Calon Tunggal Terpilih, Kemenangan Pragmatisme Parpol?
berita
Politika
Sumber Foto : posmakassar.com (gie/watyutink.com) 28 June 2018 17:30
Penulis
Hasil hitung cepat (quick count) Celebes Research Center (CRC), calon tunggal pada Pilwalkot Makassar gagal menang. Pasangan calon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) hanya memperoleh suara 46,44 persen. Sementara sisanya, pemilih mencoblos kotak kosong. Jika hasil quick count sejalan dengan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, maka bisa dipastikan pemerintahan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan ini dijalankan oleh Pj walikota hingga 2020. Apakah Pilwalkot Makassar bisa dikatakan sia-sia karena tidak bisa menghasilkan walikota definitif?

Selain paslon Appi-Cicu, sepertinya calon tunggal di sejumlah kabupaten/kota lainnya akan memenangkan pilkada. Yang menjadi tanya, apakah banyaknya calon tunggal menandakan parpol semakin pragmatis dalam melaksanakan pesta demokrasi? Pasalnya semua parpol mufakat untuk mendukung calon yang sama, sehingga hanya satu paslon saja yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menjadi kepala daerah.

Memang undang-undang memberikan ruang bagi calon persorangan dalam pilkada. Tetapi menjadi calon independen bukanlah persoalan yang mudah, karena harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih antara 6,5 persen sampai 10 persen—tergantung tingkat kepadatan penduduk--dari total populasi pemilih. Belum lagi harus melalui proses verifikasi yang ketat.

Calon tunggal pertama kali terjadi pada Pilkada 2015 di Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. KPU Pusat memutuskan menunda pelaksanaan pilkada di tiga kabupaten tersebut, karena UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada menyaratkan pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua calon.

Namun, saat itu Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandu melakukan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Mereka menilai pelarangan calon tunggal dalam pilkada itu mengebiri kedaulatan rakyat dalam menentukan kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pun membolehkan calon tunggal mengikuti pilkada serentak. Dasar pertimbangannya, untuk menghindari kekosongan hukum. Selain itu, MK menilai pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis, sehingga harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Benarkah demikian? Atau, putusan MK tersebut justru memberikan peluang kepada elite daerah, terutama petahana, untuk “merampok” dukungan parpol?

Memang penundaan pelaksanaan pilkada bukan pilihan jika adanya calon tunggal. Tetapi membiarkan calon tunggal semakin subur juga tidak baik. Sayangnya, UU Nomor 10 Tahun 2016 yang merevisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tampaknya tidak berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari calon tunggal, meski Pasal 54C sudah menetapkan beberapa syarat pelaksanaan pilkada dengan satu paslon.

Kini muncul pertanyaan, sejauhmana undang-undang perlu mengatur ambang batas maksimal dukungan parpol berdasarkan persentase jumlah kursi DPRD atau suara sah terhadap calon kepala daerah? Sebab, keberadaan calon tunggal sama sekali tidak memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat, karena memilih kotak kosong adalah menolak calon tunggal sebagai kepala daerah.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fisip Universitas Diponegoro, Anggota DKPP RI Periode 2012-2017, Ketua BAWASLU RI Periode 2008-2011,

Kemenangan Kotak Kosong dalam Pilwalkot Makassar merupakan ironi sekaligus tragedi dalam demokrasi. Bagaimana mungkin pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon), yang seharusnya tiada pasangan lain selain Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), tetapi mayoritas rakyat justru memilih yang bukan paslon, melainkan memilih Kotak Kosong. Hal ini sebenarnya menunjukan ada problem representasi yang tersumbat. Ketersumbatan ini tidak mampu diakomodasi secara elektoral oleh penyelenggara pemilu.

Kalau kita lihat apa masalahnya kemenangan Kotak Kosong ini, dugaan saya yang meyakinkan disebabkan oleh calon petahana (Mohammad Ramdhan Pomanto) dicoret dari pencalonan. Hal ini bermula gugatan paslon Appi-Ciccu yang menilai calon petahan telah melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan gugatan ini dikabulkan oleh pengadilan tata usaha negara. Akhirnya, diskualifikasi in berdampak kepada sejumlah partai politik (parpol) yang semula mengusung petahana, lalu ramai-ramai mencabut dukungan kepada yang bersangkutan. 

Mengenai fenomena semakin banyak calon tunggal dalam pilkada, saya kira parpol bukan hanya pragmatis, tetapi parpol gagal menjalankan fungsi-fungsi politiknya. Menurut UU Partai Politik, parpol harus melakukan pendidikan politik termasuk melakukan rekrutmen politik. Logikanya, karena parpol merupakan peserta pemilu, dan di sana lah tempat leadership excercising (pelatihan kepemimpinan) yang menurut konstitusi hanya diwajibkan kepada parpol. Sebagai sumber kepemimpinan, hal ini malah tidak berfungsi. Padahal, parpol juga memperoleh hak bantuan keuangan dari Negara untuk sekretariat partai dan pendidikan politik.

Apa sih yang kurang yang dilakukan oleh rakyat melalui Negara dengan pintu pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan parpol? Sekarang begini saja; kalau parpol tidak mampu menyediakan kepemimpinan, maka ini merupakan kewajiban kolektif yang harus mereka tanggung, dan pantas diberikan sanksi yang tegas. Karena setiap pilkada serentak, jumlah calon tunggal semakin meningkat. Terlepas undang-undang membolehkan adanya calon tunggal dalam pilkada. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Sebenarnya kalau bicara mencari pemimpin itu kan kita butuh dua hal, legalitas dan legitimasi. Legalitas itu sudah diperoleh melalu pemilihan umum. Orang-orang yang mencalonkan kemudian terpilih adalah legal menurut undang-undang dan peraturan tentang pemilu. Tapi yang menjadi problem adalah legitimasi rakyat, karena bagaimana pun juga kepala daerah terpilih akan menggerakkan roda pemerintahan dan masyarakat menuju tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Nah, kalau dia tidak punya legitimasi, terbukti minimnya kepercayaan publik terhadap pasangan calon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) pada Pilwalkot Makassar, maka ke depan akan menjadi problem. Belum lagi kalau diukur dengan asumsi bahwa lawan Kotak Kosong saja paslon tersebut kalah, apalagi saya yakin masyarakat yang tidak setuju kepada calon tunggal tersebut ikut memilih di TPS. Dari sini jelas terlihat bahwa paslon Appi-Cicu sudah kehilangan legitimasi. Sehingga amat wajar jika UU Pilkada menyatakan, pelaksanaan dengan kemenangan Kotak Kosong perlu diulang sampai mendapatkan kepala daerah terpilih yang betul-betul mendapatkan legitimasi rakyat. Bukan hanya sekadar legal.

Sangat betul bahwa banyaknya calon tunggal pada Pilkada 2018 merupakan partai politik (parpol) semakin pragmatis. Banyaknya calon tunggal ini sangat terbaca bahwa parpol tidak mau ambil risiko untuk kalah. Sehingga parpol seolah hanya mengambil untung, terbukti beberapa calon tunggal bisa dikatakan hampir semua parpol di daerah nge-blok ke calon tertentu sebelum pendaftaran pencalonan.

Selain parpol semakin pragmatis dan tidak berani bertarung, parpol juga terbukti belum mampu menjalankan fungsi utama parpol, yaitu kaderisasi politik. Kalau parpol memfungsikan sebagai kaderisasi politik, maka sebenarnya parpol akan tetap mengusung siapa pun orang yang dicalonkan sepanjang itu kadernya dan mumpuni. Tidak perlu mengikut orang siapa yang kira-kira pasti menang.

Kalau parpol hanya mendukung kepada calon yang kira-kira pasti menang, saya pikir esensi dari demokrasi-nya jadi berkurang. Begitu pula esensi berkompetisi dan ber-pemilu-annya juga berkurang.

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan keberadaan calon tunggal pada pilkada, saya pikir putusan ini merupakan pilihan yang tidak enak. Tetapi keputusan itu yang memang harus diambil, karena roda kepemimpinan di daerah harus berjalan. Kalau calonnya tetap tunggal, kemudian ditunda pelaksanaan pilkadanya, toh juga tidak ada jaminan bahwa  akan ada calon pesaing.

Maka menurut saya, putusan MK ini sudah tepat untuk mengatasi dan mengantisipasi; jangan sampai pergantian kepemimpinan mandek gara-gara hanya ada calon tunggal. Kondisi ini sebenarnya harus menjadi pembelajaran bagi parpol dan masyarakat. Mestinya putusan MK tersebut dimakna sebagai angin segar bagi parpol untuk berlomba-lomba memunculkan calon. Karena parpol bukan sekadar untuk memobilisasi massa. Kalau seluruh parpol hanya menyokong satu paslon yang potensial menang, maka tidak ada pendidikan politik. Sementara masyarakat harus semakin hati-hati dalam memilih parpol. Jangan sampai kita menjatuhkan pilihan kepada parpol yang pragmatis, tidak jelas model kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinannya, dan tidak menjalankan fungsi parpol sebagai alat pendidikan politik.

Kalau kita ingin mengapus praktik calon tunggal dalam pilkada, maka undang-undang perlu membatasi ambang batas maksimal syarat dukungan parpol. Kalau tidak dibatasi, fenomena calon tunggal akan kembali terjadi pada pilkada selanjutnya, karena pembenahan internal parpol belum bisa kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Pilkada calon tunggal di Indonesia bisa disebut fenomena anomali. Dalam praktik global, calon tunggal terjadi di daerah kecil, dengan jumlah pemilih tak signifikan. Sehingga parpol merasa tidak terlalu kehilangan eksistensinya jika tidak mencalonkan kandidat di daerah pemilihan tersebut. Namun, di pilkada Indonesia disebut anomali karena terjadi di daerah besar, dengan jumlah pemilih yang banyak, dan multipartai. Di mana parpol mestinya secara optimal menunjukkan eksistensinya.

Anomali ini makin menguat di tengah strategisnya posisi Pilkada 2018. Pakar dan praktisi politik menyebut Pilkada 2018 sebagai pemanasan parpol menuju pemilu legislatif dan presiden serentak 2019. Mestinya, sebagai institusi rekrutmen politik, parpol menunjukkan eksistensi terbaiknya dengan mengusung calon-calon handal milik mereka. Sekaligus untuk menguji daya tarung mesin parpol melalui kerja-kerja pemenangan dan pengawalan suara calon yang mereka usung di Pilkada Serentak 018.

Dengan bergabung mengusung paslon tunggal, parpol mengambil risiko kehilangan momentum untuk mengevaluasi kemampuan struktur organik partai dalam merebut suara pemilih. Parpol secara sadar memilih menenggelamkan diri dan mengubur eksistensinya dalam hegemoni petahana yang notabene ketika ditelusuri satu per satu juga merupakan kader elite atau pimpinan struktur partai tertentu. Ambil contoh Iti Octavia Jayabaya, calon tunggal di Kabupaten Lebak, adalah Ketua DPD Partai Demokrat Banten. Ahmed Zaki Iskandar calon tunggal di Kabupaten Tangerang adalah Ketua Umum DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang. Mohammad Irsyad Yusuf calon tunggal di Pasuruan adalah Ketua DPC Parta Kebangkitan Bangsa Pasuruan. James Sumendap calon tunggal di Minahasa Tenggara adalah Ketua DPC PDIP Minahasa Tenggara. Muslimin Bando calon tunggal di pilkada Enrekang juga adalah Ketua Golkar Enrekang.

Sulit untuk membantah bahwa calon tunggal terjadi karena dominasi pragmatisme parpol, kuatnya kepentingan oportunistik, dan kompromi politik (beraroma transaksional) yang dibangun di antara parpol pengusung. Dengan elektabilitas petahana yang meroket, parpol berhitung pilihan paling rasional (pragmatis). Daripada keluar biaya besar untuk kerja pemenangan, menggerakkan mesin parpol, dan pengawalan suara, lebih baik membangun kompromi sejak awal dan mendapatkan insentif politik dari calon tunggal.

Dalam konteks demokrasi yang menyaratkan adanya kontrol rakyat terhadap urusan publik dan juga kesetaraan politik dalam kompetisi pilkada, musykil itu bisa diperoleh melalui anomali calon tunggal yang terjadi di pilkada kita. Saat parpol-parpol yang mestinya mengartikulasikan kepentingan rakyat malah menjebak dirinya pada pragmatisme dan oportunisme politik.

Karenanya, calon tunggal di pilkada jadi ujian luar biasa bagi demokrasi Indonesia. Bagaimana membangun kesadaran pemilih bahwa kedaulatan suara yang ada padanya harus diekspresikan maksimal ketika mencoblos di bilik suara. Pilkada bercalon tunggal bukan berarti pemilih sama sekali tidak punya pilihan. Pilkada calon tunggal tidak boleh disikapi dengan apatis, pragmatis, apalagi skeptis. Justru dalam pilkada bercalon tunggal pemilih bisa membuktikan apakah artikulasi kepentingan parpol yang diwujudkan dengan mengusung calon tunggal adalah sama dan sejalan dengan kehendak dan aspirasi politik warga. Ataukah sebaliknya.

Jika pemilih tidak sepaham dan sepakat dengan paslon tunggal dan membutuhkan pemimpin selain si calon tunggal, maka datang lah beramai-ramai ke tempat pemungutan suara dan coblos kolom atau kotak kosong yang tersedia di surat suara. Dengan demikian pemilih melakukan koreksi atas pilihan politik parpol dan jadi pembelajaran luar biasa bahwa parpol jangan sekali-kali menegasikan aspirasi dan suara pemilih. Sebab, calon tunggal tidak boleh dan tidak akan pernah mematikan demokrasi kita. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

The People’s Summit

25 September 2021

Prihatin di Hari Maritim

24 September 2021

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF