Benarkah Pamor Jokowi Tak Menawan Lagi?
berita
Politika

Sumber Foto: bipimerah.com  (gie/Watyutink.com)

12 March 2018 16:00
Pamor Joko Widodo semakin menurun. Elektabiltas yang masih unggul atas pesaingnya tak lantas membuat Jokowi melenggang di Pilpres 2019. Salah satu buktinya, hasil survei Median yang dilakukan pada 1-9 Februari 2018 menunjukan elektabilitas Jokowi mengalami penurunan 1,02 persen dari 36,2 persen pada Oktober 2017 menjadi 35,0 persen.

Di sisi lain, calon presiden alternatif yang menjadi penantang--selain Prabowo Subianto, mengalami peningkatan elektabilitas. Misalnya,mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo kini dipilih oleh 5,5 persen responden, naik dibandingkan Oktober yang hanya 2,8 persen. Lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga elektabilitasnya naik tipis dari 4,4 persen ke 4,5 persen.

Penurunan elektabilitas Jokowi karena kinerja pemerintah yang tidak memuaskan publik, khususnya di bidang ekonomi. Sejumlah pengamat ekonomi menilai kebijakan ekonomi pemerintah berbeda dengan janji dengan kampanye Jokowi. Terutama orientasi kebijakan pembangunan melalui utang luar negeri yang semakin meningkat, hingga akhir November 2017 mencapai 343 miliar dolar AS. Ditambah lagi, rapor merah terhadap privatisasi aset BUMN dan kebijakan pajak yang terkesan ‘membabi-buta’ demi tercapainya target pajak yang dipatok terlalu tinggi. 

Dukungan dari beberapa partai sudah memenuhi batasan 20 persen yang disyaratkan Undang-Undang. Namun, bukan berarti Jokowi mudah memenangi Pilpres 2019. Terlebih faktanya, elektabilitas kian menurun. Belajar dari Pilkada DKI 2017 lalu, dukungan besar dari bebarapa partai tidak menjamin akan memenangkan konstetasi. Terlebih lagi, nafsu yang liar dan meletup-letup masih begitu kuat mewarnai budaya pengelolaan kekuasaan di internal partai maupun pada saat duduk bersama di meja. Bukan tidak mungkin kalau tidak hati-hati dan cermat dalam menentukan cawapresnya, malah akan menjadi blunder bagi Jokowi sendiri.

Sementara kubu lawan seperti biasa selalu penuh energi dan determinasi dalam menokohkan dirinya pada berbagai aspek. Bahkan, mereka selalu tampil di beberapa media dengan jargon yang ditawarkan untuk mengambil hati rakyat. Maka tak heran sosok lawan politik Jokowi makin kuat dan bergema di tengah masyarakat. Atas kondisi ini, muncul pertanyaan menggelitik, kemana  pesona Jokowi yang dulu? Masihkan dia akan unggul di pertarungan pilpres 2019?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Mengukur pamor Jokowi sebagai Calon Presiden 2019 harus melihat kinerjanya pada tiga tahun terakhir dengan parameter yang rasional.

Kinerja pemerintah Jokowi dalam bidang hukum tidaklah jelek-jelek amat, terutama aspek pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah telah menunjukan komitmennya mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi lain dalam pemberantasan korupsi. Setidaknya dukungan Jokowi pada penanganan kasus dugaan korupsi ketua DPR RI Setya Novanto dan dukungan dalam kasus-kasus lain.

Pemerintah Jokowi juga telah mengukir prestasi tak tertandingi dalam pembangunan infrastruktur,  banyak pembangunan jalan yang terasa sulit dan tidak berjalan di era sebelumnya, menjadi lancar pada masa  pemerintahan Jokowi. Secara makro ekonomi terjadi beda pendapat, semua tergantung data dan teori yang dipakai dalam mengolah. Data yang berbeda akan mendapatkan output yang berbeda pula.

Komunikasi presiden Jokowi dengan kalangan kyai dan pesantren (muslim tradisional) juga terasa efektif dan sangat harmonis, ini bisa membantah/meng-counter isu PKI yang selama ini kerap disangkakan kepada Jokowi dengan berbagai macam narasi.

Performance/ gaya penampilan Jokowi yang sederhana dan apa adanya, juga protokoler yang terkesan sangat familiar dan tidak seram sangat disukai masyarakat. Ini berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya (selain Gus Dur).

Terakhir, pasangan atau calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi, juga pasangan calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo, sangat berpengaruh untuk menyumbang kemenangan Pilpres 2019.

Dengan aspek-aspek positif tersebut, rasanya sulit bagi Pak Prabowo untuk memenangkan kontestasi 2019. Tentu prediksi ini bisa dibantah, apabila Pak Prabowo mampu meyakinkan rakyat bahwa semua yang dilakukan Jokowi bisa lebih baik ditangannya, dan atas kehendak yang Maha Kuasa.

Pak Jokowi, di atas kertas Anda menang. Tetapi ingat, takdir Tuhan tidak selamanya paralel dengan catatan kertas. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Beberapa analisis dan pooling pendapat mengisyarakat elektabilitas Jokowi menurun. Diperkirakan kini elektabilitas Jokowi berada di angka 35 persen. Terlepas itu hanya angka survei, jangan lupa, anomali politik kerap terjadi di luar prediksi. Misalnya, kemenangan Golkar pada pemilu 1997 mencapai 78 persen. Ini adalah prestasi puncak Golkar selama pemilu Orde Baru.

Namun, kemenangan Golkar tersebut juga sebagai sebuah ironi politik. Di luar perkiraan, krisis politik berlangsung demikian cepat. Ditandai kejatuhan Presiden Soeharto. Fenomena lain yang menarik, misalnya, kemenangan Anies-Sandi Pilkada DKI Jakarta. Kejadian ini umumnya di luar perkiraan dan prediksi survei.

Fenomena angka elektibilitas Jokowi semakin turun harus dicermati, apakah ini sebuah gejala krisis politik, termasuk di dalamnya krisis legitimasi politik Jokowi? Atau fenomena ini bisa jadi sebuah akumulasi yang tidak berdiri sendiri.

Para analis dari berbagai sisi bisa memberi penjelasan mengapa elektabilitas Jokowi cenderung merosot. Misalnya, angka kemiskinan yang kian meningkat, pertumbuhan ekonomi yang hanya 5 persen, utang fiskal yang tidak mencapai target dan ekspor menurun. Isu tersebut sangat sensitif dan efektif mengerogoti legitimasi Jokowi. Sebab, isu itu menyentuh kebutuhan atau kepentingan mendasar setiap orang. Terutama pada level menengah bawah. Pengalaman ini akan terekam dalam memori pemilih, terlebih lagi realitas semacam itu tidak statis.

Ibarat mahluk bernyawa, ia hidup dan bekerja dengan carannya sendiri. Kemudian membentuk orientasi politik setiap orang, lalu berdampak psikopolitis yang dapat mempengaruhi evaluasi moral dan preferensi politik publik. Asumsi-asumsi tersebut setidaknya menjawab mengapa elektabiltas Jokowi menurun.

Memasuki tahun politik, kontestasi politik Pilpres masih mengkerucut pada Jokowi dan Prabowo. Namun yang menarik, Prabowo bisa saja mengubah stateginya. Ia lebih memainkan peran sebagai king maker. Konon, Prabowo akan memunculkan duet Jenderal Gatot Nurmantyo dengan Anies Baswedan. Meskipun langkah ini naif dari sisi etika politik. Karena, Anies masih menjalankan amanah sebagai Gubernur DKI. Bisa saja Prabowo memunculkan tokoh-tokoh muda. Seperti Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Majdi, Yusril Ihza Mahendra, Muhaimin Iskandar.

Dalam rumus politik praktis, tidak ada yang tidak mungkin. Presiden Jokowi pernah lompat ke Pilpres bisa saja berulang. Popularitas Nurmantyo dan Anies terus melejit, bahkan berpotensi mengancam Jokowi. Isunya, beberapa parpol akan berkiblat ke Prabowo. Yaitu, PKS, PAN dan PKB. Yang menarik, kedua tokoh itu punya klaim repsentasi massa Islam, termasuk di kalangan kelompok nasionalis moderat.

Terlebih lagi, pasangan ini cukup mampu memainkan isu isu populisme, isu nasionalisme, dan tema-tema keadilan. Bahkan, Jenderal Nurmantyo cukup berhasil memikat hati massa Islam. Jika pasangan Nurmantyo dan Anies atau Tuan Guru Bajang diperhadapkan dengan figur Jokowi maka tampak kontras. Jokowi sangat lekat dengan simbol Jawa-Abangan.

Sementara di sisi lain, sosok Jokowi yang juga populis, sederhana, tidak cukup memadai meng-counter publik opini yang sudah terbangun di kalangan sebagian masyarakat. Isu-isu yang menggeliat di level akar rumput adalah yang langsung bersentuhan dengan kepentingan atau kebutuhan mereka. Jadi, bukan pada isu-isu eksklusif. Seperti soal kerugian BUMN, reshuffle kabinet dan sebagainya.

Meskipun isu-isu eksklusif konsumsi menengah atas juga berpengaruh. Ikut memicu kelompok menengah atas mengkritisi kebijakan Jokowi. Dengan melihat dua arah tekanan politik dua lapisan kelompok masyarakat, tampaknya tantangan yang dihadapi Jokowi tidak ringan.

Jokowi maju kedua kalinya Pilpres 2019 harus dengan kalkulasi politik yang matang. Setidaknya dalam sisa masa satu setengah tahun kurang, Jokowi masih berpeluang mendongkrak elektabilitasnya. Bagaimana ia bisa memaksimalkan kinerja para menteri, termasuk me-reshuffle menteri yang tidak menopang kinerja pemerintah.

Tanpa terobosan jitu dan kerja keras menyelesaikan pekerjaan rumah demikian kompleks, tentu tidak cukup alasan bagi Jokowi untuk memperoleh dukungan rakyat pada Pilpres 2019. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Mencermati hasil survei/polling dari beberapa lembaga survei memang terlihat elektabilitas Presiden Jokowi mempunyai kecenderungan menurun. Bahkan angkanya menembus angka psikologis di bawah 50 persen. Apalagi survei Median merilis angka elektabilitas Jokowi sebesar 35,0 persen, yang artinya sebagai petahana apapun upaya untuk memperbaiki kinerjanya, bisa dipastikan pemilu presiden 2019, Jokowi akan tumbang.

Itu bila dianalisa secara sederhana. Persoalannya sekarang untuk menganalisa hasil polling dari suatu lembaga survei, perlu juga dilihat integritas dan kredibilitas, serta latar belakang, dan orientasi dari lembaga survei tersebut terutama aktor-aktornya yang menakhodai lembaga survei tersebut. Hal tersebut diperlukan karena memang realita sekarang hasil survei juga dijadikan media campaign bahkan lebih jauh, menjadi alat untuk mengacaukan analisis tim kandidat lain.

Contoh yang paling gamblang adalah pada pilkada DKI Jakarta. Hampir semua lembaga Survei merilis elektabilitas AHY adalah paling tinggi di antara 3 kandidat cagub DKI. Tapi hasil ril pada putaran pertama Pilgub DKI, AHY hanya memperoleh kisaran angka 17 persen. Kenapa hal tersebut bisa terjadi?

Jawabnya sederhana. Tim AHY terjebak pada hasil survei sehingga over confidence masuk pada putaran ke-2. Sehingga kampanye yang dilakukan konvensional, tidak kreatif, dan kurang melibatkan relawan yang telah terbentuk.

Kembali ke elektabilitas Jokowi pada saat ini, dengan angka yang cenderung menurun, tapi kontradiktif dengan angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, maka boleh dicurigai angka elektabilitas tersebut adalah angka yang semu.

Sehingga, bila dianalisa lebih lanjut dengan kredibilitas, integritas, dan track record lembaga survei yang merilis hasil polling dan ditambah dengan posisi, motif, frekuensi, dan sumber pembiayaan survei, maka kita bisa menganalisa dengan baik tujuan dari rilis tersebut, apakah memang ingin menampilkan objektivitas polling atau sekedar tahap tahap dalam kerangka taktis untuk mengacaukan strategi lawan politik dari bakal calon kandidat presiden pada pemilu 2019.

Bila rilis hasil polling tersebut dianggap obyektif, lalu dicari sebab-musabab menurunnya elektabilitas Jokowi yang dikaitkan dengan kebijakan para menteri kabinet terutama Menteri Keuangan "Tax Hunter" Sri Mulyani, dan menteri BUMN "Super Minister" Rini Soemarno, sebenarnya kurang beralasan karena berdasarkan polling yang sama tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi direntang angka 65-75 persen.

Mencermati secara komprehensif hasil dari polling tersebut yang kemudian digulatkan dengan persoalan riil politik terlihat bahwa rilis-rilis hasil survei/polling dari berbagai lembaga survei cenderung merupakan bagian dari taktik menuju 2019. Sehingga hasil polling yang dirilis pada akhir-akhir ini hanya jadi bahan referensi dan untuk melihat "siapa yang termakan dengan taktik ini". Dan Jokowi pasti tidak akan memakan taktik seperti ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

 Meskipun malam ini pas beredar lagu Iwan Fals berjudul "Janji Jokowi" yang bernada kritis dan dihebohkan di WA grup Pro Jokowi, pro dan kontra, optimis dan pesimis, terhadap prospek kemenangan Jokowi untuk periode 2 pada Pilpres 17 April 2019 sudah jadi "rutin" dan bukan news lagi. Memang Pilpres 2019 ini telah sudah selesai sebelum terlaksana, karena ibaratnya terasa tidak ada lawan tanding setara untuk Jokowi. Malah bisa terjadi Jokowi nanti melawan kotak kosong, karena tidak ada calon penantang.

Sebetulnya itu adalah kekonyolan dan "kedunguan" elite Indonesia. Bagaimana suatu pemilu di abad 21, di era demokrasi global, bisa kembali ke zaman primitif. Di mana lurah desa diadu melawan kotak kosong, karena calon tunggal model feodalisme zaman batu primitif. Indonesia ini mengaku modern dan demokratis, tapi wataknya tetap zaman batu feodal. Timbullah anomali peluang kondisi situasi model capres tunggal Jokowi lawan kotak kosong.

Mengenai kondisi ril tingkat kepuasan masyarakat tentu harus dicermati, apakah yang tidak puas itu sekadar elite yang tidak kebagian rezeki karena jadi oposisi (walaupun oposisi tetap kebagian proyek), atau kelupaan kecipratan rezeki. Atau, tidak terpenuhinya janji program khususnya seperti heboh kritik Iwan Fals dengan lagu "Janji Jokowi". Yang akan valid adalah Joyoboyo wong becik ketitik wong olo ketoro, yang menang terakhir adalah yang eling lan waspodo. Tidak mungkin yang "salah" akan menang atau dibiarkan menang oleh "Tuhan Yang Maha Kuasa" dalam jangka panjang strategis. 

Kalau memang Jokowi deliver semua janji dan program secara konkret, maka wajar bila pemilih akan memilihnya kembali. Di seluruh dunia dalam sistem pemilu demokratis, maka rakyat berdaulat untuk memilih pemimpin secara otonom, independen dan mandiri. Biasanya soal ekonomi jadi raja alasan untuk memilih atau menolak capres, apakah petahanan atau penantang.

Seorang petahana bisa ditolak kalau ekonominya tidak memuaskan, seperti ketika Presiden Bush Senior hanya 1 termin, dikalahkan oleh Bill Clinton dengan semboyan “It's the economy, stupid”.  PM Inggris Winston Churchill menang Perang Dunia menaklukkan Hitler, tapi malah digusur oleh rakyat diganti PM Sir Clement Attlee dari Partai Buruh. 

Nah, Jokowi ini men-deliver ekonomi tumbuh 5 persen dan infrastruktur dibangun dimana-mana, tapi elite terus ngomel soal pertumbuhan di bawah target 7 persen, yang memang merupakan bendera Jokowi untuk melipatgandakan pendapatan per kapita dalam 7 tahun, sehingga Indonesia bisa lepas dari jebakan the middle income Trap. Sah-sah saja target Jokowi ini (lepas dari jebakan the middle income trap), tentunya bila memang mampu menyelenggarakan pembangunan infrastruktur secara tepat guna dan sasaran. Dan tidak mengundang ketidakpuasan masyarakat, yang merasa dikejar-kejar pajak karena dana infrastruktur kurang. Sekarang ini popularitas dan elektabilitas Jokowi diuji oleh 50 juta kelas menengah dan 100 juta menengah bawah.

Semuanya itu intinya bertumpu pada “it’s the economy, stupid”. Meski di balik itu ada juga isu sampingan seperti SARA, politik identitas dan perang hoaks model isu Steven menjelang Pilgub DKI. Kalau pemerintah tidak bisa menuntaskan apa yang sebetulnya terjadi 9 April, kasus Steven di Bandara Changi ini ada atau tidak, maka ini bisa merupakan bagian dari opera sabun politik identitas SARA yang didaur ulang pada Pilpres 17 April 2019.

Dengan pelbagai lawan dari semua dinasti presiden, seperti free Thai boxing, di mana mantan terpidana bisa maju bikin partai dan bahkan jadi capres atau caleg atau calon pejabat publik. Maka, memang Pilpres 2019 rawan pelbagai kemungkinan kejutan, termasuk kerawanan yang diargumentasikan redaksi Watyutink.com. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan Indonesia mengalami kekalahan atau menuju keterpurukan, dengan pilpres yang menghasikan sesuatu di luar dugaan elite.

Jika Jokowi tetap di pihak eling waspodo, pasti direstui jangka panjang untuk dua periode. Seandainya sampai kalah, barangkali harus merenung seperti  Ahok yang kebablasan membuldozer masyarakat dengan emosi sepihak, berbuntut hoax Steven Changi yang memuluskan kemenangan 212 dan kekalahan Ahok. Apakah akan ada hoaks model Steven Changi lagi? Itu yang harus diamankan oleh pemilu yang demokratis, dan tidak boleh dibajak dan disandera oleh hujan hoaks. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Executive Director Para Syndicate

Pamor Jokowi bukan tak menawan lagi, tapi memang selama ini tidak digarap secara serius, karena hanya mengandalkan posisinya sebagai presiden dan belum juga dibentuk tim kampanye yang tegas dan tertata rapi untuk kebutuhan pencapresan 2019. Hingga hari ini belum ada tim khusus yang bekerja untuk menyiapkan hal itu. Mengapa demikian? Apakah ini karena masalah terlalu percaya diri dari lingkar dalam Jokowi, ataukah karena ada persoalan sumberdaya di internal Jokowi sendiri?

Secara riil politik, Jokowi memang harus membagi energi dan timnya: tetap fokus menyelesaikan kerja pemerintahan dan pembangunan, dan kini sudah tiba waktunya untuk sekaligus membentuk tim khusus yang bekerja menyiapkan kebutuhan politik untuk maju di Pilpres 2019. Ini kebutuhan yang sudah waktunya.

Konsolidasi kekuatan politik memang sudah mencukupi dengan menyatukan partai-partai politik yang dibutuhkan untuk mendukung pencalonan capres. Namun pergerakan politik yang masih sangat cair dan dinamis harus tetap dijaga dan dirawat, utamanya terkait konvergensi dukung mendukung ysng tengah berlangsung di kontestasi Pilkada serentak 2018 ini. Jangan sampai karena komunikasi politik yang kurang terbangun baik dengan kontestan pilkada, baik partai maupun kandidat, bisa berdampak kontra produktif terhadap mesin konsolidasi politik untuk Pilpres 2019. Tahun politik harus dihadapi dengan kalkulasi rasional dipadukan intuisi politik yang tajam untuk membaca arah dan dinamikanya.

Pilpres 2019 memang punya kekhususan daripada sebelumnya karena arus utama isu politiknya bergerak di pusaran mencari "cawapres potensial", baik untuk Jokowi maupun lawan tanding Jokowi. Sampai hari ini skenario dua poros politik (Jokowi vs Prabowo) masih lebih dominan daripada skenario tiga poros politik (munculnya capres alternatif). Karena itu saat ini, perbincangan dan isu politik yang berkembang lebih berpusat pada "siapa cawapres" itu. Karena itu bagi Jokowi saat ini menimbang dan mencari sosok kandidat wapres unggulan yang pantas dan pas untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 sedang bergerak menjadi isu utama. Sosok cawapres Jokowi ini akan menggenapi penasaran publik dan partai-partai pendukung, serta akan menjadi variabel penyangga pamor politik Jokowi.

Dalam konteks ini, Jokowi pun sudah mengeluarkan pernyataan, bahwa kriteria kandidat calon wakil presiden yang dibutuhkan untuk mendampingi Jokowi di periode ke-2 sedang ditimbang dan dirumuskan sungguh-sungguh. Saat ini terdapat banyak nama bakal cawapres yang muncul (atau dimunculkan) dari banyak hasil survei, dan bisa menjadi salah satu referensi. Namun pertanyaan sentralnya kembali ke Jokowi sendiri: "siapa sosok cawapres yang paling memenuhi chemistry sebagai pendamping Jokowi?". Perpaduan chemistry politik dan chemistry personal menjadi kuncinya. Sosok tersebut akan menyangga dan menguatkan pamor Jokowi menuju periode 2019.

Ayo, siapa dia? (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?