DPRD Kota Malang Bikin Malang
berita
Politika
Sumber Foto : nasional.tempo.co (gie/watyutink.com) 04 September 2018 18:00
Penulis
Nasib DPRD Kota Malang sungguh malang. Nyaris seluruh legislatornya terjerat kasus korupsi. Senin (3/9/2018), KPK menetapkan 22 anggota DPRD sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2015, setelah 19 legislator lainnya terlebih dahulu menjadi pesakitan pengadilan tipikor. Penyidik KPK menduga 22 anggota legislatif itu menerima fee masing-masing antara Rp12,5 juta hingga Rp50 juta dari Walikota (nonaktif) Moch Anton--yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah 41 legislator ditetapkan tersangka, kini anggota DPRD Kota Malang hanya tersisa empat orang. Dalam beberapa hari ke depan, keempat legislator tersebut tak bisa mengambil kebijakan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Sebab, PP Nomor 12 Tahun 2018 mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan di DPRD harus memenuhi kuorum--dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPRD. Namun pertanyaannya, mengapa para wakil rakyat itu ramai-ramai bersepakat mengkhianati rakyat?

Praktik suap yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif di Kota Malang, itu bukan kasus pertama yang berhasil diungkap KPK. Pada Maret 2018 lalu, sebanyak 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 menyandang status tersangka pada Maret 2018 lalu. Mereka diduga telah menerima suap terkait tugas dan wewenangnya dari (mantan) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho--yang sudah divonis empat tahun penjara pada 2017. 

Sementara, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Gubernur (nonaktif) Provinsi Jambi Zumi Zola menyuap 53 anggota DPRD, Kamis (23/8/2018). Zumi Zola didakwa mengucurkan Rp16,5 miliar demi memuluskan pengesahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Lalu, mengapa pengesahan APBD saja perlu ada suap? Atau, jangan-jangan suap itu lantaran pengalokasian anggaran daerah memang telah didesain untuk diselewengkan?

Selanjutnya, apakah kasus suap di DPRD Kota Malang semakin meyakinkan publik bahwa parpol begitu abai mengawasi perilaku kadernya? Anehnya lagi, perilaku 41 wakil rakyat ini sepertinya tidak dinilai sebagai hal yang memalukan bagi partai politik. Pasalnya, sampai sekarang belum terdengar sikap parpol yang secara resmi meminta maaf kepada rakyat soal kadernya yang terjerat korupsi.

Tindakan demikian memang belum membudaya di tubuh parpol. Selama ini, paling-paling, parpol sebatas mengecam perilaku korupsi kadernya sekaligus memecatnya dari keanggotaan parpol. Boleh jadi parpol menilai perbuatan korupsi hanya merupakan perbuatan individu, sehingga mereka merasa tak perlu bertanggung jawab secara moral kepada mayarakat. Padahal ada yang mengatakan, korupsi wakil rakyat itu akibat parpol kerap mengabaikan integritas calon dalam pencalegan.

Meski begitu, ada juga yang berkesimpulan bahwa sistem politiklah yang menyuburkan perilaku korupsi. Pendeknya, sistem yang korup melahirkan pemimpin yang korup pula. Jika demikian, sampai kapan rakyat dibiarkan menanti wakil rakyat yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center

Ruang pembuatan kebijakan merupakan ruang paling rawan terjadinya korupsi. Karena ruang ini merupakan proses pembagian dan pengelolaan sumberdaya dalam pembangunan ditentukan dalam mekanisme legislasi, pengawasan dan penganggaran. Sementara sumberdaya itu adalah milik publik. Tapi minim melibatkan pengawasan dan partisipasi publik.

Ada dua masalah terkait mengapa muncul korupsi pada proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Pertama, minimnya ruang transparansi proses legislasi, pengawasan dan penganggaran. Anggaran adalah sumberdaya bersama. Pengalokasiaannya sudah ditentukan. Kebutuhannya sudah dipetakan dalam musrenbang. Perbedaan pandangan terkait kebijakan antara DPRD dan Kepala Daerah wajar terjadi. Ini biasanya diselesaikan dengan cara berkompromi dan negosiasi. Dalam demokrasi itu sah-sah saja. Bahkan tidak terhindarkan. Namun, mengapa proses negosiasi itu tidak terbuka dengan mengorganisir dukungan konstituen dan argumentasi yang valid. Ruang negosiasi kemudian berubah menjadi ruang transaksi kepentingan probadi atau golongan. Inilah ruang-ruang korupsi kebijakan.

Kedua, minimnya ruang kontrol dan partisipasi masyarakat. Siapa yang mengontrol Anggota DPRD? Secara politik adalah konstituen, secara administratif adalah partai politik. Kerangka hukum kita sudah jelas. Sayangnya kontrol politik dan administratif seringkali tidak sejalan sehingga tidak ada sanksi yang konkrit terhadap Anggota DPRD yang melanggar atau dinilai buruk oleh konstituen. Mekanisme ini seharusnya ada dan diciptakan.

Saya mengapresiasi terhadap KPK yang cukup berani menindak para Anggota DPRD yang diduga terlibat kasus korupsi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana membangun sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah dengan meningkatkan sistem transparansi, akuntabilitas dan partisitasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.

Bagi DPRD Kota Malang yang jumlah anggotanya hanya tersisa dengan hitungan jari, Kementerian Dalam Negeri seharusnya dapat mengambil keputusan untuk mengisi kekosongan hukum ini. Bagaimanapun proses pembangunan di daerah tidak boleh berhenti. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Indonesia Budget Center

Korupsi massal anggota DPRD Kota Malang menunjukan bahwa proses penyusunan dan pembahasan APBD masih rentan memunculkan praktik korupsi. Praktik korupsi ini bisa dilihat dari tiga sisi, yaitu:

Pertama, penerapan transparansi dalam perencanaan penganggaran. Tampak pemerintahan daerah belum secara serius menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam perencanaan penganggaran. Kalau seluruh dokumen perencanaan dan penanggaran dibuat transparan, maka ini bisa meminimalisir praktik korupsi. Nah, Inpres tentang E-Government memang masih belum banyak diterapkan di daerah. E-Budgeting juga sama sekali belum diterapkan sungguh-sungguh, bahkan banyak daerah yang belum membangun sistemnya. Saya pikir, pemerintah pusat harus serius untuk melakukan “intervensi” agar sistem itu terbangun di daerah.

Kedua, kewenangan DPRD dalam sistem perencanaan dan penganggaran di daerah. Kalau melihat regulasi memang posisi DPRD dan kepala daerah itu kan setara, sama-sama SKPD. Dalam konteks anggaran, kewenangan DPRD harus ada pembatasan. Selama ini mereka punya kewenangan mengutak-atik usulan pemerintah, di mana kewenangan ini harusnya punya indikator mengenai boleh tidaknya DPRD utak-atik usulan pemerintah. Jadi, saat ini dewan punya kewenangan mengusulkan program dan kegiatan melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Dalam kerangka tertib anggaran dan mencegah korupsi, kewenangan ini harusnya dibatasi dan diatur lebih ketat dengan membuat sebuah sistem yang transparan dan terintegrasi antara Pokir dewan dengan hasil musrenbang dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sejatinya kewenangan DPRD hanya sampai pada mengusulkan program dan kegiatan atas nama Pokir DPRD, dan tidak masuk di wilayah menentukan pagu atau alokasi anggaran yang merupakan kewenangan eksekutif.

Ketiga, pembahasan anggaran di DPRD harus transparan. Kamar-kamar pembahasan anggaran di Banggar maupun di Komisi-Komisi DPRD harus dibuat secara transparan. Sebab pembahasan anggaran saat ini kan dikenal istilah rapat tertutup dan rapat terbuka. Sehingga seluruh rapat pembahasan anggaran itu mestinya dilakukan secara terbuka untuk umum. Apalagi rapat tertutup itu kemudian sering diakali. Misalnya, rapat-rapat panitia kerja (Panja). Panitia kecil ini seringkali menjadi tim yang memfasilitasi masuknya anggaran-anggaran yang memang potensi dikorupsi.

Jadi, kalau ada yang menilai bahwa suap pengesahan APBD itu karena anggaran didesain untuk diselewengkan tentu opini ini ada benarnya. Meski begitu, maraknya kasus korupsi memang seringkali terjadi di APBD-P meskipun di APBD murni juga masih banyak celah korupsi. Saya kira di daerah ini juga harus mulai didorong agar penyusunan anggaran benar-benar streak terhadap perencanaan yang telah mereka buat. Artinya, perencanaan program dan anggaran dalam APBD disusun lebih terukur  dan realistis dapat direalisasikan pada tahun anggaran yang direncanakan sehingga tidak menimbulkan banyak sisa anggaran diakhir tahun anggaran baik dalam baik dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Banyaknya SiLPA di APBD kerap menjadi alasan pemerintah daerah untuk melakukan revisi APBD. Padahal APBD-P seringkai menjadi ruang korupsi anggaran. Maka dari itu, pemerintah perlu mengatur agar pembahasan APBD-P dibatasi atau ditiadakan sama sekali, di mana praktik itu sudah dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi yang tidak melakukan perubahan anggaran melalui APBN-P 2018.

Sebenarnya, perbuatan korupsi itu didasari oleh adanya sistem yang membuka/memberikan jalan untuk korupsi. Selain itu, partai politik sebagai pilar demokrasi juga harusnya membuktikan bahwa wadah aspirasi itu dibangun secara transparan, baik dari sisi pengkaderan maupun tata kelola keuangan parpol. Sehingga, saya kira UU Partai Politik kita perlu direvisi karena di satu sisi parpol bersifat struktural, tetapi di sisi lain bersifat desentralisasi.  

Bahkan bisa jadi kasus korupsi 41 anggota DPRD Kota Malang ini akibat beban kepada partai sangat tinggi. Namun demikian, ke depan perlu diberlakukan hukuman progresif yang massif berupa pencabutan hak politik bagi para koruptor terutama dari kalangan pejabat negara/daerah dan politisi hasil pemilu/pilkada karena mereka telah mengkhianati rakyat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kasus korupsi massal anggota DPRD Kota Malang sebagai bukti bahwa tindak pidana korupsi itu tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu pihak, dan yang dominan jadi pelaku, ya mereka yang memiliki kewenangan mengawasi, seperti DPR dan DPRD. Hukum pidana telah mengantisipasi ini dengan baik, karena itu luasnya konsepsi tentang pelaku yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan menjadi alat untuk menjerat semua pelaku baik sebagai pelaku langsung ataupun peserta yang membantu, menyuruh dan memberi fasiluitas atau bahkan sebagai pelaku utama.

Ditangkapnya 22 legislator Kota Malang membuat PKPU tentang larangan mengikut sertakan calon bekas koruptor mendapatkan momentumnya. Sebab, memberantas koruptor di legislatif harus dimulai sejak rekrutmennya. Sayangnya, Bawaslu tidak menyadari ini, terlalu legalistik, yang akhirnya para koruptor diloloskan menjadi caleg pada Pileg 2019. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Penetapan 41 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka membuat kita kaget sekaligus prihatin. Kekagetan kita tentu lebih pada jumlah anggota yang terlibat yang mencapai rekor tertinggi sejauh ini. Kekagetan itu langsung berubah menjadi keprihatinan.

Keprihatinan karena korupsi seperti tak ada ujungnya. Korupsi sebagai extra ordinary crime juga tak memperlihatkan kegarangan yang menakutkan pelaku. Saking tak lagi menyeramkan, korupsi pun dilakukan secara bersama-sama. Korupsi ibarat pesta pora yang memabukkan sampai para pelakunya tak sadar lagi jika sedang melakukan kejahatan luar biasa.

Di situlah nampaknya kita berada saat ini. Situasi di mana elite politik baik di pusat maupun daerah yang menganggap korupsi bukan lagi kejahatan yang menakutkan, tetapi kejahatan yang nikmat hingga ketagihan. Kejahatan yang nikmat ini membuat semua yang punya akses terhadap anggaran tak takut melakukannya.

Situasi ini semakin dijelaskan oleh apa yang belakangan ini ditunjukkan oleh elite parpol. Dalam proses pencalonan anggota legislatif, parpol bahkan ngotot ingin agar mantan terpidana korupsi dicalonkan. Sikap parpol ini bertentangan dengan keinginan publik untuk menghadang para mantan terpidana itu sebagai bentuk hukuman sosial kita pada pelaku korupsi.

Sikap Parpol yang permisif pada pelaku juga aksi korupsinya membuat kita sulit untuk membangun optimisme akan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Bagaimana bisa bebas, jika sumber rekrutmen pejabat atau pemimpin adalah partai politik yang sikapnya justru cenderung pro terhadap korupsi?

Pola relasi antara DPRD dan eksekutif di daerah yang sejak lama telah terjebak dalam politik transaksional juga menjadi alasan korupsi di legislatif daerah tak ada hentinya. Ketika keputusan penting terkait daerah harus diputuskan oleh dua lembaga, legislatif dan eksekutif, maka peluang mengambil keuntungan menjadi terbuka. Semua unsur coba mencari celah dari semua proses yang dilewati dengan ancaman-ancaman yang bisa menghambat pembuatan keputusan. Dan tradisi ini terpelihara dengan baik dari satu periode ke periode lainnya.

Jadi kalau sekarang penegak hukum mampu menetapkan 41 orang anggota DPRD sebagai tersangka korupsi mestinya tak sangat mengejutkan dari sisi kasusnya sendiri. Yang justru mencengangkan adalah keberanian penegak hukum untuk mengambil risiko menetapkan sebagian besar anggota DPRD walau mesti bisa mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik

Korupsi massal yang dilakukan anggota DPRD Kota Malang, ini membuktikan ada sebuah sistem yang rapuh dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat pemerintahan, di mana tidak terbangunnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan dan pembahasan Ranperda/APBD.

Dalam skema politik anggaran, aktor utama dalam penyusunan dan pembahasan adalah eksekutif dan legislatif, dalam prosesnya ada beberapa kepentingan yang muncul antara lain kepentingan pribadi, kepentingan parpol, kepentingan korporasi dan kepentingan rakyat. Dari beberapa kepentingan inilah, komitmen anggota legislatif diuji. Sejauh mana mereka memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Yang perlu diwaspadai adalah para pemilik kepentingan yang mengejar keuntungan, mereka akan menancapkan oligarki dengan membangun relasi baik di tingkat eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini contohnya cara meloloskan program maupun proyek, di mana orang yang memiliki kepentingan akan melakukan intervensi dalam pembahasan ranperda/APBD dan mereka mencoba memberikan janji/memberikan suap sebagai imbalan untuk meloloskan sebuah program/proyek. Cara bisa dilakukan langsung melalui aktor-aktor kunci yang memiliki pengaruh dalam pengelolaan keuangan daerah.  

Kasus suap yang terjadi pada parlemen di Malang atau di beberapa daerah, selain bicara soal sistem yang rapuh (tidak transparannya proses penyusunan dan pembahasan APBD), juga yang menarik adalah berbicara soal kelembagaan. Sejauhmana efektivitas kerja inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan anggaran, karena selama ini saya menilai belum berjalan cukup efektif untuk mencegah terjadinya transaksional yang terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif.

Apakah parpol bertanggung jawab juga dalam hal ini? Saya rasa iya, karena ini bicara pada persoalan komitmen yang dijanjikan oleh anggota kepada parpol. Karena apapun yang akan dilakukan oleh anggotanya akan mempengaruhi citra dari parpol tersebut. Pertanyaannya adalah apakah sudah terbangun sistem pengawasan dalam parpol untuk melakukan Monitoring dan evaluasi thd anggota-anggotanya yang duduk di parlemen, dalam menguji komitmen dan integritas. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF