dalam oligarki kekuasaan terutama partai politik di MPR. Karena itu menurut saya, penghidupan kembali GBHN justru tidak compatible dari sisi ketatanegaraan dan saya kira penuh dengan agenda muatan politik untuk memperkuat kekuasaan oligarki parpol.

Dengan alasan tersebut, amandemen terbatas yang hanya sekedar menghidupkan kembali GBHN seharusnya kita tolak. Kecuali kita ingin kembali pada sistem supremasi MPR. Dengan konsekuensi, presiden tidak perlu lagi dipilih langsung oleh rakyat tapi oleh MPR. Tapi apakah sistem itu yang kita kehendaki?

Menurut saya tidak. Lagipula, kalau cuma sekedar mengubah konstitusi dengan menghidupkan kembali GBHN, maka ada beberapa pertanyaan lanjutannya. Bagaimana mekanisme untuk menegakkan GBHN itu? Mekanisme kalau dia dilanggar. Kalau era dulu, saat GBHN dilanggar, presiden bisa dijatuhkan. Tapi kalau sekarang, penjatuhan Presiden tidak bisa lagi dikaitkan dengan GBHN sepanjang bahwa paradigm ketatanegaraan kita adalah paradigm check and balances.

Selain itu, pertanyaan lainnya kalau GBHN ingin diadakan, kalau ternyata GBHN bertentangan dengan UUD 45, siapa yang berhak mengujinya? Kalau UU, yang menguji adalah MK. Tapi kalau GBHN, kita tidak tahu. Karena itu, perubahan konstitusi menurut saya memang tidak bisa hanya sebatas memberikan kewenangan menetapkan GBHN kepada MPR tanpa mengotak-atik sistem atau paradigma ketatanegaraan kita.

Kalau seandainya yang dibutuhkan adalah semacam guidance untuk berpemerintah dan bernegara agar ada pembangunan yang berkelanjutan atau arah yang jelas dalam kehidupan ketatanegaraan kita, maka bisa saja hal tersebut diwadahi dengan UU baik itu dengan membuat UU yang baru atau merevisi UU yang sudah ada semacam UU tentang rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.   

Lagipula UUD merupakan produk yang bisa dibuat lebih detail dengan mekanisme penegakan hukum yang lebih jelas. Yang bisa memuat baik sanksi pidana, politik dan administratif. Dan UU itu produk yang dibuat 3 lembaga yakni DPR, DPD dan Presiden. Jauh lebih partisipatif dibanding dengan produk MPR sendiri yang hanya melibatkan anggota DPR dan DPD.

Sehingga dalam proses pembentukan UU saat ini, presiden bisa memasukkan visi dan misinya kedalam UU tersebut. Jadi presiden tidak dibelenggu dengan keinginan yang mungkin saja berbeda dari parpol.

Menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tidak relevan dan tidak compatible dengan sistem presidensial yang kita anut terutama setelah pemilihan langsung oleh rakyat. Karena mandat rakyat tidak hanya diberikan kepada lembaga legislative tapi langsung kepada lembaga eksekutif. Menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi hanya mungkin dilaksanakan kalau yang punya kewenangan kembali untuk memilih presiden dan wakil presiden termasuk menetapkan GBHN dan menjadikan presiden sebagai mandatarisnya. Jadi fokus kekuasaan ada pada MPR yang seluruh atau sebagian anggotanya dipilih oleh rakyat dan tidak perlu adanya pemilihan langsung oleh rakyat. Tapi dengan mempertahankan pemilihan langsung oleh rakyat, maka MPR bukan satu-satunya pemegang mandat atau kedaulatan rakyat.

Yang menjadi keheranan kita adalah mengapa yang berkeingian itu justru partai-partai politik bukan presiden Jokowi. Harusnya jokowi yang risau dengan arah pembangunan dsb. Maka secara spekulatif saya bisa mengatakan ini adalah upaya untuk menggeser fokus kekuasaan dari presiden yang mendapat mandat tunggal dari wilayah eksekutif ke para oligarki politik yang ada di MPR yang sebenarnya mandatnya majemuk bukan mandat tunggal dalam pemilihan presiden.

Ini tidak compatible dengan sistem pemerintahan presidensiil. Akan masuk akal kalau dalam pemerintahan parlementer karena dalam parlementer yang dianut adalah supremasi parlemen. Karena itulah dalam sistem parlementer disebut parliamentary government. Presiden atau perdana menteri tidak dipilih langsung oleh rakyat. Yang dipilih langsung oleh rakyat hanya anggota parlemen, sehingga wajar kalau mandate rakyat atau kekuasaan tertinggi ada di parlemen. Tapi tidak dengan sistem presidensial seperti Indonesia dimana presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Dari peristiwa ini terlihat ada perbedaan kepentingan antara Presiden dengan parpol di MPR. Ini kan masalah kekuasaan. Dengan menghidupkan kembali GBHN maka fokus kekuasaan akan bergeser dari Presiden ke MPR. Dan MPR adalah oligarki politik. Nah ini adalah masalah pilihan. Kita harus konsisten dengan pilihan kita. Pilihan itu tentu tidak boleh saling berbenturan. Karena menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi sementara presiden dipilih langsug oleh rakyat itu sudah dua hal yang saling berbenturan.

Karena tujuan pemilihan langsung oleh rakyat adalah agar rakyat menentukan langsung siapa pemimpinnya dan memberikan mandat langsung dari rakyat. Mandat tersebut tidak melalui lembaga perwakilan lagi.  Sehingga fokus kekuasaan langsung pada orang yang dipilih.

Sementara fungsi parlemen adalah sebagai pengawas atau sebagai lembaga yang membuat UU sebagai penyeimbang dari presiden yang dipilih oleh rakyat dalam konsep check and balances. Rakyat memilih pemimpinnya melalui pilpres, tapi rakyat juga memilih wakil rakyat untuk mengawasi presidennya. Itulah check and balances. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik