Cakada Tersangka Korupsi, Perpu Atau PKPU?
berita
Politika

Sumber Foto: acehselatannews.com  (gie/Watyutink)

 

31 March 2018 10:00
Penulis
Ihwal calon kepala daerah (cakada) yang menjadi tersangka korupsi belum juga final. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saling memberi usul mengenai pengaturan penggantian cakada yang berstatus tersangka korupsi. Pemerintah menyarankan KPU agar merevisi PKPU Nomor 15 Tahun 2017. Sementara KPU enggan merevisi PKPU tersebut karena khawatir melanggar UU Pilkada. Menurutnya, revisi itu bisa dilakukan ketika pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Tapi pemerintah menolak Perpu karena mempertimbangkan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Sejauh ini, KPK sudah menetapkan delapan cakada berstatus tersangka korupsi. Tapi, aturan mana yang paling memungkinkan guna mengganti cakada tersebut?

Apakah Presiden Jokowi mesti menerbitkan Perpu? Selain pemerintah bersikukuh tidak akan mengeluarkan Perpu, rupanya beberapa ahli hukum tata negara pun menyarankan Jokowi agar tidak terlalu mudah mengeluarkan kebijakan tersebut, karena akan menjadi preseden buruk dalam tata kelola peraturan perundang-undangan.

Langkah paling ideal adalah merevisi PKPU Tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah. Tapi, bukankah kekhawatiran KPU cukup beralasan? Pasalnya UU Pilkada tidak mengatur penggantian cakada yang berstatus tersangka atau terdakwa. Pasal 43 melarang pergantian calon sejak pendaftaran ke KPU Daerah, pun pengunduran diri dari cakada tersangka juga tidak bisa dilakukan. Bahkan Pasal 163 dan 164 menyatakan, status tersangka tidak menggugurkan pelantikan cakada yang memenangi Pilkada.

Atas dasar itu Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dirumuskan, di mana penggantian bakal calon atau calon hanya bisa dilakukan, jika; dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap, dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini artinya, bagaimana mungkin beleid itu bisa diubah kalau UU Pilkada sendiri melarang penggantian cakada?

Masalahnya, Perpu bisa dikeluarkan jika  menghadapi 'kegentingan yang memaksa' sebagaimana diatur Pasal 22 UUD 1945. Sementara Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, Perpu harus memenuhi tiga syarat: adanya kebutuhan mendesak guna menyelesaikan masalah hukum secara cepat, undang-undang yang ada tidak memadai atau adanya kekosongan hukum, dan kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan membentuk undang-undang karena memerlukan waktu yang cukup lama.

Lantas, apakah status tersangka terhadap delapan cakada sudah dianggap 'kegentingan yang memaksa'? Sebab KPU menetapkan sekira 556 paslon sebagai peserta Pilkada 2018. Artinya yang terkena kasus korupsi hanya satu persen dari keseluruhan paslon.

Menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menerbitkan Perpu bukan pilihan yang tepat karena menyita banyak waktu. Solusi yang terbaik tiada lain dengan revisi PKPU. Caranya, tafsir frasa 'berhalangan tetap’—yang jadi prasyarat pergantian calon—juga berkenaan dengan cakada yang terjerat kasus korupsi. Lalu, apakah itu bukan pemaksaan perluasan tafsir 'berhalangan tetap'?

Tapi sebagian pihak menegaskan bahwa langkah yang paling tepat justru merevisi UU Pilkada. Kalau begitu, bagaimana nasib Pilkada 2018? Lebih-lebih secara tegas KPK tidak akan mematuhi himbauan pemerintah agar lembaga anti rasuah itu menunda penetapan tersangka cakada sampai Pilkada 2018 usai digelar.

Apa pendapat anda? Watyutink?

(mry)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII

Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mau merevisi PKPU Nomor 15 Tahun 2017 sudah tepat, karena pengaturan penggantian calon kepala daerah akibat menjadi tersangka korupsi bisa dianggap bertentangan dengan UU Pilkada. Maksud hati ingin menyelesaikan persoalan, revisi PKPU justru bisa menimbulkan masalah.

Memang, harusnya masyarakat memilih calon kepala daerah yang memiliki kredibilitas dan integritas yang baik.  Buat apa masyarakat disodorkan pilihan untuk memilih calon kepala daerah yang jelas-jelas calon tersebut sudah bermasalah secara hukum.

Kalau pemerintah menginginkan penggantian calon kepala daerah yang terjerat korupsi mesti diatur melalui Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Tapi syarat penerbitan Perppu, maka langkah tersebut tidak memenuhi kualifikasi 'kegentingan yang memaksa'. Karena jumlah tersangka bagi calon kepala daerah jauh lebih sedikit ketimbang keseluruhan peserta Pilkada 2018.

Pun merevisi UU Pilkada membutuhkan proses yang lama. Maka pilihan yang terbaik adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan Pilkada di daerah yang calonnya bermasalah hukum sampai ada aturan yang jelas soal penggantian calon tersebut.

Sebab kalau dikaji lebih mendalam akar masalahnya bukan soal regulasi. Tetapi partai politik (parpol) cenderung memaksakan diri dalam memilih bakal calon kepala daerah. Kandidat yang mereka pilih adalah orang-orang yang memiliki uang, sementara kapasitas, kredibilitas, dan integritas tidak begitu dipertimbangkan.

Di era keterbukaan seperti sekarang ini, mestinya parpol serius melakukan pembenahan secara menyeluruh dalam menyeleksi kandidat kepala daerah. Idealnya, kalau kader tidak memiliki uang untuk pencalonan kepala daerah, maka parpol yang membiayai. Tapi parpol mana yang mau melakukan seperti itu?

Pemilihan langsung oleh rakyat pun ternyata ujung-ujungnya masih banyak praktik korupsi, karena Pilkada menalan biaya tinggi, baik oleh tiap pasangan calon ataupun dari APBN/APBD.

Berkaitan dengan itu, sepertinya kita perlu mengkaji kembali proses Pilkada melalui pemilihan secara langsung. Misalnya, mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Tapi pengembalian itu pun tidak instan. Harus terlebih dahulu membangun sistem yang kuat; salah satunya pemilihan secara terbuka agar masyarakat bisa melihat prosesnya secara jelas. Hal tersebut untuk memastikan bahwa pilihan wakil rakyat sesuai dengan aspirasi rakyat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Pada tahun 1955 Indonesia bisa melaksanakan Pemilu secara langsung dengan sukses. Tetapi kualitas Pemilu saat ini seperti jaman primitif karena seolah tidak tahu menahu membuat regulasi yang komprehensip.

Banyak orang mau memenangkan kontestasi politik dengan curang, sehingga membuat aturan seenak diri sendiri. Dalam kondisi ini hukum tak berdaya mewujudkan supremasi, tapi apa boleh buat. Itu risiko demokrasi dengan elite dan  massa primordial. 

Terkadang rakyat justru berperilaku ksatria ketimbang elite bonek. Sebab kalau menipu diri sendiri, ya, pasti tidak akan sukses dakam memimpin daerahnta.

Perlu mengembalikan semangat Pemilu seperti tahun 1955. Di mana Partai Masyumi sebagai petahana bersikap sportif menerima kekalahan setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) memenangkan Pemilu. Contoh lain, BJ. Habibi mengundurkan diri setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), petahana Megawati kalah oleh SBY dalam Pilpres, pun Demokrat dikalahkan PDIP pada Pemilu 2014. Itulah kompetisi yang sehat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Penggantian calon kepala daerah yang terkena kasus korupsi,  jika pertimbangannya soal keterbatasan waktu maka cukup diatur atau merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sebab PKPU merupakan aturan pelaksana dari UU Pilkada, khususnya PKPU yang menyangkut tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di mana perluasan tafsir status tersangka sebagai 'berhalangan tetap'.

Tetapi PKPU itu bersifat tidak permanen karena perubahan dari perkembangan model demokrasi pemilihan langsung. Jadi, biasanya setiap periode pemilihan PKPU selalu diubah, sehingga jangan dikhawatirkan akan bertentangan dengan UU Pilkada.

Kalau pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) bisa lebih permanen, karena jika Perpu disetujui DPR akan menjadi UU yang lebih kuat. Oleh karena status tersangka bagi cakada bukan lagi hanya gejala biasa tetapi sdh masif (akibat sistem pemilu yang mahal), maka pilihan Perpu lebih strategis. Mengingat sifat kekuatan mengikatnya lebih tinggi ketimbang PKPU.

Dari perspektif Presiden, Perpu merupakan kewenangannya. Tafsir 'kegentingan yang memaksa' itu bisa ditafsirkan lebih luas, meski MK sudah menetapkan kriteria, yaitu; mendesak dibutuhkan, belum ada aturannya, dan jika membuat undang-undan butuh waktu lama. Sehingga masifitas pen-tersangka-an cakada oleh KPK sebenarnya bisa ditafsir sebagai keadaan memaksa atau darurat.

Jika ditelisik lebig jauh, masifitas pen-tersangka-an cakada berpotensi mengakibatkan kerugian negara yang besar, karena tersangka yang memenangi Pilkada tetap dilantik. Itu artinya mereka mendapatkan gaji dan hak-hak mendapatkan fasilitas sebagai kepala daerah.

Daripada pemerintah terkesan mengintervensi penegakan hukum korupsi oleh KPK, maka lebih baik pilihannya adalah pemerintah menerbitkan Perpu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Potensi adanya kekosongan hukum perihal status hukum bagi calon kepala daerah yang ditetapkan tersangka kasus korupsi disebabkan visi pembentuk Undang-undang (DPR atau pemerintah) cenderung pragmatis, di mana peraturan perundang-undangan yang ada berusaha mempertahankan seorang calon kepala daerah demi proses politik elektoral.

Dalam UU Pilkada, semestinya DPR dan pemerintah merumuskan aturan yang menyatakan gugur bagi calon kepala daerah yang ditetapkan tersangka kasus korupsi. Lebih lanjut UU tersebut mengatur bahwa, jika tersisa satu calon maka dialah yang memenangkan Pilkada, atau membiarkan berkontes sebagai calon tunggal.

Adanya calon kepala daerah yang ditetapkan tersangka juga berhubungan akibat lemahnya standard, treasing, dan tracking yang dilakukan oleh partai politik (parpol) dalam mengusung calon. Jika parpol  memiliki semangat antikorupsi, mereka bisa meminta pendapat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK sebelum mencalonkan seseorang. Itu mutlak wewenang parpol. Bagi calon yang tidak bersedia, ya, silakan jangan melamar melalui parpol.

Meski demikian, saat ini secara praktis tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau pun merevisi PKPU Nomor 15 Tahun 2017. Lalu, bagaimana dengan calon yang berstatus tersangka? Tidak ada hak parpol yang dilanggar akibat terpilihnya seseorang karena ditetapkan tersangka. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), pun revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 tak perlu dilakukan. Sebab aturan hukum Pilkada, baik UU Pilkada atau PKPU, sejatinya sudah baik. Jangan dicampuradukkan antara politik dan hukum, meski hukum tidak lepas dari politik.

Seburuk apapun aturan hukum kalau aparaturnya baik dan jujur, maka hukum akan adil dan baik. Permasalahannya adalah para elit politik bertindak melanggar moralitas. Terkait calon kepala daerah yang terjerat korupsi, yang bermasalah bukan hukumnya tapi calonnya. Jadi perilaku manusianya yang harus diubah agar senantiasa menjaga moralitas.

Pidana adalah pidana, kapan pun bisa terjadi dan tidak ada yang kebal hukum. Siapa pun harus diproses hukum ketika melanggar hukum. Tidak terkecuali presiden. Asasnya adalah tiada pidana tanpa pertanggungjawaban. Sebab kita sudah berkomitmen bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Setiap orang punya hak dipilih dan memilih, kecuali telah ditetapkan tidak punya hak dipilih oleh pengadilan. Terpidana pun masih punya hak memilih, makanya setiap penyelenggaraan Pemilu selalu ada kotak suara di rutan dan di Lembaga Pemasyarakat.

Dalam Putusan MK, mantan terpidana sekalipun boleh dipilih kembali, dengan syarat; sudah lima tahun sejak bebas dari penjara dan membuat pernyataan maaf di media cetak serta tidak akan melakukan lagi.

Dengan demikian, calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi perbolehkan saja mengikuti Pilkada. Tetapi masyarakat harus diberitahu bahwa mereka adalah calon yang terjerat kasus korupsi, agar menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan hak pilih dan biarkan masyarakat yang mengadili tersangka korupsi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Calon kepala daerah yang berstatus tersangka korupsi pun tersangka kasus pidana khusus lainnya, sebaiknya ada mekanisme penggantian calon dalam peraturan perundang-undangan. Dan itu bisa diatur dengan merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017.

Dalam revisi PKPU tersebut, harus dirumuskan dengan cukup detile. KPU harus memberi kesempatan kepada partai politik (parpol) atau gabungan parpol untuk mengganti calon kepala daerah yang berstatus tersangka. Selain itu, harus ada batasan waktu penggantian calon, misalnya maksimal 30 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Cukup aneh ketika KPU tidak mau merevisi PKPU dengan alasan khawatir bertentangan dengan UU Pilkada. Padahal KPU pernah mengubah aturan terkait verifikasi parpol dalam waktu yang sangat cepat dan saat tahapan Pilkada sedang berlangsung. Aturan itu jauh lebih kontoversial karena adanya ketidaksesuaian dengan UU Pemilu. Kenapa sekarang tidak berani merevisi PKPU Tentang Pencalonan Kepala Daerah?

Bahkan pemerintah sudah menyarankan KPU untuk merevisi PKPU tersebut dan masyarakat. Caranya cukup sederhana, KPU hanya perlu menambahkan tafsir dalam ketentuan ‘berhalangan tetap’ bagi calon kepala daerah. Sehingga makna 'berhalangan tetap' bukan karena meninggal dunia dan sakit secara permanen saja, juga menjadi tersangka kasus korupsi atau tindak pidana khusus lainnya.

Perluasan tafsir tersebut bukan pemaksaan. Harus dipahami, frasa ‘berhalangan tetap’ adalah calon kepala daerah tidak bisa lagi mengikuti tahapan pelaksanaan Pilkada. Dengan demikian, calon kepala daerah yang berstatus tersangka tidak bisa mengikuti seluruh tahapan itu, karena mereka berada dalam tahanan KPK.

Pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin calon yang tidak bisa mengikuti seluruh tahapan Pilkada harus dipilih oleh masyarakat? Jika kondisi ini dibiarkan, maka tidak sesuai dengan nalar rasional Pilkada.

Tetapi penggantian calon tersebut harus ada batasan yang clear. Misalnya menyangkut tindak pidana khusus dan tersangka berada dalam tahanan penegak hukum. Kalau norma dan batasannya jelas, maka tidak bertentangan dengan UU Pilkada.

Karena fenomena calon kepala daerah menjadi tersangka korupsu harus segera dijawab melalui sebuah peraturan. Karena kita berharap jangan sampai ada calon kepala daerah yang bermasalah secara hukum tetap disodorkan untuk dipilih oleh masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS). (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar