Belum Tuntas Hingga Novel Kembali
berita
Politika

Sumber Foto: jitunews.com (gie/Watyutink.com)

02 March 2018 16:00
Sudah sepuluh bulan polisi tak kunjung bisa mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan. Meskipun Polri telah membentuk tim khusus dalam menangani kasus Novel dan 167 penyidik telah dikerahkan serta 66 saksi telah dimintai keterangan, namun belum ada titik terang siapa pelaku penyerangan. Belum terungkapnya kasus tersebut membuat Presiden Joko Widodo berencana akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menanyakan perkembangan kasus ini. 

Walaupun penuntasan kasus ini masih terkatung-katung, nampaknya hingga kini polisi belum menyerah untuk mengusut dan mencari pelaku dalam kasus ini. Kepolisian masih berupaya maksimal untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK Novel Baswedan.

Di satu sisi, muncul kekhawatiran publik kalau kasus ini nantinya“masuk angin” tergerus oleh kasus-kasus besar lainnya dan pada akhirnya kasus Novel justru malah “tereduksi” sebagaimana kasus wartawan Bernas, Udin, yang dibunuh tanpa mendapat kejelasan siapa sebenarnya dalang pembunuhan Udin. Posisi Udin sebagai jurnalis yang giat melaporkan kegiatan korupsi di daerahnya justru berakhir dengan tragis, dibunuh dan pelaku pembunuhan dalam kasus Udin hanyalah sekadar kambing hitam untuk tidak mempeti-eskan kasus ini di tengah tuntutan masyarakat yang begitu besar.

Lantas, akankah kembalinya Novel ke tanah air--setelah menjalani proses perawatan medis di Singapura, akan menjadi titik terang penyelesaian kasusnya? Sebelum kepulangannya, dalam sesi wawancara dengan sebuah media asing di Singapura, Novel mengatakan bahwa ada seorang jenderal yang terlibat dalam kasus penyerangan terhadap dirinya terkait sejumlah kasus korupsi yang ditanganinya. Bahkan, dalam perhitungan Novel, serangan air keras itu merupakan kali keenam dia mendapat serangan terkait pekerjaannya sebagai penyidik KPK.

Pernyataan Novel itu telah menimbulkan kegaduhan di internal Polri terkait spekulasi kehadiran jenderal tersebut dalam kasus ini. Bisakah Novel dapat membuktikan tuduhan yang telah disampaikannya? Jika Novel tidak bisa membuktikan tuduhan tersebut, akankah pihak kepolisian menuntut balik?

Menanggapi kasus Novel, Presiden Jokowi sampai saat ini masih percaya Polri dengan kekuatan intelijen, jam terbang penyidik dan jaringan yang dimilikinya dapat mengusut kasus Novel hingga tuntas. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi belum membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) meski sudah lebih dari sepuluh bulan pelaku penyerangan belum ditemukan. 

Pertanyaan besar pun muncul di benak masyarakat, apakah ada kepastian waktu dari Presiden Jokowi untuk kepolisian dalam menuntaskan kasus Novel? Atau jangan-jangan kasus Novel akan mengalami hal serupa seperti kasus Udin?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Kasus yang menimpa salah satu penyidik KPK sungguh membuat prihatin kita semua, sekurang-kurangnya bagi saya pribadi.

Pertama, karena kasus ini menimpa seorang yang pernah menjadi bagian dari korps Bhayangkara. Novel Bawesdan adalah mantan anggota POLRI, sehingga spekulasi pun berkembang mengarah pada persoalan internal yang terjadi di korps Bhayangkara.

Kedua, karena korbannya adalah salah satu penyidik KPK, maka tidak keliru kalau analisa sebagian masyarakat mengarah adanya korelasi kasus ini dengan pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan oleh lembaga anti rasuah tersebut. Jika spekulasi ini terbukti, maka kasus penyiraman terhadap Novel termasuk perbuatan teror yang keji dan harus dilawan.

Apapun motifnya, kasus ini sudah terlalu lama untuk diungkap oleh penyidik, tentu alasan-alasan yang disampaikan oleh penyidik baik soal teknis maupun nonteknis yang menjadi kesulitan dalam pengungkapan kasus ini harus diterima sepanjang alasan itu rasional.

Saya tidak pernah ragu dengan kemampuan dan kehebatan Polri dalam penanganan kasus pidana di Indonesia. Menurut saya kasus ini terlalu kecil untuk menarik keterlibatan presiden dalam penyelesaian. Ini hanya soal komitmen yang dibutuhkan dari Korps Bhayangkara dalam pengungkapan kasus tersebut.

Terlunta-luntanya penanganan kasus Novel akan berdampak secara sosiologis maupun psikologis pada kegalauan (kekhawatiran) akan rasa aman masyarakat. 

Ayo pak polisi tunjukan kehebatanmu, tegakkan hukum untuk melindungi rasa aman masyarakat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Penangan kasus pidana khusus, mau tidak mau, suka tidak suka, dipastikan ada intervensi atau bahasa halusnya pertimbangan politik.

Pernah salah satu mantan pimpinan KPK bercerita kepada saya, menyampaikan pesan agar mempertimbangkan orang-orang yang terlibat tipikor untuk tidak diberikan kepercayaan memimpin jabatan publik atau sebagai penegak hukum. Saya tanya balik: kenapa tidak dibuka saja kasusnya, agar menjadi terang benderang, sehingga tidak salah pilih. Jawabnya: kalau kasus itu dibuka, akan terjadi kegaduhan politik. Artinya ada pertimbangan politik dalam proses penegakan hukum.

Tidak aneh tatkala kasus Novel Baswedan terasa sulit untuk dibongkar, bisa saja ada pesan-pesan politik, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang tentunya terkait kekuasaan sehingga kasus tersebut sulit untuk diungkapkan.

Keberadaan Polri dalam membongkar berbagai kasus-kasus yang lebih sulit sudah teruji, seperti kasus-kasus terorisme. Wajar kalau asumsi publik menilai tidak sulit bagi Polri untuk membongkar kasus ini. Oleh karenanya wajar kalau desakan publik untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sebagaimana banyak yang diusulkan oleh berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam menangani kasus ini.

Sekali lagi, saya yakin dan percaya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tidak bekerja sendiri, dan ada juga kemungkinan kekuatan lain di internal yang bisa saja berbeda pandangan dengan Kapolri.

Dengan kata lain, adanya TGPF tidak ada lagi ewuh pakewuh atau kekhawatiran apabila kasus ini di bongkar. Tapi, tentu saja sangan tergantung juga seberapa besar power yang dimiliki pelaku. Seperti contoh kasus Munir, sudah dibentuk TGPF namun faktanya sapai saat ini tidak terbuka juga siapa pelaku yang sebenarnya. Tidak mungkin seorang Pollycarpus mempunyai masalah pribadi terhadap Munir.

Ini menjadi catatan bagi bagi pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini, agar segara gonjang-ganjing seputar penanganan kasus ini tidak membuat gaduh. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dewan Alzheimer Anti Nobel sejagat memutuskan menganugerahkan RI sebagai negara-bangsa paling konsisten terbanyak menerapkan asas sinergi 3 in1 BKM (Brutus-Ken Arok–Machiavelli) dan memperoleh hadiah Anti Nobel perdamaian karena beberapa kali nyaris dapat Nobel perdamaian, tapi melakukan pelanggaran HAM berat kasat mata di saat sudah muntup-muntup mau dapat hadiah Nobel. Terbukti banyak kasus pelanggaran HAM yang dibiarkan tetapi misterius dari Pogrom 1965, Sum Kuning , Udin, Marsinah, Tragedi Mei 1998, Munir, Pidana HMS, hingga Novel. Akumulasi manuver ini merupakan puncak dari olympiade misteri supremasi politik praktis BKM yang melintasi sejarah dan empiris internasional.

RI telah mengakumulasi kasus setara Dreyfus Prancis dan terbunuhnya Presiden Kennedy. Di Prancis ada koreksi terhadap kasus Dreyfus. Di AS misteri tewasnya Kennedy tetap tak terpecahkan. Akumulasi tumpukan masalah HAM itu telah menggagalkan ambisi dan kinerja HAM yang sebetulnya layak dapat Nobel Perdamaian.

Seandainya John Kennedy tidak gugur dan BK yang akrab dengan Kennedy terus membangun ekonomi setelah memperoleh Irian Barat 1962, maka menurut Carlos Romulo, BK bisa dapat hadiah Nobel 1962. Tapi, konfrontasi yang disabot oleh AD dalam rivalitas berujung1965 malah membuat BK exit 1966.

Soeharto berpeluang dapat Nobel seandainya selaku Ketua GNB menjadi tuan rumah KTT Israel-Palestina, setelah pada Maret 1992 PM Rabin sowan ke Cendana dan di New York. Soeharto berpeluang dapat Nobel itu seandainya Bali jadi tuan rumah yang dinikmati Oslo 1994. Seandainya referendum Timtim tidak dibarengi the rape of Dilli 1999, Habibie masuk nominasi Nobel. Untuk mengimbangi Ramos Horta dan Uskup Bello 1996.

SBY-JK dengan perdamaian Helsinki layak dapat Nobel 2006. Sayang  terjadi eksekusi Tibo dan pembebasan Polycarpus dalam kasus Munir. Maka Nobel melayang ke Muhammad Junus, Grameen Bank.

Mengikuti riwayat kinerja elite kita dalam masalah HAM dan politik, maka nyaris semua presiden layak dapat Nobel. Gus Dur berani ke Israel. Megawati tamu ke-2 AS pasca WTC. Dapatkah Preiden Jokowi melampaui beban Alzheimer politik elite kita dan nenuntaskan seluruh tunggakan utang HAM, serta menjelaskan kenapa ada partai lolos KPU meski oknumnya terlibat kasus kriminal?

Semoga prakarsa tripartit  perdamaian Afghanistan duet Jokowi-JK dapat menghasilkan hadiah Nobel perdamaian tulen untuk RI, ketimbang hadiah Anti Nobel Alzheimer karena akumulasi kasus HAM berat RI yang tidak tertuntaskan... (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Sistem demokrasi bisa dilaksanakan dengan seksama ketika penegakan hukum juga dijalankan dengan baik. Dalam demokrasi penegakan hukum tidak bisa ditawar lagi, mau tidak mau harus bisa mengikat dan memberi kepastian hukum kepada semua warga negara. Penegakan hukum yang bagus memiliki efek yang signifikan terhadap kualitas sistem demokrasi.

Kita harus menyoroti praktik penegakan hukum di Indonesia secara tajam. Terutama kepada era Jokowi-JK, di mana kita merasakan bahwa penegakan hukum sangat tertatih-tatih. Contohnya, 100 hari pertama Jokowi-JK, justru kita menyaksikan konflik antara Polri dan KPK. Lalu dalam perjalanan selanjutnya, penegakan hukum yang runcing ke bawah dan tumpul ke atas semakin terasa. Padahal pemerintahan yang good gavernance tidak bisa diwujudkan kalau tidak diikuti dengan kepastian hukum..

Pak Jokowi mesti mampu meyakinkan masyarakat bahwa beliau sangat punya empati, memang kita sudah tahu empati beliau. Tapi  bagaimana dengan empati yang dimiliki beserta otoritas yang tinggi bisa “campur tangan” menuntaskan kasus Novel Baswedan. Sebab publik menganggap bahwa Novel Baswedan sebagai penyidik KPK yang moncer, yang mendapat perlakuan zalim.

Presiden harus memberikan instruksi yang mengikat, jelas, dan tegas agar  pelaku penyiraman air keras sesegera mungkin dapat ditangkap. Sebab Kepala Polri langsung di bawah komando Presiden. Kalau kasus Novel Baswedan terus diabaikan dan berlarut-larut, secara politik pasti tidak akan menguntungkan bagi Jokowi. Jangan sampai kasus ini justru menjadi bantu sandungan untuk Pilpres 2019. Oleh karenanya, kasus tersebut harus segera dibuktikan supaya publik trust di bidang hukum kepada presiden tidak sepenggal-sepenggal. 

Menurut saya Pak Jokowi memiliki otoritas untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).  Tidak perlu menunggu laporan Kepala Polri karena presiden yang memilih Tito Karnavian sebagai Kepala Polri. Jadi, Polri tidak lagi bisa berkilah menghadapi kesulitan, dan alasan lainnya. Karena dalam banyak hal, Polri tidak memiliki kesulitan untuk melacak dan menangkap tersangka dalam kasus hukum besar lainnya.

Sekarang sudah saatnya tidak memberikan peluang kepada publik untuk menduga-duga—yang hanya memunculkan rumor-rumor belaka. Karena, dalam masyarakat yang sedang menjalankan sistem demokrasi,  dugaan-dugaan publik justru menunjukkan sistem demokrasi di Indonesia tidak bisa workable. Sehingga sistem hukum kita harus akuntabel, agar publik percaya kepada para penegak hukum. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Umum Peradin, Ahli Ilmu Hukum Pidana

Kasus penyimaran air keras ke wajah Novel Baswedan tidak begitu saja bisa diungkap sebagaimana kasus hukum biasa, karena penyidik mengalami  kesulitan dalam menangani penyidikan. Sebab perkara ini diduga kuat mempunyai unsur-unsur politis, di mana terjadi tarik ulur kepentingan di dalam tubuh Kepolisisan RI. Dapat dikatakan bahwa kasus Novel Baswedan sebagai perkara Top Hat Crime (istilah dalam hukum pidana terhadap kasus hukum yang melibatkan pejabat tinggi).  

Apalagi penyataan Novel di media asing. Justru itulah masih ada kendala dan unsur-unsur yang bersifat politik, sehingga penyelesaian masalah ini tidak bisa dengan penanganan kasus hukum biasanya. Ini adalah satu perkara yang kental dengan nuansa-nuansa politiknya.

Sehingga Presiden Jokowi perlu membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), sebagai bukti bahwa kasus Novel Baswedan ditangani dengan serius. Namun, sampai saat ini Presiden Jokowi masih menunggu laporan Kepala Polri . Saya Pikir Pak Jokowi tidak bisa lagi berkungkung kepada Kapolri dan harus harus memiliki keputusan sendiri.

Saya menganggap bahwa lambannya Pak Jokowi membentuk TGPF untuk mengusut dan menuntaskan kasus Novel, karena presiden kurang mendapatkan pandangan-pandangan dari ahli-ahli hukum pidana yang harus berada sekelilingnya. Misalnya, sampai sekarang Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) RI yang dibentuk oleh presiden tidak ada seorang pun yang berlatar belakang pakar hukum. Nah, di sinilah kekurangannya dibandingkan dengan presiden lain. Sebab biasanya di era sebelumnya itu selalu ada seorang ahli hukum yang menjabat watimpres.

Presiden harus memperlakukan kasus Novel Baswedan secara luar biasa, karena korban adalah penegak hukum yang maha penting di tubuh KPK—inilah yang menjadi kekhususannya dibandingkan perkara hukum lainnya.

Dugaan saya pelaku penyiraman air keras akan sulit terungkap bila presiden tidak membentuk TGPF. Sekali lagi, kuncinya ada di tangan Presiden Jokowi agar kasus ini tidak berlarut-larut. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Memang menyedihkan penegakan keadilan sosial dan HAM, terutama kalau sudah menyangkut politik. Sejak revolusi kemerdekaan, G30S sampai Orde Baru dan Reformasi, selalu ada korban kegelapan perkara yang nampaknya sederhana tetapi selalu terselubung kabut dan tidak ada orang sakti yang mampu membukanya.

Seharusnya kabut politik di masa demokrasi terbuka sekarang ini sudah harus dapat disisihkan. Masalahnya siapa yang berani berjibaku memeloporinya. Sebaliknya proses juga harus terbuka dan jelas tidak berdasarkan hipotesa tanpa diuji dengan jujur dalam proses pengadilannya

Jangan sampai masalah yang berbau politik itu menjadi kendala laju pembangunan bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Jangan terpasung hutang perkara dalam mengejar kemajuan dalam persaingan global. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISeSS)

Sejak awal kasus ini memang tampak diulur-ulur. Setelah sebelumnya hanya ditangani Satserse Polres, padahal melibatkan korban yang juga aparat KPK yang menjadi perhatian publik. Sebelumnya sudah terlibat polemik dengan direktur penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman Belum lagi dengan kasus-kasus yang diungkap Novel berkaitan dengan korupsi di tubuh Polri. Hal-hal seperti inilah yang membuat nalar publik mempertanyakan keseriusan Polri untuk mengungkap dengan jelas kasus ini sejak awal.

Tak hanya itu saja, Kapolda Metro Irjen Iriawan yang saat kasus ini terjadi dan belum berhasil menyelesaikan kasus ini, bahkan mendapat promosi sebagai Asops Kapolri. Orang akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang masih punya PR kasus mendapatkan promosi ?

Bila polisi serius sejak awal, kasus ini harusnya diambil alih oleh Bareskrim, faktanya tidak demikian. Kasus ini  hanya dibiarkan ditangani Polres.

Sedangkan bila melihat kapasitas Novel sebagai penyidik lembaga negara dan menangani kasus-kasus yang menjadi sorotan nasional, jelas memungkinkan banyak faktor yang bisa menjadi motif penyerangan.

Makanya sejak awal kasus, saya menyampaikan ke kawan-kawan media agar presiden memerintahkan Kapolri untuk segera menuntaskan kasus ini.

Faktanya, Polri dalam hal ini Kapolri tak bisa juga mengungkap kasus ini dengan segera. Jadi muncul pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi? Dimana kemampuan Tito Karnavian yang hebat dalam mengungkap kasus terorisme selama ini, sehingga menjadi impoten dalam menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan?

Berbagai pertanyaan di atas berkelindan di benak publik yang bisa mengurangi kepercayaan publik pada kinerja kepolisian.

Sebagai Kapolri, Tito bisa memerintahkan Kabareskrim mengingat perhatian dan perintah presiden. Bila hingga saat ini tak ada progres berarti dan sekedar rilis-rilis seremonial perlu juga dipertanyakan kapasitas Kabareskrim untuk menangani kasus ini. Komjen Ari Dono tak bisa menyepelekan kasus ini karena bisa jadi ini menjadi pertaruhan jabatannya.

Tanpa ada itu semua, publik akan tetap bertanya-tanya tentang komitmen bukan hanya Polri tetapi Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus ini. Tentunya Polri maupun Jokowi tak ingin mempertaruhkan public trust ini ke depan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti di CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization), mantan Anggota Komisi I DPR RI  

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut terkatung-katungnya kasus Novel Baswedan disebabkan karena persoalan kemauan Polri bukan masalah kemampuan. Pernyataan tegas dan lugas mantan orang dalam KPK ini tentu memiliki pengaruh yang besar di mata publik.

Bobot pernyataan mantan orang nomor satu di KPK ini bertambah kuat dengan berbagai pernyataan koleganya di Persyarikatan Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak yang terus-menerus mendorong dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)  untuk mengungkap kasus ini. Walaupun selalu dibumbui kalimat untuk membantu Polri yang sudah hampir setahun belum mampu mengungkap kasus ini. Akan tetapi madyarakat awampun bisa membacanya, kalimat ini hanya sekedar tata krama atau sopan-santun untuk menghindari tuduhan terhadap institusi berseragam coklat ini. Apalagi Novel sendiri menyebut ada orang kuat di belakang penyerang yang hampir membutakan kedua matanya.

Presiden telah berulangkali menghimbau agar masalah ini segera dituntaskan. Kesungguhan Presiden Jokowi ditunjukkan dengan cara memanggil Kapolri Tito Karnavian. Meskipun demikian, tetap saja tidak tampak adanya kemajuan.

Ada beberapa implikasi politik yang akan timbul akibat kebuntuan madalah ini. Pertama, masalah ini akan mencoreng institusi Polri. Masyarakat akan percaya adanya orang kuat sebagai aktor intelektualnya. Pertanyaan berikutnya, siapa gerangan sampai Kapolri tidak berdaya menghadapinya. Kedua, masalah ini bisa menggerus wibawa Presiden. Publik membaca Presiden Jokowi telah turun tangan, akan tetapi madalah ini tetap saja tidak terselesaikan. Ketiga, masalah ini akan berimplikasi terhadap aspek penegakkan hukum. Wibawa hukum akan semakin terpuruk. Sinisme masyarakat terhadap institusi dan penegak hukum akan semakin menjadi-jadi. Kalimat bahwa hukum kita tajam ke bawah dan tumpul ke atas sudah menjadi kosa kata yang diucapkan semua lapisan masyarakat.

Karena itu, perlu segera dicegah jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan aparatnya meluncur ke titik nol. Karena jika hal ini terjadi, maka anarkisme hanya masalah waktu saja. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Sebelum kasus Novel Baswedan penyidik KPK terungkap, publik masih meragukan keseriusan Polri membuka tabir siapa sebenarnya dibalik penyiraman Novel yang menyebabkan matanya mengalami kebutaan dan harus dioperasi di rumah sakit Singapura. Walaupun Polri telah membentuk tim khusus dalam menangani kasus Novel dan telah mengerahkan 167 penyidik dan memanggil 66 saksi untuk dimintai keterangan namun sampai sekarang sepuluh bulan kasus Novel ditangani Polri, belum ada tanda-tada kasus itu terungkap dan wajar kalau publik menanyakan keseriusan Polri.

Begitu kuatnya tekanan publik membuat Presiden Joko Widodo berencana akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengetahui kasus Novel. Pesimisme publik terhadap pengungkapan kasus Novel menunjukkan integritas Polri berada dalam ujian yang berat. Di satu sisi publik ingin secepatnya kasus Novel ini segera dituntaskan sebelum memasuki tahun politik 2019. Kalau tahun ini tidak terungkap siapa dibalik penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK Novel Baswedan berarti Polri sudah "masuk angin" dan sudah tergerus oleh kasus-kasus besar lain yang secara substantif tidak berpengaruh kepada integritas Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum.

Pengungkapan kasus-kasus besar tidak memiliki arti apabila kasus Novel tidak dapat terungkap secara jelas. Ini pertaruhan harga diri Polri yang terus menerus mengkampanyekan sebagai Polri yang profesional dan dicintai rakyat. Jangan sampai Polri yang sudah berjuang mati-matian untuk merebut simpati rakyat beberapa tahun terakhir ini kembali tergerus seperti pada waktu kasus wartawan Bernas Udin yang dibunuh tanpa mendapat kejelasan siapa sebenarnya dalang pembunuhan Udin. Jangan sampai sikap apriori masyarakat terhadap kasus Udin ini akan terulang kembali pada kasus yang dialami oleh Novel. Kita masih berharap bahwa kasus Novel ini segera terungkap karena tidak seperti kasus Udin orangnya meninggal dunia, sedangkan Novel kondisinya masih segar bugar dan hanya mengalami gangguan mata.

Momentum ini harus digunakan Polri untuk menyidik dalang dibalik penyiraman air keras ke mata Novel tanpa terpengaruh kegaduhan dalam internal Polri. Siapapun yang terlibat meskipun petinggi Polri itu sendiri harus diungkapkan secara jelas dan tuntas. Polri harus profesional dan harus terbuka menerima masukkan dari lembaga lain untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Sebagai lembaga yang memiliki kemampuan intelijen dan networking yang mumpuni Polri masih mampu dapat dapat mengungkap kasus Novel secara tuntas. Sekali lagi penyidik Polri diberikan kepercayaan yang besar untuk mengungkap kasus Novel agar pengungkapan kasus ini dapat memberikan rasa aman bagi petugas KPK untuk memberantas korupsi yang masih merajalela di bumi Indonesia tercinta.

Kasus Novel ini sabagai pelajaran bagi penegak hukum, apakah itu Polri, Kejaksaan, Hakim dan KPK untuk selalu bersinergi memberantas tindak pidana yang selalu merongrong kewibawaan pemerintah selama ini. Dengan bersinergi secara baik, apapun berat dan besarnya tantangan mafia dan gurita korupsi yang mengancam negeri pasti bisa dihadapi dg percaya diri dan mendapat dukungan dari rakyat sejati yg masih mencintai negeri. Bravo Polri. (cmk)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020