Eggi Jadi Tersangka Makar, Masyarakat Takut Berpendapat?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 May 2019 17:00
Penulis
Whatyutink.com – Politisi PAN Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar. Penetapan status tersangka mengenai people power. Pihak kepolisian mengklaim penetapan status tersebut sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Sementara dari pihak Eggi mengklaimnya sebagai bentuk kriminalisasi.

Peristiwa bermula dari pidato yang dibacakan advokat senior ini di depan kediaman capres 02 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu, 17 April 2019. Eggi mengajak para pendukung paslon No. 2 untuk melakukan aksi people power manakala ditemukan kecurangan dalam Pemilu 2019. Atas seruan tersebut, Suryanto, relawan Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac) melaporkannya ke kepolisian.  

Atas penetapan status tersangka terhadap Eggi, unjuk rasa yang sekiranya akan dilaksanakan pada hari Kamis (9/5) urung terjadi. Massa memilih membubarkan diri meski sebelumnya mereka telah berkumpul di lapangan Banteng. Pihak kepolisian mengklaim unjuk rasa tersebut tidak mengantongi izin.

Penetapan Eggi sebagai tersangka menimbulkan pro kontra. Ada pihak yang menilai seruan Eggi sebagai bentuk ancaman terhadap keamanan nasional. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bila ada niat menjatuhkan pemerintah lewat people power, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan makar. Apakah penetapan status tersangka ini murni masalah hukum, atau memang ada unsur politis?

Di sisi lain ada pula yang mengatakan, penetapan status ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap politisi, terutama politisi pendukung kubu Prabowo - Sandi. Ada pula yang berpendapat, penetapan status tersebut merupakan upaya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan menyampai kritik.

Dalam pro kontra penetapan status tersangka ini mungkin saja bermula dari perbedaan pandangan mengenai people power. Menurut pihak kepolisian, definisi people power dalam seruan Eggi merupakan ajakan untuk menggulingkan pemerintah. Sementara, definisi kata people power yang dimaksud Eggi adalah pengerahan masa alias demonstrasi. Apa iya, seruan Eggi saat pidato itu merupakan ajakan untuk makar? Atau bisa saja sesederhana mengajak demo?

Langkah penetapan status sebagai tersangka kepada Eggi karena mengajak massa untuk berdemontrasi menyampaikan pendapat, mungkin saja akan ditangkap masyarakat sebagai upaya kembalinya pemerintah yang otoriter. Hal ini akan membuat takut masyarakat untuk berdemo dan menyampaikan pendapat.

Ditambah lagi, sebelumnya Wiranto membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang menjurus ke arah pelanggaran hukum. Mungkin saja Eggi menjadi percobaan awal upaya tersebut. Jadi masih beranikah berpendapat dan mengkritik yang aman tanpa takut dicap makar? Apa penetapan Eggi ini juga jadi tanda-tanda kembalinya rezim otoriter di Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Terhadap penentapan Eggi Sudjana sebagai tersangka tuduhan makar ini, saya kira bukan semata kasus hukum. Kasus ini, merupakan kasus bernuansa politis. Sebagaimana diketahui Eggi merupakan aktivis oposisi yang aktif.

Makar dalam konteks hukum diatur dalam pasal 104, 106 & 107 KUHP. Pada intinya, tindakan makar ada beberapa jenis. Pertama upaya ingin membunuh presiden dan wakil presiden. Kedua upaya memisahkan diri sebagian wilayah negara. Dan ketiga upaya menggulingkan kekuasaan dengan kekerasan.

Namun dalam negara demokrasi, substansi ketentuan makar ini sudah tidak lagi relevan. Hal ini karena Konstitusi UUD 1945 sudah menyediakan mekanisme untuk memakzulkan atau atau menjatuhkan presiden dan wakil presiden. Karena itu, penerapan pasal ini sudah ketinggalan zaman.

Dalam politik wacana mengganti pemerintahan atau mengganti presiden itu sesuatu yang biasa dan dilakukan 5 tahun sekali. Karena itu, diskusi atau wacana itu bukanlah hal yang dilarang dalam politik. Kecuali sudah terbukti ada upaya nyata untuk menjatuhkannya secara paksa. Seperti tuduhan makar pada masa kemarin terhadap beberapa tokoh. Mereka dituduh makar tetapi tidak berlanjut.

Karena itu penetapan ini juga patut disayangkan. Secara jelas hukum sudah digunakan sebagai alat kekuasaan. Pada beberapa kasus di berbagai negara, ini mencirikan sebagai negara yang totaliter. Aspirasi masyarakat dibungkam sekalipun dengan proses hukum. Hukum itu tidak boleh mengadili pikiran dan pendapat warga negara.

Sangkaan terhadap Eggi tidak memisahkan antara calon presiden dan petahana sebagai capres. Definisi people power itu pengerahan massa. Atau dengan kata lain demontrasi. Jadi akan lebay jika mengartikan people power sebagai makar. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako

Menanggapi masalah yang dihadapi Eggi Sudjana ini, menurut saya, idealnya pihak pemerintah lebih bijak dalam merespons setiap aspirasi dan gagasan yang muncul dari masyarakat. Hal ini sebagai wujud dari implementasi dari sebuah negara yang menganut paham demokrasi.

Seruan gerakan people power yang dikemukakan oleh Eggi perlu dikaji secara cermat. Apakah memang seruan tersebut dapat dikatagorikan sebagai sebuah tindakan makar ataukah hak sebagai warga negara dalam mengemukakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Oleh sebab itu, saya sebagai bagian dari akademis, sayai berpandangan bahwa semua gagasan dan pikiran yang berkembang dari kalangan masyarakat patut direspon secara positif. Tentu selama tidak melakukan tindakan anarkis yang bertujuan utk menggulingkan pemerintah. Negara harus memberi ruang kepada setiap elemen bangsa untuk mengemukakan pikiran dan gagasannya.

Saya pikir pemerintah perlu mencermati setiap aspirasi yang muncul dari publik. Sehingga tidak timbul kesan tendensius. Namun terkait apakah masalah ini murni hukum atau ada unsur politis, Saya tidak bisa memastikan bahwa apakah hal ini murni masalah hukum atau ada unsur politik. Yang jelas negara harus lebih bijak

Saya menilai ada fenomena adanya pendapat yang mengatakan jika apa yang terjadi terhadap Eggi ini merupakan tanda kembalinya rezim otoriter. Padahal sekarang ini adalah era keterbukaan. Saya pikir negara juga harus tanggap terhadap fenomena ini.

Negara harus mencermati setiap fenomena yang berkembang di masyarakat.  Sehingga dalam mengambil keputusan juga bisa lebih tepat. Subtansi masalahnya yang patut dicermati. Misalnya jika masalah tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindakan makar, sebaiknya tidak perlu diproses secara hukum. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Akibat Jalan Non Tol Tak Dipelihara             Catatan YLKI untuk Mudik Lebaran 2019             Tipis Prabowo-Sandi Menang di MK             Putusan MK Tidak Mengakhiri Polemik Pilpres 2019             LGBTIQ Merupakan Pilihan dan Hak Asasi             Asumsi RAPBN 2020 Sulit Tercapai             Strategi Ekspansif Tak Tampak di RAPBN 2020             Transisi Darurat (Demisioner) Permanen????             Membangun Sambil Menindas             Mitigasi Pengaruh Kejadian Politik terhadap Kegiatan Ekonomi