Gatot Nurmantyo: Turun Gunung atau ‘Turun’ Pangkat?
berita
Politika

Ilustrasi Foto: Muid/watyutink.com

03 January 2018 15:00
Nama Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo (GN) ramai dibahas jelang Pilkada Jawa Tengah 2018. Mantan panglima TNI ini masuk dalam bursa calon kepala daerah Jawa Tengah. Bahkan, tekad dukungan GN datang langsung dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kota Solo, Jawa Tengah.

Alasanya, GN merupakan putra daerah kelahiran Tegal. Rumornya dukungan untuk GN juga datang dari Golkar dan Demokrat. Jika benar demikian, syarat minimal 20 kursi untuk mengusung calon kepala daerah sudah terpenuhi. Bagaimana dengan GN sendiri, bersediakah?

Kiprah GN dalam kancah politik nasional belum teruji, karirnya hanya dihabiskan di militer. Namun, itu tak menjadi ukuran bagi GN untuk terjun ke politik praktis mengingat elektabilitas GN terus meningkat dan digadang-gadang menjadi calon alternatif pesaing Jokowi dalam Pilpres 2019 terutama dikalangan kelompok 212.

Wacana dukungan ini jelas menimbulkan pertanyaan menggelitik, apakah niat parpol yang akan mengusung GN tidak menurunkan levelnya dari kelas nasional ke regional? Dengan background  GN sebagai mantan panglima TNI, apakah realistis dukungan yang diberikan parpol itu? atau jangan-jangan ini upaya  “menenggelamkan” GN untuk kepentingan yang kita tidak ketahui??? Sehingga nama besar GN tidak akan muncul dalam pilpres nanti.

Akan tetapi, dengan menjadi gubernur, bukankah hal itu berarti turun ‘pangkat’? Mengingat jabatan terakhir yang disandangnya adalah Panglima TNI berbintang empat.

Memang, sejak lepas dari jabatan Panglima TNI yang saat ini dipegang oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, GN praktis tanpa pekerjaan yang jelas meski masih dinas aktif di TNI, dengan masa pensiun tiga bulan lagi.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari Jenderal Gatot Nurmantyo sendiri. Namun setidaknya, kabar ini telah menaikkan suhu pertarungan antar calon dan partai politik, yang saat ini telah diisi oleh nama-nama calon dari partai-partai besar, seperti sang petahana Ganjar Pranowo yang rencananya akan kembali diusung oleh PDI-P, dan Sudirman Said yang diusung poros baru koalisi PKS, Gerindra, dan PAN.

Menarik menyimak konstelasi politik Jateng jelang pilgub, sehingga beragam asumsi pun bermunculan. Akankah PPP merealisasikan dukungannya secara serius dengan meminang GN untuk maju dalam Pilkada Jateng nanti? Ataukah ini hanya sekedar gimmick politik yang dilakukan oleh PPP untuk mendapat simpati masyarakat, terutama dari kalangan umat Islam pendukung 212, untuk meraup suara?

Di sisi lain, apakah wacana dukungan terhadap dirinya untuk maju dalam Pilkada Jateng akan ditanggapi oleh GN secara serius, dengan mempertimbangkan kesempatan yang ada di depan mata? Ataukah GN lebih bersabar menanti kontestasi yang lebih besar di 2019? Patut kita tunggu langkah politik sang Jenderal.

Apa pendapat anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sistem politik modern demokratis dengan multi level federal/national vs regional provincial sudah merupakan sistem di abad XXI ini dengan berbagai variasi dan anomalinya.  Berbagai negara mengenal posisi walikota atau gubernur ibukota sebagai batu loncatan untuk menaiki jenjang presiden tingkat nasional. Itu terjadi dalam sistem politik dan peradaban apa saja dari Mexico, Prancis, Jepang , Iran dan juga di AS banyak Gubernur negara bagian melejit jadi Presiden AS.

Jadi tidak ada soal turun pangkat bagi ex Panglima TNI GN kalau jadi cagub dan menang di Jateng. Politik modern sejak awal harus siap jadi petahana kalau kalah ya diganti oleh oposisi dan sebaliknya. Oposisi menggulingkan petahana yang lemah memble dan tidak meyakinkan voters.  Yang menjadi masalah ialah bagi rezim-rezim ex-fasis memang sekaligus terjadi zero sum game.

Politisi harus menang kalau kalah masuk penjara, atau masuk kotak tidak bisa dipilih atau jadi lagi penguasa melalui pemilu baru. Artinya sekali anda kalah ya jadi pecundang atau malah dalam sistim politik sadis, jadi tapol dan dipenjara atau malah terbunuh seperti Ninoy Aquino dan Ali Bhutto. Indonesia juga mengalami Bung Karno digulingkan Soeharto dan Soeharto digulingkan 15 menterinya .

Tapi Indonesia juga punya Lazarus politik yang hok gie bisa bangkit lagi setelah kalah. Misalnya Sumitro Djojohadikusumo ikut PRRI Permesta berontak 1958 terhadap Bung Karno tapi 1968 dipanggil pulang dijadikan menteri kabinet oleh Presiden Soeharto.  Terus menantunya juga hebat sudah masuk kotak karena terkait penjarahan Mei 1998, tapi bisa come back balik jadi capres nyaris menang 2014.

Jenderal Nasution pernah dipecat dari KSAD karena semi kudeta 17 Oktober 1952 dan diangkat lagi 1955 oleh PM Burhanudin Harahap. Tragisnya kemudian Nasution selaku Penguasa Perang Pusat juga menahan BH yang terlibat PRRI Permesta. Nasution sendiri kemudian akan dipecat oleh Bung Karno 1966 dan setelah menjadi Ketua MPRS melantik Soeharto juga Pejabat Presiden 1967 dan Presiden periode 1968-1973, maka sejak 1972 lenyap dari posisi ketua MPRS. Tidak ada serah terima dengan Ketua MPR hasil pemilu 1971 pada 1 Oktober 1972.

Sejak itu Nasution malah dijadikan oposisi karena memimpin Petisi 50 tahun 1980. Ia pernah membikin partai IPKI waktu non job dari KSAD pertama dan ikut pemilu 1955 tapi IPKI tidak laku cuma  jadi partai gurem. Beruntung dia diangkat jadi Penguasa Perang Pusat karena Bung Karno memproklamirkan keadaan bahaya perang 1957.

Jadi sejarah jatuh bangun dan gagalnya panglima atau militer dalam politik Indonesia sudah klasik dan berliku, bukan hanya cerita seorang GN tapi Indonesia punya :cerita silat kudeta suksesi berantai dibalik layar Orde Lama dan Orde Baru yang seolah stabil, padahal penuh intrik manipulasi politik.  Brutus Ken Arok Machiavelli.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia

Sesungguhnya saat ini diskursus tentang pemerintahan yang dipimpin oleh mantan tokoh militer sangat janggal dan sebuah oxymoron atau pemikiran yang tidak ada artinya seakan akan pandangan Rene Girard yang dianut.

Rene Girard: " Dikutip dari Wikipedia"

Ide dasar Girard, yang telah dikembangkannya sepanjang karirnya dan memberikan dasar pemikirannya, adalah bahwa keinginan itu mimetik (yaitu semua keinginan kita dipinjam dari orang lain), bahwa semua konflik berasal dari keinginan mimetik (persaingan mimetik), bahwa mekanisme kambing hitam adalah asal mula pengorbanan dan fondasi budaya manusia, dan agama diperlukan dalam evolusi manusia untuk mengendalikan kekerasan yang bisa berasal dari persaingan mimetik, dan bahwa Alkitab mengungkapkan gagasan ini dan mencela mekanisme kambing hitam.

Karena persaingan mimetik yang berkembang dari perjuangan untuk menguasai benda-benda itu menular, hal itu mengarah pada ancaman kekerasan. Girard sendiri mengatakan, "Jika ada tatanan normal di masyarakat, itu pasti buah dari krisis anterior." Mengubah minatnya terhadap domain antropologi, Girard mulai mempelajari literatur antropologi dan mengusulkan hipotesis besarnya yang kedua: proses pengorbanan, yang merupakan asal mula agama kuno dan yang dia tunjuk dalam buku keduanya Violence and the Sacred (1972).

Jika dua individu menginginkan hal yang sama, akan segera ada yang ketiga, lalu yang keempat. Proses ini secepat bola salju. Karena sejak awal keinginan terangsang oleh yang lain (dan bukan oleh objek), objek tersebut segera terlupakan dan konflik mimetik berubah menjadi antagonisme umum. Pada tahap krisis ini, antagonis tidak akan lagi meniru keinginan masing-masing untuk suatu objek, namun antagonisme masing-masing. Mereka ingin berbagi objek yang sama, tapi sekarang mereka ingin menghancurkan musuh yang sama. Jadi, sebuah paroksisme kekerasan cenderung berfokus pada korban sewenang-wenang dan antipati yang bulat akan, secara mimetis, tumbuh melawan dia. Penghapusan korban secara brutal akan mengurangi nafsu makan untuk kekerasan yang dialami setiap orang beberapa saat sebelumnya, dan membuat kelompok tersebut tiba-tiba merasa tenang dan tenang. Korban terletak di depan kelompok tersebut, muncul bersamaan sebagai asal mula krisis dan sebagai orang yang bertanggung jawab atas keajaiban perdamaian baru ini. Dia menjadi suci, artinya pembawa kekuatan luar biasa untuk meredakan krisis dan membawa perdamaian kembali. Girard percaya ini adalah asal usul agama kuno, pengorbanan ritual sebagai pengulangan peristiwa asli, mitos sebagai catatan peristiwa ini, tentang tabu yang melarang akses ke semua objek pada asal mula persaingan yang merosot menjadi Krisis ini sungguh traumatis. Pengelompokan agama ini berlangsung secara bertahap selama pengulangan krisis mimetik yang resolusi hanya membawa perdamaian sementara. Penjelasan tentang ritus dan tabu merupakan semacam pengetahuan empiris tentang kekerasan. Karena percaya akan kekerasan dan kesucian maka perlu militer atau mantan tentara sebagai penjaga mimetic rivalry. 

Padahal kalau kita mengacu pada humanism

“Humanism is a progressive philosophy of life that, without theism and other supernatural beliefs, affirms our ability and responsibility to lead ethical lives of personal fulfillment that aspire to the greater good of humanity.”

Kehidupan etis jadi utama dan untuk menjaganya perlu ilmu pengetahuan yang mengajarkan logika, etika dan empiricism. Dari situlah lahir norma-norma yang menjadi aturan hukum yang dirunut. Karena hanya kehidupan asli yang mengikuti hukum alam menurut Girard dalam “Violence and the Sacred”

Masyarakat kita yang baru belajar kebebasan harus lebih berani menempuh cara damai untuk mengembangkan pengetahuan. Bukan memberikan peran tertinggi pada pemerintahan yang mengandalkan kekerasan dari para eks jenderal.

Rakyat Indonesia hanya perlu dipacu kecerdasannya untuk bisa secara mandiri menjaga kedamaian dan menghindarkan diri dari pemikiran akan terjadi kekerasan yang didorong oleh parpol dan politisi yang kurang bertanggung jawab.

Rakyat harus yakin akan kemampuannya menjadi orang yang bertanggung jawab akan kehidupannya.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti di CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization), mantan Anggota Komisi I DPR RI  

Media sosial (medsos) telah berjasa besar dalam memudahkan interaksi dan komunikasi manusia, yang jauh menjadi dekat. Lebih jauh lagi, komunikasi bukan saja dalam pengertian lama atau korespondensi dengan pengertian bertukar cerita atau bertukar berita, akan tetapi juga bertukar gambar dan audio, bahkan video. Semua ini dapat dilakukan dengan cara mudah dan murah.

Medsos kemudian mempengaruhi cara manusia melakukan aktifitas ekonomi. Berbagai perusahan yang berbasis pada medsos yang dikenal dengan sebutan startup tumbuh dan berkembang dengan cepat sekali. Sejumlah anak muda yang bergerak di dunia ini, menjadi selebriti baru dan kaya secara mendadak. Akan tetapi, dunia ini juga menggerus ekonomi konvensional yang tidak mampu beradaptasi.

Di dunia politik,  medsos telah mengubah cara orang memilih pemimpin. Citra menjadi sangat menentukan. Bahkan citra mengalahkan substansi, dalam arti citra jauh lebih penting dari substansi. Implikasinya, bagi para calon pemimpin berlomba-lomba membangun citra diri.

Lebih jauh lagi, citra diri harus dibangun sesuai permintaan pasar politik. Hal ini yang mendorong para calon pemimpin harus merujuk berbagai hasil servei  dan memilih konsultan politik agar tidak salah dalam menterjemahkan ke inginan pasar.  Konsekuensinya, seorang pemimpin tidak ubahnya bagai aktor yang harus mengikuti karakter dan peran yang harus dimainkan sesuai arahan sang sutradara.

Akibat yang lebih tragis, hal-hal yang substansial yang diperlukan bagi seorang pemimpin terabaikan, terkalahkan oleh hal-hal yang remeh-temeh. Visi dan kemampuan melihat tantangan jauh ke depan, atau kesiapan bekerja keras dan berkorban demi kemajuan bangsa dalam jangka panjang, dikalahkan dengan perhatian terhadap cara berpakaian, slogan yang harus diucapkan, serta medium mana yang harus dipilihnya untuk sosialisasi diri.

Pertanyaannya, mungkinkah sebuah masyarakat atau bangsa akan maju dengan proses pemilihan pemimpinnya dengan cara seperti ini?

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Bila dilihat dari sudut kepentingan politik Jenderal Gatot Nurmantyo, wacana yang dilontarkan DPC PPP solo untuk mengusung Jendral Gatot Nurmantyo (GN) menjadi kandidat calon Gubernur Jawa Tengah sebenarnya merupakan jalan keluar terbaik dari pada berspekulasi menunggu momentum politik 2019.

Sayangnya dukungan politik untuk menjadi Cagub Jateng hanya dari DPC PPP kota Solo yang notabene tidak punya kewenangan resmi mengatasnamakan PPP, Apalagi kursi PPP tidak mencukupi untuk mengusung cagub sehingga harus berkoalisi dengan partai partai lain.

Wacana tersebut bisa menjadi serius bila Partai Demokrat dan Partai Golkar mendukung sehingga syarat minimal 20 kursi bisa terpenuhi. Apalagi belakangan ini ada kabar Cikeas membutuhkan tokoh---diutamakan mantan militer --- untuk dicalonkan menjadi Jateng-1.

Memang ada pandangan bahwa wacana tersebut merupakan gimmick untuk menenggelamkan GN dalam bursa capres-cawapres 2019. Tapi menurut saya argumen kalau itu dianggap gimmick tidaklah kuat. Karena ada stereotipe bahwa tokoh militer ketika sudah tidak menjabat maka sudah tidak punya kekuatan dan namanya akan pudar. Sehingga bagi yang ingin menenggelamkan GN tidaklah perlu bersusah payah sampai sampai harus mendukung GN untuk menjadi Jateng-1.

Jadi upaya menjadikan GN sebagai Jateng-1 itu merupakan langkah mempertahankan GN tetap berada dalam orbit kekuasaan. Apalagi elektabilitas GN sebagai tokoh alternatif untuk RI-1 atau RI-2 cukup memadai.

Akhirnya semuanya berpulang pada GN, apakah wacana tersebut di atas akan dianggap sebagai gimmick dari kelompok politik tertentu untuk men-down grade GN atau malah memberi solusi dengan memberi pijakan politik agar GN tetap berada dalam orbit kekuasaan politik.

Pastinya GN mempunyai tim ahli yang pastinya juga mempunyai akses dan jejaring luas sehingga dapat membaca kecenderungan masyarakat politik dengan segala permainan dan dinamikanya. GN pasti tidak mudah untuk dijadikan obyek gimmick. Atau jangan-jangan wacana tersebut lahir dari Tim Ahlinya GN sendiri untuk test of the water.

Bagi saya terlepas dari itu semua. Dengan asumsi bahwa GN bukan merupakan "pemilik" partai politik, maka GN harus menjadi "juragan" partai politik dalam pengertian yang luas, sehingga mendapat jaminan tiket untuk menjadi kandidat RI-1.

Tapi bila menjadi "juragan" partai politik pun susah karena harus punya dukungan logistik dan finansial yang sangat banyak, maka Jateng-1 merupakan tangga pijakan yang sangat strategis. Apalagi dari sisi obyektif, ada beberapa partai politik yang tidak nyaman dengan kandidat petahana maupun dengan kandidat yang diusung oleh Gerindra, PAN dan PKS. Selain itu logistik politik untuk tempur di Pilgub Jateng relatif tidaklah besar dan masih terjangkau. GN perlu memikirkan untuk mengambil peluang tersebut.

Kesimpulannya adalah lebih baik GN merespon wacana tersebut dengan sikap positif bahwa dorongan menjadi Jateng-1 karena adanya kecintaan sebagian masyarakat politik agar GN tetap berada dalam orbit untuk kelak bisa menjadi RI-1. Entah 2019 atau di 2024.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Secara pribadi saya merasa jabatan sekelas gubernur atau kepala daerah terlalu rendah buat Jenderal Gatot Nurmantyo karena selama ini beliau telah digadang-gadang untuk maju dalam bursa Pilpres 2019 baik itu sebagai RI 1-RI 2.  Akan tetapi,  mungkin yang bersangkutan saat ini memerlukan batu loncatan untuk meraih jabatan nasional atau bersaing memperebutkan Posisi RI-1, mungkin jabatan Jateng-1 menjadi panggung politik yang beliau perlukan setelah pensiun.

Dengan jabatan Jateng-1, kiranya beliau mendapat keleluasaan untuk setiap kali bicara dalam mempertahankan keberadaannya dalam kancah politik nasional. Syukur kalau beliau mampu menunjukkan prestasi kepemimpinan, sehingga peluang untuk naik kelas semakin terbuka lebar serta akan mudah untuk mendapatkan dukungan.

Demikian pula upaya untuk memenangkan pilkada juga dapat digunakan dalam menghimpun suara serta potensi pendukungnya, baik dari kalangan partai maupun perorangan. Dukungan perorangan maupun partai politik lewat pilkada itu merupakan arena untuk mengundang simpatisan dan pendukung pencalonannya sebagai RI-1.

Oleh karena itu, mungkin ini cara Jenderal Gatot dapat mengukur kesungguhan partai  politik dan masyarakat sebagai pendukungnya dalam Pilpres 2019.

Sebagai catatan dewasa ini sulit mengandalkan dukungan partai politik karena semuanya mengejar suara pemilih bukan memperjuangkan ideologi tertentu.

Jadi partai politik berlomba berebut suara dengan mengorbankan ideologi. Buat Jenderal Gatot sulit mengandalkan dukungan parpol sepenuh hati karena ia berpegang dan berjuang dengan ideologi yang telah membentuk kepribadian yang telah menghantar ke puncak karier sebagai militer.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Jenderal Gatot Nurmantyo, alumni akademi militer tahun 1982 dan menjabat Panglima TNI mulai tanggal 6 Juli 2015-8 Desember 2017 mulai menjadi magnet,  khususnya partai politik untuk menyeretnya ikut dalam pemilihan kepala daerah 2018. Godaan tersebut tentunya sangat menarik jika seseorang tidak memiliki komitmen dan konsistensi nilai yang menjadi dasar bagi seseorang untuk terjun di bidang politik.

Sosok GN bukan sosok lokal yang hanya digadang-gadang untuk bertarung dalam bursa calon kepala daerah Jawa Tengah sebagaimana yang diusung oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kota Solo. GN adalah figur nasional bahkan menjadi figur militer internasional yang namanya cukup terkenal di Amerika, Australia dan beberapa negara barat.

Sangat disayangkan demi untuk kepentingan pragmatis partai politik dalam memenangkan pilkada menarik figur Jenderal GN masuk bursa pilkada 2018. Beberapa bulan sebelum diganti oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, hasil riset lembaga survey telah menempatkan nama GN sebagai calon alternatif untuk calon presiden maupun wakil presiden.

Dukungan terhadap GN juga terdengar di acara yang dihadirinya mulai dari acara di universitas maupun di acara partai politik. Tidak heran kalau partai politik mulai menggodanya dengan memberikan sinyal-sinyal dukungan kepada GN seperti yang dilakukan oleh partai Gerindra dan Nasdem.

Partai Gerindra secara terbuka mempersilahkan GN bergabung ke partai Gerindra. Secara tegas juga disampaikan partai Nasdem dengan memberi sinyal dukungannya untuk mendampingi Joko Widodo  dalam pemilihan presiden 2019.

Ini menunjukkan bahwa popularitas dan elektabilitas GN cukup tinggi. Selama ini memang GN sudah berhasil membangun kekuatan TNI dengan rakyat secara baik terutama menggabungkan komponen nasionalisme dan religius.

Oleh sebab itu sosok GN mendapat dukungan besar dari kalangan umat Islam terutama kelompok 212. Usaha untuk menyeret GN untuk masuk dalam Pilkada 2018 jelas ada agenda politik untuk mematikan peluang GN untuk ikut bertarung dalam Pilpres 2019. Semuanya kembali pada diri GN, apakah tertarik untuk ikut dalam Pilkada 2018 atau bersabar menunggu Pilpres 2019 yang menjadi momentumnya terjun dalam politik praktis sebagaimana yang sering dilontarkan dalam berbagai kesempatan yaitu mengabdi pada NKRI untuk kejayaan negeri. Bravo jenderal, semoga kiprahmu betul-betul membawa perubahan pada negeri ini.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Saya selalu memandang pesimis, terhadap kehadiran tentara dalam peta politik nasional. Soalnya, sepak terjang politikus dari kalangan sipil sangat dominan pasca Orde Baru. Dan dalam permainan catur posisi  tentara tiba-tiba menjadi benteng. Mulai dari Raja, Menteri, Gajah, Kuda sampai prajurit (pion) semuanya dikuasai kalangan sipil. Butuh sebuah perang besar sekelas perang kemerdekaan 1945-1949 untuk merebut simpati rakyat terhadap tentara dalam kancah perpolitikan jaman now. Tanpa, kejadian tersebut, sukar dan hanya menjadi 'orang-orang yang diceburin' dalam berbagai pentas.

Tentara; pasca Orde Baru praktis nongkrong di barak. Semua Undang-Undang mengharuskan mereka untuk konsentrasi dalam kancah pertahanan negara yang bobroknya bukan main. Kapal-kapal nelayan asing berseliweran, pasir di kepulauan Riau dikeruk semena-mena untuk menimbun pulau Singapura, belum lagi industri persenjataan yang miskin riset dan kekurangan uang. Armada laut, kapal selam jauh panggang dari api. Tanpa persenjataan modern lengkap dan canggih sungguh sukar bertempur dalam medan perang yang sarat teknologi.

Tentara, mustinya tidak tergoda dengan politik. Dan tidak boleh juga, tiba-tiba menjadi: yang paling nasionalis melebihi semuanya. Sedang-sedang saja; karena para tokoh sipil rata-rata anak-anak pejuang kemerdekaan. Siapa pula yang berani meragukan nasionalismenya: Megawati? atau nasionalismenya para Kyai jebolan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Kita masih mimpi, bapaknya dan organisasinya sudah pernah membunuh tentara Belanda (dalam pengertian bunuh beneran ya, bukan bunuh ecek-ecek). Jadi, bapaknya mengusir para penjajah dengan menggadaikan nyawanya di urat leher.

Jadi, para tentara, mohon jangan tergoda dengan kekuasaan politik. Gak penting itu. Para Sparta, dalam kajian sejarah adalah para ahli tempur. Jika mendapat perintah dari Athena (politik) untuk berperang, tolong jangan sampai gagal. Jika musti menginvasi ke planet Mars untuk membunuh para Alien, pastikan perintah tersebut dapat dieksekusi dengan sempurna. Karena disitulah letak kebanggaan rakyat kepada para tentara (petempur). Penghargaan dari rakyat, untuk tentara adalah senjatanya. Bukan pada omong-omong politik seperti politikus yang suka ingkar. Janji tentara (sapta marga) adalah sumpah.

Oleh sebab itu; ketika tentara terjun ke politik, ingin menjadi gubernur; pertanyaan paling dasar adalah: Apa sudah gak ada kerjaan lain? Bereskan dulu pasukanmu. Culun banget armada tempur kita hari ini. Kami menginginkan 200 pesawat tempur terbaru, 100 kapal selam, 10 kapal induk dan ribuan pucuk senjata tempur paling canggih segera hadir di negeri ini. Meluncurkan satelit mata-mata ke angkasa dan melindungi semua kepentingan politik Indonesia di luar negeri. Jika terpaksa terjadi: Perang Dunia ke-3 hari ini, kami menginginkan kita (Indonesia) tampil sebagai pemenang.

---Kamu mimpi bung Murni?

---Ahh..tentara macam apa kau ini. Pengecut, berjanji saja kau redup, apalagi bertempur.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Senior Maarif institute Jakarta, sosiolog UMY

Untuk Pilkada Jateng 2018 diprediksi pertarungan akan sangat ketat dan keras. Karena  wilayah ini begitu potensial dan menjadi sentral dalam hal politik nasional selain Jabar, Jatim dan DKI Jakarta. Kekuatan partai-partai besar yang tergabung dalam barisan koalisi akan saling jegal untuk memenangkan konstetasi di tanah Jawa. Oleh karena itu jika Gatot Nurmantyo (GN) maju lewat PPP. maka diprediksi pertarungan akan  semakin keras di Jawa Tengah. Jika GN mendapat suara signifikan, maka pada tahun 2019 pertempuran pemilu akan semakin keras di lapangan. Para kandidat capres dan cawapres  akan ramai.

Kerasnya konstelasi politik memasuki tahun politik akan berpotensi mengerasnya isu politik identitas, seperti di Pilkada DKI Jakarta. Dengan mengusung identitas agama sebagai penarik gerbong politik, dan telah dianggap berhasil oleh kelompok politik berbasiskan keagamaan. Tak menutup kemungkinan strategi ini kembali diterapkan dalam Pilkada Jateng pertengahan tahun ini.

Menariknya, kemungkinan Pilkada Jateng politik identitas yang akan dimainkan adalah kelas sosial. Ini tergambar dari karakteristik masyarakat Jateng. Ganjar Pranowo sebagai kelas rakyat, sementara Sudirman said kelas priyayi profesional, sedangkan GN sebagai representasi kelas profesional militer. Maka pertarungan tersebut akan menarik, sebab ketiganya akan berusaha memenangkan  pertarungan di Pilkada Jateng, dan salah satu kartu untuk Pilpres 2019.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk