Bupati dan Hakim Jual-Beli Hukum
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 07 December 2018 17:30
Penulis
Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan hakim Pengadilan Negeri Semarang Lasito diduga terlibat “jual-beli” hukum. Setelah KPK melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa tempat selama dua hari, Ahmad Marzuqi dan Lasito ditetapkan sebagai tersangka suap pada Kamis (6/12/2018). Marzuqi diduga memberikan uang sebesar Rp700 juta kepada Lasito guna memuluskan gugatan praperadilan terkait kasus korupsi dana bantuan partai politik.

Dalam gelar perkara, pada 26 Juli 2017, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menetapkan Marzuqi sebagai tersangka korupsi penggunaan dana bantuan partai politik kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jepara 2011-2014.

Marzuqi tak terima ditetapkan tersangka, ia lantas mengajukan praperadilan ke PN Semarang agar membatalkan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan Kejati Jateng tersebut. Kemudian Marzuqi menyuap Lasito, hakim tunggal praperadilan, demi memuluskan keinginannya. Duit Rp700 juta itu disinyalir yang menjadi alasan Lasito mengabulkan permohonan Ahmad Marzuqi. Dengan kata lain, penetapan tersangka Marzuki tidak sah. Di sini pertanyaannya, perlukah menerapkan aturan bahwa putusan lembaga peradilan yang dipengaruhi suap batal demi hukum?

Ahmad Marzuki menambah daftar panjang kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Bupati Jepara ini menjadi kepala daerah ke-105 yang harus berurusan dengan KPK. Begitu juga dengan hakim. Setelah Lasito ditetapkan tersangka, sudah 24 hakim yang masih mau menerima suap terkait pengurusan perkara di pengadilan.

Kini, boleh jadi masyarakat semakin pesimis perilaku korupsi bisa diberantas. Apalagi kasus ini mempertontonkan bahwa (dugaan) korupsi “dilawan” dengan cara korupsi, di mana Ahmad Marzuqi menyuap hakim demi menghindari perkara hukum yang menjeratnya. Meski begitu, Bupati Jepara itu menganggap penetapan tersangka oleh Kejati Jateng memiliki muatan politis. Jika memang politis, mengapa ia harus menyuap hakim supaya membatalkan Sprindik?

Lantas, sebegitu mudahkah hakim memperjualbelikan hukum? Sebab, sebagian kalangan menilai hal tersebut merupakan praktik yang diam-diam dilanggengkan. Jika demikian, apakah Mahkamah Agung tidak punya cara menertibkan perilaku hakim?

Meski begitu, KPK berharap upaya pencegahan korupsi di lingkungan peradilan terus dilakukan. Bahkan kabarnya, lembaga antirasuah tengah mempersiapkan rekomendasi pencegahan yang akan diserahkan kepada MA. Dalam upaya mencegah perilaku korupsi para hakim, perlukah MA menerapkan sistem integritas seperti penerapan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang diinisiasi KPK?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Susah memang membangun integritas hakim. Tapi harus terus serius dilakukan, terutama penataannya supaya integritas hakim semakin membaik. Sebenarnya, Mahkamah Agung sudah punya sistem, yang intinya, bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara transparan demi mencegah perilaku korupsi. Begitupun mereka tak boleh juga memperdagangkan perkara.

Namun kalau memang hakimnya memiliki watak buruk, ya, susah juga. Makanya, untuk penerapan sistem pencegahan korupsi di lingkup peradilan, tetap harus ada pengawasan-pengawasan yang melekat terhadap hakim.

Soal perilaku hakim ini kita perlu mencontoh Jepang. Ternyata di Jepang bisa dipastikan hakim-hakimnya tidak pernah korupsi, zero corruption. Ketika ada hakim di Indonesia ditangkap karena korupsi, orang Jepang merasa kaget kok ada hakim yang korupsi. Apa tidak bingung kita menjawabnya? Lalu, apa lagi yang kurang agar hakim kita bisa menjalankan tugasnya dengan baik? Saat ini gajinya sudah dinaikkan.

Atas dasar itu, bisa disimpulkan tidak ada jaminan hakim dikasih uang (gaji) banyak yang kemudian tidak melakukan korupsi. Ya, tergantung hakimnya. Sehingga hakim harus betul-betul menjaga integritasnya, pun moralnya  harus baik.

Tapi gimana kita bilangnya, Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi ngomong (setiap pengadilan tingkat banding dipungut dipungut Rp150 juta untuk penyelenggaraan tenis warga pengadilan) malah dilaporkan para hakim ke polisi, bukannya ditelusuri kebenarannya.

Sekali lagi, hakim harus betul-betul melaksanakan tugasnya. Mereka sudah diberikan kemerdekaannya untuk memutus perkara oleh undang-undang. Tidak ada yang bisa mengintervensi, kecuali pengadilan di tingkat atasnya. Jangan sampai kewenangan yang diberikan undang-undang itu justru disalahgunakan.

Terkait sejauh mana memungkinkan putusan peradilan yang dipengaruhi oleh suap batal demi hukum, sepanjang pembuatan putusannya sesuai dengan aturan sepertinya agak sulit untuk diterapkan. Tentu gak masalah dalam posisi putusan itu ditemukan ada hal yang mungkin bisa dibatalkan. Tapi kalau pembatalan putusan itu dengan landasan karena adanya suap untuk mempengaruhi putusan itu, tetap menjadi kewenangan hakim banding mengenai layak atau tidaknya putusan tersebut dibatalkan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Dalam konsiderasi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana terdapat dalam diktum menimbang butir b yang menyebutkan "bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi".

Dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut dikatakan bahwa “... Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, ...”

Bagaimana kita melihat target utama KPK dalam bekerja? Dengan menggunakan pendekatan yang terdapat dalam Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menerangkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sejauh mana tindakan yang telah dilakukan oleh KPK terhadap aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? Jika mengacu pada pasal 11 huruf a, b dan c tersebut di atas, pembuat undang-undang meletakkan urut-urutan itu sebagai prioritas penanganan perkara yang seharusnya ditangani oleh KPK. Dalam praktiknya seolah-olah prioritas tersebut dilaksanakan secara terbalik. Sehingga tindak pidana korupsi yang nilainya di atas Rp1 miliar menjadi prioritas utama.

Jika KPK berani menindak hakim. Publik menunggu-nunggu kapan KPK berani menindak aparat penegak hukum lainnya?! Sehingga secara umum dapat dikatakan aparat penegak hukum bebas dari KKN.

Dengan demikian masyarakat adil dan makmur sebagai cita-cita Indonesia merdeka sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicapai. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar