Drama Ratna Sarumpaet: Dibela, Lalu Berujung Nyinyir
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 04 October 2018 14:30
Penulis
Ratna Sarumpaet menjadi buah bibir dalam dua hari belakangan ini. Setelah dirinya dikabarkan mengalami penganiayaan di Bandung, akhirnya Ratna mengaku telah menyampaikan kabar bohong ke sejumlah elite kubu Prabowo-Sandi, Rabu (3/10/2018) sore. Dalam keterangan persnya, kreasi berita hoaks yang dilakukannya merupakan perbuatan bodoh. Ia meminta maaf atas tindakannya itu. Terutama kepada Prabowo.

Pengakuan Ratna Sarumpaet disampaikan setelah kepolisian merilis hasil penyelidikan bahwa Ratna tidak mengalami penganiayaan, melainkan luka lebam di wajah Ratna akibat operasi plastik di Rumah Sakit Bedah Estetika, Jakarta Pusat.

Jika kepolisian tidak segera mengungkap fakta yang sebenarnya, apakah Ratna akan mengaku telah mengabarkan informasi hoax? Terlebih, Ratna mengaku awal mula kebohongan penganiayaan itu dilakukan kepada anaknya. Jika kepada keluarga saja ia bisa berbohong, apa tidak lebih ringan buat Ratna bebohong kepada masyarakat?

Sebelumnya, kabar penganiayaan itu menyeruak setelah foto Ratna Sarumpaet dengan wajah lebam beredar di media sosial pada Selasa (2/10/2018). Kabar hoax ini mulai ramai diperbincangkan publik setelah Ratna mengadu kepada sejumlah elite kubu Prabowo-Sandi. Meski sebagian kalangan masih menyangsikan kebenaran informasi tersebut, namun banyak warganet ramai-ramai mengutuk penganiayaan itu.

Apa iya Ratna Sarumpaet tidak mempertimbangkan dampak yang bisa ditimbulkan akibat “pura-pura” mengalami penganiayaan? Akibat ulahnya, tak sedikit warganet yang menilai penganiayaan itu bentuk kriminalisasi rezim Jokowi terhadap lawan politiknya. Bahkan Prabowo pun seolah mengikuti penilaian netizen tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (2/10/2018) malam, capres nomor urut 02 itu menyebut penganiayaan terhadap Ratna merupakan tindakan represif.

Kini, Ratna Sarumpaet akhirnya dipolisikan oleh sejumlah pihak. Prabowo dkk juga ramai-ramai dilaporkan kepada kepolisian karena dinilai turut serta menyampaikan kabar hoax. Bahkan, Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR) menuntut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar mencoret Prabowo.  Apakah Prabowo dkk bisa dipidanakan? Atau, upaya hukum tersebut hanya sebatas menggerus elektabilitas Prabowo-Sandi?

Prabowo meminta maaf kepada masyarakat telah ikut terlibat menyampaikan dugaan penganiayaan terhadap Ratna yang belum diyakini kebenarannya, Rabu (3/10/2018) malam. Meski begitu, ia merasa tidak berbuat salah terkait persoalan ini. Namun Prabowo mengakui jika dirinya agak grasa-grusu menyikapi pengakuan Ratna Sarumpaet mendapat penganiayaan.

Jika berkaca pada pengalaman Ratna Sarumpaet selama ini, tampaknya ia sadar betul dampak yang bisa ditimbulkan akibat berita dirinya mendapat penganiayaan. Seandainya kepolisian tidak segera mengungkap fakta yang sebenarnya, boleh jadi dampaknya lebih parah ketimbang yang sudah terjadi. Mengingat kabar hoaks tersebut mengarah ke tudingan  publik telah terjadi kriminalisasi sebuah rezim, apa iya “pura-pura” dianiaya hanya sebatas inisiatif sendiri dan merupakan tindakan bodoh?

Atau, jangan-jangan ada kepentingan yang sedang dimainkan Ratna dengan kelompok tertentu secara diam-diam? Artinya, Ratna mengaku dianiaya, warganet bersimpatik, lalu meminta maaf, akhirnya dinyinyiri warganet merupakan bagian yang sudah dirancang sejak awal. Sebab, pasca Ratna mengaku menyampaikan kabar hoax, kubu Prabowo menyatakan membersihkan orang-orang yang melakukan pembusukan dari dalam.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Pengakuan bohong dan permintaan maaf Ratna Sarumpaet secara terbuka telah memecahkan teka-teki tentang dugaan penganiayaan terhadap dirinya. Dia telah meminta maaf kepada publik, terutama kepada Prabowo Subianto, Amien Rais dan seluruh tim pemenangan pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Tentu saja, pengakuan Ratna Sarumpaet tentang kebohongan yang ia lakukan ini merupakan tamparan keras bagi tim pemenangan Prabowo-Sandi.

Ratna ibarat melempar kotoran sapi ke muka Prabowo, Sandiaga Uno, Amien Rais, Fadli Zon serta seluruh pendukung pasangan calon presiden nomor urut 02.  Akibat ulah Ratna Sarumpaet tersebut telah membuat malu pasangan capres nomor urut 2 yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokat. Secara tidak langsung, perbuatan Ratna Sarumpaet tersebut mempermalukan ketua umum partai pengusung seperti SBY, Zulkifli Hasan, Mohamad Sohibul Iman beserta jajarannya.

Atas perbuatan Ratna Sarumpaet yang merugikan, semestinya Tim Koalisi Adil Makmur perlu memberi sanksi tegas. Bila perlu diberhentikan dari tim pemanangan. Jika tidak, justru akan semakin merusak citra Prabowo-Sandi. Selain Ratna Sarumpaet, sosok pendukung Prabowo yang perlu diberi sanksi tegas dan ditertibkan adalah Fadli Zon. Pasalnya, jika disimak sejumlah pernyataan Fadli Zon yang sangat yakin dengan keterangan aktivis yang juga pemain teater Ratna Sarumpaet. Secara tidak langsung Fadli Zon ikut memprovokasi dan meyakinkan Prabowo agar merespon kebohongan Ratna. Seharusnya, Fadli Zon melakukan pengecekan di lapangan, mengamati masalahnya, mencari informasi dari berbagai sumber dan  menelitinya secara sungguh-sungguh atas laporan Ratna, bukan langsung mempercayai cerita begitu saja. Maka kalau saya jadi ketua umum partai seperti Pak Prabowo, kader partai seperti Fadli Zon pasti saya pecat karena kerap membuat blunder politik akibat pernyataan-pernyataannya yang sejatinya justru membuat citra Prabowo dan Gerindra cenderung negatif.

Akibat ulah Ratna Sarumpaet dan Fadli Zon yang reaksioner tentu akan berdampak negatif bagi pasangan Prabowo-Sandi. Kepercayaan rakyat akan menurun dan berpotensi menurunkan elektabilitas pasangan tersebut karena membuat citra Prabowo-Sandi semakin meningkat. Perlu diketahui, pertarungan politik saat ini berhubungan erat dengan pertarungan persepsi. Karenanya, strategi komunikasi dan kemampuan membuat narasi serta penempatan juru bicara akan menentukan kemenangan dalam pertarungan persepsi.

Atas kasus ini, publik akan mempersepsikan Prabowo sebagai pemimpin yang reaksioner, bisa dibohongi dan kurang cermat dalam membuat keputusan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Motif Ratna Sarumpaet mengaku dianiaya bisa bermacam-macam. Bisa karena memang merupakan kekhilafan karena tindakan bodoh seperti yang diakuinya. Bisa karena iseng tapi berdampak besar. Dan bisa juga karena pembusukan dari dalam untuk menjatuhkan kredibilitas Prabowo-Sandi. Semua kemungkinan itu ada. Tentu yang lebih tahu Ratna Sarumpaet sendiri. Karena dia yang melakukan tindakan tersebut. Namun harus kita ingatkan, apapun motif dia, jika sudah menyangkut kebohongan tidak patut untuk ditiru. Bahkan harus dihindari dan dijauhi.

Tentu sudah diperhitungkan dampaknya. Namun setiap orang tentu memiliki kesalahan yang terkadang kesalahan tersebut bisa mengolok-olok dirinya sendiri. Bukan hanya dirinya yang rugi, tapi Prabowo-Sandi juga rugi karena merasa dibohongi dan tertipu, juga seluruh rakyat Indonesia yang sudah menyaksikan drama "pura-pura" dianiaya tersebut. Oleh karena itu, ini pengalaman berharga, agar siapapun, capres atau cawapres termasuk kita, harus waspada dengan berita bohong. Waspada dengan sifat-sifat dan perilaku elit yang semakin hari semakin membodohi rakyat. Jadilah rakyat yang cerdas. Yang selalu memilah dan memilih berita yang diterima.

Wajar jika Prabowo reaksioner ketika mendengar Ratna Sarumpaet mengalami penganiayaan. Karena bagaimanapun Prabowo adalah capres yang harus tampil membela jika ada timnya yang dianiaya. Namun Prabowo terlalu percaya kepada orang dekat yang memberitahu berita hoaks tersebut sehingga dia membela Ratna Sarumpaet dengan tidak mengklarifikasi terlebih dahulu kebenaran beritanya.

Tindakan Ratna Sarumpaet sangat merugikan Prabowo. Bisa mengurangi simpati rakyat terhadap Prabowo. Karena rakyat akan menganggap Prabowo turut andil dalam membela tindakan atau perilaku "pura-pura" dianiaya Ratna Sarumpaet. Yang pasti, besar atau kecil, akan menurunkan elektabilitas Prabowo-Sandi.

Bisa saja itu memang tindakan bodoh. Atau bisa saja seperti yang saya sebutkan di atas, itu merupakan konspirasi untuk menjatuhkan kredibilitas dan elektabilitas Prabowo-Sandi. Lawan politik bisa saja menggunakan orang dalam untuk merusak dan membusuki dari dalam tim.

Namun, yang tahu hanya Ratna Sarumpaet sendiri. Semua tindakan pasti memiliki motif yang tentunya ada kepentingan di dalamnya. Kita tidak tahu jika Ratna Sarumpaet deal dengan kelompok tertentu untuk membusuki Prabowo-Sandi dari dalam. Sekali lagi yang tahu hanya Ratna Sarumpaet sendiri.

Meski begitu, yang pasti Ratna Sarumpaet sudah mengakui tindakan bodohnya. Terlepas konspirasi atau bukan. Yang jelas rakyat membutuhkan informasi yang berkualitas. Bukan informasi yang menjurus ke hoaks. Jika ada informasi datang kepada kita, kita harus tabayun dulu. Jangan langsung percaya. Agar kita tidak termasuk orang yang rugi dan dibohongi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Kemarin petang, Rabu (3/10/2018), publik dikejutkan pengakuan jujur Ratna Sarumpaetatas kebohongan yang dilakukannya sendiri. Menarik menyimak pernyataan pengakuan tersebut melalui berbagai media. Setidaknya ada sembilan catatan saya yang kurang produktif terkait pengakuan kebohongan RS dari aspek komunikasi politik di tengah tahun politik saat ini.

Pertama, setiap pesan yang dilontarkan ke ruang publik, termasuk hoaks yang disampaikan RS, tidak bisa ditarik apalagi hilang sekalipun minta maaf.

Kedua, setiap pesan komunikasi, termasuk yang disampaikan RS utamanya dalam bentuk hoaks, ujaran kebencian dan eksploitasi SARA akan tersimpan di peta kognisi khalayak (publik) lebih lama.

Ketiga, kebohongan awal yang dilakukan seseorang, siapapun dia, termasuk RS, akan cenderung dilanjutkan dengan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

Keempat, kepercayaan khalayak terhadap RS, secara hopitetis, akan tergerus tajam. Kredibilitasnya terjum bebas di mata publik.

Kelima,  merujuk pada teori gunung es,  kebohongan RS tersebut, sebagai puncak dari perilaku yang diperankan RS sebelumnya. Artinya,  publik sulit percaya kepada pernyataan RS sebelumnya sepanjang sebagai aktifis.

Keenam, langsung atau tidak langsung, kredibilitas para tokoh yang "termakan" dari pengakuan awal dar RS,  secara hipotetis, akan dipertanyakan oleh publik karena tdk melakukan klarifikasi dari berbagai sumber, antara lain dari dokter yang menangani RS,  sebelum memberikan tanggapan di ruang publik.

Ketujuh, pengakuan kebohongan RS,  bisa berimbas kurang baik terhadap pemimpin yang sempat mendapat dukungan dari RS.

Kedelapan, pengakuan kebohongan dari RS bisa mempengaruhi sikap publik dan perilaku memilih masyarakat kepada salah satu paslon pilpres pada pemilu 2019.

Kesembilan, perlu diketahui bahwa lebih sulit memperbaiki citra yang sudah kurang baik daripada membangun atau menciptakan citra baru.

Karena itu,  sangat sulit me-recover citra tokoh yang didukung oleh RS karena elite utama dari koalisi tersebut sudah sempat memberikan pernyataan dukungan penuh terhadap pengakuan yang sebelumnya dilakukan oleh RS dan kemudian diakuinya sebagai kebohongan.

Untuk itu, menurut hemat saya tim dari poros politik yang didukung oleh RS harus segera menyusun dan mengimplementasikan strategi dan program komunikasi politik yang jitu untuk mewujudkan perjuangan politik. Antara lain, menjelaskan bahwa itu merupakan tindakan personal dari RS itu sendiri, sehingga menjadi urusan pribadi yang bersangkutan apapun konsekuensi dari perilaku komunikasi kebohongan tersebut. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Ada hikmah dibalik berita hoax terkait penganiayaan Ratna Sarumpaet yang menggegerkan jagat warganet.

Pertama, kita bersyukur bahwa masyarakat Indonesia mayoritas masih memiliki rasa empati yang tinggi terhadap korban kejahatan dan kemanusiaan. Hal itu bisa dilihat pada respon yang ada sebelum berita hoax diakui RS.

Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat membanggakan, dan kecekatan pihak berwajib atas dugaan adanya peristiwa hukum juga membuat kita optimis terhadap penegakkan hukum yang lebih baik.

Ketiga, ini adalah pelajaran berharga buat kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menelaah informasi yang diterima, terutama kepada para elit politik hendaknya  lebih bijak untuk memberi contoh yang baik dan mendidik.

Terakhir, saya tidak melihat ada skenario politik dibalik berita hoax RS, saya meyakini ini cara Tuhan mengingatkan mahluknya. Tidak ada kebohongan yang bisa dipertahankan dengan kebenaran, dan setiap kebenaran tetap benar sekalipun butuh waktu untuk membuktikannya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Yang dilakukan Ratna Sarumpaet terkait berita hoax penganiayaan dirinya, saya kira sesuatu yang bodoh, tidak masuk akal sehat apapun motifnya. Tindakan RS ini sudah sangat merugikan pasangan calon Prabowo-Sandi, yang terkesan telah merekayasa untuk kepentingan politik.

Terkait Prabowo dkk turut dilaporkan kepada kepolisian karena ikut menyebarkan hoax yang dilakukan Ratna, upaya hukum menjadi sia-sia kecuali jika bisa dibuktikan Prabowo dkk patut bisa menduga berita itu merupakan berita bohong sejak awal, baru bisa diproses.

Hoax, intinya, berita/gambar bohong yang dimaksudkan untuk disangka benar, dan menimbulkan prasangka tertentu. Korbannya bisa orang perorangan, bisa juga masyarakaqt tergantung apa yang ingin dipakai oleh pembuat hoax.

Tidak semua berita bohong dapat dikualifisir dan diancam hukuman pidana, karena ada beberapa kualifikasi “berita bohong” yang tidak termasuk dalam ancaman pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Sebagai contoh mengganti status di media sosial dengan sesuatu yang tidak benar hanya karena ingin terlihat wah, tetapi tidak merugikan orang lain (misal bercerita tentang keindahan sebuah kota di Amerika dengan menggambarkan seolah olah  penulis berada disana padahal tidak), maka bohong seperti ini tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.

Jika dilihat dari perspektif hukum, ada beberapa peraturan perundang-undangan untuk melawan dan mencegah meluasnya dampak negatif hoax, yaitu antara lain Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskiriminasi Ras dan Etnis.

Ancaman hukuman terhadap hoax yang disebutkan dalam perundang-undangan dimaksudkan dan dapat diterapkan bagi penyebaran informasi yang merugikan orang perorang atau kelompok orang. Jika sebuah informasi bohong itu merugikan orang perorang, maka terhadap  perbuatan itu dapat diterapkan ketentuan Pasal 311 KUHP (fitnah) atau Pasal 378 (penipuan), jika dilakukan melalui media internet diterapkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE (merugikan konsumen), sedangkan jika berita hoax itu merugikan masyarakat atau kelompok orang dapat diterapkan Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 tahun 1946 dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dalam hal dilakukan melalui transaksi elektronik, internet.

Meski begitu, ada dilema di antara penegakan hukum yang dilakukan terhadap para pelaku hoax disatu sisi dengan dengan pemblokiran terhadap situs-situs hoax, disi lain juga penuntutan hanya terhadap pelaku hoax. Kedua langkah yang dilakukan oleh negara ic pemerintah itu sudah seharusnya, namun bersamaan dengan itu jumlah penyebar hoax semakin besar (terutama terjadi pada momen-momen pemilihan kepala daerah) Karena itu sangat disayangkan pemerintah hanya  berhenti pada tindakan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs hoax tanpa meminta  pertanggung jawaban para pengelola media sosial. Sementara si pembuat berita hoax masih dapat terus berproduksi menyebar hoax dan memperluas ruang gerak dengan nama dan situs yang lain. Konsepsi pelaku (dader) dalam hukum pidana tidak terbatas pada pelaku langsung, tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menyuruh, membantu, memberi fasilitas dan kesempatan sebagaimana diatur Pasal 55 dan 56 KUHP sebagai pelaku penyertaan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF