Caleg Non-Kader, Untung atau Buntung?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 15 September 2018 16:30
Pemilu Legislatif 2019  ramai dengan isu caleg non kader partai, maupun caleg yang pindah-pindah partai. Formappi dalam rilisnya tentang Anatomi DCS Pemilu Legislatif 2019 menilai bahwa fenomena caleg non-kader dan kutu loncat partai ini kebanyakan berasal dari kalangan artis dan atlet. Jumlahnya pun meningkat dari pemilu sebelumnya yakni dari 78 orang, menjadi 98 orang.

PPP misalnya, membuka kuota 40 persen calegnya untuk orang luar partai. Kepentingannya adalah agar partai tersebut dapat mengisi kuota itu dengan tokoh berpengaruh dan pesohor sehingga dapat meraih suara yang besar pada Pemilu. Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai bahwa fenomena caleg non-kader partai ini menunjukkan bahwa ada indikasi terjadi transaksi antara parpol peminang dan calon kadernya.

Sejumlah parpol membantah tudingan transaksi tersebut, tetapi terang-terangan mengakui bahwa caleg non-kader partai, terutama dari kalangan artis dan pesohor, merupakan strategi untuk mendongkrak perolehan suara pada Pileg 2019. Apakah itu berarti partai gagal menjaga marwah ideologinya?

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai ada celah sistem dalam Pemilu sehingga melahirkan fenomena ini. Dia menilai bahwa banyaknya caleg non-kader partai ini merupakan konsekuensi dari sistem pemilu proporsional terbuka, sehingga mengakibatkan pemilu lebih bersifat personal. Baginya, hal ini yang membuka keran maraknya caleg non-kader partai, khususnya dari kalangan artis, sehingga partai politik dapat mencapai target perolehan suara di pemilu.

Sejumlah pihak pun menilai bahwa  target perolehan suara pada Pileg 2019 memang menjadi beban bagi sejumlah partai akibat naiknya ambang batas parlemen, dari 3,5 persen menjadi 4 persen pada Pemilu 2019. Untuk itu, artis, baik kader maupun non kader partai, dianggap tepat dalam meningkatkan elektabilitas dan perolehan suara partai. Tetapi, apakah strategi ini tepat?

Merujuk data yang dirilis Formappi pada Pileg 2014, ada 74 caleg berlatar belakang artis dan pesohor yang menyebar di sejumlah partai. Namun, hanya 19 orang di antaranya yang berhasil meraih suara terbanyak di daerah pemilihannya dan lolos sebagai anggota DPR.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan popularitas yang dimiliki caleg harus juga diimbangi dengan intelektualitas dan integritas agar bisa efektif dan berkiprah dengan baik saat menjadi anggota parlemen. Lantas, apa seharusnya yang dilakukan partai untuk menjamin hal ini?

KPU menyatakan  tidak ada aturan yang melarang  kader untuk berpindah partai. Lembaga itu mengaku  tidak memiliki kewenangan untuk menguji kapasitas personal setiap caleg yang mendaftar. Ditambah lagi, pasal 240 Ayat 1 huruf n UU Pemilu pun dianggap tidak mampu membendung caleg instan yang muncul dari non kader. Apa itu berarti, perangkat peraturan pemilu belum mengantisipasi lahirnya fenomena caleg non-kader partai?

Atau memang aturan itu  tidak perlu ada? Sebab, sebagian besar partai politik beranggapan bahwa fenomena majunya sejumlah artis adalah hal yang wajar dalam politik. Bagi mereka, kontribusi untuk membangun bangsa bisa didapat dari siapapun, termasuk artis ataupun non artis.

Apabila caleg non-kader partai dianggap layak, masih pentingkah parpol sebagai kendaraan politik? Sebab, partai politik diamanatkan undang-undang untuk melakukan kaderisasi calon pemimpin.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Demokrasi

Pemilihan umum pada tahun 2019 memang menarik dikaji dari berbagai aspek. Tetapi yang paling seksi adalah menyoroti fungsi partai partai politik dalam melakukan kaderisasi calon pemimpin. Ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi alasan mengapa banyak partai politik justru mengusung calon non partai.

Jika sebelumnya, angka parliamentary threshold 3.5 persen, pada pemilu legislatif tahun depan, naik menjadi 4.0 persen. Ketentuan ini memaksa para pengurus partai politik mencari figur atau tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi, meskipun bukan berasal dari partai politik. Pertimbangannya adalah setiap parpol khususnya partai dengan elektabilitas rendah akan kehilangan kursi di parlemen jika tidak mengusung calon DPRD atau DPR yang mampu mendongkrak elektabilitas partai.

Tuduhan bahwa ada transaksi antara parpol dengan calon kadernya tidak bisa digeneralisasi kepada semua partai politik. Menurut saya, indikasi terjadinya transaksi perlu ditelusuri, karena faktanya banyak parpol yang justru kesulitan menemukan kader dengan popularitas tinggi. Menyambut pesta demokrasi tahun 2019, partai politik tampaknya lebih aktif mencari kader dan figur yang mampu mendongkrak elektabilitas partai.

Namun, catatan penting untuk parpol adalah agar tetap menggunakan kriteria yang wajar dalam mengusung kader. Popularitas tidak selalu diikuti dengan kapasitas dan kapabilitas calon. Kriteria inilah yang perlu diperhatikan oleh setiap parpol. Dengan demikian, maka parpol pengusung tidak dirugikan oleh para calon yang diusungnya. Jika parpol hanya mengedepankan calon dengan popularitas tinggi, maka suatu saat calon itu akan menjadi bumerang karena berbagai kegagalannya.

Keberadaan parpol di negara demokrasi tetap dibutuhkan bahkan tidak boleh dihilangkan. Bagaimanapun partai politik adalah instrumen negara demokrasi. Dalam mewujudkan cita-cita demokrasi, parpol politik harus didorong untuk lebih serius menjalankan fungsi menyiapkan kader pemimpin, menjalankan fungsinya menyiapkan kader pemimpin yang berkualitas.

Untuk mewujudkan cita-cita itu, pemerintah bersama DPR segera membentuk peraturan yang mewajibkan parpol melakukan rekruitmen secara serius, transparan, dan ketat.

Calon non-kader, untung atau buntung? Jawabannya adalah bergantung pada kriteria setiap parpol dalam menentukan calon. Jika parpol hanya mempertimbangkan elektabilitas maka buntung, namun jika parpol memperhatikan berdasarkan elektabilitas plus kapabilitas, maka untung bagi parpol tersebut. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Situasi umum partai politik yang ditandai dengan oligarki membuat partai itu hanya milik segelintir orang saja. Hal ini yang membuat demokrasi di internal partai politik menjadi macet, karena praktis keputusan itu dibuat beberapa orang saja yang merupakan pemilik partai. Hal ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan urusan modal. Mereka yang  berposisi sebagai pemilik partai, pasti memiliki modal yang besar. Dengan investasi modal paling besar di antara yang lainnya,  mereka merasa punya hak lebih untuk mengatur arah partainya.

Sehingga, yang ada dalam partai politik adalah pragmatisme, maka tidak ada beban bagi kader untuk meninggalkan partai politiknya dan pergi ke partai lain. Urusannya bukan soal ideologi lagi, tetapi kepada peluang yang lebih besar bagi para caleg untuk memenangkan dirinya dalam Pemilu.

Dalam pengambilan keputusan daftar caleg oleh partai politik, tentunya tidak terlepas juga dari meningkatnya angka ambang batas parlemen. Tetapi, faktor yang paling penting adalah begitu banyak partai politik yang kehilangan ideologi kepartaiannya, sehingga orang tidak lagi menjadikan ideologi sebagai pertimbangan utama dalam memilih kendaraan politik pencalonannya. Mereka merasa sudah tidak memiliki pegangan yang kuat dan mengikat dengan partainya, sehingga  mereka dengan mudahnya berpindah dari satu partai ke partai lain. Yang paling pasti adalah alasan  kekuasaan, karena saat ini mereka sedang berada dalam proses pemilu, yang menuju kekuasaan itu.

Berbagai upaya telah ditempuh untuk mencegah kesewenangan partai dalam mencalonkan peserta calegnya. Pakta integritas, misalnya, hanya menjadi upaya etis, dan hanya bermakna bagi orang-orang yang memiliki mimpi untuk mengedepankan pemilu berintegritas sebagai sesuatu yang utama. Apabila tidak, pakta integritas hanya sekadar persyaratan administratif semata. Bawaslu misalnya, sudah mengeluarkan pakta integritas, tetapi dalam setiap keputusannya seringkali menegasikan pakta integritas tersebut. Jadi, pakta integritas itu tidak bisa dijadikan acuan bagi keseriusan partai dalam mengajukan calon yang berintegritas dan memiliki kapasitas.

Pada tahun 2013, Formappi telah mengeluarkan daftar caleg instan, yang memuat daftar orang-orang yang masuk partai politik hanya saat menjelang pemilu. Tetapi, kali ini kita mengkritik KPU karena data DCS ini sangat terbatas, sehingga kita tidak bisa melakukan tracking terhadap caleg instan ini. Memang, munculnya caleg instan merupakan fenomena yang sering muncul dalam pemilu, karena sistem pemilu kita yang terbuka, sehingga popularitas menjadi hal yang paling penting. Dengan demikian, caleg yang memiliki modal popularitas menjadi andalan partai politik untuk mendulang suara. Para kader yang sudah lama dikaderkan di parpol  akan merasa dipinggirkan, hanya demi menampung orang-orang yang punya potensi keterpilihan lebih tinggi. Sehingga wajar apabila orang menganggap bahwa menjadi kader partai politik  itu sia-sia.

Apabila menelisik perbandingan kinerja caleg kader partai dan caleg instan ini, sebenarnya lebih  ditentukan oleh bidang kerja yang digeluti saat menjadi anggota DPR. Namun poinnya adalah, hampir pasti anggota DPR yang berasal dari artis agak sulit bermetamorfosis menjadi politisi seperti kader parpol lainnya.

Sejak ideologi tidak menjadi hal yang penting dalam setiap kebijakan partai politik, seharusnya kita tidak perlu memiliki banyak partai politik lagi. Cukup beberapa partai saja seperti di masa Orde Baru. Untuk itu, kita perlu membicarakan lagi regulasi tentang partai politik. Undang-undang yang sekarang ini masih lemah, terutama soal pola keuangan dan pola kaderisasi, juga bagaimana jaminan bagi merka yang sudah lama menjadi kader untuk diutamakan dalam pemilu. Karena, hampir semua kader ini memang tujuannya kesana.

Pemilu itu menjadi keran untuk para kader dalam mengaktualisasi diri. Tetapi ketika dia tidak diberi ruang, atau ruangnya dipinggirkan hanya untuk memberikan tempat pada orang yang populer, itu berarti parpol sendiri sudah tidak merasa kaderisasi sebagai bagian yang penting, bahkan tidak penting lagi adanya partai politik. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF