E-KTP Tercecer di Tahun Politik
berita
Politika
13 December 2018 14:30
Watyutink.com - Lagi-lagi publik dibuat geger dengan penemuan kembali ribuan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang tercecer. Peristiwa ini terjadi disekitar permukiman warga Duren Sawit Jakarta Timur pada hari Sabtu (8/12/2018) lalu. Saat diperiksa warga setempat, e-KTP itu ditemukan dalam kondisi tidak terpotong-potong dan terisi dengan data pribadi warga. Meski demikian, sebagian e-KTP ditemukan dalam kondisi rusak.

Bukan kali ini terjadi, pada 26 Mei 2018 dimana ribuan e-KTP jatuh dari truk di wilayah Bogor,  serta pernah juga pada 11 September di Serang, Banten. Tercecernya puluhan ribu e-KTP dalam kurun waktu satu tahun terakhir tentu saja membuat publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di tahun politik ini?

Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin angkat bicara. Menurutnya Sebanyak 2.005 e-KTP terbuang di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, PKS menduga permasalahan ini berkaitan dengan urusan Pilpres 2019. Suhud lalu berbicara soal praktik jual-beli blangko e-KTP. Menurut dia, praktik tersebut bisa berpotensi memunculkan pemilih penyusup di Pemilu 2019, apalagi bersamaan dengan adanya 31 juta data baru yang akan dimasukkan dalam data pemilih.

Menanggapi hal ini, menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh menegaskan kalau temuan ribuan KTP elektronik di Duren Sawit bukan karena tercecer, melainkan ada pihak tertentu yang sengaja membuang dokumen berisi identitas itu di pinggir sawah. Hal yang sama juga disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, tercecernya e-KTP beberapa hari lalu diduga ada indikasi kepentingan politik, namun Tjahjo mengaku tidak mau mendahului pihak kepolisian, walaupun telah melakukan investigasi.

Yang menjadi tanya kini, mengapa ribuan e-KTP yang tercecer itu tidak dimusnahkan oleh Kemendagri? Apa iya ada rencana lain yang sengaja tengah disiapkan oleh pihak tertentu? Tidak bisa dipungkiri pilpres yang akan di gelar 4 bulan lagi membuat apapun yang terjadi selalu dikaitkan dengan politik.

Sebelumnya juga ramai diberitakan penemuan praktik jual beli blanko e-KTP oleh keluarga mantan pejabat pemerintah serta penjualan e-KTP bekas di pasar konvesional maupun online yang menuai kontroversi. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, praktik jual beli maupun pemalsuan e-KTP perlu diusut sampai tuntas. Ia juga menegaskan beredarnya blanko dipasaran dinilainya dapat berakibat fatal, apalagi di tahun politik bisa disalahgunakan seseorang untuk mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Tidak bermaksud mendiskreditkan pemerintah, namun melihat penemuan tercecernya e-KTP yang terus terulang dan penemuan praktik jual beli blanko E-KTP terbersit suatu pertanyaan, apakah peristiwa ini menjadi bukti bahwa lemahnya tingkat keamanan data penduduk oleh pemerintah? Pasalnya, KPU sebagai penyelenggara gelaran tersebut telah mewanti-wanti betapa bahayanya jika ada KTP yang beredar tanpa dipastikan keasliannya. Lantas, apakah masyarakat tidak perlu khawatir dengan kasus ini jelang Tahun Pemilu?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Watyutink.com - Gaduh heboh KTP El dan DPT setiap pemilu membuktikan bangsa ini mundur 63 tahun. Kalau pada pemilu pertama 1955 bangsa ini masih sportif, jujur, ksatria, dan partai petahana rela menerima kekalahan. Masyumi adalah partai berkuasa dengan Perdana Menteri (PM) Burhanudin Harahap, tapi pemilu 1955 dimenangkan oleh PNI sebagai partai nomor 1. dengan Masyumi hanya di nomor 2. Sedang NU dan PKI melejit jadi No 3 dan 4.

Diluar dugaan partai yang pernah berkuasa selama 4 tahun sejak 1945-1948 PSI (Partai Sosialis Indonesia) ambruk menjadi partai gurem hanya memperoleh 5 kursi di DPR. Sangat gurem hingga tentu saja tidak bisa mamasuk kabinet koalisi 3 besar PNI Masyumi, dan NU yang dibentuk mencerminkan hasil pemilu, tapi mengisolasi PKI di luar kabinet. Kabinet ini disebut kabinet Ali II dipimpin PM Ali Sastroamijoyo, satu satunya orang Indonesia yang menjabat PM tidak beurutan, tapi selingi oposisi Burhanudin Harahap.

Dua Waperdam adalah Mohamad Roem dari Masyumi dan KH Idham Chalid dari NU, Waperdam termuda RI waktu itu. PKI meski tidak ikut kabinet malah bisa menang dalam Pemilut DPRD 1957.  Masyumi dan PSI kemudian terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta 15 Februari 1958, tapi Bung Karno masih sabar dan menanti, sampai kemudian deadlock Konstituante Juni 1959 untuk mendekritkan kembali ke UUD 45 pada 5 Juli 1959. Lalu pada 1960 Masyumi dan PSI dibubarkan.

Meskipun begitu Bung Karno yang sejak 1957 berpidato minta kabinet kaki 4 dengan 4 besar gotong royong termasuk PKI tidak pernah mengangkat menteri berportofolio dalam kabinetnya. Yang dilakukan Bung Karno adalah memberi pangkat/jabatan Menko untuk DN Aidit sebagai Wakil Ketua MPRS, dan Menteri untuk M\H Lukman sebagai Wakil Ketua DPR. Itu berlaku juga untuk partai lain. Orang ketiga PKI Nyoto diangkat jadi Menteri Negara tanpa portofolio. Tapi justru Nyoto ini akan jadi penulis pidato Bung Karno sejak 27 Agustus 1964 sampai ditahan. Selesai sidang kabinet terakhir yang dihadirinya Oktober 1965. Trio Aidit- Lukman-Nyoto lenyap dari panggung politik, dan PKI dibubarkan 12 Maret 1966.

Jika sekarang ini sudah 12 kali pemilu orang masih ribut dengan KTP dan DPT, maka bangsa yang mengaku bangsa besar kesatria ini memang hanya terdiri dari kampret yang tidak pernah punya karakter sportif, kesatria, jujur gentleman, arief bijaksana, melainkan bermental "bebotoh, bonek" yang hanya mengandalkan tipu muslihat dan curang culas seperti ditulis Bambang Purwanto di Kompas baru baru ini. Budaya culas ini yang sekarang menguasai elite terutama oposisi.

Petahana yang jujur sportif dan kesatria ini barangkali akan mengalami nasib seperti Burhanudin Harahap 1955. Waktu itu terjadi semua menyasal sudah terlambat. RI mundur ke abad kegelapan dimana tidak ada lagi ksatria panutan dan teladan. Semua lu lu gue gue, bebotoh dan bonek.

Karena itu Presiden petahana harus arif bijaksana dan sportif gentleman, tapi kalau cuma petahana yang arif jujur sedang lawann yang memakai gaya Ken Arok, ya kita hanya bisa berdoa semoga Tuhan mengampuni bangsa yang justru berjalan mundur 63 tahun. Surat Al-Raad yang sering dikutip Bung Karno mengatakan, "Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak punya kehendak kemauan untuk berubah ke arah yang lebih baik dan lebih benar." (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Watyutink.com - Sudah menjadi sikap oposisi di manapun di dunia di negara-negara demokrasi, kekhawatiran akan ada kecurangan yang dilakukan oleh petahana. Itu lazim karena potensi terbesar kecurangan dilakukan oleh petahana, yang bisa dilakukan dengan beragam cara. 

Untuk mengurangi kecurigaan tersebut, harusnya petahana menyiapkan pemilu ini dengan sebaik baiknya, khususnya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah yaitu data kependudukan yang akan menjadi dasar dalam penetapan DPT. Hindarkan semua hal yang dapat menumbuh-suburkan kecurigaan tersebut. 

Kasus ktp-el ini sangat krusial, apalagi muncul kejadian-kejadian penjualan form KTP-el, tercecernya KTP-el, adanya ktp aspal yang dipergunakan warga negara asing (WNA),  akan memperkuat asumsi bahwa pemilu akan dicurangi.

Issue-issue yang beredar tentang kecurangan pemilu tahun 2014 saja tidak pernah mendapatkan penyelesaian yang seharusnya, tidak kurang seorang legislator secara terbuka menuduh adanya penyedotan data KPU yang tidak ditindaklanjuti secara hukum.

Terlepas apakah kecurangan itu fakta atau hanya sekadar isu, harusnya ada penyelesaian secara hukum apabila ada kesalahan dalam prosedur penanganan masalah KTP-el. Tanpa ada penyelesaian tersebut akan memperkuat asumsi bahwa kecurangan tersebut memang sudah direncanakan.

Karena pemilu ini sebagai keniscayaan sebuah negara demokrasi, saya mengharapkan pemerintah mengambil langkah-langkah antisipasi, agar isu-isu tersebut bisa dieliminir dan tidak menjadi issueu publik yang sudah meluas sampai ke daerah. Gunanya untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, menutup ruang kemarahan publik atas isu kecurangan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Watyutink.com - Sungguh memalukan peristiwa terkait e-KTP selalu terulang, terakhir kasus tercecernya e-KTP di wilayah hukum Jakarta Timur. Mungkin peristiwa itu memiliki latar belakang yang beda, tapi masyarakat umum membaca sebagai peristiwa yang terkait. 

Dari kasus korupsi dalam proses pengadaan yang sudah memakan korban beberapa orang terpidana, keterlambatan dan carut marut pelayanan e-KTP dengan beribu alasan, kini muncul masalah baru tercecernya e-KTP,  lengkap sudah masalah yang menimpa e-KTP ditambah lagi terjadi di tahun politik.

Di mana letak persoalan, ada dua hal yang patut distabilo dalam soal ini. Pertama, pemerintah cq Kemendagri adalah institusi yang bertanggung jawab atas kewenangan yang dimiliki. Kinerja Kemendagri dalam soal pelayanan e-KTP perlu diaudit secara khusus untuk mengetahui tingkat profesionalitas dari ASN terkait termasuk pejabatnya.

Kedua, kasus tercecernya e-KTP di wilayah hukum Jakarta Timur apakah murni kecerobohan ASN terkait, apa ada "keterlibatan" pihak diluar pemerintah. Karena ini tahun politik, tentu dugaan adanya motif politik sangat memungkinkan dalam peristiwa itu. Semua kemungkinan bisa terjadi, di sinilah ranah penyidikan pihak berwajib untuk bisa mengungkap peristiwa hukum dan latar belakangnya secara konprehensif.

Terakhir, apapun yang terjadi pada peristiwa e-KTP, masyarakat tidak boleh menjadi korban atas hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Watyutink.com - Era informasi saat ini memang bisa merubah segala sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi dan juga sebaliknya. Era digital setiap manusia, perkumpulan dan lembaga bisa mempromosikan diri sesuai dengan seleranya. Walaupun bisa jadi era informasi bisa meruntuhkan siapapun dengan seketika karena suatu kesalahan kecil yang dilakukannya.

Memang dalam politik, suatu kesalahan yang diulang-ulang bisa menjadi suatu kebenaran. Karena kebenaran dalam politik tidak sama dengan kebenaran matematik atau ilmu pengetahuan. Kebenaran politik terkadang lahir dari kemampuan membangun persepsi publik terhadap setiap isu yang sedang dibuat oleh para pemainnya.

Dalam hal ini masyarakat umum hanya sebagai penikmat atau penonton dari sebuah teater di layar politik yang begitu luas dan variatif. Sehingga mereka tidak sempat untuk meneliti kembali validitasi setiap sajian tersebut. Yang terpenting mampu membangkitkan emosional penonton, berarti ini sdah berhasil. Tapi seberapa besar keberhasilannya tergantung sajian rivalnya. Jika ia lebih baik, maka secara otomatis akan menurun juga.

Isu Jokowi PKI, keturunan China, antek asing, status agamanya diragukan saat ini memang sudah terasa basi bagi para penonton film politik, hal ini masyarakat umum. Keberhasilan tim TKN Jokowi telah berhasil menampilkan nuansa baru yang lebih baik, menyenangkan dan cukup menyakinkan bahwa isu isu tersebut hanya sampah. Tapi bukan berarti sudah bisa disapu bersih.

Tergantung pada tingkat rasional mereka dlm menyikapi fakta yang ada. Semakin baik tingkat rasional berpikir, semakin jernih masyarakat menilai suatu persoalan yang berkembang di sekitarnya.

Terlepas dari suatu kebenaran fakta yang ada, memang ini menjadi tugas kepolisian untuk mengamankan barang bukti tersebut. Tentu tidak boleh dimusnahkan, karena ini barang bukti jika memang tindak pidana. Kepolisian harus bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Tujuanya agar masyarakat menerima suguhan informasi yang menyenangkan dan menyehatkan. Bahkan ini suatu keharusan, sehingga konstruksi bangunan politik semakin kuat dan sehat.

Jika merujuk pada hasil suvei Denny.JA persoalan seperti Sarumpaet merupakan kesalahan dalam memainkan suatu peran dihadapan publik bagi kubu Prabowo. Ditambah lagi persoalan-persoalan beruntun yang dinilai kurang etis diucapkan dan dilakukan oleh capres dan cawapres nomor 2 lainya. Jelas, tentu tidak mau lagi terjadi kesalahan terulang kembali. Mereka mencoba menyakinkan publik atas sikap pemerintah yg telah melakukan pendzoliman politik. Salah satu isu yang dimainkan adalah peristiwa reuni 212 yang kontroversi ini. Lagi lagi, persoalan ini pun bisa ditepis dengan baik oleh kubu petahana.

Sedikit agak berbeda adalah kasus e-KTP. Ini menjadi menarik jika ditelusuri dari alur berfikir yang dibuat oleh tim Prabowo-Sandi. Dalam sambutan pengambilan nomor urut capres-cawapres, Prabowo dengan jelas mengatakan pentingnya independensi KPU dan Bawaslu. Pernyataan ini tentu tidak terlepas dari pengalaman masa lalu di tahun 2014 kalah oleh Jokowi-JK, dimana menurutnya kekalahan terjadi karena persoalan DPT dan pemilih ganda yang bisa dimainkan. Walaupun sebenarnya sedikit susah juga diterima, mengingat keduanya waktu itu sama sama bukan sebagai petahana.

Kasus e-KTP saat ini kelihatanya masih sangat baik untuk dijadikan alat kampanye oleh oposisi. Artinya dari segi teori politik dalam posisi diuntungkan, jika kalah maka wajar atas konspirasi yang dimainkan oleh pemerintah, jika menang pun mereka merasa telah menumbangkan rezim dzolim. Dan ditutup untuk sama sama mengakhiri pertikaian dengan bersatu untuk mewujudkan cita cita nya. Saya kira itu jalan berpikirnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998