Benang Kusut DPT Ciderai Demokrasi?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 13 October 2018 17:00
Penulis
Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bak benang kusut yang tak kunjung terurai. Selain daftar pemilih ganda yang sempat menjadi polemik pada bulan September 2018 lalu, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih membereskan jutaan data pemilih pada Pemilu 2019. KPU menyebut lebih 31 juta orang pemilih yang telah melakukan perekaman data KTP elektronik, namun belum terdaftar dalam DPT.

Sampai saat ini, KPU masih memperbaiki dan menyempurnakan daftar pemilih. Kamis (11/10/2018) lalu, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan bahwa lembaganya berharap sudah bisa menggelar rapat pleno perbaikan DPT pada 15 November 2018 mendatang.

Menurut Anda, apakah KPU bisa menyelesaikan benang kusut DPT pada Pemilu 2019? Pasalnya, pendataan pemilih kerap menyisakan persoalan tiap perhelatan pemilu. Mirisnya, kita kerap mendapati pemilih yang seharusnya terhapus tapi masih terdaftar di DPT. Sementara pemilih yang semestinya terdaftar justru tidak masuk dalam DPT.

Betul, daftar pemilih ini memang bersifat dinamis. Setiap lima tahun sekali pasti berubah. Jumlah pemilih niscaya ada penambahan pemilih pemula ataupun berkurang karena sudah meninggal. Meski begitu, semestinya pendataan pemilih dimaknai sebagai bagian menjamin hak konstitusional warga negara. Bukankah permasalahan DPT ini sama saja mencederai demokrasi?

Anehnya lagi, tiap pemilu kita selalu berharap tingkat partisipasi masyarakat kian meningkat. Tapi, sebagian masyarakat malah tidak dijamin untuk turut berpartisipasi dalam memilih pemimpin. Padahal bangsa Indonesia sudah bersepakat bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam konteks partisipasi rakyat dalam pemilu, hak pilih merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada pemilih supaya rakyat mendapatkan ruang untuk memberikan kedaulatannya di Tempat Pemungutan Suara. 

Jika hak pilih sebagian masyarakat saja belum terjamin, lalu bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan kedaulatan rakyat yang substantif? Memang, warga negara yang punya hak pilih tapi tidak terdaftar tetap bisa memberikan hak suaranya. Terutama sejak Pemilu 2009, di mana pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009,  pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa menggunakan hak suaranya dengan menunjukan kartu identitas. Singkatnya, putusan itu supaya hak konstitusional warga negara tidak begitu saja hangus hanya gara-gara tidak terdaftar dalam DPT.

Tetapi, apa iya kita tidak punya solusi jitu menjamin hak pilih melalui pendataan pemilih yang akurat dan komprehensif? Sebab, pendataan pemilih yang akurat dan komprehensif merupakan tangga untuk mewujudkan kedaulatan yang benar-benar di tangan rakyat.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Kelemahan pendataan pemilih kita itu disebabkan banyak faktor. Pertama, pendataan digantungkan kepada lembaga di bawah naungan pemerintah. Padahal semestinya diserahkan sepenuhnya pada penyelenggara Pemilu. Tentu dengan syarat penyelenggara Pemilu benar-benar independen.

Kedua, kelemahan terdapat dari lemahnya penggunaan perangkat tekhnologi. Mestinya data pemilih berbasis KTP elektronik sudah terwujud, namun karena dikorupsi dan tidak seriusnya pemanfaatannya sebagai single identity card maka pemanfaatan KTP elektronik sebagai basis data pemilih kian jauh dari kata maksimal.

Ketiga, partai-partai di DPR terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kelalaian ini. Sebab jika partai-partai hendak bertarung jujur dan terbuka, maka keterbukaan dan pengelolaan data pemilih sudah diserahkan kepada penyelenggara Pemilu tanpa terkecuali. Padahal efek dari tidak terverifikasi dengan baik data pemilih dalam Pemilu sangat luas. Contohnya, daerah pemilihan dan district magnitude (pembagian jumlah kursi dalam suatu daerah pemilihan) harusnya ditentukan dan diperbaharui berdasarkan data pemilih.

Itu sebabnya, agar permainan data pemilih tidak kian menyimpang penerapan putusan MK berbasis kartu identitas harus dilaksanakan. Namun, agar tidak pula menjadi alasan meningkatnya jumlah KTP palsu, maka penyelenggara Pemilu harus mengemukakan kriteria kapan sebuah KTP dapat digunakan. Misalnya, disandingkan dengan data kependudukan yaang ada di RT atau kelurahan dan kartu keluarga.

Penyandingan data itu masih diperlukan karena KTP elektronik belum berfungsi sebagaimana mestinya. Jika sudah berfungsi tinggal dicek dengan mesin khusus palsu atau tidaknya dengan data yang sudah ter-link dengan data pemilih yang dimiliki penyelenggara pemilu. Sistem komputerisasi data pemilih bukan tidak mungkin. Tinggal niat dan keberanian dari penyelenggara pemilu agar setiap warga negara tidak kehilangan hak pilihnya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Sengkarut daftar pemilih tetap (DPT) seolah persoalan laten yang dipandang sebagai bagian tak substantif dalam kerangka jaminan hak konstitusional warga negara sehingga dari pemilu ke pemilu tetap saja adanya pembiaran. Padahal, salah satu pasal dalam UUD 1945 seperti Pasal 28D telah menjamin untuk mendapatkan kepastian hukum. Sayangnya, tiap hendak dilaksanakan pemilu, kepastian hukum memilih melalui data yang valid acapkali tidak terurus oleh organ penyelenggara negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

DPT merupakan urat nadi dalam pemilu, karenanya memastikan data yang koheren dan valid menjadi keniscayaan demi terwujudnya iklim demokrasi yang memiliki substansi. Atas hal itu, maka menyiapkan data yang akurat menjadi niscaya. Sayangnya, hal itu tidak dipahami secara utuh oleh organ penyelenggara negara. Malah adanya saling klaim kebenaran data antara KPU dan Kememdagri, menjadi bukti telanjang disfungsinya peran koordinasi yang seharusnya diperankan antara keduanya sebagai upaya memenuhi hak warga negara.

Ke depan agar sengkarut DPT tidak terulang menjelang pemilu, maka harus diupayakan adanya data tunggal (single data) pemilih. Dalam mewujudkan data tunggal, maka dapat dilakukan dengan saling berbagi tugas. Misalnya, Kemendagri sebagai pencari dan pengumpul data kependudukan, sementara KPU sebagai penerima data untuk dilakukan verifikasi guna menentukan DPT.

Dalam konteks itu, kerja KPU dan Kemendagri mengutamakan prinsip saling kerjasama bukan sama-sama kerja. Guna menjalankan mekanisme ini, maka kesepahaman antar keduanya harus dibangun. Karena itu, mengubur dalam-dalam ego sektoral menjadi keharusan. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan dapat mewujud data akurat yang dapat membawa pemilu bermartabat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Masalah DPT memang jadi masalah klasik Bangsa Indonesia yang selalu saja muncul setiap menjelang Pemilu seolah-olah menjadi alarm bagi setiap warga akan bergulirnya Pemilu dalam waktu dekat.

Memang menjadi aneh ketika keseringan masalah terkait DPT ini muncul dan menjadi topik pembicaraan, pada saat bersamaan  selalu saja kita mendapati kegagapan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengurai tuntas masalah tersebut. Juga aneh karena masalah DPT seolah-olah menantang kemajuan teknologi yang sudah menjadi arus utama dunia, sementara masalah yang diperlihatkan melalui DPT ini menegaskan kita masih ketinggalan jauh dari deru teknologi tersebut.

Saya juga tidak yakin bahwa rutinnya masalah DPT ini tidak tanpa evaluasi yang mampu memetakan persoalan serta menemukan jalan keluarnya. Pemerintah dan KPU yang berurusan dengan pendataan penduduk sekaligus Pemilih pasti mengetahui inti persoalan DPT ini sekaligus juga sudah mempunyai solusi untuk itu. Akan tetapi, mengapa semuanya nampak tak bekerja sehingga persoalan klasik DPT tak jua tuntas?

Secara mendasar, disadari atau tidak, persoalan DPT ini membuktikan bahwa persoalan HAM itu tak sungguh serius diposisikan pada konteks HAM itu sendiri. Bicara tentang hak asasi orang untuk memilih dan dipilih lebih banyak diisi oleh aura politik ketimbang HAM pada dirinya sendiri. HAM pun terkungkung dalam lingkup politik yang sempit sehingga upaya menghargai hak asasi tak pernah dilakukan karena pertimbangan HAM itu sendiri.

Jika pemerintah atau DPR bicara tentang HAM, mereka pasti tak berpikir sedang berjuang menjunjung HAM semua warga negara, tetapi justru tentang bagaimana agar kepentingan politik mereka diuntungkan oleh perjuangan yang seolah-olah membela HAM tersebut. Jadi dari sisi semangat memperjuangkan HAM itu sendiri sesungguhnya keruwetan masalah DPT ini tak pernah berakhir. Ganti rezim, masalah tetap saja sama.

Kedua, pemilih itu bagi pemerintah merupakan komoditas yang menentukan bertahan atau tidaknya kekuasaan. Oleh karena itu membiarkan DPT dalam sistem yang dikelola rapi dan transparan akan menyulitkan kalkulasi politik menyambut penyelenggaraan pemilu. Walau nampak berlebihan, anggapan ini tak sangat keliru untuk sekadar memberikan catatan atas persoalan DPT yang nampak tak pernah tuntas setiap kali akan diadakannya Pemilu.

Ketiga, tata kelola data kependudukan kita memang belum memadai, dalam arti sebagai warga negara yang sejak lahir, jaminan akan pengakuan negara melalui administrasi yang sederhana dan mudah tak juga bisa disediakan negara. Masalah kependudukan yang pelik juga menjadi celah bagi terus bertahanya persoalan DPT yang mengandalkan sistem kependudukan yang memadai sebagai dasar pembuatannya.

Mestinya harus ada sistem kependudukan yang bisa dengan mudah diakses dan digunakan oleh siapapun untuk kepentingan memberikan jaminan pada warga negara akan hak-hak asasi mereka dalam bernegara. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF