Benarkah Jokowi Bermain Smoke and Mirrors?
berita
Politika

Sumber Foto : Asia Times

01 February 2018 16:00
Penulis
Sebuah artikel yang dimuat portal berita online Asia Times pada hari Selasa (23/01/2018) lalu menggegerkan publik di Indonesia. Artikel yang ditulis oleh wartawan senior John McBeth berjudul “Widodo’s smoke and mirrors hide hard truths” itu menelanjangi 'prestasi' Jokowi dan mengungkap sejumlah borok pemerintahannya.

Dalam teras beritanya, McBeth menyebut Presiden Jokowi sebagai begawan/empu (master) dari seni ‘mengecoh’ dan ‘pencitraan’, dengan menyembunyikan kebenaran dalam rangka Pilpres 2019. Dengan dukungan media-media besar mainstream, McBeth mensinyalir Jokowi mengecoh masyarakat Indonesia tentang ‘prestasi’ pemerintahannya. Ia sebut Jokowi sebagai begawan permainan “asap dan cermin” (a master at the game of smoke and mirrors).

“Smoke and mirrors” adalah idiom bagi para pemain sulap yang kerap menggunakan semburan asap dan cermin untuk menciptakan efek ilusi dan menyembunyikan sesuatu dalam aksi panggungnya. Dalam kamus Cambridge, “smoke and mirrors” didefinisikan sebagai "sesuatu yang dimaksudkan untuk membuat Anda percaya bahwa ada sesuatu yang sedang dilakukan atau benar telah dilakukan, padahal tidak". Secara sederhana, “smoke and mirrors” bisa dimaknai dengan pembiasan fakta.

Sontak saja, artikel ini membuat gaduh rakyat Indonesia yang sejak Pilpres 2014 sudah ‘terbelah’ menjadi dua kutub: pro-Jokowi dan pro-Prabowo. Bahkan seorang Goenawan Mohamad merasa perlu ‘turun gunung’ untuk meng-counter tulisan McBeth di akun fesbuknya. Satu pertanyaan menarik yang disampaikan oleh Netizen mengenai hal ini, jika wartawan Indonesia yang menulis dan media dalam negeri mengeluarkan artikel ini, bagaimana nasibnya?

Salah satu yang menjadi fokus tulisan adalah tentang perundingan Freeport dengan pemerintah dan rencana divestasi 51 persen saham yang sampai saat ini tak kunjung selesai, namun digambarkan oleh media dalam negeri sebagai ‘kemenangan’ pemerintahan Jokowi dan ‘ketundukan’ perusahaan besar asing.

McBeth justru membeberkan fakta melunaknya pemerintah terhadap Freeport dengan memberinya kelonggaran tenggat waktu dan izin hingga memungkinkan Freeport bisa terus mengekspor konsentrat tembaga. Sebab, pemerintah takut terjadi kerusuhan Papua akibat PHK terhadap pekerja lokal oleh Freeport jika tuntutan pemerintah dilaksanakan.

McBeth juga menyoroti program infrastruktur ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung yang disebutnya sebagai "masalah yang belum terselesaikan". Proyek yang di-back up dana dari Cina senilai 5,8 miliar dolar AS ini memang saat ini tak lagi terdengar kelanjutan ceritanya. Proyek terhambat karena masalah pembebasan lahan–oleh McBeth disebut seharusnya Jokowi sudah mengetahui sebelumnya. Ignasius Jonan pun menjadi ‘korban’ dan harus dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan.

Masalah akuisisi pertambangan migas yang juga disoroti oleh McBeth. Dia juga menyentil kampanye Jokowi tentang swasembada beras/pangan sebagai sebuah mitos.

Apa tujuan McBeth dan Asia Times dengan mengeluarkan artikel ini? Apakah ini ‘pesanan’ dari lawan politik Jokowi? Kenapa McBeth tidak berupaya obyektif dengan menuliskan pula prestasi Jokowi sesungguhnya?

Atau bisa jadi ini justru diembuskan elemen tertentu pendukung Jokowi yang berencana akan memanfaatkan viralnya tuduhan McBeth dengan memainkan politik “playing victim” untuk meraup simpati menjelang Pilpres 2019 nanti. Sebab jika yang ditulis McBeth tidak benar, kenapa pihak istana tak menyanggah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Era Orde Lama Bung Karno selama 5 tahun terakhir adalah sama dengan Orde Baru Soeharto sejak 1974. Di zaman Bung Karno, dua koran--Pedoman dan Indonesia Raya--dibredel. Mochtar Lubis dipenjara. Sedangkan Pedoman, meski Rosihan Anwar meneken surat bermeterai setia pada ideologi Manipol Usdek, tetap dibredel oleh Bung Karno.

Setelah Orde Baru kedua koran itu sempat terbit kembali, bahkan Mochtar Lubis jadi anggota Dewan Pers dan Rosihan Anwar jadi Ketua PWI kembar bersama BM DIah tahun 1970.

Orde Baru sempat berbulan madu dengan pers periode 1966-1974. Harian Nusantara memuat berita negatif tentang keluarga Cendana dan bisnis terigu Bogasari, tapi koran Nusantara tidak dibredel, hanya pemrednya, Mr TD Hafas, diadili di pengadilan dan divonis hukuman. Tapi korannya tetap bisa terbit setiap hari menyerang pemerintah Soeharto. Mochtar Lubis selaku anggota Dewan Pers memuji langkah tertib hukum, mengadili pemimpin redaksi dan bukan membreidel Nusantara.

Tapi bulan madu ini berakhir ketika meletus peristiwa Malari 15 Januari 1974. Maka Pedoman dan Indonesia termasuk yang dibredel bersama majalah Ekspres (pendahulu Tempo). Setelah itu Orde Baru jadi otoriter, dan tahun 1978 membredel lagi tujuh koran, termasuk Kompas. Baru setelah Jakob Oetama menulis surat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengkritik Soeharto lagi, maka Kompas boleh terbit kembali, selamat sampai sekarang. 

Wartawan asing pelbagai bangsa dari pelbagai media banyak yang terkena bredel korannya maupun visa dan dirinya terancam tindakan hukum pidana. Di zaman Orba banyak wartawan dan penulis buku serta pakar yang dilarang masuk atau tinggal di Indonesia, setelah menulis berita, ulasan, atau buku. Jadi itu sudah merupakan berita klasik yang empiris juga berlaku di pelbagai negara otoriter- totaliter.

Sekarang orde Reformasi, tentu tidak bisa lagi membuat reaksi bredel dan otoriter. Yang maksimal, ya tanggapan seperti oleh Goenawan Mohamad dan Menko Luhut terhadap tulisan John MacBeth (suami dari mantan wartawati Tempo, Yuli Ismartono). Saya tidak melihat untuk "playing victim"  menghadapi kritik atau pemberitaan model John MacBeht.

PDBI hari ini, Kamis 1 Februari, justru menyelenggarakan seminar membahas berita kolumnis Michael Kimmelman tentang "Jakarta Tenggelam tanpa Reklamasi?".  Di tengah hiruk-pikuk kampanye pilgub rasa capres yang akan berkelanjutan sampai Pilpres 2019, The New York Times (NYT) menulis di halaman 1 tanggal 21 Des 2017: "Jakarta is sinking so fast, it could end up under water". PDBI  mengundang Bappenas, Prof Dr Emil Salim, koresponden Joe Cochrane (wakil NYT di Jakarta), dan arsitek Daliana Suryawinata membahas tentang konsep "Giant Sea Wall Project" untuk mengatasi ancaman bahaya Jakarta tenggelam.

Jadi belajar survive dengan media kritis adalah prasyarat politisi zaman Reformasi, bukan otoriter-totaliter. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Pasca pemilihan Presiden 2014 telah terjadi pengkutuban pemberitaan secara diametral antara media pro Jokowi dengan media pro Prabowo. Media-media tersebut cenderung mengemas berita dengan tendensi mendukung atau menyerang. Objektivitas pemberitaan dikesampingkan guna memunculkan efek negatif di dalam benak pembaca.

Bila dicermati, media-media yang melakukan "framing" pemberitaan kebanyakan media online yang terkait dengan tokoh-tokoh yang mendukung figur capres pada konstetasi pemilihan presiden mendatang.

Sebenarnya artikel McBeth tidak menimbulkan kegaduhan karena hanya "dimakan" oleh anggota kelompoknya. Bila kemudian seakan-akan muncul kegaduhan, itu berarti ada kelompok kepentingan lain  yang sedang berusaha mencari posisi, padahal objek framing berita (Jokowi) tenang-tenang saja.

Sudah tepat langkah istana untuk tidak mengomentari tulisan MC Beth di berita online Asia Times. Karena bila istana tidak ikut "ramai" menyanggah berarti  tujuan MC Beth untuk mengganggu Jokowi sekaligus memperkuat posisioning di kubu lawan Jokowi gagal, dan tulisan tersebut akan menguap diganti pemberitaan lain. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Apa yang ditulis oleh McBeth sebenarnya bukan hal baru karena sudah lama jadi perbincangan hangat di kalangan ekspatriat di Jakarta. McBeth cuma menulis ulang perbincangan tersebut, jadi saya tidak melihat adanya faktor politik di balik tulisannya.

Saya lebih melihat bahwa McBeth mencoba mengungkapkan kejengkelan para ekspatriat yang cukup akrab dengan dirinya. Setahu saya, McBeth adalah wartawan senior yang sudah lama berkiprah di Indonesia sehingga pergaulannya dengan para pengusaha dan diplomat sangat luas.

Kaum profesional ini tak ingin lagi dijejali oleh pencitraan demi pencitraan yang bertujuan mendongkrak popularitas demi Pilpres mendatang. Mereka ingin pemerintah Indonesia lebih jujur agar bisa membuat analisis dan rencana yang akurat.

Kepercayaan masyarakat internasional kepada pemerintah dalam mengelola perekonomian sekarang ini merosot terus, yang ditandai dengan tingginya suku bunga yang mereka tetapkan atas utang pemerintah Indonesia.

Dalam hal ini pemerintah membuat masyarakat terpukau dengan menyatakan bahwa obligasi yang diterbitkan di pasar internasional kelebihan peminat. Masyarakat tidak pernah diberi informasi mengenai suku bunga yang fantastis, bisa mencapai lebih dari 7 persen atau tergolong tertinggi di dunia. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Pada hakikatnya, media-media dan pengamat-pengamat dari luar negeri bisa membuat tulisan apapun tentang Indonesia. Itu adalah hak dari setiap orang untuk menyampaikan ide, analisa, maupun tulisan sepanjang yang disampaikan tersebut berdasarkan fakta dengan dilandasi data-data yang terbuka dan valid. Hal ini penting sebagai kontrol terhadap kinerja Pemerintah.

Tulisan-tulisan seperti artikel yang disampaikan oleh McBeth ini, meskipun kita meragukan kebenarannya, tapi bagi publik informasi yang disampaikan tersebut menarik untuk dibaca dan dibahas. Apalagi orang Indonesia saat ini, yang suka ‘kepo’ (selalu ingin tahu) terhadap berita-berita seperti itu. Jika berita, tulisan, atau artikel tersebut bersifat faktual, datanya terbuka dan bisa diukur, dan bisa dipertanggung-jawabkan, maka berita informasi tersebut akan bisa bernilai positif dan bermanfaat bagi publik. Sebaliknya, jika tidak disertai data-data yang terbuka dan hanya bersandar pada isu-isu, maka berita tersebut tidak akan bernilai apapun, meski yang menulis adalah wartawan dan media asing.

Namun, apapun yang disampaikan oleh wartawan, pengamat, dan media asing mengenai kebijakan negara lain –dalam hal ini Indonesia, tidak mungkin lepas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Semua peran asing, baik itu yang disampaikan secara langsung atau dalam tulisan (artikel dan berita), pasti ada unsur politiknya. Kita nggak tahu tujuannya untuk apa atau itu ini pesanan siapa. Namun isu yang disampaikan oleh McBeth  justru harus jadi momentum pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi dan para pembantunya, untuk menjelaskan tentang kondisi dan fakta-fakta yang sebenarnya, agar mendapat dukungan publik apabila bisa membuktikan bahwa data-data dalam tulisan atau artikel tersebut keliru.

Namun apabila informasi tersebut sulit di-counter karena faktanya memang demikian, ya seyogyanya pemerintah menyampaikan secara jujur dengan menjelaskan langkah-langkah  yang sudah dan akan dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar tetap mendapat dukungan publik. Biar bagaimanapun juga rakyat pasti mendukung pemerintahnya.

Terkait dengan impor beras yang dihubungkan dengan swasembada beras yang menurut penulis artikel tersebut adalah “mitos”, ini perlu kita luruskan. Masalah produksi beras yang berujung pada swasembada beras itu konteksnya harus dibahas secara menyeluruh, dari hulu ke hilir.  Tidak bisa kita samakan produk komoditas beras ini dengan industri semen yang kebutuhannya tidak merata, temporer, dan tidak bisa disimpan lama. Sedangkan, beras itu kebutuhannya merata, dan pola kebutuhannya bisa diatur selama setahun sebelumnya, yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumsi nasional, stok yang dimiliki oleh bulog dan hasil produksi beras petani secara nasional. Nah, disinilah tugas pemerintah untuk mengatur agar beras bisa selalu tersedia, tidak ada kelangkaan, dan menjaga kestabilan pasokan dan harganya.

Kembali pada masalah pemberitaan. Dahulu, pada pemerintahan sebelumnya, saya lihat siapapun bisa ‘memaki’ presiden. Setiap orang bisa menulis apa saja tentang presidennya, baik berupa berita, artikel, di media maupun di sosial media. Nah, untuk saat, ini saya lihat hal tersebut agak dibatasi. Jika ada yang berani menulis seperti apa yang disampaikan pada pemerintahan sebelumnya, ya kalau saat ini hal tersebut itu dilakukan, maka siap-siap saja menerima konsekuensinya.

Jadi, orang-orang tersebut –yang sebelumnya bisa seenaknya ‘memaki’, saat ini tidak bisa lagi. Maka, mereka bisa menggunakan media asing atau wartawan asing untuk melakukan hal itu. Kolaborasi antara media dalam negeri dan luar itu hal biasa. Jika sebuah kritikan tidak bisa disampaikan di sini (dalam negeri) ya disampaikan di sana (luar negeri). Itu hal yang biasa.

Jika tulisan tersebut dibuat oleh akademisi, bisa jadi tulisan tersebut memang murni hasil riset dan analisa yang tujuannya sebagai bahan edukasi. Sedangkan jika yang menulis tersebut adalah wartawan, dan ada unsur politiknya, kemungkinan tulisan tersebut merupakan titipan. Namun begitu, kita tidak bisa serta merta langsung bisa memvonis, ini titipan si A atau si B. Karena hal-hal seperti pasti keterkaitannya multi-dimensi. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia

Politik Pasca Kebenaran (atau juga disebut sebagai Politik Pasca Aktualitas) adalah budaya politik dimana perdebatan itu sebagian besar dibingkai (frame) untuk merebut atau memikat emosi yang tidak terkoneksi (disconnected emotion).

Dalam era Pasca Kebenaran ini mudah sekali untuk memilih-milih data untuk sampai kepada kesimpulan yang diinginkan.

Cara menkonsumsi foto juga telah berubah. Sirna sudah, untuk kebanyakan orang kebiasaan untuk menyimak makna foto secara hati-hati dan menyerap segala dimensinya secara mendetil.

Dengan semakin banyaknya gambar atau imaji, jarang yang memiliki cukup waktu untuk menyerapnya satu demi satu atau tidak sama sekali. Memandang, menggeser untuk mengganti (swipe) seringkali dari layar gawai pintar yang kecil.

Masa Pasca Kebenaran persis seperti masa-masa yang digambarkan George Orwell (1984) ketika aktor utamanya yang bekerja di Kementerian Kebenaran (The Ministry of Truth) menghancurkan secara mudah imaji yang tidak menyenangkan “Dijatuhkanlah foto itu di dalam lubang ingatan (memory hole), bersama kertas sampah lainnya. Dalam menit selanjutnya, iapun akan hancur jadi abu". 

Dalam kondisi Pasca Kebenaran kita perlu telah latar belakangnya. Juga integritasnya karena kalau dulu media itu tujuannya humane sekarang kan circuitous. Berita hanya memenuhi siklus berita tidak ada pretensi kemanusiaan. Dan semakin butuh uang lain lagi kepentingannya. Dulu John dan istri suka SBY, terus dalam buku biografi SBY dia hujat juga. Sekarang kelihatannya suka tokoh tentara lagi.

Dalam kondisi kita terpapar network transaksional, sulit memilah kebenaran. Yang terpelajar saja masih harus berfikir dalam untuk bisa paham.

Zaman Pasca Kebenaran terlalu banyak yang bisa mengganggu logika orang yang terpelajar sekalipun. Dan kalau penulisnya kurang kadar moralitasnya terhadap bangsa ini, ya rakyatpun jadi korban. Suasana hati (political mood) diubah sehingga menciptakan rasa sentimen tanpa memberi fakta yang objektif. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Saya pikir, ini sebuah tulisan yang baik dan sangat tajam. Hanya mungkin dibuat oleh seorang pria yang menikah dengan putri Indonesia, memiliki suasana ‘magis’ khas Nusantara. Yaitu sudah bingung mencari fakta ilmiah dan lelah membangun metode penulisan investigasi yang cakap, maka dipakailah teknik menganalisa ala warkop.

Mengatakan seorang Presiden RI bagai pesulap tak mungkin menjadi treding topic di luar negeri, yang mana penduduknya sudah tidak percaya lagi kepada ‘hantu’. Hantu menjadi guyonan pengantar tidur melupakan penatnya hari yang penuh dengan tagihan utang kiri-kanan.

Seorang pesulap kelas kampung, memang biasanya memakai teknik asap dan cermin untuk mengelabui penonton. Untuk pesulap kelas wahid biasanya memakai bahan-bahan kimia. Dan kayaknya: Presiden Jokowi tidak memakai keduanya.

Ilmu sulap paling tinggi disebut: mukjizat; dan biasanya menjadi wewenang nabi (penerima wahyu). Di bawah mukjizat adalah sihir; dan di bawah sihir adalah tipu. Dan tipu adalah ilmu sulap paling rendah.

Jokowi adalah sebuah mukjizat, tetapi bukan seorang pembuat mukjizat. Berarti ada yang membuat ‘Jokowi’. Siapakah dia? Tak lain adalah: sistem pemerintahan Indonesia hari ini, yang mengizinkan seorang wali kota naik pangkat secepat kilat menjadi presiden.

Untuk seorang yang 4 tahun yang lalu bukan siapa-siapa (hanya seorang wali kota tak dikenal di blantika politik nasional), prestasinya sangat ‘menggetarkan’. Dengan ambisinya terhadap proyek infrastruktur dan dengan utang luar negeri yang luar biasa besarnya hari ini, bikin hati ngeri-ngeri sedap. Risiko yang dipetaruhkan sungguh luar biasa dahsyat; sampai membuat dengkul seluruh penduduk negeri bergetar. Ini utang gimana cara bayarnya? Dan ini infrastruktur siapa yang pakai?

Belum pernah lutut bergetar seperti ini.

Dan lalu pertanyaannya adalah, bukankah ini mengasyikkan? Jangan-jangan kamu terlalu lama duduk!

Baru-baru ini Donald Trump di depan Kongres Amerika mengatakan China adalah rival ekonomi dan Korut adalah bajingan (North Korea a 'cruel dictatorship' and China a 'rival').

Berita tentang pidato Donald Trump tidak mendapat respons apapun di China. Sahut penduduk China, "Anjing menggonggong kafilah berlalu" . (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

Tahun 2018 adalah tahun politik bagi Indonesia, karena akan ada pilkada serentak di seluruh Indonesia, disusul Pilpres di tahun 2019. Bagi para politisi, pilkada kali ini mepunyai bobot politik lebih tinggi dari pilkada sebelumnya karena sangat menentukan "kalah-menang" di pilpres. Wajar kalau di tahun 2018 ini suhu politik meningkat. Politisi dengan strategi politiknya mulai pasang kuda-kuda, menyiapkan jurus-jurus politik, dari yang halus tertutup sampai yang vulgar dan kasar. Semua diarahkan untuk memenangkan jabatan dan kekuasaan politik.

Jika jabatan dan kekuasaan politik berarti kekuatan menentukan mulus tidaknya perjuangan mewujudkan kepentingan ideologis, politis dan ekonomis, maka akan banyak aktor politik yang bermain dan bertarung sepanjang tahun 2018-2019 ini. Aktor politik itu bisa jadi berada dalam naungan parpol, ormas, atau di dalam jaringan ekonomi-bisnis tertentu serta kombinasinya.

Para pihak yang berada dalam posisinya saling berkontestasi sehingga membentuk struktur oposisi biner, satu memegang kendali pemerintahan, lainnya kritis atau berseberangan. Hal ini wajar dalam negara demokratis, sejauh dalam koridor hukum dan norma moral. Menjadi terasa menyakitkan jika yang bersaing itu menggeser hakikat kontestasi menjadi permusuhan. Apalagi jika permusuhan itu disisipi hasrat untuk menghabisi (ekonomi, politik, bahkan fisik) lawan politiknya. Jika kontestasi digeser menjadi permusuhan, maka pada hakikatnya yang sedang terjadi adalah pelampiasan hasrat untuk saling memusnahkan.

Jika proses demikian itu yang sedang berlangsung di balik keriuhan politik, maka bangsa ini akan mengalami turbulensi politik cukup keras. Dalam permusuhan (politik), cara-cara yang memenuhi asas kepatutan akan dilanggar, berganti dengan fitnah, tuduhan keji, stigma politik berbasis SARA, hingga provokasi yang bisa menggiring massa untuk melakukan kekerasan (verbal maupun fisik). Kontestasi yang bergeser menjadi permusuhan, yang ada bukan lawan (politik), tetapi musuh (politik), dan dalam berhadapan dengan musuh, terkandung hasrat untuk memusnahkan, bukan sekedar mengalahkan.

Terkait dengan tulisan McBeth yang menuding presiden Jokowi "begawan permainan asap dan cermin" (a master at the game of smoke and mirrors), bagaikan pemain sulap yang pandai mengelabui penonton, jelas merupakan tulisan provokatif dan bertendensi politik jangka pendek. Entah tulisan itu muncul karena pesanan politik kelompok oposisi atau bukan, yang jelas ia menyimpan bom waktu terjadinya turbulensi politik yang keras.

Fokus tulisan McBeth yang mempersoalkan "melemahnya sikap pemerintah Jokowi terhadap Freeport, dengan memberinya kelonggaran tenggat waktu dan izin bagi Freeport untuk terus mengeksport konsentrat tembaga sampai batas waktu yang ditentukan, di tengah perundingan divestasi saham Freeport sampai 51%, desakan untuk membangun smelter di dalam negeri, dan perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan segala konsekuensinya, bisa dianggap tendensius, karena efek dari tulisan itu akan "mengompori" suhu politik Indonesia yang mulai memanas dengan suasana permusuhan (bukan sekadar kontestasi) politik.

Akibat tulisan tersebut--yang dipublikasi menjelang kontestasi politik yang ketat dan panas--bisa meluncur ke dua arah. Pertama, dia akan mendorong rakyat untuk membenci dan memusuhi pemerintah, hal yang bisa menambah modal politik oposisi memenangkan kontestasi politik secara sah dan demokratis. Kedua, tulisan itu bisa menjadi pemantik kelompok ekstrim bergerak di luar jalur konstitusi, dalam rangka menggulingkan pemerintahan yang sah, terutama jika pemerintah itu dianggap merugikan kepentingan jangka panjang Freeport.

Di tengah meningkatnya turbulensi politik, harus ditelisik secara kritis kemungkinan tulisan McBeth itu hasil bisik-bisik dengan Freeport. Juga harus dicermati secara kritis kemungkinan terjadinya konspirasi politik antara kekuatan oposisi dengan korporasi yang selama ini merasa dirugikan akibat kebijakan pemerintah Jokowi, sekalipun sesungguhnya kebijakan itu perwujudan nyata dari amanat konstitusi dan UU organik di bawahnya. Pertanyaannya, jika konstitusi dan UU organik itu ekspresi dari spirit dasar ideologi kita, betapa berat tugas Jokowi menegakkan Pancasila. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Dinamika politik menjelang Pilpres 2019 semakin hangat. Kondisi ini berawal ketika MK menolak uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal ini partai politik atau gabungan parpol bisa mengusung pasangan calon Presiden 2019, harus mengantongi 20 persen kursi di DPR, atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014.

Melihat realita seperti ini, maka pada kontestasi Pilpres 2019 tidak ada parpol yang bisa mengusung calon sendiri. Hampir dapat dipastikan Pilpres 2019 akan kembali seperti pada Pilpres 2014, yang akan mempertemukan kembali Jokowi dengan Prabowo Subianto. Pada Pilpres 2019 diprediksi akan ada dua kubu besar berkompetisi, yaitu pendukung presidential treshold yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, dan PKB yang  mengarahkan dukungan kepada Jokowi, dan empat parpol lain yakni Gerindra, PKS, PAN, serta Demokrat akan mengarah ke Prabowo Subianto.

Konfigurasi poros politik ini kembali berubah setelah Prabowo diterpa oleh isu mahar politik yang diembuskan oleh La Nyalla beberapa waktu lalu dalam proses Pilkada Jatim. Akibat isu mahar politik ini menyebabkan partai Gerindra mengalami prahara  dan akan mempengaruhi kredibilitas Prabowo dalam Pilpres 2019. Kalau kasus La Nyalla ini terus diusut dan terbukti, maka tidak menutup kemungkinan partai Gerindra dikenakan penalti dan tidak diperbolehkan ikut serta dalam Pileg dan Pilpres 2019. Kalau ini terjadi, maka peluang Probowo untuk kembali bertarung dalam Pilpres 2019 akan tertutup, dan Jokowi akan melenggang sendirian untuk memenangkan Pilpres 2019 tanpa ada pesaing utamanya.

Hilangnya sosok Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2019 akan menyebabkan banyak pihak yang selama ini tidak nyaman atau banyak dirugikan dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi-Kalla, mulai menyusun strategi untuk menjatuhkan popularitas dan reputasi Jokowi dalam Pilpres 2019. Salah satunya adalah artikel yang dimuat oleh portal berita online Asia Times pada hari Selasa (23/01/2018), yang ditulis wartawan senior John McBeth, berjudul "Widodo's smoke and mirror hide hard truths".

Sudah barang tentu artikel ini akan membuat gaduh rakyat Indonesia yang sedang memasuki tahun politik ini. Dapat dipastikan ada grand design yang dilakukan oleh pihak asing untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Mana mungkin Jokowi melakukan pembiasan fakta, kerena realitanya rakyat sendiri merasakan dan melihat sendiri berbagai progres pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi-Kalla tiga tahun terakhir ini.

Kita bangga sebagai anak bangsa melihat pembangunan Bandara, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Bendungan Irigasi, jalan tol Trans Jawa dan luar Jawa dan lain-lain, yang dapat mempermudah koneksitas barang dan jasa yang selama ini sangat jauh tertinggal dengan negara lain. Diharapkan beberapa tahun ke depan daya saing kita bisa sejajar dengan negara lain.

Walau pun artikel Mcbeth mengungkapkan beberapa kelemahan yang dilakukan pemerintahan Jokowi, namun tidak sepatutnya artikel ini dikeluarkan pada saat Indonesia sedang memasuki hajat besar Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Mudah-mudahan artikel McBeth ini tidak memperkeruh kontestasi Pileg dan Pilpres 2019, yang dapat dimanfaatkan olehkelompok-kelompok tertentu untuk mencapai kepentingannya sesaat, dan rakyat Indonesia dapat bersatu padu melawan berbagai bentuk infiltrasi asing yang dapat memperlemah ketahanan nasional.

Mari kita terus kobarkan semangat, berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya yang selalu dikobarkan oleh founding father kita, Presiden Sukarno. Kita harus bertekad bahwa tahun 2045 merupakan awal kebangkitan Indonesia menjadi negara besar yang dihormati dan disegani oleh negara lain. Bravo Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Artikel John McBeth berjudul "Widodo's smoke and mirrors hide hard truths" dapat saya komentari dengan satu kalimat orang Romawi: "In Vino, Veritas"

Mungkin John kekurangan vino saat dia menulis sehingga juga kekurangan veritas.

John hanya menyampaikan opini pribadinya atas sekumpulan data sekunder, bukan hasil survei atau observasi langsung yang ia lakukan sendiri. Sebagai jurnalis, John tidak melakukan investigasi melainkan memberikan kesimpulan dari data sekunder belaka. Bahkan tidak tertutup kemungkinan juga ia melakukan framing dengan memakai judul bombastis: smoke and mirrors. Padahal apa yang dia sampaikan adalah data sekunder yang tidak pernah ia validasi sebelumnya.

Mengapa saya katakan John telah melakukan framing? Terdapat aroma menyerang penciuman kedekatan John dengan sebuah entitas bisnis bernama Freeport Indonesia (FI) yang justru menjadi salah satu obralan tuduhan John tentang "borok" pemerintah Jokowi. Di sini tercium bau bacin bias dari tulisan John. Lebih lanjut John pernah membela FI tatkala menyeruak skandal Bre-X Busang  pada tahun 1997. Sebagai jurnalis, John berpotensi membela FI dan "menyerang" Jokowi tanpa lambang kenetralan yang mesti menjadi landasan utama pemberitaan.

Apalagi tentang negosiasi divestasi saham FI termasuk isu smelter serta ekspor konsentrat belum dalam tahap ketok palu karena masih berlangsung dengan segala dinamikanya. Seperti halnya dengan politik perberasan nasional, termasuk isu swasembada beras yang masih terus diperjuangkan Jokowi.

Dari segi data sekunder, John juga melakukan bias dengan "lupa" memasukkan data positif pemerintah, misalnya bahwa ekonomi Indonesia telah mampu masuk ke dalam klub elite dunia "One Trillion $ Club" sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintah membangun dan mengelola perekonomian nasional.

Dalam kaitan ini tepatlah jika justru John Macbeth adalah jurnalis tukang menciptakan smoke and mirrors. John telah mencoba menebarkan ilusi a la David Copperfield melalui tulisannya di berita online Asia Times. Namun John telah gagal karena terasa sekali ketidaknetralannya sebagai seorang jurnalis. Next time better, John! (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia