Efek Catalan Bakal ke Papua?
berita
Politika

Sumber Foto : topwar.ru

03 October 2017 15:00
Catalan kembali bergolak. Referendum yang dilakukan pemerintah wilayah pada 1 Oktober 2017 berujung bentrok. Beberapa wilayah di Catalan mulus melaksanakan  referendum. Tapi ada pula kawasan di Catalan yang bahkan warganya tidak bisa ke tempat pemungutan suara karena dihadang oleh polisi. Madrid keukeuh menganggap referendum di Catalan illegal dalam konstitusi Kerajaan Spanyol.

Uji coba referendum pernah digelar pada 2014 di bawah kepemimpinan Arthur Mas. Dari 2/3 warga yang ikut dalam pemungutan suara, 80 persen setuju jika Catalunya memisahkan diri dari Spanyol. Karena dianggap ilegal, Mas dijatuhi hukuman tidak boleh berpolitik dan menduduki jabatan politik.

Pada 2015, aliansi partai pro kemerdekaan memenangkan 60 persen suara pemilu di Catalunya. Kemenangan ini membuat referendum kembali diwacanakan. Carles Pudigemont, pemimpin Catalunya, menjamin tidak akan ada tindak kekerasan yang mencoreng gerakan kemerdekaan Catalunya. Tetapi sebelum hari H referendum 1 Oktober 2017, 712 wali kota pro kemerdekaan ditangkap oleh otoritas keamanan Spanyol.

Madrid merasa telah memberikan otonomi tingkat tinggi kepada wilayah Catalunya. Mereka memiliki sistem pemilu sendiri serta partai-partai lokal. Pemerintahan Spanyol tetap menganggap referendum Catalunya adalah hal yang ilegal. Namun mengapa Catalunya ngotot ingin merdeka?

Catalunya menyumbang ekonomi terbesar bagi Spanyol (sebesar: 223,6 miliar Euro), terbesar dari sektor industri dan pariwisata. Catalunya menyumbang 18,8 persen  GDP Spanyol, lebih besar dari Madrid  (17,6 persen). Dengan kontribusi sebesar itu, Catalan merasa diperlakukan tidak adil oleh Madrid. Mereka dipaksa mengunakan bahasa Spanyol. Pada 1977 Catalunya diberikan otonomi oleh Madrid. Ini sempat meredam keinginan Catalan untuk pisah dari Spanyol. Namun ditolaknya statuta otonomi 2006 oleh pengadilan konstitusi Madrid pada Juli 2010 membuat hasrat merdeka Catalan tumbuh pesat hingga kini.

Apa yang kini terjadi di Spanyol pernah dialami Indonesia. Pada 1999 Timor Timur diizinkan menggelar referendum oleh BJ Habibie. Hasilnya, mayoritas rakyat Timor memilih berpisah dari RI. Sejumlah pihak menyatakan referendum terjadi karena Habibie memegang nilai-nilai demokrasi dan HAM ala barat. Namun ada pula spekulasi bahwa Habibie menerima  bisikan yang salah dari stafnya.

Aktivis Papua Merdeka sudah sejak lama berkampanye menuntut pemisahan Papua dari Jakarta. Mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh Jakarta sejak 1963. Hasil bumi mereka disedot habis dan dinikmati negara lain dan segelintir elite Indonesia, tapi rakyat disana tetap miskin dan terbelakang.

Dengan isu yang hampir sama, yaitu ketidakadilan, akankah efek Catalan ini akan semakin membesar di Papua?  Apalagi, ketika mempertanyakan ketidakadilan yang mereka terima, rakyat Papua selalu menghadapi gebuk dan dor. Terakhir, polisi membeli senjata pelontar granat dengan alasan menghadapi separatisme di Papua.

Bagaimana Jokowi menghadapi ini? Apakah akan mengulangi pendekatan yang sama dengan Aceh, antara lain mengizinkan berdirinya partai lokal, bisa ditawarkan ke Papua?   

Apa pendapat anda? Watyutink? (ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Saya melihat adanya perbedaan yang sangat signifikan antara hasrat ingin merdeka Catalunya dengan keinginan sebagian warga Papua untuk memisahkan diri dari NKRI.

Sejak semula Catalunya adalah negara merdeka yang dianeksasi oleh Raja Spanyol sekitar 300 tahun yang lalu. Akibatnya Catalunya selalu ingin merdeka atas alasan nasionalisme. Apalagi kawasan Catalunya sangat kaya secara ekonomi sebagaimana disampaikan Watyutink.com. Barcelona merupakan daerah sangat makmur. Namun isu Catalunya merdeka bukan soal kemakmuran ekonomi, melainkan karena rasa nasionalisme Catalan.

Di Papua, masalah utamanya yang selalu mencuat kepermukaan bukanlah nasionalisme, melainkan kesenjangan pembagian sumber-sumber ekonomi dan pembangunan daerah. Tidak ada sentimen nasionalisme di dada sejumlah pihak yang ingin memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Papua menjadi bagian dari Nederlands Indie sejak zaman penjajahan Belanda dan memang kemudian menjadi bagian penting dalam kerangka NKRI. Mayoritas besar orang Papua merasa mereka adalah orang Indonesia. Sedangkan mayoritas Catalan tidak merasa mereka adalah orang Spanyol.

Usaha-usaha besar pemerintah Jokowi membangun jalan raya Trans Papua, menyamakan harga bahan bakar dan bahan-bahan kebutuhan pokok, serta rencana penempatan Divisi Marinir RI di Papua, diharapkan bakal menjadi pemicu serta pemacu perekonomian di Papua sehingga disparitas yang sekarang ini bisa dihilangkan. Tetapi kita tetap harus waspada karena bakal ada saja kelompok die hard yang ingin memisahkan diri dari NKRI, apapun yang jadi alasannya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Saya perlu mendalami dulu masalah Catalan. Namun yang saya ketahui antara Papua dan Catalan tidak bisa disamakan begitu saja. Seperti yang kita ketahui kawasan Catalunya hanya didiami oleh bangsa Catalan. Berbeda jauh dari wilayah Papua yang penduduk lokalnya terdiri dari banyak suku bangsa.

Di Papua, ada kisah dominasi suku-suku besar terhadap suku yang lebih kecil. Pertikaian antarsuku merupakan faktor yang dapat menghambat gerakan Papua merdeka, yang kini dikuasai oleh suku Dani. Sedangkan suku Muyu lebih maju di bidang niaga, walaupun jumlah populasinya kecil. Suku Me menguasai bidang pertanian dan peternakan. 

Diperlukan kekuatan pemersatu yang kuat secara fisik, ekonomi, dan politik untuk mempersatukan mereka (suku-suku di Papua). Papua juga membutuhkan tokoh yang profesional dan jujur yang mengabdi untuk bumi Cendrawasih. Tokoh tersebut juga harus bisa mempersatukan suku-suku yang ada di Papua. Namun, agak sulit mendapatkan sosok ideal seperti itu. Kebanyakan dari mereka yang telah berpengalaman telah tertular penyakit korupsi. Mereka yang tertular hanya memperkuat kepemimpinan tradisional big boss atau big brother yang terikat kuat dengan intra family organization.

Sama halnya dengan pengalaman yang dialami oleh negara tetangga Papua New Guinea (PNG). Hingga kini PNG masih belum bisa berhasil membangun pemerintahan yang solid. Ini dikarenakan keadaan yang kurang lebih sama dengan Papua. Jalan Papua untuk bisa melakukan hal yang sama dengan Catalan masih sangat panjang, serta banyak tantangan dan halangan yang akan dialami. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat - Pengurus Harian DKTP Prov.Papua (Sebagai Wakil Sekretaris)

Keinginan Papua untuk merdeka berbeda dari keinginan Catalan untuk lepas dari Spanyol. Kita harus paham dulu akar persoalan keinginan Papua untuk merdeka. Akar persoalan tuntutan Papua merdeka adalah pelurusan sejarah Papua, pelanggaran HAM yang terjadi terhadap orang Papua di atas tanahnya sendiri, dan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) dikenal juga dengan istilah referendum yang dipandang cacat yuridis.

Sejarah Timor Leste berbeda dengan Papua. Referendum Papua telah dilakukan melalui mekanisme plebisit (meminta jawaban dari rakyat Papua setuju atau tidak untuk bergabung ke Republik Indonesia) pada 1969. Namun hasil referendum oleh bangsa Papua ini masih menjadi masalah. Belajar dari sejarah referendum pada masa lalu, saya kira rakyat Papua tidak akan terbentur pada batu yang sama. Referendum bukanlah solusi bagi Papua.

Mengenai pembentukan partai lokal, itu telah diatur di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Hanya saja belum dilaksanakan di Papua. Selain itu pemerintah Indonesia perlu memperhatikan dorongan dari negara-negara di Pasifik untuk penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Papua. Pemerintahan Jokowi perlu memberikan perhatian khusus untuk masalah ini.

Saya kira untuk menyelesaikan konflik yang ada di tanah Papua, pemerintah harus menyelesaikan tiga akar persoalan itu. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Duta Besar Portugal Tahun. 2000 - 2004

Timor Timor (Timtim) itu berbeda dengan Papua (Irian Jaya). Sejarahnya Papua itu juga bekas wilayah jajahan Nederlandsch Indie (Hindia Belanda), sama dengan daerah-daerah lain yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalau Timtim dulu kan bekas jajahan Portugis.

Sekitar 1950-an Bung Karno pernah berkunjung ke Portugal. Saat itu pemimpin diktator Portugal António de Oliveira Salazar menawarkan Timtim kepada Bung Karno. Namun beliau menolak tawaran itu, dengan alasan Timtim bukan wilayah Hindia Belanda. Berbeda dengan Papua yang betul-betul diperjuangkan oleh Bung Karno untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Situasi berubah pada 1975 ketika Amerika Serikat (AS) kalah dalam perang Vietnam. Saat itu Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Terjadilah aneksasi Timtim yang dilakukan oleh Soeharto, dengan bantuan AS. Aneksasi tersebut dilakukan dengan alasan membendung paham komunis di Asia Tenggara. Setelah Soeharto lengser, Timtim mendapatkan kemerdekaannya melalui mekanisme referendum.

Jadi Timtim sebenarnya bukan wilayah NKRI, jadi tidak apa-apa merdeka. Kalau Papua itu wilayah NKRI, bagaimanapun caranya harus dipertahankan sampai kapanpun. Jangan sampai efek referendum Catalan terjadi di Papua.

Kalau soal pelanggaran HAM dulu setelah Timtim lepas, pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Orde Baru (Orba) di bawah pimpinan Soeharto dibahas di Genewa. Itu bukan masalah HAM di Timtim saja, tetapi di seluruh wilayah Indonesia termasuk Papua.

Permasalahan HAM di Papua memang harus dilaksanakan, namun di lain sisi kita juga perlu mempertahankan keutuhan NKRI. Kita harus bisa mencegah efek referendum yang terjadi di Catalan, terjadi juga di Papua. Jika kita ingin NKRI tidak dipecahbelah oleh asing atau kelompok-kelompok lainnya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Gerakan Demokratik Rakyat Papua Barat (Garda Papua Barat) 

Mahasiswa Papua Barat dari Raja Ampat sampai Boven Digoel mengapresiasi partisipasi rakyat Catalunya dalam referendum. Kami menghormati dan mendukung pilihan politik bangsa Catalan, yakni memilih untuk merdeka. Berdiri sendiri sebagai negara republik yang merdeka, keluar dari dominasi negara Spanyol.

Mahasiswa Papua Barat memberikan dukungan kepada rakyat Catalunya karena beberapa hal. Antara lain; mengakui hak politik mereka sebagai sebuah bangsa Catalan, sebagai sesama rakyat tertindas, sama-sama mengalami dan merasakan kekerasan negara melalui tindakan represif aparat negara.

Dampak yang dirasakan rakyat Papua-- terutama mahasiswa--dari keberhasilan referendum Catalan adalah mendapatkan semangat baru untuk memperjuangkan kebebasan bagi rakyat di Papua Barat. Kami yakin perjuangan kami ini akan akan mewujudkan Papua Barat yang merdeka.

Bagi kami para mahasiswa Papua Barat, tidak ada masa depan bersama Pemerintahan Indonesia. Karena itu solusinya adalah keluar dari Indonesia. Untuk keluar dari Indonesia kami mengambil langkah melalui mekanisme referendum. Sama seperti yang dilakukan oleh rakyat di Catalunya pada 2017, Timor Leste pada 1999, dan Sudan Selatan 2011.

Pendekatan pembangunan atau non-milter yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak akan mengubah keinginan hati kami. Kemerdekaan itu harga diri bagi rakyat Papua Barat. Oleh karena itu tidak bisa ditawar dengan apapun, termasuk dialog sektoral dan pembangunan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik, Kandidat Doktor Bidang Pertahanan Cranfield University, Inggris

Dengan isu yang hampir sama, yaitu ketidakadilan, akankah efek Catalan ini akan semakin membesar di Papua? Sebelum menjawab pertanyaan ini, harus digarisbawahi terlebih dahulu bahwa banyak perbedaan yang mendasar antara kasus Papua dan Catalan, mulai dari sejarah, akar penyebab, fase konflik, hingga solusi yang sudah berjalan guna mengakhiri konflik internal. Pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menangani konflik ini pun berbeda. Belum lagi karakter dari Catalan dan Papua juga jauh berbeda.

Apakah akan membesar? Jawabannya belum tentu. Bahwa Catalan telah menginspirasi sejumlah organisasi untuk melakukan referendum adalah benar. Sebut saja Lega Nord di Italia, kelompok nasionalis konservatif Bavaria di Jerman, SNP di Skotlandia, adalah beberapa organ yang berpotensi melakukan hal serupa.

Terkait hal Papua, ada atau tanpa kasus Catalan, isu referendum belum pernah padam. Sejauh ini, belum ada indikasi isu referendum Papua akan membesar dengan memanfaatkan momentum Catalan. Terlebih publik domestik Indonesia tidak banyak menaruh perhatian pada isu Catalan. Hal ini dapat dilihat dari tidak ramainya pembicaraan mengenai kasus referendum Catalan di media sosial.

Bagaimana Jokowi menghadapi ini? Apakah akan mengulangi pendekatan yang sama dengan Aceh, antara lain mengizinkan berdirinya partai lokal, bisa ditawarkan ke Papua? 

Terkait kasus Papua, sejauh ini Jokowi masih sangat terkesan mengedepankan pendekatan pembangunan sebagai solusi menyelesaikan konflik Papua. Belakangan ini, Jokowi memang membuka pintu dialog yang melibatkan salah satu tokoh Papua, Pater Neles Tebay. Hanya saja dialog ini masih sektoral dan cenderung untuk lebih mengedepankan isu-isu non keamanan. Konsep dialog ini juga belum jelas, termasuk pula siapa aktor yang akan dilibatkan dalam dialog tersebut. Padahal, representasi aktor memegang peranan penting dalam penyelesaian konflik Papua.

Selain itu, isu keamanan termasuk juga isu politik lokal di dalamnya masih kurang mendapat prioritas. Pada titik ini, kesan setengah hati dalam penyelesaian konflik Papua tidak bisa dielakkan. Selama pemerintah masih enggan menyelesaikan isu-isu krusial seperti ketidakadilan, keamanan dan politik lokal, selama itu pula konflik di Papua akan tetap ada.

Belajar dari kasus Catalan, mengakomodir politik lokal dalam politik domestik sejatinya tidak menghapus keinginan untuk merdeka. Akan tetapi, kasus Catalan juga mengajarkan penting negara untuk konsisten memelihara komitmen yang telah dibuat.

Pendirian parpol lokal di Papua adalah salah satu ide yang bisa ditawarkan dalam menyelesaikan konflik papua. Apalagi, kita sudah punya pengalaman di Aceh.

Sebuah organisasi Amerika Serikat, RAND Corporation, pernah melakukan studi terhadap 268 organisasi teror di seluruh dunia yang berhenti sepanjang 1968-2006. Kelompok teror yang dijadikan studi mencakup motif agama, nasionalis, sayap kiri (left-wing) dan sayap kanan (right-wing).

Dalam laporan yang diterbitkan tahun 2008 tersebut menyebutkan kelompok teroris yang hancur akibat operasi militer hanya mencapai angka tujuh persen. Laporan berjudul How terrorist groups end: lessons for countering Al Qa'ida itu merinci, tiga alasan lain mengapa organisasi teror berhenti atau membubarkan diri: memilih jalur politik (43 persen), penangkapan pimpinan kelompok oleh pihak kepolisian dan intelijen (40 persen), dan kelompok teror membubarkan diri setelah berhasil mencapai tujuan politik (10 persen).

Ini artinya, membuka ruang politik lokal berpotensi untuk mendamaikan Papua, sekalipun ide ini belum tentu berhasil. Meski demikian, ada baiknya ide ini ditawarkan dalam forum dialog penyelesaian konflik, bukan melalui pendekatan top-down. Dan bukan model dialog setengah hati. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional & Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, FISIP UNCEN, Jayapura, Papua.

Catalan pasti akan menjadi inspirasi bagi Indonesia, terutama dalam melihat pemberlakuan Otonomi Khusus (otsus) Papua yang kemudian penerapannya sudah tidak berjalan maksimal. Otsus yang semula tidak diinginkan, namun telah diterima dengan pertimbangan telah berdampak pada perpecahan dan konflik sosial baru dan terjadi penangkapan dan kriminalisasi terhadap sejumlah pejabat Papua akibat korupsi di era 16 tahun otsus. Pertanyaannya; mengapa? Apakah Otsus adalah sebuah proyek pengembalian harga diri orang asli Papua? Atau justru menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat? Dalam hal inilah kita patut merenung dan membandingkan otsus di Papua dan di negara lain. Jika masyarakatnya sudah tidak lagi percaya, maka pasti akan memilih untuk berdiri sendiri. Bukankah hal ini yang terjadi di Catalan?

Satu persoalan mendasar yang melatarbelakangi konflik Papua sejak Perang Dunia II 1942 di Pasifik hingga integrasi Papua ke dalam NKRI ini terjadi atas peran aktor global (US, Belanda, dan Indonesia) sehingga saat ini berimplikasi pada tuntutan pelurusan sejarah Papua hingga Otsus 2001 di Indonesia.

Otsus telah menjadi piring makan bersama tanpa mingindahkan diskriminasi positif Orang Asli Papua (OAP). Pertanyaan mendasar ialah apakah pemerintah pusat akan memberikan kewenangan sepenuhnya sesuai UU Momor  21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua, sehingga berdampak trust atau meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap jakarta atau justru menjadi bom waktu bagi Indonesia.

Peran Jokowi sudah sangat strategis dan menjadi tokoh/pemimpin yang inspiratif bagi masyarakat Papua. Namun harus didukung oleh kinerja gubernur, bupati/wali kota yang pro rakyat dan sesuai dengan prioritas/kekuatan hukum Otsus Papua.

Selama pendekatan pembangunan masih militeristik, intervensi politik hukum dominan ke dalam birokrasi, dan pelemahan terhadap prioritas Otsus sesuai kewenangan dalam UU Otsus Papua, maka tuntutan untuk memisahkan diri akan terus meningkat. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua