Anies dan Dua Paradoks di Awal
berita
Politika

Sumber foto:kbr.id

 

17 October 2017 17:00
Belum 24 jam menjabat gubernur DKI, Anies Baswedan langsung menghebohkan nitizen di dunia maya. Dalam pidato politiknya, Anies menyebut "saatnya pribumi jadi tuan rumah di tanahnya sendiri". Sebagian publik langsung berasumsi Anies belum move on dari panasnya Pilkada DKI, meski jadi pemenang.

Muncul anggapan bahwa isu SARA dulu hanya sebatas strategi untuk memenangi kontestasi pilkada. Tetapi dengan pidato itu, apakah berarti rasisme memang visi politik Anies? Bisa iya, bisa tidak. Sebab dalam pidatonya, pria berdarah Arab ini juga menyitir pidato Bung Karno tentang "negara semua untuk semua". Sebuah paradoks dalam satu pidato yang disampaikan oleh sosok yang sama.

Isu "pribumi" yang dilontarkan Anies juga bertentangan dengan Inpres di era Presiden Habibie yang melarang lagi penggunaaan kata itu di kalangan pejabat. Adakah sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan Anies?

Terlepas dari pidato, Anies-Sandi memang bukan Jokowi-Ahok. Jika Jokowi-Ahok saat dilantik bergelimang karangan bunga, Anies-Sandi justru bermandi tagihan dari dua kubu. Pendukung Anies menagih janji untuk melihat Jakarta yang lebih “hijau” di bawah dua pemimpin baru ini. Kubu yang tidak memilih mereka beda lagi. Mereka ingin transparansi dan standar tinggi pelayanan serta fasilitas yang telah diwariskan pemimpin Jakarta sebelumnya tetap dilanjutkan oleh Anies-Sandi.

Dari dua titik pandang berbeda ini, dari mana Anies-Sandi harus melangkah? Dimana irisan dari dua tuntutan itu?

Isu reklamasi Teluk Jakarta menjadi sorotan utama terhadap Anies-Sandi. Dalam janji kampanye Anies-Sandi, isu reklamasi adalah salah satu jualan utama yang sukses meraup suara. Ahok-Djarot mendukung reklamasi, meskipun ditentang oleh Menteri KKP, aktivis lingkungan, dan sebagian besar warga Jakarta. Pasca Pilkada DKI, reklamasi dimoratorium. Tetapi moratorium ini dicabut oleh pemerintah pusat sesaat sebelum Anies-Sandi dilantik. Sanggupkah Anies-Sandi konsisten dengan janji kampanyenya? Aneh kalau tidak sanggup, sebab putusan pengadilan pun menyatakan reklamasi harus distop.

Tetapi di sisi lain, berat juga bagi Anies-Sandi untuk menghentikan reklamasi karena pencabutan moratorium dilakukan oleh seorang Luhut Panjaitan. Itu baru Luhut. Reklamasi sendiri, konon, didanai oleh “Sembilan naga”. Konon pula, Sembilan naga ini diam-diam pun menggalang dukungan bagi Anies-Sandi. Akankah dengan bermodalkan putusan pengadilan, Anies-Sandi  bisa memainkannya untuk lepas dari tekanan-tekanan tersebut?

Jika program lain dari Anies-Sandi seperti program OK-OCE, rumah DP 0 persen, transportasi publik murah, dan sebagainya banyak diragukan, ini bukan masalah karena tidak ada “tekanan” untuk mereka. Sedangkan dalam isu reklamasi, selain tekanan, tercium aroma konsesi. Apakah pidato politik Anies kemarin adalah sinyal kemana kecenderungan pasangan Anies-Sandi menyikapi reklamasi? Atau seperti kata Anies di salah satu stasiun TV, tidak ada yang bertentangan dengan beleid pemerintah pusat. Proyek reklamasi pulau yang belum jadi distop, sedangkan yang sudah terlanjur jadi akan dimanfaatkan. Ah, paradoks lagi.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk/jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politisi/Inisiator Koalisi Politisi Perempuan di Parlemen

Sejak detik pertama dilantik, 'argometer' uji nyali Anies-Sandi lansung aktif. Masyarakat semua mengamati seberapa besar nyali Anies-Sandi, terutama menyikapi masalah reklamasi pantai Teluk Jakarta. Ada dua hal yang sangat kontradiktif, di antaranya langkah berani penarikan moratorium yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Luhut Panjaitan dan landasan putusan pengadilan. Ini akan membawa Luhut langsung berhadapan dengan hukum yang pastinya akan mendapatkan simpati warga Jakarta.

Kalau pandai melibatkan warga Jakarta dalam penolakan reklamasi, Anies-Sandi pasti akan membuat bisa tak berkutik walaupun ditekan seratus naga sekalipun, karena ia sangat membutuhkan rakyat Jakarta dalam Pilpres 2019 nanti.

Anies–Sandi harus pandai- pandai memainkan kartu ini dan harus mendapat advisor yang sangat lihai untuk memenangkan permainan. Di sisi lain, kalau Anies-Sandi salah melangkah tidak berani melawan keputusan penarikan moratorium itu sejak detik pertama, maka ini sama saja “bunuh diri” mereka akan menjadi bulan-bulanan konspirasi besar yang mereka hadapi dalam setiap langkah yang mereka ambil. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Dua kubu ini akan langgeng berada pada posisinya masing-masing. Ini dikarenakan Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) DKI Jakarta kemarin membentuk pendukung fanatik masing-masing pasangan calon. Anies-sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta tentu berada dalam dua gerbong besar ini. Suka tidak suka itu merupakan realitas politik demokrasi DKI Jakarta saat ini.

Polarisasi yang kuat ini harus memaksa Anies-Sandi untuk berpikir bijak dan berpikir untuk semua tanpa mengikuti polarisasi yang ada. Meskipun itu sangat sulit, namun sebagai pemimpin Anies-Sandi harus melakukan itu. Selain itu juga sebaiknya Anies-Sandi lakukan rekonsiliasi sebelum mulai bekerja. Rekonsiliasi ini penting untuk mempersatukan kembali warga DKI Jakarta, dan itu harus dari hati demi meredam lawan politik.

Anies-Sandi juga harus konsisten dengan janji-janji manis mereka saat kampanye dulu. Sikap konsisten ini penting agar warga Jakarta merasa puas dengan kepemimpinan mereka berdua. Konsistensi Anies-Sandi dibutuhkan untuk memperkecil polarisasi di antara warga DKI Jakarta.

Saya kira soal reklamasi yang menjadi program mahkota dari Anies-Sandi, dan dalam kampanye keduanya dengan tegas mereka menolak reklamasi. Tentu warga DKI Jakarta menunggu sikap konsisten mereka dalam menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta. Sikap konsistensi merupakan gambaran integritas mereka sebagai pemimpin. Bila Anies-Sandi tidak berani menepati janjinya maka rakyat dapat menilai mereka pemimpin yang gagal, dan bisa juga mereka dicap telah melakukan pembohongan kepada publik (khususnya warga DKI Jakarta yang berharap reklamasi dihentikan). (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Executive Director Para Syndicate

Anies-Sandi punya beban berat untuk menjalankan kerja membangun Jakarta, dalam rangka memenuhi janji kampanye, program kerja yang sudah disusun, dan terutama merangkul semua warga Jakarta untuk bersatu dalam kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Anies-Sandi.

Semua janji diawali dengan langkah pertama untuk merangkul semua warga serta lintas kelompok dan politik, utamanya dari non pemilih Anies-Sandi untuk sama-sama memandang Jakarta lima tahun ke depan dalam optimisme yang sama. Namun sayang, langkah awal tersebut menjadi lebih berat karena tersandung pidato politik Anies yang bersayap.

Alih-alih merangkul semua warga demi persatuan membangun Jakarta, pidato Anies lebih kelihatan sebagai pidato politikus (dengan agenda dan ambisi politik) daripada pidato perdana seorang gubernur yang berdiri sama untuk semua warga (yang mestinya bersahaja dan sejuk).

Alih-alih beretorika semua untuk semua, pidatonya yg menyebut "pribumi" dan "kolonial" menyulut sentimen SARA, yang justru malah kian kontraproduktif untuk menyatukan polarisasi di masyarakat. Alih-alih mengutip peribahasa nusantara dari berbagai daerah, retorika gubernur baru di sisi lain justru seakan menyiratkan sentimen rasial kepada kelompok 'bangsawan' dari etnis tertentu. Dan alih-alih mengambil sila-sila Pancasila untuk membumikan kebijakan guna membangun Jakarta, malah seperti ada kesan terbersitkan kiriman pesan-pesan kontestasi politik kepada lawan-lawan politiknya.

Retorika bersayap inilah yang berakibat pada kian menjamurnya "perang nyinyir" di media sosial di antara kedua kubu massa politik yang selama ini sudah terpolarisasi. Dua kubu mendapatkan amunisi masing-masing untuk melestarikan "ternak hujatan" yang saling berseberangan. Semoga perang nyinyir tersebut tidak lantas berlanjut ke perang darat. Itu berbahaya untuk Indonesia kita. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Sudah jamak dalam kontestasi politik para politisi memanfaatkan isu-isu yang menjadi concern publik sebagai jualan kampanye, termasuk Jokowi-Ahok (saat Pilgub) dan Anies-Sandi. Dan sudah sewajarnya publik menagih janji tersebut sebagai bentuk akuntabilitas pejabat yang dipilih.

Dalam kontestasi politik, pemodal besar pasti memiliki kepentingan terhadap pejabat yang terpilih karena mereka harus memastikan bisnisnya dapat terus berjalan dan keuntungan dapat terus dikeruk, kalau perlu dengan dukungan regulasi yang dibuat pemerintah. Namun interest mereka tidak berdasarkan alasan-alasan tentang terwujudnya kondisi bermasyarakat yang ideal, tapi lebih pada maksimalisasi keuntungan jangka pendek bagi pemodal dan kelompoknya.

Maka menjadi naif jika menganggap proses kontestasi politik seratus persen steril dari kepentingan-kepentingan tersebut di atas.

Yang akan membedakan kualitas pemimpin yang satu dengan yang lain kemudian adalah keberpihakan. Apakah mereka akan berpihak pada rakyat pemilih yang berjasa langsung pada terpilihnya mereka dengan pergi ke TPS dan mencoblos? Atau keberpihakan mereka akan lebih banyak kepada pemodal besar yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan keberlanjutan kepemimpinan mereka atau siapa pun yang memimpin, asalkan mereka bisa melanggengkan bisnisnya. 

Menjadi kewajiban kita sebagai warga negara memastikan pejabat publik tetap menjaga dan memenuhi janji-janji kampanyenya. Kritik dan peringatan harus selalu disampaikan. Sebagaimana proses-proses pemilihan sebelumnya, beri waktu para pemimpin tersebut bekerja, sambil terus diawasi kinerja dan komitmennya. Dan pemimpin yang berpihak pada rakyat semoga akan selamat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Pada mulanya banyak pihak yang beranggapan bahwa politisasi identitas agama, ras, golongan adalah sebatas strategi destruktif pasangan Anies Sandi untuk memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Artinya politisasi identitas itu hanya untuk menundukkan lawan politik dan menghimpun dukungan politik lebih luas, hingga memenangi Pilkada.

Tetapi saat menyimak pidato pertama Anies setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, publik menjadi mafhum bahwa visi politik Anies adalah rasisme. Politisasi identitas bukan hanya untuk menggapai kursi Gubernur, tetapi hendak dijadikan landasan memimpin dan membangun Jakarta. Pidatonya memang mengandung paradoks: satu sisi mengutip pernyataan Bung Karno tentang negara semua untuk semua, tapi di sisi lain menggelorakan supremasi etnisitas dengan berkali-kali menegaskan pribumi dan non pribumi sebagai diksi untuk membedakan sang pemenang dengan yang lainnya.

Saya kira, pernyataan Anies bukan hanya keluar dari nalar etis seorang pemimpin provinsi melting pot yang plural, tetapi juga membangun segregasi baru atas dasar ras. Kebencian atas ras adalah mula dari suatu praktik genosida seperti di Myanmar. Genosida tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga dalam bentuk penegasian ras dan etnis lain dalam membangun Jakarta.

Padahal dengan statemennya itu, Anies bisa dianggap melanggar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 1998 yang pada intinya melarang penggunaan istilah pri dan non pri untuk menyebut warga negara. Anies juga bisa dikualifikasi melanggar semangat etis UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Seharusnya di hari pertama kerja Anies melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas, tetapi justru mempertegas barikade sosial atas dasar ras dan etnis. Sosok pemimpin seperti ini tidak kompatibel dengan demokrasi dan Pancasila, karena mengutamakan supremasi golongan dirinya dan mengoyak kemajemukan warga. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Anies-Sandi harus mampu menemu-kenali bahwa Jakarta saat ini bukan lagi sekadar kota pedagang. Terutama mulai Orba kita melihat ibu kota berkembang menjadi kotanya para pedagang. Dibukanya pasar dan berbagai komoditas yang didagangkan jelas memberikan dampak atas kehidupan masyarakat lokal. Terancamnya aset-aset yang mereka miliki berupa tanah sehingga menghantarkan hidup dengan ketidakpastian masa depan. Oleh karena itu, harkat dan martabat rakyat perlu ditingkatkan. Ini harus dipikirkan secara mendasar oleh Anies-Sandi dalam memimpin Jakarta lima tahun ke depan.

Orang-orang ‘hijau’ ini bisa dia gandeng dengan baik kalau dia berhasil melintasi penghafalan ayat. Istilah HS Dillon, ini menandakan pendalaman makna agama. Semua agama pada intinya berbagi dengan yang lebih membutuhkan, bekerja dengan jujur, selalu mensyukuri kehidupan sebagai anugerah. Hal-hal itu yang semestinya ditingkatkan dan dicontohkan seperti yang dilakukan Nabi. Kalau dulu musuh  berada di luar sekarang musuh sudah berada di dalam diri kita sendiri. Aspek inilah yang dikatakan rohnya agama, perang terhadap hawa nafsu.

Lalu, bagaimana dengan masalah reklamasi?  Sebaiknya dihitung untung ruginya bagi Jakarta secara ssksama, dengan turut mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Masalah ini harus dapat dikomunikasikan Anies-Sandi kepada semua elemen bangsa, termasuk pemerintah pusat. Ini harus dipahami karena nilai-nilai saat ini sudah berbeda dari masa Orba. Keberadaan 'Sembilan Naga' ini suatu realitas yang tidak berhasil dijinakkan, karena sebagian besar pejabat dan politisi memilih jalan yang lebih mudah dengan menggandeng mereka untuk beberapa kepentingan politik.

Oleh karena itu, yang paling utama bagi Anies adalah berupaya keras melintasi kepentingan dan membangun keberpihakan terhadap rakyat Jakarta. Inilah realitas politik yang harus dihadapai Anies–Sandi dalam memimpin Jakarta. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Pidato gubernur baru Jakarta, Anies Baswedan, yang menyebut tentang pribumi dan non-pribumi tentu saja menuai kritik. Ini mudah dipahami. Pidato pelantikan, sesuai kepantasan politik dalam demokrasi, seharusnya dengan penekanan yang berbeda dari pidato kampanye. Lebih dari itu, era bagi kebijakan publik dan pembangunan yang mempertimbangkan etnisitas telah lama lewat.

Nilai keadilan sosial dan pemberdayaan warga memang harus tetap menjadi semangat setiap kebijakan publik. Menempatkan nilai-nilai tersebut dalam konteks etnisitas, saya kira tidak lagi relevan. Kebijakan berbasis etnisitas ini memang pernah menjadi kecondongan dan diterima di negara-negara pasca-kolonial, setidaknya hingga dua atau tiga dekade kemudian. 

Indonesia, misalnya, pada tahun 1950-an mencanangkan program "Benteng" dan kemudian diikuti oleh kebijakan nasionalisasi perusahaan asing peninggalan kolonial. Malaysia menjalankan kebijakan yang sama menyusul kerusuhan etnis tahun 1969. Kebijakan ini, pada masa itu, sama sekali tidak dilandasi prasangka atau kebencian etnis tetapi semata untuk membangun basis bagi harmoni sosial untuk menjadi bangsa maju di kemudian hari.

Indonesia memberlakukan kebijakan pro-pribumi semacam itu untuk menghadirkan keadilan sosial dan pemberdayaan warga, yang memang harus dilakukan, dan sekaligus koreksi dari sistem kolonial yang dulu menempatkan warga Timur Asing sebagai ‘etnis antara’ yang menjalankan aktivitas ekonomi di antara kulit putih yang menjajah dan pribumi sebagai terjajah. Hal yang sama dilakukan oleh Malaysia.

Indonesia kurang berhasil menjalankan kebijakan "Benteng". Juga kurang berhasil memaksimalkan pencapaian kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Kegagalan tersebut terutama karena aparat pemerintahan sendiri yang tidak menjalankan setiap kebijakan secara baik. Aparat pemerintahan memiliki kepentingan di luar yang ditetapkan negara. Hal yang masih terjadi hingga sekarang.

Malaysia relatif berhasil menjalankan kebijakan pro-etnisitas ini sehingga tak lagi terjadi kerusuhan etnis setelah tragedi 1969. Salah satu bukti kegagalan di Indonesia adalah kerusuhan bernuansa etnisitas yang masih terjadi pada 1998.  Setelah berjalan lebih berhasil ketimbang Indonesia, kebijakan pro-etnisitas di Malaysia dicabut total tahun 1990, setelah dijalankan dua dekade seperti direncanakan. 

Namun corak kebijakan pro-etnis semacam ini telah sejak lama ditinggalkan. Corak kebijakan publik yang mempertimbangkan etnisitas ini ditinggalkan, bukan hanya karena mencederai prinsip keadilan sosial yang adalah akar kebijakan ini sendiri, tetapi juga tak relevan karena perubahan pesat hubungan antar bangsa dan sistem internasional.

Memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga memang adalah kewajiban dari setiap pengambil keputusan, terutama para Chief Executive di semua tingkatan pemerintahan. Presiden Joko Widodo sendiri di awal tahun ini telah mencanangkan pemerataan dan keadilan sosial sebagai fokus kebijakan di tahun 2017 ini.

Gubernur baru Jakarta, sebagai pembuat kebijakan, memang harus memperbaiki apa yang salah dan kurang berhasil di masa lalu, fokus pada tujuan baik yang telah ditetapkan. Namun, sekali lagi, basisnya bukan lagi etnisitas melainkan lebih mendasar pada keadilan sosial dan pemberdayaan warga.

Basis dari harmoni sosial tak lain adalah keadilan sosial dan pemberdayaan warga. Justru inilah tantangan bagi gubernur baru Bung Anies, menggunakan kebijakan publik untuk keadilan sosial dan pemberdayaan warga. Untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Untuk menyatukan warga dan bukan untuk memisahkannya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Pidato Gubernur Anies Baswedan dengan satu kata "pribumi" merupakan kemunduran besar pasca Reformasi 1998. Sebab itu mengungkap luka lama insiden SARA 1998 yang merupakan daur ulang dari sejarah insiden SARA di republik ini sejak zaman Nusantara hingga pasca kemerdekaan.

Jika Gubernur malah ikut menjadi pemimpin sektarian partisan lagi dengan mengungkap kembali faktor faktor SARA yang memicu insiden 1998, maka sebetulnya negara ini sedang dalam bahaya menuju desintegrasi Yugoslavia dan atau Uni Soviet.

Kita harus bercermin pada Amerika Serikat dengan pola unik dwipartai yang menghormati "oposisi" secara terhormat dan ksatria. Gubernur New York Thomas Dewey dari Partai Republik menantang Presiden FDR di pemilu 1944 dan kalah oleh popularitas FDR yang terpilih untuk ke-4 kalinya sejak 1932,1936, 1940 dan 1944. Gubernur Texas George W Bush dari Partai Republik mengalahkan Wapres Al Gore dari Demokrat pada pemilu 2000. Dia menebus kekalahan ayahnya George Bush Sr dari Gubernur Arkansas Cill Clinton di tahun 1992.

Boleh saja jadi penantang presiden, tapi jangan pakai SARA. Itu pesan kenegarawanan yang harus diindahkan oleh Gubernur DKI ke-19 (orang ke-17) sebab ada dua orang yang menjabat Gubernur dua kali tidak berturut turut, yaitu Suwiryo (pertama dan ketiga) dan Soemarno (ke-6 dan ke-8).

Perbedaan pendapat tentang reklamasi juga harus diselesaikan secara profesional, bukan atas dasar "apriori oposisi", "sara", dan "personal rivalry". Sudah sejak 1964 Bung Karno melihat DKI harus integral dengan Pusat. Sumarno itu Mendagri merangkap Gubernur DKI Jakarta sejak 1965-1966 ketika ia ditahan oleh Soeharto dan 15 menteri yang dinilai Sukarnois sejati. Ali Sadikin diterjunkan jadi Gubernur 28 April 1966 oleh Bung Karno dengan sadar bahwa ia perlu mengimbangi melejitnya Soeharto setelah berani menahan menteri kabinet pada 18 Maret 1966. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penasehat Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi

Senin sore,16 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo telah melantik Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI masa bakti 2017-2022. Sesudah dilantik maka kedua tokoh itu akan memegang kendali pemerintahan di Ibu Kota Republik ini. Masyarakat Jakarta dan juga masyarakat negeri ini tentu akan menunggu serta mencermati bagaimana pemimpin baru Jakarta itu mengelola kota terbesar di Indonesia ini. Saat ini, biarkan mereka melaksanakan janji-janji kampanye. Jangan diributi pidatonya soal pribumi dan non pribumi. Jangan menjadi genit dengan membanding-bandingkan dulu lebih bagus dari yang sekarang.

Apakah kita akan terus jadi bangsa pembenci? Benci pada A, benci pada B, kenapa kita tidak melihat kedepan, agar kita bisa menjadi bangsa maju dan beradab? Ini terekam dengan ketidakhadiran Djarot disaat pelantikan Anies-Sandi kemarin. Memang tidak ada aturan yang mewajibkan Djarot menghadiri acara tersebut, namun alangkah baiknya nuansa persatuan dan perdamaian selalu dipertontonkan kepada rakyat oleh para pemimpinnya.

Apakah ini karna isu panas persoalan reklamasi pantai teluk Jakarta? Di satu sisi Anies-Sandi menolaknya, di sisi lain Ahok- Djarot mendukungnya. Selama bisa mengikuti semua aturan dan untuk kemaslahatan rakyat bisa saja dilakukan reklamasi. Tapi kenyataan arogansi pengembang diperlihatkan,belum ada izin sudah melakukan pembangunan dan lain sebagainya. Sebenarnya reklamasi untuk kepentingan siapa???

Jadi kalau reklamasi belum mengatongi izin dan sudah dikerjakan, itu sama saja dengan pelanggaran yang dipertontonkan oleh para penyelenggara negara. Selama prosedurnya benar, serta mengikuti aturan dan hasil dari reklamasi diperuntukkan untuk kepentingan rakyat--khususnya warga Ibu kota, sah-sah saja. Walapun aspek lingkungan janganlah diabaikan!!!

Di sisi inilah rakyat akan melihat dan menilai, mana pemimpin yang genuine yang terlahir untuk rakyat dan mana pemimpin yang tercipta sebagai sebuah produk dari konspirasi antara media pro kapitalis, pengusaha-pengusaha yang pragmatis dan para politisi oportunis yang senantiasa berteriak pro rakyat. Kita tunggu saja sejauh mana pemimpin Ibu kota baru ini.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Pada 16 Oktober 2017, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru Anies-Sandi dilantik. Bukan karangan bunga yang didapat Anies-Sandi (seperti waktu Jokowi-Ahok 2012), justru tagihan janji kampanye yang disampaikan warga Jakarta. Bukan hanya datang dari pendukungnya, namun juga dari pendukung Ahok-Djarot. Gerakan menagih janji merupakan tindak lanjut kontestasi pilkada DKI Jakarta yang super panas dan membelah warga menjadi dua kubu.

Pendukung Anies-Sandi menagih janji untuk melihat Jakarta yang lebih "hijau". Di kubu lain mereka menginginkan agar pemerintahan Anies-Sandi tetap mempertahankan transparansi dan standar tinggi pelayanan serta fasilitas warisan Jokowi-Ahok-Djarot dilanjutkan. Dari sekian banyak janji, yang jadi sorotan utama adalah mengenai komitmen menghentikan reklamasi. Reklamasi dimoratorium oleh pemerintah pusat saat pilkada, karena dianggap isu yang hangat. Anehnya menjelang hari pelantikan moratorium reklamasi dicabut oleh Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan.

Sangat wajar kalau masyarakat mencurigai pencabutan moratorium tersebut. Apakah pemerintah ingin membenturkan antara kelompok Anies-Sandi yang identik dengan kelompok Islam dengan kelompok Ahok-Djarot yang dianggap sebagai kelompok nasionalis? Kedua kubu sudah cukup kondusif pasca pilkada DKI Jakarta. Namun pencabutan moratorium ini seperti kembali membuka luka pada masa sebelum pilkada, dan seakan dimunculkan kembali untuk menggagalkan janji kampanye Anies-Sandi.

Di balik pencabutan moratorium reklamasi ada grand skenario yang disetting oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja mengembuskan isu reklamasi. Ada upaya menggagalkan kepemimpinan Anies-Sandi di awal-awal dan mungkin berujung pada demonstrasi yang mungkin membuat situasi Jakarta tidak kondusif.

Mereka menganggap kegagalan Anies-Sandi dan ketidakefektifan dalam memimpin Jakarta akan berdampak pada kegagalan kelompok Islam jelang pilpres 2019. Masalah reklamasi bukan sesuatu hal yang cukup menakutkan, sehingga rakyat dimobilisasi untuk menolak konsep reklamasi di Indonesia. Reklamasi di banyak negara bisa dilakukan untuk mendatangkan devisa dan percepatan ekonomi mereka. Seperti yang dilakukan Dubai yang mengantarkan masyarakatnya hidup sejahtera dari hasil reklamasi Palm Island, dikunjungi jutaan turis mancanegara. Di saat negara-negara Timur Tengah terlena dengan devisa dari hasil bom oil, Dubai justru menikmati devisa dari pariwisatanya. Reklamasi juga dilakukan oleh negara-negara seperti Jepang, Belanda, dan Singapura.

Di dalam negeri pemerintah sebenarnya telah melakukan reklamasi Coast Arena di Kota Batam, dan dijadikan pemukiman moderen. Oleh sebab itu, dalam dunia yang penuh kompetisi ini diperlukan kepala daerah dengan visi, misi, dan inovatif untuk membawa daerahnya berkembang dan maju setara daerah-daerah maju lain di  mancanegara.

Kondisi Jakarta yang kumuh membuatnya tidak layak disebut kota megapolitan. Bukan hanya menjadi tempat tinggal bagi jutaan warga Indonesia saja, tetapi juga tempat tinggal bagi ribuan warga negara asing. Diperlukan terobosan untuk menata Jakarta yang lebih baik dan moderen. Kebijakan reklamasi adalah jalan terbaik untuk megintegrasikan pulau-pulau pesisir dengan pusat-pusat kota dan merevitalisasi lingkungan pantai. Selama reklamasi bertujuan untuk kemajuan, kemaslahatan umat, dan tidak menggangu keseimbangan lingkungan sekitar, ini bukan barang haram yang harus ditolak. Oleh sebab itu Anies-Sandi harus bersikap rasional dan tidak larut dalam tarik menarik kepentingan dalam konflik reklamasi ini. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Penyebutan frasa "pribumi" oleh Anies Baswedan dalam pidato politiknya sungguh mencederai semangat kebangsaan seperti yang sudah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dimana salah satu poin di antaranya dengan tegas menyatakan "Berbangsa satu, bangsa Indonesia".

Lebih dari itu, sadar atau tidak, ungkapan "pribumi" yang dinyatakan Anies kontan saja membawa memori kolektif semasa penjajahan kolonial Belanda yang ketika itu membagi masyarakat secara rasial dalam 3 golongan yaitu golongan Eropa (kaukasoid berkulit putih), golongan Timur Asing (Arab, India, dan China); dan pribumi (bumiputera).

Dari pernyataan tersebut, secara tidak langsung Anies ingin mengatakan bahwa setelah 89 tahun terhitung sejak Sumpah Pemuda diikrarkan, ternyata kesadaran seorang Anies Baswedan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jakarta masih berada di masa kolonial Belanda.

Fakta bahwa Anis Baswedan mewarisi darah Arab yang mengalir di dalam dirinya menempatkan ia sebagai sebagai golongan timur asing yang secara rasial memiliki previlese dan derajat sosial lebih terhormat ketimbang pribumi.

Pada konteks itu, sebagai Gubernur Jakarta terpilih tentunya bobot perkataan Anies secara moral menjadi tengara akan munculnya konflik horisontal yang memicu terjadinya disintegrasi bangsa.

Di tengah krisis keteladanan yang saat ini sedang berlangsung, ungkapan "pribumi" yang diucapkan Anies sudah pasti bukanlah contoh sikap dan ucapan yang bisa diteladani dari seorang Kepala Daerah.

Apapun alasannya, tetap saja berlaku aksioma "Siapa yang menabur angin, ia pula yang akan menuai badai..." (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Jakarta adalah barometer politik. Suka atau tidak, cum politik kota ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Perlu bukti? Beberapa mantan Gubernur DKI Jakarta kemudian menjabat sebagai menteri. Bahkan Ali Sadikin adalah mantan Menteri Perhubungan Laut di era Presiden Soekarno, dua periode menjabat sebagai gubernur legendaris bagi warga Jakarta. Yang paling fenomenal adalah Presiden Joko Widodo menjadi Presiden RI ke-7 walaupun baru dua tahun berkantor di Jl. Medan Merdeka Selatan, dan kemudian "menyeberang" ke kantornya saat ini di Jl. Medan Merdeka Utara. Masih perlu bukti? Jika ada demostrasi 100.000 orang di kota lain, bandingkan dengan 100 000 orang yang berdemonstrasi di Jakarta, pasti pemberitaannya akan lebih besar untuk Jakarta.

Salah satu isu krusial yang kebetulan juga janji kampanye Anies-Sandi adalah permasalahan kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta. Saat ini menghentikan hal tersebut adalah kerja yang sangat berat (untuk tidak menyebutnya sebagai hal yang nyaris mustahil). Terlebih lagi pencabutan moratorium telah dilakukan oleh pemerintah pusat sebagaimana dilakukan oleh Menko Maritim.

Program lain yang harus dijalankan dari Anies-Sandi OK-OCE (salah satu cara memberdayakan perekonomian rakyat), rumah DP 0 persen, transportasi publik murah, KJP Plus, dan lain-lain adalah program yang harus direalisasikan agar tidak dianggap sebagai janji-janji kosong.

Masalah yang baru muncul adalah pidato politik Anies pada saat setelah dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta menggunakan istilah "pribumi" dipersoalkan oleh beberapa pihak karena dianggap dapat memicu sentimen rasialisme. Lantas publik bertanya apa yang salah dengan kosa kata pribumi tersebut? Apakah kosa kata tersebut telah dihapus dari kamus besar bahasa Indonesia?! Bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa memiliki konvensi tentang hak-hak penduduk pribumi (indegenous people).

Politik identitas seharusnya adalah bukan hal yang tabu. Bahwa bangsa Indonesia ketika merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 terdiri dari ratusan suku bangsa dan bahasa, dan bermacam agama serta para penganut kepercayaan pada agama nenek moyang.

Istilah pribumi atau golongan bumiputera sebelumnya digunakan oleh penjajah Belanda di negeri ketika membagi golongan penduduk di hadapan hukum ketika memberlakukan Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) yang membagi 3 golongan penduduk: 1) Golongan Eropa atau yang dpersamakan; 2) Golongan Timur Asing (Cina, Arab, India, dan orang Asia lainnya); 3) Golongan Bumiputera (inlander).

Itulah masa-masa yang menyakitkan bagi rakyat pribumi di negeri ini. Pada banyak gedung atau tempat pertemuan tertera "Verboden voor honden en inlander" yang artinya "Dilarang masuk untuk anjing dan pribumi". Disamakannya pribumi Indonesia dengan hewan merupakan penghinaan luar biasa terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Sehari setelah Indonesia merdeka disahkanlah UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sebuah undang-undang dasar yang lahir dari produk revolusi (revolutie grondwet). Maka tatanan lama dibongkar dan tatanan baru diberlakukan. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sebelum diamandemen) berbunyi: Presiden ialah orang Indonesia asli. Sebagai sebuah negasi dari kekejian pemerintahan kolonialisme. Rancangan UUD ini dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yang mana di dalamnya terdapat 2 orang keturunan Cina dan 1 orang keturunan Arab. Tapi mengapa mereka tidak mempersoalkan Pasal 6 UUD 1945 tersebut? Apakah karena mereka minoritas? Atau karena pemahaman mereka akan masa-masa pedihnya golongan pribumi pada saat itu sebagai bangsa jajahan.

Akan terlihat pandir mereka yang mempersoalkan kosa kata pribumi, sekalipun kata pribumi digunakan sebagai terminologi dalam praktik politik. Terlalu jauh berpikiran bahwa kata pribumi akan memicu sentimen rasialisme. Perbaikilah kehidupan rakyat bumiputera, hentikanlah diskriminasi akses perbankan bagi rakyat pribumi. Agar rumput kering yang mudah terbakar menjadi hijau kembali. Berhentilah menjadi si nyinyir yang pandir.

Untuk Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur yang baru saja menjabat, rakyat pribumi Jakarta menunggu dan akan menagih janji-janjimu sewaktu kampanye pilgub yang lalu. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu