DPR Bikin Lomba Stand Up dan Meme, Siap Tulus Terima Kritik?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 01 September 2018 10:30
Dalam rangka memperingati HUT ke-73, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar lomba meme dan stand up comedy. Lomba dianggap jadi bukti bahwa DPR-RI terbuka untuk kritik yang disampaikan oleh siapa pun terkait dengan kinerja parlemen. Apakah DPR-RI memang membuka diri untuk kritik atau loma itu sekadar upaya untuk mengaet generasi milenial?

DPR-RI sengaja memilih meme dan stand up comedy karena keduanya sedang booming di sejumlah platform media sosial yang sering digunakan oleh generasi milenial. Ketua DPR-RI Bambang Soesetyo mengatakan, selain dari para aktivis pergerakan mahasiswa aktivis pergerakan mahasiswa maupun organisasi kemasyarakatan (ormas), DPR-RI juga ingin mendengar kritikan dari generasi zaman now. Apakah kritik dari aktifis pergerakan mahasiswa dan ormas yang dilontarkan selama ini sudah ditampung dan ditindak lanjuti oleh DPR-RI?

Pada 2017 lalu, meme pernah dijadikan alat untuk menyindir mantan Ketua DPR-RI Setya Novanto. Penyebar meme tersebut dilaporkan oleh kuasa hukum Setya Novanto ke polisi. Salah satu dari penyebar meme yang dilaporkan ke polisi adalah kader PSI Dyann Kemala Arrizqi, partai yang dianggap mewakili suara milenial. Kala itu Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menyatakan meme tersebut tidak masuk unsur pidana, tapi Bareskrim Polri tetap mengusut kasus tersebut.

Awal 2018 terjadi polemik ketika Undang-undang MD3 hendak diterapkan. Polemik terjadi karena ada salah satu pasal kontroversial di dalam uu tersebut, yaitu pasal 122 yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satu kewenangan di huruf (k) mengizinkan MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR-RI. Kontroversi itu membuat presiden enggan menandatangani UU MD3 tersebut.

Sejauh ini UU MD3 khususnya Pasal 122 belum memakan korban. DPR-RI mengatakan uu tersebut untuk menjaga kehormatan dewan, tidak bisa digunakan sembarangan. Ketua DPR-RI Bambang Soesetyo bahkan mempertaruhkan jabatannya jika ada pengkeritik yang dipidanakan karena Pasal 122 dalam MD3. Apakah ada jaminan pasti pidana tidak akan diberikan kepada mereka yang hendak melakukan kritik terhadap DPR-RI secara instansi maupun personal?

Kritik dari sejumlah masyarakat dianggap sebagai angin lalu saja oleh DPR-RI. Kritik terhadap kinerja, kritik terhadap fasilitas dewan dan sebagainya sering dianggap nyanyian sumbang dari masyarakat. Terkadang DPR-RI dianggap acuh terhadap kritik yang dilontarkan masyarakat. Bahkan ada oknum DPR-RI yang tetap saja menunjukkan kinerja buruk, meski sering kali kinerjanya dikritisi oleh masyarakat yang mereka wakili.

Jika nanti ada stand up comedy atau meme yang dibuat aktivis media sosoal atau milenial, apakah DPR-RI akan menindak lanjuti sebagai masukan untuk melakukan perbaikan secara instasi maupun individu atau bersikap arogan terhadap si pengkritik? Apakah stand up dan meme dianggap sekadar lucu-lucuan untuk menghibur? Apakah perayaan HUT-73 tahun DPR-RI dengan lomba meme dan stand up comedy ini benar-benar menjadi pertanda parlemen terbuka untuk kritik atau pencitraan semata?

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua DPR RI, Politisi Golkar

Lomba meme dan stand up comedy yang diselengarakan DPR-RI dalam rangka HUT DPR-RI ke-73 menjadi bukti bahwa DPR RI terbuka bagi siapapun untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja DPR RI. Bahkan saya berpendapat kritik terhadap DPR-RI tidak boleh mati.

Kritik terhadap DPR-RI sebagai lembaga perwakilan merupakan sebuah keniscayaan dan keharusan. Selain sebagai vitamin, kritik menjadi stimulus yang menjamin kinerja DPR-RI selalu on the track.

Masyarakat luas sengaja diundang untuk hadir menyaksikan lomba stand up comedy dan meme supaya kita semua bisa tertawa dan mengkritik DPR-RI, karena DPR-RI adalah lembaga yang tidak kebal hukum dan anti kritik. Tapi perlu dicatat, baiknya kritik itu harus didasari dengan semangat membangun, demi perbaikan DPR-RI serta bangsa ke depanya.

Selain itu dipilihnya stand up comedy dan meme merupakan sebuah inovasi baru dalam menyampaikan kritik kepada DPR-RI. Kritik bukan hanya disampaikan melalui demonstrasi dan cara-cara yang telah dilakukan sebelumnya, tapi bisa juga dengan cara jenaka melalui stand up comedy dan meme seperti yang kini telah booming di kalangan generasi milenial.

DPR-RI terus berupaya menyatakan diri sebagai lembaga yang siap dikritik, bukan lembaga yang anti kritik. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Saya kira cara DPR untuk membuktikan bahwa mereka tidak anti kritik dengan menggelar stand up comedy kritik DPR tak punya pesan apa-apa selain lucu dan tertawa. Pesannya langsung dilupakan begitu lawakan berakhir. 

Tapi paling tidak dengan menggelar stand up comedy DPR bisa menertawai diri mereka. Pesan tersembunyi dibalik materi lawakan mungkin tak akan menjadi bahan untuk merubah DPR,  karena mereka pasti akan menganggap aspirasi melalui stand up comedy hanya lelucon saja. 

Jadi sebenarnya yang terjadi selama ini bukan bahwa DPR itu tidak suka dikritik. Yang dikritik itu adalah cara mereka menghambat kritik dengan mendesign UU yang bisa melindungi diri dari kritikan. 

Jadi kritikan melalui stand up comedy tidak relevan dengan kebutuhan. Kebutuhan publik adalah bagaimana DPR bisa menyerap kritik untuk dijadikan bahan atau bekal dalam merubah diri dan lembaga. 

Kritikan sudah sangat banyak tanpa DPR bisa menahannya tetapi semuanya tak permah mampu merubah apa yang dikritik oleh publik. DPR malah lebih sibuk merasionalisasi diri ketika merespons kritikan. 

Dengan begitu stand up comedy kritik terhadap DPR tak punya makna apa-apa selain menghibur diri sendiri. 

Mestinya yang dilakukan DPR adalah menggelar lomba untuk mereka sendiri dalam menghasilkan sesuatu. Itu lebih penting ketimbang basa-basi seremonial hari ulang tahun DPRyang tak lebih dari pesta saja.

Kompetisi antat anggota dan fraksi dalam merebut kepercayaan publik jauh lebih mendesak ketimbang menyajikan dagelan untuk menertawai diri sendiri. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dekan FISIP Universitas Bung Karno

Lomba meme dan stand up comedy sebagai peringatan HUT ke 73 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI), dapat saja dianggap sebagai langkah simbolis terbuka terhadap kritik bagi anggota dan lembaga DPR. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wakil rakyat yang bekerja dengan bicara serta syarat dengan fasilitas dan kemewahan, maka sudah seharusnya terbuka terhadap masukan dan kritik dari rakyatnya.

Dan itu pula resiko tertinggi dari profesi sebagai wakil rakyat. Dibanding membentengi kehormatan dewan dengan penggunaan UU MD 3 lebih Baik DPR berbenah meningkatkan profesionalisme, kepekaan, sikap kritis dan integritas moral anggota dan lembaganya. Karena kenyataanya di era digital, media sosial fungsi kontrol mereka lebih efektif dbanding DPR.

Kritik masyarakat terhadap anggota dan lembaga DPR merupakan kebebasan yang harusya dijamin. Karena kebebasan merupakan suatu yang fundamental dalam politik. Politik tanpa kebebasan bukan politik. Kebebasan bukan semata untuk kebebasan, melainkan kebebasan sebagai ruang untuk memperjuangkan hak rakyat.

Kegiatan membuka diri kritik politik melalui simbol lomba meme dan stand up comedy harus dilihat sebaga langkah membuka diri DPR terhadap kritik, namun akan lebih baik jika sikap terbuka DPR tidak hanya pada acara simbolik lomba melainkan secara alamiah terjadi setiap hari bukan melalui drama politik lomba meme dan stand up comedy (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF