Apa Iya Jokowi Semakin Meroket Tak Terbendung?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 October 2018 09:00
Akhir-akhir ini suhu politik Indonesia semakin memanas, bahkan mungkin sudah masuk kategori over heat. Penyebabnya, pihak oposisi selalu berusaha menyerang pemerintahan Presiden Jokowi dengan berbagai isu, mulai dari isu agama, PKI, pro-asing dan lain-lain. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di negara manapun, seorang pemimpin negara pastinya akan mendapat serangan dari opisisi, sebaik dan sehebat apapun dia. 

Menurut Direktur Center for Election and Political Party FISIP UI, Reni Suwarso, banyaknya serangan yang ditujukan kepada Jokowi menyebabkan elektabilitasnya tidak naik signifikan. Termasuk antaranya di bidang ekonomi dan agama yang belakangan ini menjadi topik panas di tengah masyarakat Indonesia. Reni juga menjelaskan posisi Joko Widodo (Jokowi) sebagai pertahana seharusnya bisa meraih elektabilitas yang lebih tinggi. Dia pun membandingkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika berposisi sebagai pertahana. 

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, meyakini isu ekonomi bisa menjadi senjata utama bagi Prabowo-Sandi mengalahkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Sebab menurutnya masalah ini yang dinilai paling penting dan berdampak langsung ke masyarakat. Namun, yang menjadi tanya apakah pola serangan isu seperti itu bisa menghantarkan kubu oposisi memenangkan kontestasi? Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuatar II 2018 tercatat sebesar 5,27 persen. Adapun capaian tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi sejak 2015. Nah loh, akankah isu ekonomi yang akan menjadi senjata utama oposisi seperti yang disampaikan Fadli Zon akan mentah seiring dengan laporan BPS? 

Di satu sisi, ada beberapa hal yang dikerjakan pemerintah yang telah melambungkan nama Jokowi. Salah satunya dengan capaian luar biasa dalam gelaran Asia Games 2018 kemarin. Tak hanya itu, nama Jokowi kembali meroket dengan suksesnya penyelenggaraan perhelatan IMF-WB Annual Meetings 2018 di Bali yang baru saja berakhir. Berbagai pujian datang dari Managing Director Chairwomen IMF, Christine Lagarde terkait pidato Jokowi dalam sambutannya di depan peserta annual meeting IMF-World Bank. 

Dari sejumlah capaian kerja gemilang Jokowi ini muncul pertanyaan menggelitik, apakah capaian tersebut dengan sendirinya telah membantah berbagai serangan pihak opisisi yang menyudutkan pemerintahan Jokowi?

Terkait hal ini salah satu budayawan Erros Djarot berpendapat bila pola kampanye kubu opisisi dalam menggembosi popularitas Jokowi dilakukan dengan cara-cara yang nyinyir dan cenderung provokatif, bisa dipastikan, Jokowi dua periode tak terbendung. Ia juga menegaskan kelompok oposisi harus tampil lebih simpatik, lebih visioner dan lebih bisa dipercaya dan meyakini masyarakat bahwa lewat kepemimpinan presiden baru bangsa ini akan lebih maju, lebih berdaulat, berkarakter dan berwibawa. 

Pilpres masih 5 bulan lagi untuk sampai hari H pencoblosan, masih ada waktu bagi barisan opisisi. Dalam politik masa lima bulan merupakan waktu yang cukup panjang bagi berbagai kemungkinan bisa terjadi. Pertanyaanya, bisakah sisa waktu 5 bulan ini oposisi membangkitkan simpati rakyat? Atau jangan-jangan malah membuat Jokowi semakin meroket dan bertambah kuat? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Lepas dari siapa akan memenangkan Pilpres 2019 nanti, promosi calon presiden akhir akhir ini menunjukan cara-cara yang melanggar batas kepatutan. Pasalnya, orang berusaha meraih kemenangan dengan cara-cara menyerang pribadi sampai, kalau bisa, urusan toilet pun dibongkar secara terbuka.

Semuanya menunjukkan betapa mereka sudah kehilangan akal untuk menundukan lawan. Mereka tidak menyadari bahwa masyarakat telah muak dengan cara-cara yang cenderung ugal-ugalan.

Semuanya itu akhirnya menelanjangi betapa rendahnya kemampuan mereka yang berkompetisi. Kebodohan terakhir terungkap dalam pemanfaatan isu digebukinya Ratna sarumpaet.

Orang bodoh pun dapat menilai betapa bodohnya mereka yang memanfaatkan penderitaan Ratna Sarumpaet. Sebaliknya juga betapa nestapanya Ratna Sarumpaet diperlakukan sebagai korban bulan bulanan. Kekonyolan sedemikian tidak perlu dipertontonkan untuk promosi yang dapat menikam diri.

Sebaiknya kedua belah pihak tidak perlu berbalas promosi dengan cara yang tidak elok, walaupun negative campaigns itu seringkali dilakukan secara berlebihan, karena hasilnya justru tidak menguntungkan.

Sebagai catatan, siapa yang obral kebusukan dalam berkampanye akan menunai kerugian dalam pilpres di kalangan masyarakat yang semakin pinter memanfaatkan hak suaranya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Serangan demi serangan pihak oposisi terhadap incumben di sisa waktu kampanye 5 bulan terakhir ini bener-benar membuat suhu politik di negeri ini semakin memanas dari indikasi skenario Ratna Sarumpaet tentang pemukulan sampai isu biaya meeting IMF - World Bank yang menghabiskan biaya terbesar sepanjang sejarah yang diembuskan pihak oposisi luar biasa membuat kubu Jokowi sedikit kerepotan meng-counter serangan-serangan tersebut yang walaupun akhirnya isu-isu yang tanpa data tersebut dapat dipatahkan oleh pihak tim Jokowi-Ma'ruf Amin.

Yang juga sebelumnya seperti isu agama, PKI, pro asing dan lain-lain juga mental tanpa bekas. Lalu, strategi apalagi yang akan dihembuskan oleh pihak oposisi di injury time ini?

Mudah-mudahan saja pihak oposisi tidak membabi buta melakukan penyerangan dengan hal-hal yang berbau hoax agar pileg dan pilpres 2019 bener-benar damai .demokratis dan menjadi pesta rakyat 5 tahunan yang bermartabat dan luber.

Issu ekonomi yang menjadi andalan Prabowo-Sandi yang dipakai oleh Fadli Zon Wakil Ketua Umum Gerindra karena dianggap akan berdampak langsung ke masyarakat, sepertinya juga tidak akan berpengaruh terhadap semakin naiknya elektabilitas jokowi-Maruf Amin karena team pemenangan Pabowo- Sandi kurang hati-hati didalam melakukan strategi malah cendrung bembuat blunder di kubu sendiri.

Contoh yang paling riil adalah pengakuan bohong Ratna Sarumpaet dan disitanya HP dan laptop RS yang akan membuka tabir hoax dari Ratna cs sebelumnya.

Suguhan-sungguh strategi team Prabowo-Sandi tampaknya tidak dapat mempengaruhi rakyat karena rakyat saat ini sudah semakin cerdas dan dengan terang benderang telah mengetahui rencana-rencana kampanye negatif dari pihak Prabowo-Sandi sehingga akhirnya masyarakat pun sudah mulai melakukan penolakan terhadap kampanye Sandiaga Uno baik itu di kampus-kampus maupun di pesantren.

Dengan situasi politik seperti yang terjadi di sisa waktu 5 bulan ini sepertinya elektibilitas Jokowi-Maruf Amin tidak terbendung lagi apalagi dengan merapatnya Aburizal Bakri dengan TV One nya yang difasilitasi oleh Erick Tohir selaku Ketua Tim Nasional Pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin.

Dan yang terpenting adalah agar tim Jokowi - Ma'ruf Amin tetap menjaga suasana kampanye damai dan tidak terprovokasi agar pemilu damai dapat terwujud, dan siapapun yang terpilih nanti adalah pilihan terbaik dan setelah itu kita bersatu lagi untuk NKRI yang kita cintai ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Jika demokrasi dimaknai kompetisi politik yang sehat dan santun, maka implikasi nya tentu saja menghindari persaingan bergaya barbar dan arogansi. Konsekuensinya, demokrasi menjadi ajang mengadu gagasan solutif dan mencerdaskan masyarakat untuk ikut berkontestan bersama tanpa harus merendahkan rival nya.

Saya menyakini kedua capres dan cawapres mempunyai tujuan sama, yaitu membangun demokrasi yang sehat dan menyenangkan. Tapi sayangnya, hal ini terkadang tidak sejalan irama nya. Akibatnya yang muncul justru, perang politik yang tidak sehat di dunia maya, saling fitnah dan saling serang tanpa data.

Kasus "Ratna Sarumpaet", bukti bahwa kedewasaan berpolitik masih rendah. Opini oposisi menyerang terkesan " menghalalkan segala cara" untuk mencapai suatu tujuan. Lagi-lagi, pertunjukan politik tingkat elite yang sangat memalukan.

Baru-baru ini muncul "penembak misterius", yang mengarah kepada kantor oposisi. Apakah ini dilakukan oleh pihak penguasa atau  malah sebaliknya. Apakah ada unsur kesengajaan atau sebaliknya. Ini butuh penyelesaian yang profesional juga dari pihak aparat.

Para simpatisan pun berebut untuk menguasai medsos. Bukan program yang disajikan, tapi lebih pada kampanye sampah. Masyarakat diajak untuk menyanjung kelompok tertentu, dan menjatuhkan kelompok lain.

 Sebagai penutup, demokrasi tentu jangan sampai merendahkan rival denga isu SARA, atau merendahkan dengan komentar yang tidak sopan. Karena, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi moralitas yang agung.

Maka, mumpumg masih ada waktu 5 bulan kedepan, alangkah baiknya kedua tim capres dan cawapres untuk menampilkan permainan politik yang cantik, menarik dan bukan permainan yang licik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Situasi konflik dalam semua pilpres, pileg di seluruh dunia senantiasa hiruk-pikuk dengan kampanye terbuka maupun konspirasi tertutup model Watergate, yang masih dilakukan oleh republik dan demokrasi paling modern Amerika Serikat. Dalam pertarungan game of thrones modern demokratis jumlah suara ballot dihitung sebagai ganti bullet atau bayonet atau guilotine yang memenggal kepala lawan politik atau oposisi dizaman pra demokrasi, pra pemilu dan era dinasti kerajaan turun temurun  di seluruh dunia.

Jadi demokrasi memang baru lahir secara konkret sejak AS berdiri 1776 di zaman sebelmnya, ya hanya wacana atau sempit lokal seperti Athena Yunani  yang masih berbaur dengan mistis dan legenda dewa-dewa saling berperang di atas prinsip polytheisme Yunani maupun Hindu di kawasan non Eropa. Demokrasi lahir dari Barat dan sedang mengalami juga depresiasi, bukan hanya mata uangnya tapi juga nilai nilai sosial politik yang dianut sedang mengalami gonjang ganjing.

Nah Indonesia punya sejarah politik ayunan pendukung ekstrem kiri dan kanan silih berganti. 20 tahun pertama RI ditutup dengan 5 tahun rezim kiri Sosialisme Manipol yang gagal men-deliver sembako. Ekonomi terpuruk akibat terlalu besar pembiayaan angkatan perang untuk merebut Irian Barat, serta kemerosotan ekonomi akibat nasionalisasi tanpa persiapan, yang menelatarkan instalasi produksi dan kapabilitas ekspor Indonesia.

Rezim kanan Soeharto melengserkan Bung Karno, berayun ke rezim junta yang disebut repressive developmentalist regime. Mulanya sukses membangun pelita demi pelita, tapi kemudian digerogoti oleh KKN yang semakin serakah, sehingga akhirnya jadi otoriter secara politik dan gagal men-deliver ekonomi akibat terlalu menghisap jadi predator. Rezim kanan itu sekarang ingin bangkit kembali dengan berkoalisi dengan elemen primordial SARA untuk memojokkan petahana sekuler nasionalis yang kemudian menurunkan ulama untuk menetralisir citra "sekuler" petahana. Tapi kiri atau kanan, rakyat tentu akan menilai secara fair dan obyektif.

Celakanya bila masyarakat secara rasional tidak diberi informasi lengkap tentang apa dan siapa, serta rekam jejak dari capres, yang notabene merupakan mantan menantu dari rezim mantan mertua yang membangkrutkan Indonesia meski diberi peluang berkuasa 32 tahun. Tuhan tentu lebih berkuasa dari banyak juru ramal maupun pollster profesional tentang apa dan siapa yang layak dimenangkan pada 17 April 2019. Jika Jokowi memang konfirm dan affirmatif terhadap dirinya sendiri, maka ia sudah berada diatas angin dan tinggal "menunggangi angin" itu untuk kemenangan selancar sutra dan sesejuk angin segar. Pidato Game of Thrones menggugah juga Trump bahwa ia tidak bisa menang sendiri.

Karena itu Trump mungkin akan berkompromi dengan Tiongkok dan dengan demikian perang dagang tidak bereskalasi jadi perang valutas dan stabilitas rupiah terjamin untuk sisa masa jabatan Trump sampai 2022. Jika faktor eksternal aman, maka rupiah aman dan ekonomi Indonesia sebagai bagian ekonomi global tentu juga aman. Tapi memang prodktivitas harus ditingkatkan sebab memalukan Indonesia haya bisa mengekspor dibawah Malaysia bahkan Vietnam lebih tinggi ekspornya dari Indonesia bahkan baru meluncurkan mobil mewah Vinfest di Paris Motor Show 4-14 Oktober. Kinerja inilah yang sebetulnya harus dijadikan ukuran, tapi kita masih hidup dibawah bayang bayang ketakutan kembalinya Orde Baru lewat dinasti generasi kedua dan ketiga yang sudah antri mau merebut Game of Thrones di Indonesia.

Sejarah Indonesia akan ditulis oleh masyarakat yang sudah dewasa arif bijak dan matang, atau terjebak pada emosi sara yang tidak rasional dan akan menyesal setelah terlambat bila salah pilih Rabu 17 April. Hanya rekam jejak yang patut dijadikan ukuran untuk mempercayai siapa saja yang jual kecap ingin merebut "thrones" secara konspirasi ala sinetron atau melalui delivery yang konkret. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Lima bulan menuju hari pemilu, 17 April 2019, terlihat dari hasil survei elektabilitas petahana Jokowi makin meningkat. Bila Survey dilakukan pada hari ini (tanggal dilakukannya survey) maka Jokowi akan unggul di atas 60 persen dibandingkan lawannya. Segala isu negatif yang digunakan untuk men-downgrade Jokowi tidak mempan bahkan terbantahkan dengan  bukti kinerja Jokowi.

Isu kebangkitan PKI yang dirilis oleh para mantan Jenderal TNI patah, ketika dibuka bahwa yang menghentikan film G30S PKI adalah Jend (purn) Yunus Yosfiah yang notabene sekarang masuk dalam Tim Kampanye Prabowo Sandi.

Isu lemahnya pemerintah dalam menangani bencana alam dengan tidak menerbitkan status bencana nasional untuk bencana alam di Lombok, palu dan donggala, dijawab oleh Jokowi dengan tindakan konkrit penanganan korban bencana secara integral dan lintas sektor. Bahkan baru kali ini dalam sejarah Indonesia seorang Presiden berkali-kali datang ke lokasi bencana (bencana Lombok, Presiden Jokowi datang 3 kali dalam kurun waktu sebulan, dan bencana Palu dan Donggala, Presiden Jokowi datang 2 kali dalam kurun waktu seminggu) memastikan penanganan dan pemulihan daerah yang terkena bencana berjalan baik. Dan yang membuat pemimpin negara-negara lain kagum, Presiden Jokowi tetap berhasil  melaksanakan hajatan hajatan internasional seperti Asian Games, Para Asian Games dan pertemuan tahunan IMF dan World Bank.

Keberhasilan melaksanakan hajatan hajatan internasional ditengah kesulitan akibat bencana alam merupakan prestasi tersendiri. Kaum oposisi sulit untuk menyatakan prestasi tersebut sebagai "pencitraan" Jokowi. Maka dampak selanjutnya semua issue yang ditaburkan oposisi menjadi tidak berarti dan tingkat elektabilitas Jokowi makin tinggi.

Sedang di sisi lain, Timses Prabowo Sandi diisi oleh para "cheerleader" yang tidak pernah latihan menembak tapi dipersenjatai senapan serbu. Akibatnya mereka asyik menembak kiri kanan tanpa tahu sasaran dan dampak dari tembakan tersebut. Sehingga yang muncul kegaduhan pada ruang politik. Makin gaduh, para cheerleader tersebut makin senang dan makin laris muncul di media TV dan media sosial. Klimaks kegaduhan yang juga merupakan antiklimaks kinerja Timsesnya Prabowo adalah saat kasus hoaxnya Ratna Sarumpaet terbongkar. Rakyat menyadari ada permainan yang berbahaya dari para cheerleader tersebut. Padahal rakyat dari hari ke hari makin merasakan kinerja pemerintahan Jokowi dan tidak menginginkan kinerja gemilang tersebut berhenti di tengah jalan.

Memang masih ada waktu 5 bulan. Tapi 5 bulan itu akan sia sia, bila tidak segera memecat para cheerleader lalu mengganti dengan  pasukan profesional dari satu kesatuan dan tidak lagi menerima BKO pasukan dari lembaga lain.

Tapi dengan melihat karakter koalisi oposisi, tidaklah mudah bagi Prabowo mengganti "pasukan", ditambah lagi dengan posisi Sandiaga Uno yang mulai berhitung kerugian melanjutkan konstetasi, Sandi mulai mencari jalan meminimalisir kerugian. Maka Prabowo harus cepat merestrukturisasi pasukannya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Kalau popularitas Jokowi tidak meroket memang keterlaluan. Kemungkinan ada ketidak-beresan yang serius dalam tim suksesnya atau strategi. Bayangkan, dia didukung oleh ada tiga Raja Pers, penguasa berbagai stasiun TV nasional dan lokal, radio FM di berbagai penjuru Nusantara, dan media cetak serta online. Belum lagi jaringan TVRI dan RRI yang berdaya jakgkau jauh lebih luas ketimbang seluruh saingan swastanya.

Para Raja Pers tersebut adalah bos Mahaka Media, Erick Tohir, yang memiliki berbagai jaringan radio FM (prambors,  Gen FM, Delta, FM, dan Mos FM), media cetak dan online (Republika), dan TV (JAK TV); bos MNC group, Hari Tanoesudibjo,yang menguasai  empat stasiun TV nasional, 8 radio FM di berbagai daerah, dan sejumlah media cetak; dan bos Media Group, Surya Paloh, yang menguasai Metro TV dan koran Media Indonesia.

Maka, suka atau tidak, Prabowo harus lebih cerdas dan mengeluarkan energi lebih banyak untuk nenandingi Jokowi. Prabowo sebaiknya menyimak apa yang lernah dikatakan oleh mantan ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengomentari kritikan bertubi-tubi yang menggerogoti popularitas pemerintahan SBY dan Partai Demokrat, "Kelemahan kita adalah enggak punya media."

Ketika itu dua stasiun TV yang sangat berpengaruh dalam pembentukan opini publik, yaitu TV One dan Metro TV,  kompak untuk melakukan serangan secara terus menerus terhadap pemerintahan SBY. Uniknya, TV One adalah milik Aburizal Bakrie, yang ketika itu Ketua Golkar dan menjadi bagian dari koalisi. Sedangkan bos Metro TV, Surya Paloh, memang merupakan bagian dari oposisi.

Ketika itu tak ada kontrol terhadap pemakaian frekuensi TV dan radio, yang sesungguhnya adalah milik publik, dipakai untuk kepentingan politik. Sekarang tampaknya sama saja.

Namun dukungan yang demikian hebat dari para raja media dan konglomerat besar bisa tak berarti bila yang didukung melakukan blunder besar seperti dilakukan Ahok dalam Pilgub DKI. Di antaranya adalah penistaan agama, yang menurut pendukungnya adalah plintiran pendukung Anies termasuk Cawapres KH Ma'ruf Amin; penggusuran kawasan kumuh secara agresif; dan suka berbicara kasar.

Namun tampaknya Prabowo dan Sandiaga tak perlu berkonfrontasi terhadap Pers partisan agar tak diperlakukan lebih kejam. Apalagi posisi pers partisan ini sangat kuat, bahkan mungkin paling berpengaruh dalam pembentukan opini publik. Maka tak ada salahnya kahnya kalau Prabowo mempertimbangkan untuk mengikuti jejak Presiden Amerika Serikat ke 36, Lyndon B Johnson, yang pernah berujar "Peluklah temanmu dengan erat, tapi peluklah lawanmu lebih erat sampai tidak bisa bergerak."

Selain itu, pelukan hangat juga diperlukan untuk memikat pers yang netral. Pers yang bekerja berdasarkan prinsip jurnalistik 'meliput semua pihak', dan 'tak ada yang lain kecuali kebenaran'. Hanya saja, kian dekat ke Pilpres 2019, mencari pers semacam ini tampaknya makin sulit.

Menjadi netral di tengah situasi politik seperti sekarang memang terlalu berat bagi pers besar. Ini karena pemilik mereka pada umumnya juga bergerak di berbagai lahan bisnis di luar pers. Maka, secara langsung atau tidak, mereka memiliki ketergantungan kepada penguasa politik di pusat dan daerah, terutama dalam soal perizinan dan kredit dari bank BUMN atau BUMD.

Bagaimanapun juga ada berbagai celah yang bisa dimanfaatkan oleh Prabowo. Paling potensial ada media sosial,  yang kini berperan makin kuat dalam pembentukan opini publik. Tampaknya pengaruh media ini sudah mengimbangi bahkan mulai melebihi Pers konvensional.

Namun Prabowo tetap perlu menyadari bahwa persepsi publik bahwa dirinya adalah representasi politik Islam garis keras, yang mau membubarkan Indonesia atau menjadikannya negara agama,  sudah meluas. Runyamnya,  di tengah memanasnya situasi politik, kaum yang suka berdandan seperti penduduk padang pasir ini malah berkonfrontasi dengan budaya lokal,  yang mengsankan bahwa Arabisasi memang ada dan sedang tancap gas.

Lihat saja, bulan Oktober ini saja ada dua ulah mereka mengundang perhatian masyarakat luas. Yaitu mengobrak-abrik persiapan upacara tradisional sedekah laut oleh nelayan di Jogjakarta. Penyerangnya berbapakaian seperti kombatan ISIS, dan menyerukan bahwa upacara tersebut adalah syirik. Ulah lainnya adalan penolakan FPI terhadap pergelaran Festival Gandrung Sewu 2018. Gandrung adalah salah satu tarian kebanggaan masyarakat Banyuwangi.

Semua itu menunjukkan bahwa Prabowo harus bekerja ekstra keras untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah nasionalis sejati. Kerja ekstra keras juga perlu dilakukan karena dia hanya didukung penuh oleh Gerindra, PKS, dan PAN. Saingannya didukung oleh 9 Parpol yang saat ini menguasai hampir 90 persen kursi kepala daerah tingkat satu dan dua! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020