DPR Jilat Ludah Sendiri, Gedung Baru Dibangun
berita
Politika

Sumber Foto: waspada.co.id

27 October 2017 11:02
Rencana pembangunan gedung baru DPR sejak lama menjadi polemik. Agustus 2026, akibat polemik itu memanas jadi heboh, DPR lalu menyatakan pembatalan rencana itu. Namun DPR diam-diam tetap  melanjutkan pembahasan rencana itu.  Pembahasan tertutup itu baru terungkap, begitu DPR mengetok palu pengesahan anggaran gedung baru itu.

Tindakan DPR itu dinilai Direktur Eksekutif Pemantau Kebijakan Eksekutif-Legislatif, Sugiyanto, tidak tahu malu.Tindakan sembunyi -sembunyi pimpinan DPR itu niscaya menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga wakil rakyat ini.

Pembangunan gedung baru di tengah kondisi keuangan negara yang belum membaik tentu dikecam khalayak. Tapi  mengapa pemerintah kok menyetujui proyek itu? Adakah udang di balik pembangunan gedung ini? Betulkah kabar burung ada barter politik di balik persetujuan penganggaran proyek gedung itu? Dibarter dengan apa?

Rapat paripurna DPR saat mengesahkan APBN 2O18 pembangunan gedung baru itu diketahui pada saat rapat paripurna DPR pengesahan APBN 2018 senilai Rp 1.894 triliun dengan belanja Rp 2.220 triliun, ternyata juga mengalokasikan  anggaran Rp. 610 Miliar untuk pembangunan gedung baru DPR. Yaitu Rp 320,44 untuk proyek gedung baru DPR, dan Rp 280 miliar untuk membangun alun-alun demokrasi. Duh semendesak itukah kebutuhan gedung baru DPR?

Alangkah tragis jika nanti kebutuhan gedung baru terpenuhi, namun peningkatan kualitas dan kapabilitas kinerja DPR, tak kunjung terpenuhi. Masa iya ini hanya sekedar akal-akalan segelintir pihak yang terbiasa mencari kesempatan dalam kesempitan?

Wacana Gedung Baru untuk Legislatif tertinggi di negeri ini bukanlah hal baru. Beberapa tahun sebelumnya, wacana ini sudah bergulir, dan salah satu lembaga yang begitu fenomenal bernama KPK turut andil dalam menyikapi wacana ini. Namun, pada episode kali ini, mengapa KPK tidak segarang yang dulu? Apakah KPK berusaha menghindari peseteruan dengan DPR?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sebagai konsekuensi dari Trias Politika maka MPR DPR DPD sebagai wadah legislatif memang berhak memperoleh fasilitas yang layak dan memadai seperti jug a Capitol di Washington DC. Akan tetapi tentunya harus memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Nah disinilah ketiga cabang sistem politik kita, eksekutif (kabinet) legislative dan judikatif semuanya harus lomba efisiensi anggaran, bukan malah lomba siapa lebih mewah dan paling mewah. Di satu sisi  Rakyat tidak keberatan bila DPR semegah Capitol dan eksekutif di Istana Kepresidenan begitu pula Mahkamah Agung dan gedung peradilan harus berwibawa dan bukan kelas ruko. Di sis lain semua itu tentu harus diimbangi dengan kerja yang memadai, kinerja yang mampu menggerakkan Indonesia untuk menjadi yang terbaik.

Silakan punya gedung berfasilitas bintang lima, tapi kalau kinerjanya  cuma kelas asongan. Untuk apa? Sekarang ini seluruh cabang kekuasaan Trias Politika harus membuktikan kepada rakyat bahwa mereka itu efisien. Jangan malah tetap membebani ekonomi nasionl dengn budget raksasa, tapi kinerja kerdil.  Kalau pelayanan perizinan di eksekutif dan legislasi di permudah serta peradilan bebas dari "mafia" maka itu bisa menggerakkan ekonomi nasional berlipat ganda dari total APBN yang hanya 20% dari PDB.

Belum lagi Inefisiensi itu masih ditambah aura korupsi yang menimbulkan konflik dengan KPK berkepanjangan. Walhasil secara "moral etis" DPR tidak "direstui" dan tidak populer dimata rakyat yang menganggap DPR hanya "bermewah" diatas "penderitaan dan beban rakyat pembayar pajak"

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Penambahan fasilitas berupa gedung baru untuk DPR nampaknya sudah di depan mata. Indikasinya adalah tersedianya alokasi anggaran di APBN 2018 untuk proyek pembangunan fasilitas gedung bagi DPR.

Pengesahan APBN yang di dalamnya terdapat alokasi untuk pembangunan gedung DPR tersebut membuktikan bahwa DPR dan pemerintah bersikap sama terkait pembangunan gedung tersebut. Di kalangan fraksi-fraksi DPR, nampaknya kesepakatan juga sudah diambil jauh-jauh hari dalam proses pembahasan RAPBN 2018. Tak Nampak ada suara penolakan fraksi-fraksi tertentu seperti pernah muncul bersamaan dengan protes publik atas rencana DPR tersebut beberapa bulan lalu. Dengan demikian untuk urusan pembangunan gedung DPR, baru kali ini proses persetujuannya tanpa pertentangan di DPR dan juga pemerintah.

Atas keputusan DPR-Pemerintah yang kompak menyetujui anggaran pembangunan gedung baru DPR tersebut, kita tentu merasa heran. Bagaimana bisa, rencana yang selama kurang lebih 10 tahun terakhir diperjuangkan DPR selalu gagal karena protes masif publik, kali ini dalam senyap bisa disepakati dengan mulus.

Tentu saja jika masih mengacu pada alasan-alasan pembatalan yang pernah muncul tahun 2015 lalu, mestinya belum cukup waktu untuk melupakan begitu saja alasan-alasan tersebut. Alasan-alasan seperti keterbatasan anggaran pemerintah, moratorium gedung, kinerja dan legitimasi DPR yang masih buruk, semuanya belum berubah sampai saat ini. Akan tetapi mengapa alasan-alasan itu begitu saja diabaikan ketika dua lembaga tinggi masing-masing DPR dan Pemerintah memutuskan anggaran pembangunan gedung diakomodasi dalam APBN 2018.

Jika melihat besaran alokasi dana untuk proyek DPR tersebut yang di tahap perdananya saja sudah berjumlah 600-san milyar, tentu saja itu jumlah fantastis untuk dianggap remeh oleh DPR dan Pemerintah. Dengan demikian proyek pembangunan itu tak seharusnya dibahas dalam sunyi oleh Pemerintah dan DPR. Apalagi rencana serupa pernah membuat mereka terpecah belah dalam kubu pendukung dan sebaliknya yang menolak rencana tersebut.

Lalu apa alasannya sehingga pembahasan anggaran untuk gedung baru DPR ini begitu mulus?

Kompromi Itu bisa jadi jawaban untuk merangkum semua dinamika di DPR bersama dengan pemerintah sejak saat dimana sejumlah fraksi dan pemerintah masih tunduk pada suara publik hingga mereka secara sembunyi-sembunyi mengangkangi publik.

Kompromi antara DPR dan pemerintah sudah bukan hal baru. Hampir semua kebijakan di DPR selalu diputuskan secara kompromistis. Akan tetapi untuk apa pemerintah berkompromi dengan DPR terkait rencana pembangunan gedung ini. Padahal kita tahu pemerintah punya banyak rencana yang membutuhkan anggaran luar biasa. Juga penting ditanya, mengapa pemerintah akhirnya mau berkompromi di tahun 2017 yang merupakan tahun jelang masa pemilu berlangsung?

Saya menduga kompromi yang tiba-tiba dan diam-diam antara Pemerintah dan DPR terkait gedung ini tak lepas dari semakin mesranya hubungan antara DPR dan pemerintah. Kemesraan hubungan itu nyaris melumpuhkan fungsi check and balance antar lembaga. DPR nyaris menjadi tukang stempel pemerintah seperti di era orde baru dulu. Sementara pemerintah asyik menikmati buah dukungan DPR dengan terus melanjutkan rencana-rencananya.

Sangat mungkin keharmonisan hubungan tersebut akhirnya meluluhkan keteguhan sikap pemerintah dalam hal gedung baru DPR tersebut. Katakanlah ini balas jasa untuk kemurah-hatian DPR yang selalu mendukung pemerintah selama 3 tahun ini.

Balas jasa ini sudah harus diperlihatkan sekarang, sebelum tahun politik menenggelamkan semua anggota DPR dan sebagian di eksekutif dalam kesibukan meraih suara melalui pemilu. Dan yang paling penting, dengan balas jasa yang dilakukan saat ini, komunikasi antar elit politik untuk kontestasi Pilpres bisa perlahan-lahan dibangun. Di sana ada Presiden berkuasa saat ini yang tengah menunggu kendaraan untuk melanjutkan perjalanan ke periode selanjutnya. Jika dia berjalan mulus di lintasan ke putaran kedua, maka dia bersama DPR saat itu akan menikmati hasil pembangunannya saat ini. Saat itu dia akan dengan bangga mengatakannya di hadapan wakil rakyat terpilih pemilu 2019 mendatang. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penasehat Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi

Sudah lama tidak menulis, tapi kali ini terusik dengan NAFSU MEMBANGUN  GEDUNG DPR oleh para yang  wakil rakyat periode 2014 -2019. Sebuah pertanyaan, kenapa nafsu sekali?

Membangun sebuah komplek yang menyimbolkan "Ke Indonesia an", tentu tidak boleh serampangan dan buru2 karena NAFSU !!. Saya mengikuti nafsu mereka , dengan menghubungi para perencana senior dan berbagai pihak, tanya kiri kanan. , bagaimana sebaiknya.  

Katanya sudah ada  sayembara yang dibuat Ikatan Arsitek Indonesia, ada juri para senior. Tapi, pengadaan sayembaranya sepertinya tidak terbuka alias diam-diam, sepi pengumuman dan lain-lain. Kok bisa? Untuk sebuah karya monumental arsitek dan para kontraktor seharusnya dibuat sayembara terbuka, diumumkan di koran , media electronic serta media sosial. Dibentuk panitia yang professional juga juri profesional (kemaren juri-jurinya, ok, tapi kurang diumumkan).Dibuat TOR yang betul-betul  penuh kajian, karena ini  untuk perencanaan kawasan yang mencerminkan "ke agungan arsitektur Indonesia". Siapapun boleh ikut, toh ada juri yang akan menilai. Dan berikan waktu yang cukup untuk para perencana, jangan buru-buru seperti mengejar target???? (ada apa ??, pantas kita curiga??).

Rencanakan dulu, kalau sudah terencana dengan baik, baru disusun biayanya, kalau belum ada uang, kita bisa bertahap. Bisa dilaksanakan oleh pemerintah sesuai  dengan keuangan negara. Anggota DPR ngak usah ikut-ikutan, karena memang bukan bidangnya. Bidangnya adalah Legislatif, kerja saja dengan baik, buat undang-undang dengan baik(hutang membuat undang-undang saja masih numpuk!!),.

Serahkan pembangunan kawasan DPR pada ahlinya!!. Jangan anggap ini "Proyek  untuk anggota DPR". Ini untuk kebanggaan bangsa.!!. Komplek yang ada sekarang dibuat oleh Bung Karno dan para senior arsitek, bukan oleh anggota konstituante pada saat itu!!.Kalau perlu jadikan kompek DPR yang lengkap, tanah-tanah disekeliling yang  dipakai  untuk hal-hal  yang kurang tepat bisa diambil kembali. Taman Ria, restaurant Pulau dua, departemen Kehutanan, kementerian pemuda, sisakan saja TVRI, yang lain dipindah !!. Kasih waktu perencanaan dan pemindahan bangunan yang cukup!!. Pasti hasil lebih baik dari pada mengumbar nafsu !!.

SEBELUM TERLAMBAT, LAKUKAN LAH PROSEDURE-PROSEDURE YANG BAIK DAN BENAR DAN BERSIH !!.

Jangan jadikan jadi proyek bancakan !!.

SAVE INDONESIA !!! dari orang2 yang bernafsu !!.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Di tengah ekonomi nasionsal  yang kurang menggembirakan dan pemotongan anggaran yang masiv dilakukan oleh menteri keuangan, kita dikejutkan oleh berita bahwa DPR mengesahkan APBN 2018 senilai Rp 1.894 triliun dengan belanja Rp 2.220 triliun yang didalamnya ternyata terselip pengalokasian anggaran pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 610 miliar.

Berita ini akhir menyentak masyarakat khususnya bagi kelompok yang selama ini menentang rencana DPR membangun gedung baru.Memang cukup mengherankan ditengah gencarnya kritik terhadap kinerja DPR dan usaha dan upaya DPR yang terus memperlemah KPK, pemerintah menyetujui pembangunan gedung baru DPR. Ini jelas melukai hati rakyat yang selama ini mengharapkan pemerintah dengan tegas dan konsisten menolak tekanan DPR membangun gedung baru.

Jika betul-betul ini terwujud pemerintah telan menelan air ludahnya sendiri karena selama ini dengan tegas dinyatakan tidak akan membangun gedung baru kecuali sekolah dan rumah sakit. Pemerintah telah memberlakukan moratorium terhadap pembangunan gedung baru pemerintah sejak tahun 2016. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat menilai ada konsensus dan kompromi politik yang dilakukan pemerintah dan DPR dalam pengalokasian anggaran pembangunan gedung baru DPR. Apalagi menjelang tahun politik 2019 kemungkinan deal-deal politik sangat kental akan mewarnai berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR.

Sikap ngotot DPR untuk memiliki gedung baru tidak memberikan manfaat politik (political bonefit) bagi anggota DPR dan partai politik. Malah sikap ini telah mencederai hati rakyat dan sinisme terhadap anggota DPR yang terus memaksakan berdirinya gedung baru. Seharusnya DPR sekarang di masa-masa akhir jabatannya selalu mengupayakan menarik simpati masyarakat.Seandai ada tawaran kompromi yang dilakukan pemerintah untuk membangun gedung baru DPR seharusnya dengan tegas DPR menolak tawaran tersebut.

Hal tersebut dilakukan DPR untuk menarik simpati rakyat bahwa DPR di masa akhir jabatannya ini betul-betul ingin memperjuangkan kepentingan rakyat. DPR mestinya menyadari bahwa polemik pembangunan gedung baru bukan wacana baru. Rencana pertama muncul pada tahun 2006. Pada tahun 2009 Sekjen DPR menyampaikan konsep gedung dan fasilitas kolam renang dan pusat kebugaran dengan biaya sekitar Rp 1.8 T. Atas tekanan yang begitu gencar masyarakat pada waktu itu rencana pembangunan gedung DPR dihentikan.

Sejumlah pimpinan DPR menyatakan bahwa pembangunan ini harus dilakukan karena kondisi fisik gedung DPR sudah miring dan sangat berbahaya bagi keselamatan penghuninya. Namun pernyataan pimpinan DPR ini kemudian dibantah oleh ketua Badan BURT Anton Sihombing yang menyatakan bahwa usulan membangun gedung baru DPR bukan disebabkan gedung lama DPR  miring tetapi semata-mata disebabkan oleh kondisi bangunan sekarang yang sudah tidak layak dan sudah tidak mampu lagi menampung jumlah anggota DPR dan staf masing-masing berjumlah delapan orang.

Dari pernyataan Anton Sihombing dapat disimpulkan bahwa usulan gedung baru DPR hanya persoalan subyektifitas dan gengsi anggota DPR yang mayoritas berasal dari pengusaha, pengacara dan advokat, mantan pejabat tinggi dan artis. Tekanan dan dorongan yang terus menerus sebagian anggota DPR untuk guna mendapatkan gedung baru jelas bertentangan dengan pendapat opini publik.  

Rencana DPR membangun gedung baru ini tdk berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja tapi lebih banyak pada proyek. Pengesahan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR yang dilakukan secara diam-diam oleh DPR jelas menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada anggota DPR. Semestinya DPR harus menunjukkan kinerja terlebih dahulu baru kemudian meminta fasilitas sebagaimana yang dilakukan oleh KPK dengan membangun gedung yang megah tanpa mendapatkan penolakan masyarakat.

Di tengah kecaman masyarakat seharusnya DPR lebih bijaksana untuk tidak lagi melanjutkan pembahasan rencana pembangunan gedung baru dan lebih meningkatkan sinergi dengan pemerintah menyelesaikan program pembangunan yang tinggal dua tahun lagi. Mudah-mudahan kedepan DPR dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan bisa dapat dibanggakan oleh semua lapisan masyarakat.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk