Demi Klien Advokat Rintangi Proses Hukum
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 03 October 2018 13:30
Penulis
Profesi advokat kembali tercoreng. Lucas, seorang pengacara, ditetapkan tersangka oleh KPK selepas ia diperiksa sebagai saksi, Senin (1/10/2018) malam. Ia diduga menghalangi proses hukum yang dilakukan lembaga anti rasuah terhadap Eddy Sindoro, tersangka kasus suap terhadap (mantan) Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Eddy Nasution.

Lucas disangkakan telah melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Alih-alih menegakkan hukum, mengapa oknum advokat justru melanggar hukum saat menjalankan profesinya?

Setelah diperiksa KPK, Lucas menyatakan tidak begitu tahu kasus yang menjeratnya. Bahkan ia membantah terlibat membantu Eddy Sindoro—sebelum ditetapkan tersangka pada 23 Desember 2016--kabur ke luar negeri.  Namun KPK mengaku telah memiliki bukti permulaan yang cukut atas penetapan tersangka kepada Lucas.

KPK menjelaskan bahwa otoritas Malasyia sempat menciduk Eddy Sindoro saat tengah “berkeliaran” di negeri jiran, lalu mendeportasinya ke Indonesia. Begitu Eddy tiba di Jakarta, Lucas membantu Eddy agar kabur kembali ke luar negeri. Hingga kini, mantan Presiden Komisaris Lippo Group itu belum kunjung diadili. Pertanyaannya, apakah upaya merintangi proses hukum merupakan hal lumrah dilakukan para oknum advokat dalam membela kliennya?

Sebelumnya, Fredrich Yunadi pernah dijerat kasus serupa. Ia dinilai KPK telah merintangi proses penyidikan terhadap Setya Novanto (Setnov), setelah Setnov ditetapkan sebagai tersangka megakorupsi KTP elektronik. Bahkan Fredrich terbukti turut merancang agar Setnov seolah-olah mengalami kecelakaan menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau, Jakarta Pusat. Saat ini, Fredrich sudah divonis tujuh tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada akhir Juni 2018 lalu.

Lantas, sejauh mana ulah pengacara tersebut lantaran menganggap bahwa advokat bebas dari jeratan hukum (hak imunitas) dalam menjalankan profesinya? Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Beleid ini juga yang dijadikan dalil oleh Fredrich Yunadi ketika ditetapkan tersangka, meski akhirnya ia tetap divonis bersalah.

Profesi advokat memang dinilai punya banyak sisi gelap. Selain merintangi proses hukum, kabarnya tidak sedikit oknum advokat yang kerap menjadi “makelar” kasus, bahkan turut merancang suap terhadap penegak hukum demi membela kepentingan kliennya. Meski begitu, peran pengacara tentu tak bisa dinafikan. Ia juga bagian dari penegak hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Lalu, perubahan apa yang perlu dilakukan agar advokat bisa mengedepankan moral, etika, maupun peraturan perundang-undangan dalam menjalankan profesinya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Dekan UP45 Yogyakarta, Dosen FH Universitas Ahmad Dahlan

Akhir-akhir ini pelanggaran oleh penegak hukum makin marak, tidak terkecuali menimpa para pengacara. Dalam kasus Lucas (seorang pengacara yang ditetapkan tersangka oleh KPK karena merintangi proses hukum), seharusnya yang diutamakan oleh seorang yang berprofesi pengacara adalah menegakkan kode etik profesi.

Dalam Bab VII Pasal 8 Kode Etik Advokat dikatakan, pengacara adalah memiliki officium mobile (kehormatan profesi). Maknanya profesi ini sangat mulia, terhormat bahkan sering dianggap menyuarakan suara Tuhan juga dalam konteks kebenaran. Dari konteks ini menjaga kehormatan adalah segala galanya (harkat martabat) bagi pengaraca. Atas dasar itulah mereka disegani lawan maupun kawan, terutama kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman/pengadilan. Sebaliknya harkat martabat mereka akan hancur jika officium mobile itu tidak ada terutama akibat "perilakunya" sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh Lucas dengan turut serta "meloloskan" dan menghalanginya bertanggungjawab atas kesalahan kliennya.

Sementara Pasal 9 Kode Etik Advokat menegaskan lagi bahwa "wajib" bagi para pengacara tunduk pada kode etik profesi. Oleh karena itu, yang dilanggar oleh Lucas paling tidak ada tiga. Pertama, tidak menjaga kehormatan profesi. Kedua, melacurkan diri pribadi dengan motif "tertentu" sekaligus melanggar hukum. Ketiga, tidak tunduk pada kode etik, dalam arti sengaja melanggar dengan motif "menyelamatkan" klien.

Dari uraian ini, secara profesional Dewan Etik harus menjatuhkan sanksi berat pada Lucas seperti memecatnya dari profesi pengacara. Kemudian, seperti sudah diproses dia harus dihukum setimpal.

Bagaimanapun, di luar etika yang harus dipegang erat para anggotanya, dalam masyarakat ada rasa keadilan dan hukum yang hidup. Jika kasus ini dibiarkan tentu melukai rasa keadilan dan hukum yang hidup dalam masyarakat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015

Saya sangat prihatin sekaligus menyesalkan peristiwa yang menimpa sejumlah pengacara yang terjerat kasus suap dan kasus menghalang-halangi penyidikan. Sebagai salah satu pilar penegakan hukum, advokat seharusnya menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki sesuai aturan hukum, etika dan moral, bukan justru sebaliknya. Tetapi faktanya, sejumlah orang terjerembab dalam masalah.

Mengapa hal itu terjadi? Pertama, sebagian advokat/pengacara tidak menempatkan pekerjaannya sebagai profesi hukum, tetapi pekerjaan biasa. Sehingga sangat mungkin mereka tidak memiliki paradigma dan etika kerja sebagai seorang profesional. Kedua, anggapan pengacara harus berduit dan memperlihatkan penampilan berduit menjadi perangsang negatif, sehingga melakukan cara-cara tidak untuk memperoleh uang.

Ketiga, saya menduga atmosfir etika moral dalam tubuh organisasi-organisasi advokat tipis. Keempat, polarisasi organisasi advokat telah membuat organisasi tidak memiliki kewibawaan moral terhadap anggotanya. Kelima, kepercayaan umum bahwa hukum dan penegak hukum bisa dibeli untuk memenangkan perkara atau bebas dari jerat hukum telah membangunkan pandangan masyarakat yang terkena kasus hukum untuk melakukan suap demi menang atau bebas dari jerat hukum.

Oleh sebab itu, upaya pembenahan harus dilakukan secara komprehensif, yaitu mulai dari pendidikan hukum yang harus membenamkan secara mendalam aspek afeksi mahasiswa, bukan hanya kognisi. Kedua, pendidikan dan  rekrutmen advokat diperbaiki. Ketiga, sudah sangat mendesak untuk membangun organisasi advokat yang berwibawa dengan membuat satu wadah advokat. Keempat, harus ada kontrol dan  mekanisme yang transparan, tegas dan akuntabel dalam mengawasi dan pemberian sanksi terhadap advokat yang melanggar etika maupun hukum. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Ada pergeseran tafsir soal pengertian "membela" dari kewenangan penasehat hukum dalam mendampingi klien untuk mengawal kepentingan hukumnya. Membela ditafsirkan tidak hanya membela kepentingan hukumnya sebagai tersangka atau terdakwa agar tidak dilanggar HAM-nya , tetapi bergeser pada pembelaan atas diri dan perbuatan tersangka/terdakwa secara total, sehingga terjadi trend pembelaan itu melakukan segala cara (tidak peduli melanggar hukum) untuk membebaskan terdakwa. Bahkan pada tingkat penyidikan mengusahakan agar upaya paksa (penangkapan dan penahanan) tidak bisa dilaksanakan dengan berbagai upaya: tabrakan, pura-pura sakit, atau bahkan melarikan diri ke luar negeri.

Pergeseran itu pada era sebelum adanya KPK atau sebelum tindak pidana disidik KPK, sepertinya tidak ada tindakan  apapun untuk meresponnya, sehingga terkesan permisif. Ini sebenarnya langkah awal dari lahirnya mafia peradilan.

Kecenderungan ini sepertinya tidak bisa dihindarkan karena penasehat hukum dibayar mahal, sehingga dengan berlindung di balik "kekebalan profesi" penasihat hukum selalu berusaha untuk mempengaruhi penegak hukum agar meringankan bahkan membebaskan kliennya dengan cara-cara ilegal. Tindakan ini akibat adanya konvergensi /perkawinan kepentingan dengan oknum penegak hukum, sehingga penangguhan penahanan, tuntutan yang minimal, dan putusan yang rendah bahkan membebaskan sudah menjadi komoditi. Dari tulisan bekas Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki di harian Kompas, diketahui bahwa komiditas itu telah dibicarakan sejak awak proses persidangan.

Jadi, upaya kunci yang bisa dilakukan adalah memberikan penguatan agar para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) tidak mudah tergiur atas tawaran suap dari tersangka/terdakwa. Bersamaan dengan itu, pengawasan masyarakat baik terhadap penegak hukum maupun terhadap penasehat hukum harus terus dilakukan secara masif, bahkan tindakan mempidanakan penasehat hukum juga bisa diletakkan sebagai upaya penjeraan dan tentunya dengan hukuman maksimal. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Tak ada yang istimewa dengan profesi pengacara, yang pada dasarnya adalah pebisnis biasa, sedangkan komoditasnya adalah hukum dan keadilan. Maka, uang adalah adalah bagian terpentingnya. 

Soal keadilan dan moral adalah gincu yang selalau tampak mentereng di talkshow atau dunia akademik. Jadi tak perlu berpikir keras untuk memahami kenapa masyarakat melihat hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Syukurlah ada KPK yang sangat serius dalam menegakkan hukum sehingga tak segan menjadikan pengacara sebagai pesakitan. Di luar itu, mereka seolah bebas berbisnis keadilan. Keuntungannya bisa sangat menggiurkan sehingga tak sedikit pengacara yang hidup megah bagaikan raja minyak.

Mereka tentu  paham betul bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada dunia hukum sangat rendah. Namun mereka juga bisa berkilah, sebagaimana di dunia bisnis yang sarat dengan uang panas, apa yang mereka lakukan adalah keharusan bila tak ingin tersingkir.

Kritik pun bagaikan angin lalu saja karena bisnis harus tetap jalan dan mendatangkan keuntungan. Bagi yang di papan atas,  gaya hidup mewah yang bergelimang harta dan wanita adalah simbol kesuksesan, dan perlu dipertontonkan bagaikan etalase pusat perbelanjaan barang 'branded'.

Semua itu menyebabkan ketidakpastian hukum kian berlarut-larut. Para kritikus pun bagaikan 'anjing yang menggongongi kalifah sedang berlalu'. Sementara itu berbagai ketentuan hukum  baru datang dan pergi begitu saja tanpa meninggalkan makna keadilan.

Rakyat pun terus dibuat sesak napas oleh berbagai kasus yang tampaknya bisa diselesaikan di kantor Satpam diseret ke pengadilan. Tahun lalu misalnya,  seroang tukang cobek bernama Tajudin harus mendekam di Lapas sampai 9 bulan gara-gara dituduh mengeksploitasi anak di bawah umur. Di tengah simpati luas dari masyarakat, tahun lalu Tajudin dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Ada pula kasus nenek Rasminah yang berusia 60 tahun. Setelah dituduh mencuri 6 buah piring dan bumbu dapur, Rasminah akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Sebelumnya Rasminah dibebaskan oleh pengadilan lebih rendah.

Kenyataan seperti itu membuat apa yang pernah dikatakan oleh Rohinton Mistry, sastrawan berdarah India pemenang Neustadt International Prize for Literature pada 2012, sangat relevan untuk  menggambarkan situasi penegakan hukum di Indonesia: Keadilan dijual pada penawar tertinggi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Harus dapat dibedakan antara tindak pidana dan tindakan advokat dalam menjalankan profesi advokat. Betul, advokat dilindungi oleh UU Advokat dalam menjalankan tugas profesinya, namun advokat juga tidak boleh bertindak di luar profesi advokatnya. Terlebih lagi membantu tindak pidana yang dilakukan oleh kliennya.

Terkait penetapan tersangka terhadap Lucas atas dugaan merintangi proses penyidikan, tinggal dilihat apakah advokat tersebut benar melakukan tindak pidana atau tidak. Dalam hal ini, harus juga Komisi Pengawas Advokat bertindak untuk melihat apakah murni pidana atau Lucas sedang menjalankan profesi advokat. Sehingga bisa kelihatan seorang advokat sedang menjalankan profesinya sesuai UU Advokat yang layak dianggap menjalankan profesinya atau ada pidananya.

Selayaknya KPK menggandeng Organisasi Advokat untuk melihat sejauh mana tindakan Lucas tersebut merupakan pidana atau murni sedang menjalankan profesi. Sehingga ketika terlihat sedang menjalankan profesi, maka advokat tersebut layak untuk dilindungi sebagaimana UU Advokat dan tidak boleh dipidana. Namun ketika itu merupakan pidana, maka Organisasi Advokat juga harus mengatakan bahwa itu merupakan tindak pidana. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF