Bawaslu Gagap Awasi Kampanye Pemilu 2019?

Politika

Sumber Foto: koran-jakarta.com 01 March 2019 19:30

Penulis

Watyutink.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) punya peranan penting mewujudkan kampanye Pemilu 2019 yang sehat. Berbagai dugaan pelanggaran kampanye acap kali terjadi, terutama kontestasi pilpres. Mulai dari pelanggaran sepele hingga pelanggaran berat. Bahkan kampanye yang bisa berdampak mengancam keutuhan NKRI juga dinilai begitu massif. Apakah Bawaslu cukup efektif melakukan pengawasan di masa kampanye Pemilu 2019?

Sejauh ini, Bawaslu sudah beberapa kali mengusut dugaan pelanggaran kampanye. Sayangnya, lembaga pengawas pemilu ini dinilai hanya sibuk mengurus persoalan yang sepele, misalnya, mengusut pose satu atau dua jari para pejabat negara. Lantas, apa iya tak ada (dugaan) pelanggaran serius selama masa kampanye?

Sejumlah kalangan menilai masa kampanye Pemilu 2019 punya problem yang cukup serius. Kampanye hitam masih marak terjadi. Ujaran kebencian berbau SARA jadi alat merebut simpati pemilih. Pun, money politic disinyalir masih digunakan untuk mendulang suara.

Namun Bawaslu terkesan tak begitu responsif mengatasi permasalahan tersebut. Padahal, lembaga ini punya peranan penting mewujudkan kampanye yang berintegritas. Menurut sejumlah pakar hukum tata negera, eksistensi Bawaslu tak lepas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu, salah satunya kampanye, yang sejalan dengan kehendak UUD 1945, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Jika berkaca pada tujuan pembentukannya, maka Bawaslu sepatutnya bisa mengatasi pelanggaran semacam kampanye hitam. Jika tak bisa dicegah, lembaga pengawas pemilu mestinya cukup aktif menindak pelanggaran semacam black campaign. Jika money politik dan black campaing luput dari pengawasan, untuk apa ada Bawaslu?

Apa iya Bawaslu masih jadi “macan ompong”? Memang, selama ini Bawaslu acap kali dijuluki sebagai “macan ompong”. Meski masih mengalami keterbatasan, kini Bawaslu dinilai tak sepatutnya menyandang julukan itu. Sebab, saat ini Bawaslu punya kewenangan yang relatif lebih besar ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, kewenangannya tak sekadar mengawasi jalannya pemilu, tapi juga bisa memutus perkara pelanggaran pemilu. Lantas, apakah itu artinya Bawaslu tidak menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk mewujudkan kampanye yang sehat?

Dalam konteks membangun kampanye yang sehat, kehadiran Bawaslu tentu dibutuhkan untuk mengawasi berbagai aktifitas kampanye. Tetapi jika Bawaslu terkesan gagap mengatasi black campaign ataupun money politic selama masa kampanye Pemilu 2019 ini, bagaimana mungkin pemilu yang berintegritas bisa terwujud?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON

OPINI PENALAR

Anang Zubaidy, SH., MH

Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Penindakan Bawaslu Belum Masif

Dari sisi jumlah pelanggaran kampanye Pemilu 2019 yang ditemukan dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), saya melihat Bawaslu cukup efektif dalam melakukan pengawasan.

Tetapi ada beberapa hal yang masih menjadi catatan. Menurut saya, catatannya bukan dari sisi Bawaslu-nya, tapi catatannya adalah soal ketaatan pihak-pihak yang dikenai sanksi maupun ketaatan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Misalnya, beberapa waktu lalu, ada beberapa kepala daerah yang melakukan deklarasi dukungan kepada salah satu capres, oleh Bawaslu dinyatakan bersalah, tapi yang bersangkutan “melawan” putusan tersebut.

Kalau pelanggaran kampanye yang cukup serius, misalnya, black campaign. Selama ini, penindakan Bawaslu terhadap pelanggaran black campaign belum begitu masif. Sehingga Bawaslu kelihatannya hanya menindak pelanggaran-pelanggaran yang populis, seperti pose satu atau dua jari yang dilakukan oleh pejabat.

Selain itu, yang belum kita lihat gregetnya Bawaslu adalah penegakan hukum terhadap money politic. Beberapa waktu kan ramai terkait adanya beberapa pihak yang mengirimkan bingkisan-bingkisan. Namun tidak ditindak secara serius, padahal itu bisa dimaknai sebagai money politic.

Penyelenggaran kampanye Pilpres 2019, umumnya Pemilu 2019, akan baik jika didukung empat elemen: penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), peserta pemilu, masyarakat pemilih, dan perangkat hukumnya.

Bila salah satu dari empat elemen itu “cacat”, maka pemilu (termasuk kampanye) yang berintegritas akan bermasalah. Kita berharap Pemilu 2019 bisa berlangsung dengan baik, bermartabat, berintegritas, jujur, dan adil. Tapi kalau salah satu dari empat elemen tersebut tidak mendukung, maka sulit mewujudkan kualitas pemilu yang diharapkan.

Sayangnya, menurut saya hampir semua elemen itu punya catatan. Misalnya, perangkat hukumnya punya catatan penindakan terhadap pemberantasan money politic. Kemudian, penyelenggara pemilu juga punya catatan soal integritas. Lalu, peserta pemilu juga punya persoalan pada komitemen dalam menjalankan hukum pemilu secara konsisten. Sementara dari sisi masyarakat pemilihnya, sebagian besar belum terliterasi dengan baik untuk bagaimana memerankan ‘masyarakat yang berdiri sebagai pemantau pemilu’.

Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemilu, khususnya kampanye, yang berintegritas. Jadi, kalau aturan mainnya ada catatan tapi penyelenggaranya mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik, saya yakin Pemilu 2019 yang berintegritas dapat terwujud. (mry)

SHARE ON

Facebook

Twitter

Google+