Amdal, Regulasi yang Kerap Menjahati Lingkungan
berita
Politika

Sumber Foto: Media Tata Ruang / Watyutink.com

09 October 2017 15:40
Terungkapnya praktik suap demi memuluskan perizinan pembangunan di kota Cilegon, Banten, merupakan puncak gunung es dari karut-marutnya penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Ini bukan kali pertama. Sebelumnya anggota DPRD Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, serta karyawan PT APL Trihantoro, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait suap dalam pengurusan izin Amdal Teluk Jakarta.

Alhasil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, angkat suara terkait anggapan bila kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) rawan dikorupsi. Nurbaya melanjutkan bahwa pembahasan Amdal harus melibatkan masyarakat, agar tidak ada yang dirugikan bila pemerintah mengeluarkan Amdal dalam sebuah proyek pembangunan. Ironisnya, masyarakat yang terdampak tak pernah dilibatkan. Seharusnya prosedurnya melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya. Jangan-jangan ruang diskusi dengan publik dipotong di dalam prosedur (pengurusan) izin Amdal?

Pengurusan izin Amdal selain kewenangan pemerintah pusat juga ada kewenangan pemerintah daerah, namun menjadi permasalahan saat ini adalah jumlah konsultan yang relatif masih sedikit. Bahkan ada beberapa Kabupaten-Kota yang belum memiliki konsultan Amdal. Hal ini yang mungkin kerap menjadi potensi terjadinya korupsi Amdal.

KPA (Komisi Penilaian Amdal) biasanya dari kalangan akademisi. Mereka dipilih oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk tingkat daerah dan KLHK di tingkat nasional. Nah, sejauh mana KPA bersikap kritis terhadap para investor? Atau hanya dijadikan alat stempel legitimasi?

Pembuatan Amdal dilakukan melalui analisis kesesuaian lahan. Pembuatannya tidak bisa dilakukan secara komunal karena kondisi dari setiap lokasi berbeda. Di titik ini, banyak celah yang diambil koruptor dari lingkungan ini, contoh seperti sebuah pembangunan yang harusnya menggunakan satu sumur dalam, namun pada pelaksanaanya membuat tiga sumur dalam untuk memenuhi kebutuhan air. Sejauh mana pemerintah melindungi masyarakat terdampak dengan berbagai praktik korupsi yang marak terjadi?

Di sisi lain, media massa menyebut substansi amdal kerap dimanipulasi, terutama terkait dengan pendapat dan persetujuan masyarakat. Cara manipulasi ini dilakukan dengan metode “membeli” fotokopi KTP kepada kepala desa yang kemudian dibuat pernyataan persetujuan atas nama warga masyarakat. Praktik kecurangan seperti ini jamak terjadi, tapi punishment-nya terbilang ringan sehingga pelaku tidak jera.

Apa pendapat anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) saat ini hanya dipandang sebagai kelengkapan perizinan saja, padahal Amdal seharusnya diberlakukan sebagai instrumen pengendali dampak lingkungan hidup dari kegiatan atau proyek pembangunan yang menimbulkan dampak negatif, baik terhadap alam maupun terhadap kehidupan masyarakat. 

Reduksi makna Amdal yang seperti di atas menjadikan proses penyusunannya dilakukan seadanya dan tanpa benar-benar melakukan kajian terhadap dampak suatu proyek atau kegiatan. Apalagi saat ini Presiden meminta percepatan proses-proses perizinan investasi, padahal penyusunan Amdal yang benar dan kredibel memerlukan waktu, apalagi jika proyek investasi adalah proyek yang kontroversial dan memiliki potensi dampak negatif yang besar dan penting bagi lingkungan hidup dan masyarakat lokal. 

Tekanan-tekanan semacam ini menjadikan konsultan penyusun Amdal melakukan kajian dengan tidak sungguh-sungguh --misalnya, tidak melibatkan masyarakat lokal secara bermakna, tidak melakukan konsultasi publik, dan tidak melakukan analisa secara mendalam. Belum lagi di Komisi Penilai Amdal yang komposisi para pihaknya sering tidak seimbang, berakibat pada tidak diakomodirnya concern warga yang akan dirugikan atau terkena dampak negatif dari proyek tersebut. 

Dalam berbagai kasus dimana proyek investasi tersebut di-backup oleh pemerintah --seperti proyek reklamasi pantai utara Jakarta dan proyek pabrik semen di pegunungan Kendeng, suara-suara masyarakat sering tidak diperhatikan, bahkan cenderung diabaikan. Jika masyarakat melakukan penolakan dengan keras, maka pemerintah tidak segan menggunakan kekuasaannya dan melakukan represi serta pembangkangan terhadap hukum itu sendiri. Kasus pabrik Semen Indonesia, dimana Gubernur dan perusahaan bersama-sama membangkang putusan pengadilan, adalah satu contohnya.

Jika upaya perlindungan lingkungan hidup ingin benar-benar diterapkan dengan konsisten, maka pemerintah harus benar-benar meluruskan kembali fungsi Amdal sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan hidup. Jika tidak maka Amdal hanyalah tumpukan dokumen kosong tak bermakna apapun. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar PA GMNI

Kerusakan lingkungan cenderung disebabkan oleh beberapa faktor, satu di antaranya adalah dokumen Amdal yang abal-abal! Abal-abal maksudnya dokumen yang disusun dengan pola “henki-penki” antara konsultan penyusun Amdal dengan komisi penilai.

Selain itu, para pemangku kepentingan, terutama pemrakarsa (project owner), dalam banyak kasus sering menempatkan Amdal cuma sekadar dokumen “pelengkap” untuk memenuhi persyaratan agar projek bisa segera jalan. Layaknya mengurus izin domisili atau IMB, misalnya.

Di masa lalu, saat isu kerusakan lingkungan dan perubahan iklim belum memuncak, mungkin iya! Dokumen Amdal bahkan dianggap penghalang pembangunan ekonomi, perdagangan, dan industri. Akibatnya kerusakan lingkungan dan SDA tak terhindarkan. Kini, isu kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan emisi karbon sudah jadi problem dunia. Kenaikan suhu Bumi hingga 2-4 derajat celsius membuat permukaan bumi tambah panas. Berbagai konferensi dunia selalu menyuarakan tentang penyelamatan lingkungan, penghijauan kembali, mitigasi limbah, revitalisasi kearifan lokal, penurunan emisi karbon. 

Maka untuk mengindari dampak kerusakan, beberapa langkah dilakukan pemerintah seperti penyusunan APBN dan APBD yang berbasis pembangunan berkelanjutan. Bahkan UUD 1945 pun di-amandemen antara lain demi memasukkan isu lingkungan dan kesehatan masyarakat, yaitu Pasal 28H ayat 1. Semua itu sudah benar, sayang hanya di atas kertas! Karena motif “kejahatan kerah putih” sudah mendarah daging dan tidak menyentuh area “kesadaran” etis dan moralitas, maka selalu saja ada celah untuk “mengakali” peraturan perundangan yang berlaku demi menebalkan kantong pribadi maupun korporasi. Angka korupsi dan kerugian negara di sektor SDA malah kian meningkat justru di saat amandemen UUD dilakukan. Mungkin beginilah ujungnya bila konstitusi dan regulasi yang minus ideologi.

Kecaman sebagai cerminan keresahan publik, nampaknya sudah tidak mempan. Parlemen juga seperti gagap. Walau patut diakui akhir-akhir ini Kementerian LHK sudah mulai menolak pola "henki-penki" alias suap-menyuap dokumen AMDAL. Dalam kasus reklamasi pantura, misalnya, Menteri KLHK Siti Nurbaya bersikap sangat tegas. Mungkin karena mendapat tekanan publik sehingga Kemen LHK menjadi lebih berintegritas, tapi itulah fungsi demokrasi. 

Pembangunan properti seperti kawasan perumahan mewah, kondominium, dan alih fungsi lahan cenderung dianggap biang keladi pelanggaran kaidah-kaidah lingkungan. Aksi anarkis warga dalam kasus reklamasi pantura adalah “sinyal” yang tak boleh dipandang remeh.

Kelayakan hasil revisi kajian Amdal menjadi penentu masa depan kasus reklamasi pantura. Hal ini menjadi PR besar bagi Gubernur terpilih Anies-Sandiaga. Mampukah mereka konsisten dengan janji kampanyenya? Kita lihat saja! Disela itu sempat juga mencuat dan menjadi sorotan publik beberapa kasus yang berskala lokal seperti di Cilegon, reklamasi Teluk Benoa Bali, serta kawasan pemondokan mewah Meikarta yang konon Amdal-nya juga bermasalah.

Lalu sampai kapan faktor tekanan publik menjadi "alat pemaksa" tegaknya peraturan? Parlemen pun sepertinya tak tahu harus berbuat apa. Bukankah gejala ini merupakan  krisis konstitusi? 

Dalam konteks itulah kita harus berbuat sesuatu yang signifikan, yaitu merevitalisasi kembali nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai dan acuan perilaku para penyelenggara negara dan pemangku kepentingan.

Dengan pemahaman Pancasila sebagai keyakinan, pengetahuan, dan tindakan yang terinternalisasi secara efektif dan tidak represif seperti era Orba dulu, diharapkan dapat membentuk pola perilaku birokrasi dan kewirausahaan yang berkesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan berkeadilan sosial. 

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila di sektor lingkungan dan pengelolaan SDA harus menjadi solusi komprehenshif untuk dikedepankan, karena otomatis juga akan membersihkan motif dan perilaku kejahatan lingkungan dalam penyusunan dokumen Amdal, sekaligus mengakhiri “tradisi” tidak Pancasilais seperti:  saling hujat, saling kentit, dan saling sandera kasus! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Sosial, Spasial & Lingkungan

Perencanaan pembangunan berkelanjutan yang seharusnya memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan mudah di negeri ini. Saat aspek ekonomi menjadi motif dilakukannya pembangunan karena ‘ngejar setoran’ ataupun pencapaian target dari para pengusaha, ataupun karena desakan ekonomi bagi masyarakat kebanyakan, disinilah perlunya AMDAL untuk mengkaji kelayakan berdasarkan aspek lingkungan dan sosial.

Perlunya kajian aspek lingkungan untuk mengetahui apakah pembangunan yang direncakanan tidak berdampak negatif dalam jangka panjang. Aspek sosial dilakukan untuk dikaji apakah masyarakat dapat menerima dengan baik dan mendapatkan dampak positif dari perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Integritas, independensi dan profesionalisme seorang pelaku AMDAL betul-betul diuji apalagi saat dibenturkan dengan kepentingan kelompok tertentu. Selain individu dari para profesional AMDAL, sistem yang dibangun pun harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada celah memanfaatkan AMDAL sebagai arena formalitas dalam meloloskan persyaratan saja. 

Kalau perlu, pemerintah membuat regulasi kegiatan AMDAL dilakukan oleh badan usaha perseorangan/persekutuan atau firma, sebagaimana yang telah dilakukan oleh jasa penilai dengan KJPP-nya yang menyebut langsung siapa pimpinannya (KJPP Fulan dan rekan), ataupun Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris, Pengacara/advokat, dan kantor jasa spesifik lainnya. Diharapkan dengan begitu, para pelaku profesional AMDAL secara langsung pasang badan mempertaruhkan reputasi dan kredibilitas nama baiknya yang tercantum di badan usaha yang dipimpinnya. Reputasi dan kredibilitas yang baik akan semakin melambungkan namanya. Begitu pula sebaliknya, sekalinya pelaku AMDAL terlibat dalam penyalahgunaan wewenangnya akan menjatuhkan namanya.

. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu