Dokumen Terbaru 1965, Fakta atau Hoaks?
berita
Politika

Sumber Foto: NSARCHIVE

19 October 2017 16:31
Beredarnya dokumen rahasia milik pemerintah Amerika Serikat menuai reaksi. Dokumen yang dipublikasikan oleh lembaga non-profit National Security Archive (NSA),  lembaga National Declassification Center (NDC), dan National Archives and Records Administration (NARA) dalam situs nsarchive.gwu.edu, 17 Oktober 2017, berisi rangkaian upaya TNI Angkatan Darat (AD) dalam menghancurkan PKI dan menggulingkan Sukarno pada 1965. Total ada 30.000 halaman dalam 39 dokumen yang mengurai catatan eksekusi mati pemimpin PKI, dan pejabat-pejabat AS yang mendukung secara aktif upaya Angkatan Darat Indonesia menghabisi gerakan buruh sayap kiri.

Berita di media pada 18 Oktober 2017 melansir, sebagian isi dari 39 dokumen memperlihatkan betapa detil laporan staf Kedubes AS di Indonesia saat itu menggambarkan tentang pembunuhan yang terjadi di seantero negeri. Kata ‘pembantaian’ dan ‘pembunuhan tanpa pandang bulu’ yang kerap tertulis di dokumen menunjukkan pengetahuan yang mendalam tentang operasi tentara Indonesia dalam “membersihkan” para aktivis dan simpatisan komunis.

Dalam salah satu bagian dokumen bertanggal 20 November 1965, Sekretaris Pertama Kedubes AS (saat itu) Mary Louise Trent meringkas laporan mingguan dengan menyebutkan adanya serangkaian pertemuan dengan para pemimpin mahasiswa dengan Jenderal AH Nasution. Di pertemuan itu, Nasution mengungkapkan tekadnya untuk terus melancarkan kampanye merepresi PKI.  Rent juga menulis, represi terhadap simpatisan PKI sudah mencapai level pembunuhan massal di beberapa provinsi di Indonesia, yang rupanya berdasarkan perintah Jenderal Soeharto, setidaknya di Jawa Tengah. Total jumlah korban pemunuhan massal 500 ribu hingga 1 juta jiwa.

Dokumen itu juga memuat banyak catatan mengenai konflik antara Angkatan Darat, PKI, Presiden Soekarno, dan kelompok Islam selama periode 1964-1968.

Sejauh mana validitas dokumen tersebut? Apakah dokumen adalah ujung dari centang perenang sejarah tragedi 1965? Atau, ini tak ubahnya seperti yang lalu, dokumen versi baru ini justru dimunculkan oleh pihak tertentu untuk memperkeruh sejarah seputar tragedi 1965? Jika ternyata hoaks, apa tujuannya? Prakondisi adu domba anak bangsa menjelang pilpres 2019 kah?  

Jika sebaliknya, isi dokumen ini terbukti benar, lalu bagaimana menjelaskan sejarah tragedi 1965 tersebut kepada generasi sekarang? Apakah kurikulum sejarah pun akan berubah?

Beberapa waktu lalu Panglima TNI Gatot Nurmantyo bahkan masih “berkampanye” melalui kegiatan nobar bahwa PKI bertanggungjawab penuh dalam peristiwa G30S. Dan Angkatan Darat adalah motor utama penumpasan PKI. Sekali lagi, jika isi dokumen ini benar, sikap dan pernyataan apa yang akan diambil oleh Gatot? Tetap pada sikap tentara saat ini, atau ksatria mengakui semua isi dokumen? Atau bisa jadi Gatot malah mendorong remake film G30SPKI versi baru seperti yang pernah dilontarkan Jokowi.

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

(cmk/jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Saya melihat dari sumber publikasi yaitu Lembaga National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC) dan Lembaga Negara National Archives and Records Administration (NARA) dalam situs mereka. Dari catatan yang dibuat dalam periode 1964-1968, laporan dibuat oleh Dubes serta Konjen Amerika Serikat yang bertugas saat itu sehingga catatan tersebut resmi dan memiliki otensitas. Isinya bahwa supaya penyingkiran atau penjatuhan Sukarno dan eksekusi tokoh-tokoh PKI dilakukan oleh unsur-unsur dalam militer dengan melibatkan pejabat AS.

Catatan otentik ini mendekonstruksi narasi tunggal bahwa G-30-S/PKI telah melakukan kudeta penyingkiran pemerintah Sukarno dan Suharto yang menyelamatkannya.

Setelah fakta sejarah dari sumber otentik ini kini terungkap, selanjutnya masih perlu dilihat apakah secara sosiologis politis akan diterima ataukah akan tetap memertahankan narasi tunggal ciptaan mesin politik Orde Baru bahwa G-30-S/PKI merupakan pelaku kudeta terhadap pemerintah Sukarno dan versi narasi tunggal tetap dibakukan at all costs.

Jalan tengah yang lebih memenuhi nalar masa kini adalah rekonsiliasi tanpa saling menyalahkan dan merehabilitasi secara nasional untuk menutup sejarah kelam masa lalu dan menyongsong masa depan yang lebih baik lagi.

Pemerintah Republik Indonesia pun bisa meminta agar embargo diteruskan sehingga deklasifikasi informasi menjadi informasi yang dikategorikan sebagai "classified" dan ditunda keterbukaannya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dokumen itu sebagian besar sudah declassified tahun 2000an, sudah jadi bahan buku Roosa dan film. Jadi no real new data. Masalah utama adalah matching the puzzle yang berserakan dan tidak ter-connect untuk teradili secara tuntas.

Siapa the real penembak jenderal dan kenapa komandan regu Dul Arief misterius lenyap tak jelas eksekusinya? Begitu pula double agent Syam tidak pernah terungkap perannya. Para jenderal yang  terbunuh adalah kelompok yang terkait operasi antikorupsi barter Pangdam Soeharto yang dicopot lalu di-seskoad-kan diganti Pranoto yang ditahan tanpa diadili.

Banyak lagi misteri yang tak terurai. Tapi sudahlah. Konspirasi pembunuh Presiden Kennedy  saja juga tidak pernah terungkap. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Isu seputar peristiwa tragedi tahun 1965 sangat serius untuk dicermati. Kalau kita salah dalam membuat pernyataan bukan malah menjernihkan tapi malah akan menambah simpang siur informasi. Intinya sejarah periode kelam peristiwa 1965 selalu tidak mendapatkan solusi, mungkin sudah saatnya pemerintah memberikan beberapa opsi.

Opsi yang pertama: pemerintah dan kalangan terkait harus melakukan satu kajian mendalam yang bisa dijadikan sebagai standing position kita dalam merespons sejarah kelam 1965.  Tentu saja pelibatan dari berbagai kalangan diperlukan untuk menambah kadar objektivitas dan kejernihan dalam mengungkap fakta-fakta sejarah yang jauh lebih berimbang dan menghindari tarikan-tarikan politik yg memburamkan sejarah.

Opsi kedua: tutup buku saja atas peristiwa tahun 1965, dengan kata lain tidak usah diperkarakan lagi karena semakin dibahas bukan semakin menyelesaikan masalah khususnya dari kalangan yang terluka. Dengan melibatkan perasaan-perasaan yang kuat, bukan solusi yang kita dapat, sebaliknya kita selalu saja disuguhi oleh ekspresi emosional. Ini terekam sejak 1965-2017 setiap masalah ini dikutip, dibawakan, ditinjau, dan sebagainya bukan memunculkan dialog yang argumentatif, tapi kita malah kehilangan substansi empirik yang membuat sejarah 1965 tambah ruwet.

Artinya opsi ini harus dipikirkan secara serius, agar tidak terkesan berat sebelah. Masalahnya bagaimana memaparkan dan mengungkap peristiwa 1965 ini secara objektif dan jernih tanpa muatan kepentingan politik. Bagi sejarawan, mereka ingin mengungkap fakta-fakta sejarah secara serius. Oleh karena itu perlu ada rembuk nasional yang melibatkan semua pihak terkait  khususnya mereka yang dianggap ahli dan berpikiran jernih. Forum rembuk nasional bisa menjadi wadah untuk memperbaiki sejarah bangsa ini.

Seperti yang diajarkan Bung Karno, kita harus bersatu padu melawan setiap kepentingan asing (nekolim) di negara ini. Tarikan kepentingan-kepentingan asing yang tidak pernah absen dari politik, harus kita cegah. Perpecahan bangsa ini akan memudahkan mereka untuk mengintervensi. Sejarah kita sarat dengan kentalnya intervensi asing/penjajah.

Oleh karena itu, jangan lupakan sejarah. Setiap kita akan menghadapi kekuatan asing yang ingin mengintrusi negara kita. Kita harus bersatu-padu menghadapi ancaman kekuatan asing tersebut.  Jadi agenda asing harus kita hadapi dengan cerdas. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sejarawan, Ahli Sejarah Politik, Wartawan, Kolumnis, Penulis  

Dokumen yang dirilis oleh pemerintah Amerika tidak ada yang baru, semua sudah mengetahui di balik peristiwa tersebut ada ketelibatan CIA dan adanya hubungan dengan Soeharto. Jadi dokumen itu hanya memperkuat beberapa sumber yang sudah ada.

Historiografi atau penulisan sejarah selalu tergantung kepada situasi politik yang sedang berlangsung di suatu negara. Kalau pada masa Orba arsip itu dibuka, kemudian ada sejarawan yang menulis berbeda dengan versinya Soeharto, ya jangan coba-coba karena pasti mendapatkan tentangan. Lalu, ketika Soeharto tumbang mulailah bermunculan fakta-fakta baru, data-data baru, dan karya-karya akademis serta para sejarawan tentang seputar peristiwa tahun 1965-1966.

Pada masa Orba sejarah itu terbagi dua, ada kebenaran yang resmi versi pemerintah dan juga ada kebenaran alternatif yang tidak diizinkan menjadi versi penanding dari pemerintah. Kalau yang versi resmi pemerintah dengan menggunakan pendekatan kekuasaan. Dengan perubahan zaman saat ini seharusnya cara kita melihat peristiwa seputar 1965-1966 harus juga berubah.

Kaitan dengan materi mata pelajaran di sekolah, itu berkaitan dengan kekuasaan sebab ada relasi kekuasaan antara memori sejarah. Kalau ditanyakan kepada seorang sejarawan pastinya akan menjawab harus adanya perubahan dalam kurikulum materi pelajaran sejarah yang sudah ada.

Kalau versi Orba, pembunuhan terhadap para jendral yang dipersalahkan PKI. Lalu menurut penemuan John Rosa, segelintir pimpinan PKI terlibat, namun faktanya ada ribuan orang yang terbunuh sebagaimana seperti yang tertuang di dalam arsip tersebut. Apakah orang-orang yang tidak mengerti apa-apa layak untuk dibunuh atas peristiwa yang tidak mereka ketahui? Pembunuhan ini menegaskan kegagalan negara melindungi warga negaranya. Kemudian juga ada diksriminasi kepada mereka selama Orba. Alangkah tak adil kalau ini terus berlangsung.

Orba membutuhkan hal itu untuk melegalitaskan kekuasaanya, karena pada mulanya kekuasaan Orba berangkat tidak melalui proses demokrasi. Seolah-olah Orba telah mampu menyelamatkan negara. Saat ini tidak bisa kita menggunakan logika seperti itu. Jadi dengan adanya arsip ini, hendaknya kita harus ada perubahan paradigma berpikir dalam melihat fakta sejarah. Marilah kita akhiri dendam masa lalu untuk melihat masa kini dan masa depan. Ini manfaat belajar sejarah.

Terlepas instruksi presiden untuk membuat ulang film G30SPKI, saya melihat produk film itu bersifat subjektif dari pembuatnya. Mungkin Arifin C Noer membuat film tersebut dengan menggunakan sumber-sumber yang pro pemerintah waktu itu. Film itu tidak masalah untuk diputar, namun sangat tak baik kalau ditonton oleh anak kecil karena ada adegan kekerasan di dalamnya.

Akan tetapi janganlah membuat film sebagai satu-satunya yang harus dirujuk, apalagi memakai pendekatan kekuasaan. Di satu sisi edaran Panglima TNI mengintruksikan untuk nobar film G30SPKI, tapi di sisi lain menghalang-halangi pemutaran film dengan tema sejenis dan itu disebutkan berdasarkan edaran yang dikeluarkan oleh Panglima TNI. Untuk 'jaman Now" itu tidak bisa diterima. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ahli Sejarah Indonesia, Peneliti Utama LIPI

Pada intinya pembukaan dokumen yang sudah berusia 25 tahun memang rutin dilakukan, baik diminta oleh publik atau tidak. Untuk masalah data atau angka yang kurang tepat, itu adalah hal yang lumrah. Apa yang dilaporkan langsung dengan yang kita baca saat ini bisa saja berbeda. Tidak bisa dokumen itu dikatakan sebagai hoaks.

Penyampaian arsip ini menjadi semakin menarik terkait dengan anjuran untuk menonton film Pengkhianatan G30S/PKI. Dalam film tersebut hanya digambarkan peristiwa satu malam saja, apa yang terjadi di Lubang Buaya. Kita tahu tragedi 1965 itu bukan hanya terjadi satu malam saja, tetapi ada juga ribuan malam lain. Dalam arsip itu diceritakan juga kejadian 500 hari setelah peristiwa 1 Oktober 1965. Jadi pembunuhan masal itu bukan hanya menimpa enam orang jenderal dan satu perwira pertama saja, tetapi ada juga pembunuhan masal berantai yang terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan di luar pulau Jawa.

Antropolog James Fox melaporkan penemuan 30 orang PKI terbunuh di Pulau Rote dan 40 orang di Pulau Sawu. Secara keseluruhan di Nusa Tenggara Timur (NTT) ada 800 orang terbunuh. Di pulau terpencil yang jauh dari Jakarta itu pembunuhan masal terjadi. Pembunuhan massal itu menguatkan lagi fakta-fakta yang sebelumnya sudah ada. Belakangan fakta-fakta itu dibantah oleh pihak keamanan. Silakan saja kalau mau dibantah.

Hal kedua yang menarik bagi saya adalah pengungkapan dalam arsip itu tentang laporan seorang sosiolog, yaitu Sulaiman Sumardi. Sulaiman pernah dekat dengan Sri Sultan HB IX sewaktu Sri Sultan HB IX menjadi tim ahli politik Soeharto. Dia melaporkan di dalam arsip ini pada 30 April 1965 adanya indikasi korupsi Tien Soeharto. Namun tidak disebutkan secara langsung sebagai korupsi, melainkan disebut dengan istilah “rundingan-rundingan yang masih abu-abu”. Kita tentu tidak mau menuduh itu sebagai tindakan korupsi, tetapi indikasi ke arah itu. Sekarang kita tidak tahu apakah itu gratifikasi atau apa. Kalau ada laporan korupsi di masa jaya Orba, itu tidak mengherankan. 

Pada Desember 1965 itu Soeharto belum berkuasa penuh. Tetapi hal itu sudah terjadi. Walaupun dokumen tidak merinci siapa saja yang ada. Sulaiman percaya Soeharto orang yang jujur. Indikasi ini menarik bagi saya.  Kalau ada laporan korupsi di masa jaya Orba, itu tidak mengherankan. Tetapi ini, indikasi Tien Soeharto pada Desember 1965 melakukan korupsi merupakan temuan yang menarik. Kalau kasus korupsi Soeharto semasa bertugas di Semarang, itu sudah bukan menjadi rahasia umum.

Hal ketiga yang menarik bagi saya adalah di dalam arsip itu juga disampaikan laporan Harian Angkatan Bersenjata edisi April 1966 menyatakan Mao Zedong memerintahkan DN Aidit untuk melakukan kudeta dan membunuh para jenderal AD. Dalam arsip itu dikatakan sebetulnya apa yang dilaporkan Harian Al menerjemahkan secara harafiah artikel yang terbit di Hong Kong dari koran yang Anti-Beijing pada Desember 1965. 

Bagi saya menarik karena temuan di arsip ini dan arsip lainnya meragukan keterlibatan Tiongkok dalam pemberontakan G30S. Faktanya sampai 1 Oktober 1965 tidak ada bantuan 100.000 senjata yang datang dari Tiongkok. Tiongkok memang mau membantu, tetapi senjata itu harus dijemput. Namun ini juga tidak dilakukan. Ini suatu hal yang baru dalam sejarah tragedi 1965.

Harus dilakukan pembaruan dalam kurikulum sejarah nasional Indonesia. Saya percaya bahwa Dirjen Kebudayaan, Direktur Sejarah dan Kepala Pusat Kurikulum pasti akan melakukan pembaruan kurikulum sejarah nasional kita. Sejujurnya, pengajaran sejarah-- terutama di sejumlah sekolah swasta, sudah ada kemajuan. Anak didik diajak untuk berdiskusi mengenai peristiwa 1965 dan dibebaskan mencari bahan, mereka juga bisa membaca secara langsung arsip-arsip ini.

Kita harapkan perwira-perwira kita di TNI juga bisa membaca arsip-arsip ini supaya menambah sedikit pemahaman mengenai peristiwa 1965 itu. Dalam peristiwa itu terjadi operasi militer iya, tetapi ada juga pembunuhan yang dilakukan oleh massa seperti yang tertulis dalam buku Hermawan Sulistyo berjudul "Palu Arit di Ladang Tebu". (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Internasional

Untuk apa kita mengulang-ulang lagi masalah ini? Pada 2002 Hasta Mitra menerbitkan bukun berdasarkan dokumen CIA dengan judul "Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S-1965". Ini dibahas oleh koran "Sinar Harapan" edisi 30 September 2002.

Pada waktu itu Letjen (Purn) Agus Widjojo (anak Jend. Soetojo) mengatakan dokumen itu otentik. Lebih jelas lagi Agus menyatakan, secara umum pertentangan antara sipil yang dipimpin Soekarno dan PKI berhadapan dengan TNI AD adalah faktor internal yang menjadi titik lemah serta membuka jalan bagi masuknya kepentingan konflik perang dingin (antara Blok Barat AS dan Blok Timur China dan Uni Soviet)

Rahman Tolleng juga menanggapi dokumen tersebut. Ia menyatakan agar jangan cuma keterlibatan CIA saja yang dilihat pada peristiwa 1965 tersebut. Dalam buku itu juga ada pernyataan, seperti daftar nama 500-an pemimpin PKI yang dikeluarkan CIA. Selanjutnya disampaikan lewat Adam Malik ke TNI-AD, yang kemudian berbuntut pada perintah operasi pembasmian secara cepat agar PKI benar-benar lumpuh mata rantai komandonya. Hanya dengan operasi cepat inilah AS percaya dapat melumpuhkan PKI dan dapat menaikkan moral TNI-AD untuk melawan Soekarno dan PKI.

Dita Indah Sari mengomentari bahwa dokumen-dokumen dalam buku itu memang membuktikan pendanaan dari pemerintah AS yang dijalankan oleh CIA untuk operasi penggulingan Soekarno. Salim Said setali tiga uang, juga mengamini dokumen itu otentik. Masih banyak dokumen lain, namun cukuplah itu fakta bahwa dokumen itu valid. Soal kemungkinan penggorengan isu, saya tidak berkenan untuk membahas. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar PA GMNI

Ada adagium berbunyi "sejarah yang berlaku adalah versi pemenang". Karena itu setiap rezim selalu punya "komunitas sejarawan", setidaknya penulis sejarah, pembuat film sejarah, sinetron sejarah, guru sejarah, penutur sejarah yang sesuai dengan selera istana. Pada saat sejarah itu ditulis, dituturkan, diajarkan, atau dipertontonkan.

Era perang dingin pasca Perang Dunia II, dimana dunia terbelah dalam dua blok besar blok kapitalis dan blok komunis, versi sejarah berbagai negara selalu saja mengacu kepada poros politik dunia yang dianutnya: Blok Komunis  atau Blok Kapitalis. Baru pada tahun 1955 saat Konferensi Asia-Afrika di Bandung lahirlah "Dasasila Bandung", yang salah satu kesepakatannya adalah membentuk Gerakan Non-Blok (non aligned movement). Tak lama kemudian Bung Karno mendeklarasikan jalan alternatif bernama "New Emerging Forces" (NEFOS) sebagai kelanjutan dari gerakan Non-blok. Sukarno, Tito, Nkrumah, Nasser, Nehru adalah tokoh-tokoh utama Non Blok dan NEFOS. 

Pada tahun 1960an, tumbuh tren kebangkinan gerakan nasionalis kerakyatan atau sosialis kiri yang saat itu cenderung beraliansi dengan gerakan NEFOS. Ketokohan Sukarno di dunia internasional kian menjulang sekitar awal hingga pertengahan 1960-an akibat persekawanannya dengan Nikita Kruschov (Rusia), Che Guevara dan Castro (Cuba), Ho Chi Mint (Vietnam), Yosef Broz Tito (Yugoslavia). Bahkan Sukarno pun berkarib dengan Kennedy (AS), Paus Paulus (Tahta Suci Vatican), hingga Norodhom Sihanouk (Kamboja).

Tahun 1960 bahkan Sukarno menawarkan Pancasila sebagai piagam PBB guna alternatif bila piagam Liga Bangsa-Bangsa gagal mendamaikan kekeruhan di berbagai belahan dunia. Tentang pergaulan dengan spektrum sangat luas ini, oleh kubu sosialis-komunis Sukarno dituding sebagai "Borjuis besar". Sedangkan kaum kapitalis kanan mencemooh Sukarno sebagai "Ultra Nasionalis". Lantas apa hubungannya dengan peristiwa dokumen NSA terkait peristiwa kudeta berdarah tahun 1965? 

Tentu saja sangat berkorelasi. Oleh berbagai dokumen yang pernah dilansir lewat Cornell Paper (Ithaca, New York) jelas disebutkan adanya konflik internal Perwira AD di Indonesia. Selain ambisi keblinger dari tokoh-tokoh PKI. 

Kini, era perang dingin berbasis perang senjata konvensional sudah berlalu, dengan berganti era perang proxy. Namun di Timur Tengah, kasus Suriah dan Yaman, perang proxy tetap berlangsung dengan ujung tombak perang konvensional. 

Kita harus dengan tegas menolak tanpa kompromi agar "kemelut" Timur Tengah pantang di-impor ke Nusantara. Semua pihak seharusnya sepakat akan hal itu. 

Kemudian, pengungkapan dokumen sejarah berlabel "x-files" sejenis dokumen peristiwa Gestok 1965, seharusnya penuh dengan kehati-hatian agar tidak mengorek luka lama para pihak. Kearifan (wisdom), orientasi kemajuan (progresif), wajib menjadi acuan para elite yang berkepentingan dalam hal ini. 

Secara teoritis, pengungkapan sejarah pasti berlatar kepentingan politik. Karena semua pihak, apakah tokoh TNI, tokoh politik, kalangan sejarawan, atau siapapun yang berkepentingan dan melibatkan diri harus mengedepankan misi pendidikan politik bangsa serta kepentingan nasional (national interest) di atas kepentingan golongan atau kelompok. Tanpa kecuali. Kejujuran, kerendahatian, mendahulukan kepentingan bersama, menjadi credo of relevance dari semua agenda pengungkapan sejarah demi pendidikan karakter bangsa. Para pendiri bangsa pun sudah menyajikan falsafah Pancasila dengan sila-sila sebagai "Weltanschauung" (pandangan hidup) dan dasar falsafah (philosophische grondslag) berbangsa dan bernegara. 

Dengan pengarusutamaan Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik pijak dalam proyek raksasa pelurusan sejarah--termasuk peristiwa 1965, PRRI-PERMESTA, DI/TII, seharusnya dapat meredam potensi dendam historikal. Proses rekonsiliasi sejarah sedang berlangsung. Semestinya pendahuluan  ambisi dan kepentingan kelompok wajib disisihkan demi memajukan kepentingan dan kemajuan bangsa. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk