Gatot Diundang, Gatot Ditolak
berita
Politika

Sumber Foto: US Department Of Defense

23 October 2017 16:30
Penulis
Bakal sulit mendapat jawaban pasti atas peristiwa ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memasuki Amerika Serikat (AS). Pemerintah Indonesia, melalui Kedubes RI di Washington, telah mengirim nota diplomatik ke Menlu AS. Isinya permintaan klarifikasi terkait penolakan orang nomor satu di militer Indonesia. Akankah tindakan pemerintah Indonesia ini mendapat hasil sesuai harapan? Atau pihak AS menjawab dan meski dinilai tidak memuaskan, kita akan tetap memaafkan? Adakah ekses peristiwa ini ke hubungan bilateral Indonesia-AS?

General Joseph F Dunford Jr mengundang Jenderal Gatot datang ke AS menghadiri Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization di Washington DC, 23-24 Oktober 2017. Saa tiba di bandara, Panglima TNI dan rombongan mendapat tak bisa terbang karena ada larangan dari Imigrasi Amerika Serikat (US Customs and Border Protection). Padahal visa sudah dikantongi.

Penolakan masuk ke AS terhadap petinggi militer Indonesia bukan kali pertama terjadi. Sejumlah jenderal TNI juga pernah ditolak masuk ke AS, meskipun sebagian membantah. Antara lain Prabowo Subianto, Sjafrie Syamsuddin, Wiranto, Pramono Edhie Wibowo, dan Zacky Anwar Makarim. Bahkan kabarnya Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies S Baswedan, pun pernah ditolak masuk ke AS kendati diundang oleh Kemenlu negara itu. Aneh, selain diundang, Anies malah menjalani pendidikan tinggi lanjutan di AS.

Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan penolakan terhadap Gatot? Menuding AS—juga negara maju lainnya—ceroboh dalam soal sistem administrasi dan koordinasi antarlembaga disana rasanya tidak mungkin mengingat canggihnya sistem yang selalu mereka update secara berkala. Tapi kenyataannya penolakan terhadap Gatot telah terjadi dan jadi sorotan dunia.

Lebih jauh lagi, kenapa Gatot harus ditolak masuk ke AS? Menengok ke belakang, mungkin saja para jenderal sebelum Gatot yang pernah ditolak masuk karena dianggap terkait dengan pelanggaran HAM. Kalau itu dasarnya, rasanya di era kepemimpinan Jenderal Gatot belum pernah ada aksi militer ke rakyat yang melanggar HAM. Apakah isu komunisme? Pasti tidak karena Gatot malah menggagas nonton bareng film G30SPKI yang merupakan kampanye melawan komunis. Siapapun yang di garis terdepan melawan komunisme pasti jadi darling-nya AS.

Atau apakah sikap Gatot yang dinilai sebagian kalangan condong memberi ruang ke Aksi Bela Islam menjadi dasar penolakan terhadap Gatot? Kebijakan pemerintahan Trump memang agak anti Islam. Tapi apa iya Gatot semakin “kanan”? Harus dicatat bahwa Gatot adalah seorang tentara yang menjunjung tinggi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.  

Jangan-jangan ada keterlibatan invisible hands yang tujuannya untuk menghancurkan reputasi Gatot jelang kontestasi Pemilu 2019. Apakah tujuan itu bakal berhasil? Belum tentu, bisa saja semakin meluaskan simpati rakyat, terutama umat Islam, terhadap Gatot.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk/jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politikus Senior Golkar, Mantan Anggota DPD RI, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Mantan Menteri PAN

Anggapan bahwa kebijakan Amerika Serikat (AS) canggih dan rapi itu kurang tepat. Kenyataannya kebijakan AS amburadul dan sembarangan, apalagi di era kepemimpinan Donald Trump. Jika ditarik lagi melihat ke belakang ke era George W Bush, mereka menyerang Irak atas dasar info kepemilikan senjata pemusnah massal atau  Weapons of Mass Destruction (WMD) dari rezim Saddam Husein. Namun sampai Saddam dieksekusi mati dan hingga hari ini, tudingan AS tersebut tidak terbukti.

Di Asia Tenggara pada era Perang Dingin AS juga pernah mengeluarkan pernyataan mengenai Teori Efek Domino. Kalau AS kalah di perang Vietnam, paham komunisme akan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Faktanya usai AS kalah di Vietnam, namun komunisme tidak menyebar.

Sebagian masyarakat dunia menganggap AS begitu kelihatan hebat. Ini bukan karena fakta sebenarnya, melainkan karena pengaruh film-film zaman dahulu (jadul) yang dibuat oleh Hollywood. Dalam film-film tersebut menunjukkan citra AS yang hebat dan selalu tampil sebagai pemenang.

Jadi kalau kita kembali melihat kasus pencekalan yang dilakukan AS terhadap Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, ini hanya satu dari sekian banyak contoh ketidakbecusan kebijakan yang kronis di AS, dan memuncak pada era kepemimpinan Trump.

Meski masalah tersebut sudah diatasi, Panglima TNI menolak untuk pergi ke AS. Langkah yang diambil Gatot sudah betul. Kita perlu bersikap tegas terhadap AS, karena ini menyangkut harga diri bangsa dan negara kita. Kelanjutan dari dampak yang ditimbulkan dari kasus ini di dalam negeri merupakan cermin kedewasaan kita dalam berpolitik. Kita lihat saja nanti. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politisi/Inisiator Koalisi Politisi Perempuan di Parlemen

Pasca Trump terpilih dan dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45, masalah antara Partai Demokrat dan Partai Republik muncul dan tak kunjung selesai. Bahkan dalam setiap program-program kerja pemerintah terpilih, keduanya sulit untuk berkolaborasi.

Saat ini pengambilan keputusan di AS dipegang oleh Partai Republik sebagai partai pemerintahan. Namun Indonesia masih menggunakan pendekatan-pendekatan kebijakan Partai Demokrat. Indonesia belum memperbarui pola-pola pendekatan ala partai berkuasa yang baru.

Dalam hal pencekalan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, aneh rasanya kalau penolakan kunjungan Gatot ke AS sengaja dibuat-buat oleh AS. Kalau memang ada upaya itu, untuk apa pemerintah AS mengeluarkan visa untuk Gatot? Pemerintah AS melalui Kedubesnya di Jakarta juga telah menyampaikan permintaan maaf.

Dalam hal ini bukan Indonesia saja yang bisa bikin kesalahan, negara seperti AS pun bisa membuat kesalahan bilateral. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Reverse psychology acapkali dilakukan sebagai bagian dari desepsi untuk mengecoh musuh dan itu biasa biasa saja.

Tentu agar pesannya tersampaikan dengan kuat dan jelas maka pola pemunculan di panggung ala "dramatic entrance" memang harus dilakukan penuh aksi teatrikal dan dramatisasi adegan yang mengharubiru sehingga menjungkirbalikan semua logika akal sehat dan akhirnya semua jadi terkecoh.

Tapi buat yang tetap menjaga kewarasan akal sehat, mudah bisa melihat cacat skenario yang terkesan sedikit memaksa. Lihat saja betapa naif dan lucunya ketika mengamati situasi di TKP ketika petugas bandara atas arahan Kantor Imigrasi Amerika menolak keberangkatan Panglima TNI di saat sudah berada di bandara bersiap untuk boarding.

Tidak mungkin sekelas Panglima TNI tiba tiba bertindak sanguinis seenaknya sendiri berangkat mendadak tanpa rencana hanya sekadar sesuatu yang "pop-up" di benaknya. Pasti terbayangkan bagaimana proses protokoler seorang sekelas Panglima TNI ketika akan berangkat secara resmi keluar negeri untuk urusan kenegaraan.

Dari mulai penjadwalan keberangkatan hingga segala tetek bengek administratif tentunya sudah dikorespondensikan terlebih dulu secara resmi, terintegrasi dan saksama di berbagai level tingkatan birokrasi dengan pihak pemerintah negara yang akan dikunjungi via Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, juga melalui Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat. Jadi sangat kecil kemungkinan rasanya tiba tiba terjadi adegan dramatis berbau komedi situasi yang terkesan wagu atas Panglima TNI saat akan boarding di bandara.

Mereka yang hobi berpikir konspiratif pasti mengangguk angguk setuju dan ikut emosional atas apa yang ditulis dengan lugas dan bernas oleh watyutink.com. Sayangnya apa yang disampaikan luput menyertakan satu variabel penting dalam analisisnya.

Ada satu variabel data yang harusnya dipastikan lebih dulu. Pertama, apakah benar Panglima TNI berangkat ke Amerika Serikat dalam rangka penugasan secara resmi untuk urusan negara? Atau keberangkatan Panglima TNI ke AS untuk urusan pribadi yang sama sekali tidak ada urusan kenegaraan secara bilateral antara Indonesia dan AS?

Jika keberangkatan Panglima TNI karena alasan yang pertama, tentu saja saya dapat memahami pemaparan watyutink.com. Saya pun juga dapat memahami bahwa apa yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat cq Imigrasi AS terhadap Panglima TNI adalah bentuk penghinaan terhadap daulat dan harkat martabat Indonesia.

Tetapi jika keberangkatannya untuk alasan kedua, tentu ini bukan masalah yang harus diheboh karena Gatot Nurmantyo berangkat ke AS sebagai Gatot Nurmatyo yang sipil dan sama sekali bukan sebagai Panglima TNI.

Artinya, yang ditolak keberangkatannya oleh imigrasi Amerika adalah Gatot Nurmantyo yang sipil dan sah-sah saja apapun alasannya. Namun yang menarik justru muncul pertanyaan, untuk urusan apa sesungguhnya keberangkatan Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat sampai sampai pemerintah negara tersebut harus melarangnya?

Pertanyaan kedua, apa sesungguhnya dasar hukum yang membenarkan Kantor Imigrasi Amerika boleh memerintah petugas bandara di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia untuk melarang siapapun (termasuk Panglima TNI) berangkat keAS?

Bukankah itu yang seharusnya dipertanyakan? (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Pencekalan oleh petugas ICE (ini gabungan Imigrasi dan Bea Cukai) di bawah Dept of Homeland Security terhadap Panglima TNI yang diundang oleh Kepala Staf Gabungan AS membuktikan birokrat pelaksana di Amerika Serikat tidak kalah "dungu"nya dengan negara dunia ketiga. Bagaimana tamu Pentagon bisa ditolak oleh petugas lapangan Homeland Security? Pasti sangat ceroboh petugas homeland, tapi juga Pentagon sebagai tuan rumah benar-benar  teledor, mengapa tamunya tidak dikawal dan dijamin selamat sampai di lokasi tujuan. Jadi mitos AS negara superpower harus runtuh dengan insiden ini.

Di satu sisi, walapun komentar mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2011-2013 Sulaiman Ponto mengatakan dalam konteks ini Panglima TNI bukan ditolak ke AS. Buktinya, setelah empat jam, Gatot Nurmantyo justru diperbolehkan berangkat. "Ini kunjungan Panglima TNI tak boleh gagal. Jadi orang-orang yang terlibat di situ harus betul-betul (mengurus)".

Di sisi lain, pemerintah tentu harus menyampaikan protes terhadap perlakuan pelecehkan ini dan mumpung masih hangat sekalian disampaikan protes dan nota pengusutan investigasi kematian Johannes Marliem. Kenapa orang yang terkait  korupsi besar di Indonesia, disingkirkan secara"misterius" seolah bunuh diri oleh pemerintah resmi AS seperti FBI dan kemudian secara sepihak menyatakan JM bunuh diri. Selesai.

Pencekalan terhadap Panglima TNI tidak lepas dari politicking antar lawan politik dan NGO yang memang  punya peranan besar dalam hubungan bilateral RI- AS maupun multilateral dengan PBB dan eksistensi RI dalam diplomasi global. Donald Trump sedang menghadapi tantangan dari Demokrat untuk menjatuhkan kebijakan anti imigran radikal.

Insiden pencekalan Panglima RI ini bisa jadi senjata Demokrat untuk memaksa Trump menghapus kebijakan anti, dengan alasan kebijakan itu membuat AS tercoreng malu karena dungu dan tolol tidak bisa membedakan antara Panglima dan oknum radikal. Jadi "seorang kroco" ICE bisa membuat malu Panglima AS dan pemerintah AS,  itu tentu suatu ketololan yang pasti akan dituntaskan di AS.

Tidak ada masalah direstui atau tidak direstui. Karena foto selfie Ketua DPR Setnov bersama Trump dalam rangka kampanye pilpres AS menimbulkan kehebohan. Barangkali menantu Trump yang diam- diam bagaikan film CIA mengatur supaya tidak sampai terjadi selfie antara Panglima dengan Trump yang bisa jadi heboh seperti waktu Setnov dan Fadli Zon ketemu Trump.

Bagaimana mengusut kemungkinan ini tentu akan sulit sebab kita terbiasa "menyerah" seperti dalam kasus Johannes Marliem. Merasa ya tidah usah ribut lah, ada urusan AS-RI yang lebih besar dari sekedar seorang JM.  Ada baiknya mengingat sikap Bung Karno yang ngotot mempertahankan DN Aidit ikut masuk dan akan membatalkan acara resmi bila anggota delegasi DN Aidit ditolak tidak boleh ikut. Itu waktu Bung Karno menjadi utusan KTT KNB bertemu Presiden Kennedy bersama Presiden Mali Modibo Keita. BK menyampaikan pidato To Build The World Anew di PBB. KTT GNB waktu itu mengutus Bung Karno Keita ke AS dan Presiden Tito dan PM Nehru ke Uni Soviet karena situasi Perang Dingin memanas dengan adanya rudal Uni Soviet di Kuba. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Sepertinya ada yang ganjil untuk seorang Panglima TNI yang sudah mendapatkan visa dari pemerintah Amerika Serikat kemudian dibatalkan tanpa ada penjelasan resmi. 

Biasanya pemerintah suatu negara mencegah warga negara dari suatu negara untuk memasuki negaranya karena punya masalah hukum (untuk AS termasuk masalah hak asasi manusia). 

Publik Indonesia bertanya-tanya. Apakah Panglima TNI mempunyai masalah hukum atau HAM ? Rasanya tidak. Lantas apa gerangan masalahnya? Apakah karena kedekatan Panglima TNI dengan beberapa kelompok Islam (yang dianggap garis keras)? Atau karena nobar film Pengkhiatan G-30-S/PKI? Kalau hal ini tentu sejalan dengan politik luar negeri Paman Sam yang anti kiri. Ataukah kedatangan Panglima TNI ke AS dikhawatirkan mempertanyakan dokumen peristiwa seputar G-30-S/PKI yang baru saja dideklasifikasi oleh pemerintah AS? Jika hal terakhir ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah AS. Berarti hal tersebut menunjukkan "keterlibatan" AS dalam seputar peristiwa G-30-S/PKI atau lebih jauh "tergulingnya" Presiden Soekarno.

Lantas apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah RI terkait dengan hal tersebut? Apakah cukup Kedutaan Besar RI di Washington DC melayangkan nota diplomatik? Ataukah Kemenlu harus memanggil Dubes AS di Jakarta untuk meminta klarifikasi? Jika dirasa perlu, Presiden dapat memanggil pulang Dubes RI di Washington DC.

Ini bukan persoalan remeh temeh yang menyangkut seorang warga negara. Masalah visa ini menyangkut panglima seluruh anggota TNI. Ada kehormatan prajurit disitu, bukan semata-mata persoalan esprit de corp

Sudah sepantasnya pemerintah kita memandang persoalan ini secara serius dan mengambil langkah-langkah diplomatik yang tegas. Sehingga negara-negara lain tidak memandang sebelah mata kepada republik ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Undang-undang memang melarang mereka yang dianggap terlibat pelanggaran HAM masa lalu untuk memperoleh visa masuk ke AS. Namun Jenderal Gatot Nurmantyo saya yakin tidak termasuk para jendral senior yang ditangkal masuk AS karena dia tidak memiliki track record buruk itu.

Sebagai seorang pejabat tinggi militer, Gatot sudah mendapat visa karena Gatot diundang secara resmi oleh counterpart  yaitu Panglima Militer AS. Gatot juga sudah siap berangkat ketika oleh manajemen perusahaan penerbangan Emirates diberitahu bahwa Gatot ditangkal dan tidak boleh memasuki wilayah AS.

Sebenarnya hal ini biasa juga dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di masa lalu. Kita masih ingat bahwa David Jenkins, wartawan yang dicegah masuk ke Indonesia. Begitu Juga Ben Anderson.

Berbeda dengan Gatot, dua wartawan tersebut tidak diberi visa. Sedangkan Gatot sudah mendapatkan visa namun tetap ditangkal masuk. Ini tentu tidak bisa diterima dan harus dilakukan investigasi yang mendalam karena yang mereka lakukan terhadap seorang Panglima TNI yang jelas-jelas tidak bersalah seperti para jenderal yang pernah ditangkal karena melanggal HAM dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan politik? Saya melihat dalam kasus ini tidak ada masalah politik dengan apa yang dilakukan oleh Panglima TNI tersebut. Gatot dalam kepemimpinannya hanya melakukan silahturahmi kesana kemari agar tugas-tugasnya sebagai Panglima TNI dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat kedekatannya dengan semua kelompok. Doktrin pengenalan wilayah yang baik telah dilakukan oleh Gatot .

Jadi, kita tunggu saja bagaimana klarifikasi pihak AS nanti. Saat ini yang menentukan sekali bagaimana koordinasi antara pihak pengundang yang sekarang powerful dalam memegang kendali keamanan nasional di AS pasca 911. US Customs and Border Protections tidak bisa melawan kebijakan Department of Home Security karena merekalah yang memegang keputusan akhir. Mirip-mirip Kopkamtib kita di zaman lalu. Oleh karena itu, bila belum tahu, janganlah berspekulasi dan lalu kita ikut-ikutan main politik juga.

Sementara itu Menlu dan Presiden sudah meminta klarifikasi dari pemerintah AS. Dubes AS Joseph Donovan pun sudah minta maaf. Jadi, marilah kita sabar menanti. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Penolakan masuk ke suatu negara terhadap warga negara lain itu suatu hal yang biasa saja. Menjadi agak serius karena yang ditolak adalah seorang Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, yang merepresentasikan wajah militer suatu negara.

Alasan penolakan yang sebenarnya hanya pihak Amerika Serikat (AS) yang mengetahui. Tetapi, karena dasar pembenar penolakannya adalah adanya unsur keberbahayaan pada seseorang, maka penolakan Gatot juga kemungkinan karena yang bersangkutan adalah sosok berbahaya atau dianggap mengancam bagi AS. 

Sikap normatif telah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah AS yang diwakili Kedubesnya di Jakarta telah meminta maaf. Bisa saja kasus ini diperuncing jika kita melihat penolakan itu sebagai bentuk tindakan melecehkan Republik Indonesia (RI). Tapi yang terpenting adalah Gatot bisa melakukan instrospeksi diri dan evaluasi kepemimpinannya dari kemungkinan adanya potensi keberbahayaan pada dirinya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Advokasi, Management dan Kebijakan Publik.

Analisa strategi intelijen internasional tidak semua orang bisa memahami, mungkin juga banyak hal rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Namun, bagi orang yang mempelajari akan mengetahui kemana arah kasus penolakan Gatot ini.  

Biasanya dalam strategi Internasional yang sering dimainkan Amerika Serikat dengan menggunakan langkah-langkah untuk mendapatkan simpatik dengan merasa dizholimi, dan ini sudah terbukti. Strategi ini terbilang sangat canggih dan cerdas untuk menghubungkan efek serta peluang dalam pilpres 2019 nanti. Terlepas tanpa melihat kekuatan kanan, kiri maupun tengah, yang penting meraih simpati rakyat terlebih dahulu dan pada akhirnya semua kekuatan akan mendukungnya, dan itu sah-sah saja.

Faktanya partai republik di AS tengah mendominasi effect bisnis dan niaga termasuk perdagangan senjata dan kebutuhan militer dibandingkan dengan partai democrat yang menekankan HAM. Apa artinya bagi Indonesia? Indonesia adalah pasar terbesar dan kepentingan AS sangat banyak terhadap Indonesia. Pak Jokowi setengah hati untuk merapat ke AS, ini dibaca oleh AS, sehingga untuk mengimbanginya diperlukan kekuatan yang mampu berkolaborasi untuk kepentingan AS di Indonesia.

Apakah Kasus penolakan ini hanya kesalahan kordinasi yang dilakukan pemerintahan Trump atau memang ada skenario besar dibalik ini? kita lihat saja perkembangannya.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar PA GMNI

Pada saat kampanye, corak Trump cenderung berciri seorang penganut doktrin "mc Monroe", semacam doktrin chauvinisme ala AS. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Presiden Roosevelt, Kennedy, dan Reagan. Amerika untuk AS. Saat kampanye, Trump seakan mengoreksi habis-habisan kebijakan Obama yang cenderung humanis dan bersahabat dengan negara-negara berkembang yang tidak kaya. Obama dituding melakukan pembiaran atas keterpurukan ekonomi (deglorifikasi) AS. Terutama saat berhadapan dengan China. Bahkan saat memimpin pun, arah kebijakan Trump tambah terlihat konkrit dalam melindungi kepentingan kapitalismenya. Pada era sebelumnya, AS selalu hadir dan cenderung intervensif di setiap sudut dunia yang bergejolak. Kini, di era Trump, campur tangan AS seakan tidak begitu kentara bahkan nyaris tidak peduli dengan konflik-konflik kawasan. Trump seakan menyibukkan pemerintahannya untuk fokus kepada urusan perbaikan kekuatan ekonomi domestiknya. Untuk bangkit menjadi super power kembali seperti era sebelumnya.

Penolakan sesaat Jenderal Gatot yang akan bertandang ke AS, sejauh ini dibaca sebagai  "opsi" Trump jelang pilpres 2019 dan ada kaitannya dengan image Jenderal Gatot pro Islam garis keras. Benarkah demikian? Bila mengacu kepada teori Clash of Civilization-nya Huntington yang membagi 3 pemain utama percaturan ekonomi dan pusat  pergolakan global: OBOR-Tiongkok; Liberal-Barat; dan Khilafah-Islamisme, maka hal itu bisa jadi benar. Bahwa Trump sedang menjalankan skenario "proxy-war" dalam memenangkan perang peradaban segitiga tersebut.

Kasus Gatot mungkin hanya riak kecil dalam gelombang besar yang bisa saja akan datang menggulung dan membesar. Mungkin karena perhatian publik di Indonesia sedang disedot habis-habisan oleh isu intoleransi dan radikalisme berbasis SARA, maka pencekalan sesaat Gatot itu lantas dikaitkan dengan fakta kedekatan Gatot dengan tokoh-tokoh bahkan gagasan yang diusung oleh kelompok Islam garis keras. Jika pencekalan itu adalah "clue" dari sebuah skenario besar, maka pasti akan ada lanjutannya. Kita lihat saja apa yang akan terjadi kemudian.

Namun yang terpenting bagi sebuah bangsa berdaulat seperti kita, adalah tetap teguh dan setia kepada kepentingan nasional yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur!

Masa sih kita tidak pernah percaya apa yang diucapkan Bung Karno tentang JASMERAH. Jangan sekali-kali melupakan sejarah! Keledai saja tak mau terantuk pada batu yang sama. Apalagi kita jelas-jelas punya ideologi yang selalu digdaya namun acap diabaikan oleh para penyelengara negara dan warganegara, yakni Pancasila! Yang tahun 1960-an pernah dikumandangkan BK di negaranya Trump. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik, Kandidat Doktor Bidang Pertahanan Cranfield University, Inggris

Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari kejadian ini. Pertama, sejauh ini Amerika Serikat (AS) belum pernah mengindikasikan Gatot sebagai salah satu figur yang memiliki masalah pelanggaran HAM. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya visa kunjungan ke AS. Gatot juga tidak masuk dalam daftar red notice Interpol. Apalagi, kegiatan kali ini bukan kali pertama Gatot menyambangi AS. Kedua, acara ini merupakan undangan resmi dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata AS. Ketiga, kunjungan Panglima TNI ini tentunya juga sudah dipersiapkan dengan baik oleh pihak Atase Pertahanan KBRI Washington. Sehingga jika ada masalah maka sudah tentu pihak atase pertahanan akan berkoordinasi dan mengkomunikasikan sebelum keberangkatan rombongan dari Jakarta.

Dengan kata lain, insiden mencegah Gatot saat boarding dengan dasar ‘intra-agency info’ tentu agak mengherankan. Sejauh ini tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa insiden ini bermuatan politis ataupun terkait manuver Gatot belakangan ini.

Terlalu jauh untuk mengaitkan insiden ini dengan deklasifikasi arsip AS tentang insiden September 1965 ataupun Pilpres 2019. AS tentu saja akan ceroboh dalam menyampuri isu internal negara mitra strategis seperti Indonesia. Terlebih TNI juga memiliki hubungan baik dengan AS. Problem koordinasi antarlembaga internal di AS lebih terasa menjadi faktor dominan yang melatari insiden ini.

Oleh karena itu, langkah yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan meminta klarifikasi adalah sudah tepat dan proporsional. Justru melebarkan insiden ini ke ranah politik dan hubungan bilateral dua negara adalah hal yang tidak perlu. Toh, pemerintah AS melalui Kedubes dan Menhannya pun sudah meminta maaf atas insiden ini. Ini menunjukkan sejatinya tidak ada masalah substansial yang menghinggapi pencekalan Gatot ke AS. Kalau memang ada isu krusial apalagi sensitif tentu tidak akan cepat penanganan dari sisi AS. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM