Bentrok Polisi Vs Massa, Apa yang Salah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 23 May 2019 16:30
Penulis
Watyutink.com - Teka-teki soal situasi politik macam apa yang bakal terjadi pasca pengumuman hasi rekapitulasi suara Pilpres 2019 oleh KPU, terjawab sudah. Kekhawatiran sejumlah kalangan kini menjadi kenyataan. Aksi massa yang menolak hasil pilpres berakhir chaos. Massa terlibat bentrok dengan aparat keamanan.

Semula demonstrasi di depan gedung Bawaslu itu berlangsung damai, tertib, dan kondusif sejak digelar pada Selasa (21/5/2019) hingga membubarkan diri sekitar pukul 21.00. Namun sekitar dua jam kemudian, sejumlah massa kembali berdemo di Bawaslu. Polisi meminta massa membubarkan diri, tapi demonstran tetap ngotot.

Sejurus kemudian, kerusuhan pun pecah, entah siapa sesungguhnya yang memulai.  Polisi melempar gas air mata agar massa menarik diri, sementara demonstran membalas dengan menyulut petasan dan melempar batu kepada aparat. Tapi massa berhasil dipukul mundur.

Polisi menyisir sejumlah tempat untuk memastikan demonstran benar-benar membubarkan diri. Tapi di kawasan Tanah Abang, polisi harus terlibat bentrok dengan massa. Kericuhan pun terjadi hingga pagi menjelang. Aparat keamanan dikabarkan menembakan peluru karet hingga peluru tajam demi meredam amuk massa.

Hingga kini, ratusan orang yang dianggap provokator diamankan polisi. Mirisnya, puluhan demonstran terluka dan harus dirawat di rumah sakit, bahkan kita harus menyaksikan korban meninggal.

Menurut Anda, apakah tindakan polisi dalam menanggulangi aksi massa bisa dibenarkan? Atau, tindakan polisi sudah kelewat batas? Sebab, banyak kalangan yang menilai polisi bertindak represif. Namun tak sedikit pula yang tidak mempersoalkan cara polisi meredam amuk massa. Bahkan polisi menyakini tindakannya sudah sesuai prosedur.

Tapi yang pasti, kericuhan tidak berakhir. Aksi 22 Mei juga berujung chaos. Kericuhan di kawasan Tanah Abang merembet ke lokasi lain. Tak hanya terjadi di beberapa tempat di Jakarta, tapi Aksi 22 Mei di Medan dan Pontianak, misalnya, juga rusuh. Lalu, sejauh mana situasi ini gegara ulah kepolisian dalam menanggulangi aksi massa?

Prabowo dan Jokowi turut menyikapi kerusuhan antara massa dan polisi. Keduanya menggelar jumpa pers di waktu yang nyaris bersamaan, bedanya; yang satu di Jalan Kartanegara, satunya lagi di Istana Merdeka.

Prabowo menghimbau massa bertindak dengan arif, sabar, dan menghindari kekerasan fisik saat berdemo. Himbauan ini patut diacungi jempol. Meski menganggap polisi sudah bertindak berlebihan, Prabowo tetap meminta agar emosi massa tak tersulut.

Kendati begitu, himbauan macam itu sudah berkali-kali disampaikan Prabowo. Nyatanya, massa tidak bisa meredam amarahnya. Di sini kita patut bertanya, apakah aksi massa tidak berada di bawah "komando" Prabowo?

Presiden Jokowi juga mengimbau masyarakat tetap tenang. Secara keseluruhan, pernyataan Jokowi dinilai relatif menyejukkan. Tapi pernyataannya soal tidak akan memberikan ruang kepada perusuh yang akan merusak NKRI, cukup mengejutkan sebagian kalangan. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tegas Jokowi. 

Sepintas lalu, boleh jadi kita sepakat dengan pernyataan Jokowi. Siapapun yang hendak mengganggu stabilitas keamanan nasional, tidak boleh dibiarkan. Masalahnya, apa iya massa yang anarkis bisa dikualifikasi perusuh negara?

Pada titik ini, banyak pihak berharap kerusuhan pasca pengumuman hasil pilpres berhasil diredam. Tidak semakin memanas. Tapi apakah meredam kerusuhan cukup sebatas dengan himbauan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Aktivis 1980-an

Melihat kerusuhan malam hari tanggal 22 Mei 2019 sangat disayangkan, sebab awalnya acara demontrasi di kantor Bawaslu sangat damai dan tidak ada masalah sampai salat tarawih berakhir. Walaupun penjagaan yang sangat ketat (seperti mau perang), bahkan banyak orang dilarang lewat di Bunderan HI dan itu sangat berlebihan.

Polisi sepertinya mau menunjukan kekuatannya kepada masyarakat, tapi justru kesan itu berbalik menyerangnya. Sepertinya kejadian di atas sangatlah amat nampak ada "skenario" yang gampang dibaca. Bahwa polisi melakukan itu dengan bahasa satu, yaitu ada provokator.

Padahal kalau kita tarik benang merahnya, bahwa kejadian itu berlangsung pasca demonstrasi bubar dan kerusuhan justru terjadi di daerah Tanah Abang yang akhirnya banyak jatuh korban dan meninggal karena tertembak timah panas. Pertanyaannya, dari mana dan siapa yang menembakkan? Apapun alibi yang dilakukan sangatlah gampang dipatahkan. Sebab, siapa yang membawa senjata malam itu?

Kerusuhan terjadi karena selama ini aparat sudah diasumsikan tidak netral. Keterlibatan aparat dalam pilpres dan pileg sangat nyata dan terbuka. Itulah yang membuat rakyat tidak memiliki rasa simpati kepada kerja-kerja aparat (polisi). Tapi disisi lain rakyat sangat membanggakan TNI. Jadi kerusuhan itu sepertinya bukan terjadi begitu saja, tapi ada "skenario" yang memang disiapkan untuk mendiskreditkan pengujuk rasa.

Pernyataan Prabowo dan Jokowi juga belum mampu meredam kemarahan massa dengan sekitar 17 orang yang meninggal dan 200 orang lebih dibawa ke Rumah Sakit. Kita berharap para pemimpin duduk bersama dan mencari solusi atas kasus tersebut.

Saling lempar tanggung jawab juga tidak menyelesaikan masalah. Karena luka rakyat sangat sulit diobati, ketika tuntutan kecurangan tidak mampu dijawab oleh KPU dan Bawaslu. Jangan sampai pembangkangan rakyat terjadi. Karena kemenangan minus legitimasi rakyat tak akan mampu membangun bangsa dan sentimen politik menjadi pemicu renggangnya keakraban sesama anak bangsa. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Sejatinya semua harus bisa menahan diri. Demonstran harus menahan diri. Polisi harus menahan diri. Elite juga harus menahan diri. Jangan memperkeruh suasana. Jangan memprovokasi. Dan jangan bertindak barbar. 

Polisi juga harus bertindak profesional dalam menangani para demonstran. Tak boleh menggunakan cara-cara represif. Dan demonstran pun jangan memancing-mancing keributan. Polisi harus berdasarkan SOP dalam menangani para demonstran. Dan dengan pendekatan humanis. 

Yang pasti mereka yang melakukan demonstrasi memiliki korlap dan ada mobil komando juga untuk mengatur irama demo. Jika Prabowo belum bisa meredakan aksi massa, bisa saja karena para demonstran tidak mengikuti arahan Prabowo. 

Sebagai presiden, Jokowi harus tegas dan jelas dalam menyampaikan pernyataan. Jika memang ada yang ingin mengganggu keamanan negara. Dia bisa memerintahkan Kapolri untuk menindak siapapun yang dianggap dan terbukti akan mengganggu keamanan negara. 

Namun pemerintah dan pihak kepolisian harus hati-hati dalam menindak siapa yang mengancam keamanan negara. Dan siapa yang hanya menjadi perusuh dalam demonstrasi. Tak boleh dipukul rata. Harus adil dalam menegakan hukum. 

Meredam kerusuhan pasca pengumuman hasil pilpres ini tidak bisa hanya sekadar dengan pernyataan. Tapi Jokowi dan Prabowo harus bertemu. Harus melakukan rekonsiliasi. Dan juga harus melakukan konsensus nasional. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Pilpres dan isu kecurangan hanyalah pemicu kerusuhan berdarah 22 Mei di Jakarta. Ibarat 'tiada asap tanpa api' ada berbagai penyebab yang menyebabkan demikian banyak orang beraksi di jalanan. Bukan sekadar masalah kecurangan yang menyebabkan Prabowo kalah dalam Pilpres, atau seruan People Power oleh Amien Rais.

Amuk tersebut tak lepas dari macetnya saluran komunikasi politik, yang menimbulkan meresahan publik. Hal ini mirip dengan kerusuhan 1998, yang berakhir dengan tumbangnya kekuasaan rezim Soeharto. Ketika itu pemerintah membungkam perbedaan pendapat dengan menindas oposisi.

Selain dengan kekerasan seperti penculikan dan sebagainya,  pemerintah juga menggunakan pasal-pasal hukum untuk mengirim para pengritiknya ke bui. Ketika itu aparat penegak hukum bergerak sangat cepat dan keras terhadap gerakan yang dianggap melawan Orba.

Selain UU Subversif untuk mengkriminalkan oposisi,  senjata hukum yang juga menjadi favorit rezim Orba adalah pasal-pasal tentang kebencian dalam KUHP. Pasal-pasal ini di jaman penjajahan Belanda dikenal sebagai haatzaai artikelen, yang ditujukan untuk menindas pejuang kemerdekaan seperti Bung Karno dkk.

Di masa Orba, yang menjadi sasaran adalah wartawan,  mahasiswa,  dosen,  politisi,  ulama,  dan para aktifis LSM pro HAM dan demokrasi. Dengan kata lain,  siapa saja yang berseberangan dengan pemerintah. Pada 1998, mereka pulalah yang menjadi aktor intelektual gerakan massa anti Soeharto.

Orba adalah produk perang dingin antara Blok Timur yang dikomandani oleh Uni Soviet lawan Blok Barat yang berada di bawah kendali Amerika. Rezim Orba dibangun dengan dukungan penuh Amerika sebagai markas besar Blok Barat. Ketika itu Amerika juga mendukung berbagai kudeta untuk membangun rezim-rezim otoriter yang bisa dikendalikan untuk menanggulagi  komunisme.

Pada mulanya banyak yang percaya bahwa UU Subversif dan haatzaai artikelen sudah terkubur bersama Orba.  Namun dalam beberapa tahun belakangan kedua perundangan tersebut hidup lagi dan kotran pun kembali berjatuhan. Bedanya,  haatzaai artikelen telah berubah kemasan menjadi UU ITE.  Mirip dengan zaman Orba,  hampir semua korbannya adalah mereka yang berseberangan dengan pemerintah.

Di antaranya adalah Ahmad Dhani. Kini, musisi ini sudah berbulan-bulan dipaksa mendekam dalam sel, dan permintaannya untuk tahanan kota atau rumah ditolak. Kesalahannya adalah mengucapkan kata "idiot" dalam Vlog pribadinya.

Kenyataan ini tentu saja memicu kejengkelan karena secara terbuka memperlakukan siapa saja yang berseberangan sebagai warga kelas dua. Sebaliknya, mereka yang berpihak pada pemerintah bebas mengungkapkan pendapat, termasuk memfitnah dan menebar dokumen curian berisi data pribadi orang yang difitnah.

Tak kalah menjengkelkan adalah perlakuan istimewa terhadap koruptor. Tak cuma bisa memperoleh fasilitas hotel di dalam penjara. Selain itu, menurut pantauan ICW, dalam beberapa tahun belakangan hukuman bagi koruptor makin ringan. Gilanya lagi, dalam Pileg 2019 ada sejumlah mantan napi koruptor maju lagi.

Hal ini tentu sangat menyakitkan kaum miskin,  terutama di pedesaan, karena korupsi adalah 'kejahatan luar biasa' yang merupakan salah satu penyebab utama merebaknya kemiskinan. Sampai September tahun lalu, menurut BPS, tingkat kemiskinan di pedesaan nyaris dua kali lipat dibandingkan perkotaan,  yaitu 13,1 persen berbanding 6,89 persen.

Maka sesungguhnya tak aneh bila orang dari kawasan pedesaan berduyun-duyun ke Jakarta untuk ambil bagian dalam demonstrasi 22 Mei. Bagi mereka, aksi jalanan tersebut adalah medan laga untuk mengekspresikan uneg-uneg agar didengar oleh pemerintah lalu mengambil langkah kongkrit untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

Bertolak dari rangkaian kenyataan di atas,  bila benar-benar ingin membangun masyarakat yang damai,  saluran komunikasi politik harus dibuat lancar. Hal ini tentu saja perlu kerjasama antara elit politik yang berkuasa dengan yang beroposisi.  Setidaknya mereka membuat kesepakatan agar yang berkuasa tak menafaatkan kekuasaan untuk menindas lawan politik,  sedang yang beroposisi tak mengeksploitasi penderitaan rakyat sebagai sekadar enerji untuk meraih kekuasaan.

Tapi ide ini mungkin ibarat 'mimpi di siang bolong' karena arena politik sarat dengan pemburu uang dan kekuasaan. Tak siap kalah juga menjadi trade mark mereka. Komunikasi politik pun terbatas soal bagi-bagi harta dan tahta. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat