Dukungan Jimly yang Memantik Protes
berita
Politika

Sumber Foto: icmi.or.id

11 December 2017 16:00
Setelah mengeluarkan pernyataan mendukung Jokowi dapat terpilih kembali pada Pilpres 2019. Jimly Asshiddiqie menuai kritik pedas dari internal Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Padahal Jimly bicara di forum resmi di Istana dan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum ICMI.

Dalam pidatonya, Jimly menyatakan ICMI tidak ragu untuk mendukung Presiden Jokowi di periode 2019-2024. Sebab dukungan itu bukan untuk kepentingan orang per orang, melainkan untuk kepentingan bangsa jangka panjang. Saat menyampaikan dukungan, selain Presiden Jokowi, hadir Ketua Dewan Kehormatan sekaligus pendiri ICMI Prof BJ Habibie dan para pengurus ICMI.

Tak hanya dari pengurus yang masih aktif, protes juga datang dari mantan pengurus ICMI. Ketua ICMI periode 2003-2005 Said Didu mengatakan, setidaknya ada 3 hal yang dilanggar oleh Jimly. Pertama, mengambil sikap tanpa melalui mekanisme organisasi. Kedua, membawa ICMI ke dalam politik praktis; Ketiga, mengabaikan aspirasi umat.

Pertanyaannya, apa iya statemen "panas" semacam itu dikeluarkan tanpa melalui mekanisme rapat di internal ICMI, minimal diketahui oleh pengurus lainnya? Bagaimana sebetulnya mekanisme organisasi ICMI sebelum membuat sebuah pernyataan ke publik? Atau, apakah penolakan ini berasal dari faksi ICMI yang dekat dengan Amien Rais? Amien sendiri pernah menjadi Ketua Dewan Pakar ICMI dan kini secara politik berseberangan dengan Jokowi.

Kelahiran ICMI pada 1990 dimaksudkan sebagai organisasi kemasyarakatan yang bercirikan kebudayaan, dan secara tegas menyatakan bahwa organisasi ini tidak mempunyai tujuan politik. Tetapi sudah menjadi rahasia umum kala itu bahwa ICMI adalah salah satu alat politik Orba, selain Golkar.

Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ICMI merupakan organisasi kecendekiawanan, yang bertujuan mengabdi dalam upaya menciptakan masyarkat madani. Dengan demikian, apakah pernyataan yang bersifat politis sama sekali bukan ranah organisasi ICMI? Ah, tidak juga. Pada 2014, ICMI yang secara formal dilarang terlibat aktif dalam politik praktis, tetapi secara nonformal aktif mensosialisasikan Prabowo sebagai capres. Apa itu bukan berpolitik?

Jimly tidak menampik ada sejumlah anggota dan tokoh ICMI yang memprotes pernyataannya. Namun dia menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya itu. Secara politis "keberanian" Jimly melawan gelombang penolakan ini bisa saja diartikan bahwa tidak ada pakem ICMI yang dilanggar oleh Jimly.

Tetapi jika benar tidak ada rapat internal pengurus sebelum mengeluarkan pernyataan tersebut, berarti Jimly melakukan manuver pribadi. Apa pertimbangan Jimly melakukan itu? Apakah Jimly cari "panggung" agar dilirik Jokowi masuk bursa cawapres 2019?  Salahkah yang dilakukan Jimly jika dia melakukannya atas nama ICMI? Jangan-jangan Jimly hendak mengembalikan "pengaruh" ICMI seperti di era Orba. Tidak berpolitik, tetapi "menempel" pada kekuasaan.

Tetapi jika perseteruan ini kian memanas terkait pernyataan Jimly, apakah akan terjadi perpecahan di ICMI?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk/jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politisi/Inisiator Koalisi Politisi Perempuan di Parlemen

Pernyataan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslimse- Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat lagi selama dua periode, diprotes internal ICMI karena ada etika yang dilanggar.

Seyogyanya untuk pernyataan seserius seperti itu harus ada pembicaraan serius secara internal, minimal di antara para pimpinan ICMI. Mengambil sikap tanpa melalui mekanisme organisasi sama saja menciderai etika dalam berorganisasi. Kalau hal ini terus berlanjut tanpa ada klarifikasi dari Prof Jimly, sepertinya bakal banyak pengurus ICMI yang mulai tak nyaman dengan sikap Jimly dalam memimpin.

Oleh karena itu, seharusnya  ICMI sebagai organisasi yang merepresentasikan kelompok cendekiawan harusnya berfikir secara rasional dan logis dan mengambil posisi yang tegas dengan pemerintah untuk menyuarakan kepentingan rakyat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Pernyataan Jimly Asshiddiqie (JA) bahwa Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia mendukung Jokowi untuk periode kedua jelas tidak etis. Pertama, ICMI didirikan bukan untuk kepentingan politik praktis, sehingga secara organisatoris, dukung mendukung Calon Presiden (Capres) atau jabatan-jabatan politik lainnya bukan porsi ICMI. Kalaupun tidak terhindarkan untuk bersentuhan dengan politik, maka ranahnya adalah "high politic", misalnya memberikan solusi-solusi ilmiah untuk membangun sistem politik yang sehat agar partai politik dan para politisi tidak terjebak pada politik uang dan korupsi. Demikian juga bagaimana agar partai politik dan para politisi menempatkan moral dan etika sebagai bagian yang inheren dalam bersikap dan bertindak. Pun agar partai politik dan para politisi memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan partai politik dan para politisi.

Kedua, pernyataan tersebut tidak etis karena bersifat anti demokrasi.Tidak pernah ada pembicaraan baik pada level ICMI di pusat maupun wilayah, sehingga tidak ada justifikasi apa pun bagi JA untuk menyatakan sepihak tentang dukungan untuk capres atau jabatan politik kepada pihak tertentu.

Ketiga, aroma menjadikan ICMI sebagai kendaraan politik pribadi JA sangat terang benderang. Partai politik dan para politisi saat ini sedang berebut cari muka kepada figur-figur tertentu dalam rangka "politik balas budi". Tampaknya fenomena tersebut juga semakin merebak di kalangan intelektual, termasuk JA.

Oleh karena itu, sebaiknya JA mencabut kembali pernyataannya dan sekaligus meminta maaf kepada seluruh pengurus dan anggota ICMI. Bisa saja pernyataan tersebut hanya keseleo lidah atau "slip of the tounge". (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)

Saya tidak mengetahui siapa yang membuat pidato Jimly Asshiddiqie, namun kebiasaan di seluruh dunia itu biasanya pidato dibuat oleh sekjen. Untuk lebih jelas nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Kalau di ICMI tidak ada mekanisme khusus sebelum pidato disampaikan oleh Ketua Umum. Selama ini, yang sudah-sudah kita hanya mengandalkan sekjen saja. Namun saya juga tidak mengetahui dengan pasti apakah sudah ada perundingan atau belum.

Ketika saya ditugaskan untuk melakukan konter terhadap mereka yang memperdebatkan Al Quran, saya maju sendiri dan menegaskan sikap ICMI yang menyatakan bahwa Al Quran itu sudah tidak perlu lagi diperdebatkan. Ketua Umum memerintahkan kepada saya dan saya melakukan itu.

Kembali ke pernyataan Ketua Umum ICMI Jimly di Silatnas, menurut saya ucapan yang dilontarkan beliau adalah rasa terimakasih yang berlebihan kepada Jokowi. Kita di Indonesia mempunyai budaya atau kebiasaan mengucapkan rasa terimakasih dengan berlebihan. Hal itu pula dilakukan oleh Jimly. Rasa terimakasih kepada Jokowi karena beliau telah melakukan pembangunan yang menyeluruh di Indonesia, tidak hanya di Jawa (seperti presiden sebelum-sebelumnya). Juga rasa terimakasih karena di tengah kesibukan presiden menyempatkan diri hadir di Silatnas.

Saya kira Ketum ICMI adalah orang yang cerdas, apa yang diucapkan beliau pasti telah lebih dahulu dipikirkan. Kalau dikatakan beliau memiliki keinginan untuk menjadi Cawapres Jokowi pada 2019 mendatang, saya kira itu tidak benar. Saya dan Jimly sama-sama berada di grup whatsapp Pengurus Pusat ICMI. Saya pernah mengatakan di grup tersebut ‘cocok ni jadi Cawapres pak Jokowi’. Beliau lantas marah kepada saya dan mengatakan di grup ini dilarang berpolitik. Lalu saya left grup dan teman-teman menghubungi saya secara pribadi, dan bertanya.

Saya tidak dendam kepada beliau karena hal itu. Karena di ICMI kita adalah orang-orang yang memiliki pendidikan baik dan mendalami Al Quran. Di dalam Al Quran diajarkan tidak boleh marah lebih dari tiga hari, apalagi sampai dendam.

ICMI didirikan oleh seorang cendekiawan cerdas BJ Habibie dan mempunyai pendirian, ICMI tidak akan mau diatur oleh siapapun dan ICMI tidak akan melakukan politik praktis. Di ICMI sendiri baik pengurus maupun anggota berasal dari latar belakan politik yang berbeda, parpol berbeda, dan organisasi berbeda. Namun kami tidak mau diatur sama orang dari luar.

Kalau perpecahan di ICMI saya kira tidak akan terjadi. Karena kami cendekiawan yang berpegang dan mendalami Al Quran sebagai pedoman hidup kami. Saya kira masalah ini sudah diselesaikan di forum dan Jimly juga sudah minta maaf jadi tidak perlu lagi diperpanjang. Intinya menurut saya apa yang diucapkan Jimly hanya rasa terimakasih yang berlebihan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Pernyataan dukungan Jimly  Asshidiqie sebagai Ketua Umum ICMI yang mendukung Jokowi sebagai Presiden periode kedua pada Pilpres 2019 bukan sesuatu yang mengejutkan. Bukankah berdirinya ICMI juga tidak steril dari kepentingan penguasa politik Orde Baru? Apalagi sosok Jimly adalah sudah malang melintang dalam dunia politik praktis.

Pernyataan politik Ketua Umum ICMI itu tidak perlu dipersoalkan apakah sudah ditempuh melalui mekanisme organisasi atau tidak. Ukurannya adalah etika dan fungsi serta tujuan yang melekat pada organisasi cendekiawan ICMI.  Politik dukung mendukung itu soal biasa, itu hak setiap orang. Meskipun demikian etika tetap menjadi sandarannya.

Jimly secara pribadi bisa melakukan aktulisasi politiknya. Tetapi ia harus mengundurkan diri dari ICMI. Ia bisa menggunakan hak sebagai pribadi, tanpa embel embel sebagai Ketua Umum ICMI. Ia bisa memilih menjadi anggota partai politik. Jika mau terlibat dalam arena kekuasaan. Ia harus lepas baju atau atribut kecendekiawanan, lalu menyatakan sebagai bahwa ia seorang politisi. Itu lebih fair dan gentleman.

Perilaku dan peran yang melekat pada ICMI jangan mengaburkan makna dan membingungkan masyarakat, apa peran dan tugas seorang cendekiawan dan apa yan menjadi tugas politisi. Tugas cendekiawan adalah wilayah pemikiran dan moral. Ia harus menjaga jarak dengan kekuasaan. Menjalankan fungsi kontrol, tidak terlibat conflic of interest pada kekuasaan.

Di balik kontroversi Jimly,  sebenarnya memberi gambaran kepada kita bahwa kaum cendekiawan di Indonesia tidak mandiri. Tidak tahan godaan kekuasaan. Bahkan sekarang ada tren para cendekiawan berbondong-bondong masuk ke arena politik praktis. Embel-embel guru besar terkadang ikut dibawa serta. Padahal ia tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai akademisi.

Peran dan ranah cendikiawan dengan politisi akhirnya menjadi kabur. Kita sulit membedakan kedua entitas itu ketika bersingunan dengan struktur kekuasaan. Karenanya, sangat beralasan jika kelompok cendekiawan yang diharapkan objektif, kritis, mandiri, sebagai kekuatan moral, realitanya jauh panggang dari api.

Godaan tahta dan harta menjadi magnet yang sukar ditepis. Padahal kekuatan cendekiawan dan kelas menengah sebagai basis civil society, menjadi kekuatan kontrol, pengimbang kekuatan negara sebagai representasi aktor politik. Jika para cendekiawan tidak tahan akan godaan kekuasaan, lalu siapa lagi yang bisa diharapkan sebagai elemen masyarakat yang masih jernih dalam berfikir dan bertindak tanpa diembeli kepentingan pribadi atau kelompok. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Militer CSIS

Pribadi berbeda pendapat bisa saja, tapi selalu ada legalitas. Jika tidak, ya dualisme model partai dan ormas yang sudah lama terjadi. Di zaman liberal dulu ada Partai Indonesia Raya (PIR) Hazairin dan  PIR Wongsonegoro.

Ketika Masyumi dibubarkan, ada tokoh Mulyadi  Djojomartono yang tetap ikut kabinet Bung Karno jadi wakil aspirasi Masyumi. Tahun 1953 Ali Sastroamijoyo berkoalisi dengan NU, yang dilahirkan kembali sebagai parpol saingan Masyumi, dan sukses  jadi 3 besar dalam Pemilu 1955 di atas PKI, dan hanya di bawah PNI (1) serta Masyumi (2).

Jadi kalau ICMI diperebutkan, ya wajar karena politik di Indonesia sarat asas machataat di atas rechstaat. Keabsahan bisa jadi isu politik, akhirnya riil politik yang akan menentukan. Seperti  juga dualisme  Kadin, antara OSO vs Roslani, yang masih belum jelas siapa yang legal dan siapa yang illegal, sebab kedua-duanya sama-sama mengklaim keabsahan. Terakhir de fakto nya Presiden datang ke acara Kadin Roslani, dilobi oleh Maruarar Sirait. Partai-partai yang pecah juga tetap eksis membingungkan masyarakat.

Jadi, adanya konflik di ICMI, dimana Fuad  Bawazier bertentangan dengan Jimly Assiddiqie, merupakan bagian dari dinamika Gatotkaca kembar dalam wayang kita. (ast) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti di CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization), mantan Anggota Komisi I DPR RI  

Pernyataan Jimly Assiddiqie dalam Pembukaan Silaknas ICMI, 8 Desember 2017, di Istana Bogor, sangat jelas dan lugas, sehingga tidak dapat dimaknai lain. Pernyataan dukungan terhadap Presiden Jokowi untuk memimpin Indonesia dua periode semakin kental memiliki makna politik karena disampaikan dalam acara sangat resmi di hadapan Presiden Jokowi dan Presiden RI ke-3 yang juga pendiri ICMI, BJ Habib,  yang sangat dihormati baik di kalangan internal ICMI maupun umat Islam Indonesia secara keseluruhan.

Pertanyaannya kemudian, mengapa hal ini menuai protes baik di dalam acara Silaknas sendiri, maupun di berbagai media sosial yang kemudian muncul di media konvensional? 

Saya sebagai Ketua Hubungan Luar Negeri di Majelis Pengurus Pusat ICMI duduk di baris ketiga dalam jajaran pengurus ICMI yang hadir di Istana Bogor saat pembukaan Silaknas yang dihadiri Presiden Jokowi tersebut. Saya menyimak dan memperhatikan betul semua peristiwa yang terjadi saat itu. Menurut hemat saya ada dua hal yang menyebabkan perdebatan di kalangan keluarga besar ICMI yang masih berlangsung sampai saat ini.

Pertama, persoalan teknis. Pidato Habibie yang disampaikan sebagai pengantar memakan waktu hampir satu jam. Sebagai orang yang sangat dihormati apalagi pidato yang disampaikan dengan berapi-api sangat memukau undangan yang hadir sehingga berkali-kali mengundang tepuk tangan hadirin. Akibatnya, Jimly yang tampil berikutnya nampak menyingkat pidato yang disiapkannya secara tertulis. Ia membolak-balik kertas yang dibawanya untuk memilih mana yang akan disampaikannya. Apalagi ajudan Presiden sudah mengirimkan kertas yang diserahkan ke Mensesneg yang mendampinginya, kemudian diteruskan ke Jimly. Jimly juga tampak ingin memberikan waktu yang cukup kepada Presiden yang akan tampil sesudahnya.

Kedua, masalah substansi. Jauh hari sebelum acara Silaknas digelar, Jimly berkali-kali melakukan rapat terbatas di tingkat pusat. Ia membawa gagasan bagaimana mensinergikan program ICMI dengan pemerintah. Komunikasi dengan pemerintah dilakukan, termasuk saat menyampaikan permohonan kesediaan Presiden membuka Silaknas. Akan tetapi bagaimana hal ini disampaikan di hadapan Presiden saat pembukaan Silaknas yang dipandang memiliki momentum politik yang membuat Presiden terkesan sekaligus mendapatkan publikasi yang luas agar diketahui oleh seluruh kader dan simpatisan ICMI di seluruh penjuru tanah air.

Di sinilah sebetulnya aspek politisnya. Jimly menyadari apa yang dilakukannya akan menimbulkan pro-kontra dan ia sudah menyiapkan diri untuk menanggung risikonya, termasuk terhadap kemungkinan terburuk. "Jika ini membawa kebaikan biarlah seluruh kader ICMI menikmatinya, akan tetapi jika membawa keburukan biar saya sendiri saja yang menanggungnya", demikianlah kira-kira jawaban Jimly ketika mendapat kritik keras dari Ketua Orwil Jawa Barat dan Ketua Orwil Jawa Timur dalam sidang pleno pertama.

Setiap pilihan politik tidak terhindarkan mengundang pro-kontra, kini kepiawaian Jimly sebagai Ketua, dan kedewasaan para pengurus ICMI di semua jenjang diuji bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana. Jika berhasil, maka ICMI akan semakin berkembang ke depan, tetapi jika gagal maka yang akan terjadi tentu sebaliknya. (cmk) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei