Genderang Politik Pilkada Jawa Barat
berita
Politika

Sumber Foto: plus.google.com

06 December 2017 17:00
Genderang Pilgub Jawa Barat 2018 sudah dimulai. Beberapa bakal calon sudah ada yang bersuara, tapi tak sedikit yang masih malu-malu kucing untuk unjuk diri. Jawa Barat dianggap sebagai daerah strategis bagi partai politik menuju Pemilu 2019. Ditambah lagi dengan adanya Pilkada serentak di 17 kota/kabupaten di Jawa Barat kian terasa panas konstelasi politik di Bumi Parahiyangan.

(Baca Juga: Dua Banteng Terjungkal, Bagaimana Jokowi di Pilpres 2019?)

Patut diingat, dalam dua kali Pilgub, hegemoni mesin politik PKS masih dianggap cukup kuat. Buktinya Ahmad Heryawan mampu bertahan dua periode dalam memimpin Provinsi-nya urang Sunda tersebut. Namun beberapa kali Pemilu legislatif, PKS belum pernah berada di posisi teratas. Boleh dikatakan masih bertahan di klasemen tengah. Lain halnya dengan partai Golkar dan PDIP, juga partai Demokrat, perolehan suara ketiganya silih berganti menduduki klasemen puncak Pileg Jawa Barat.

Melihat hasil pada Pilpres 2014, Jawa Barat menyumbangkan 14 juta suara bagi Prabowo Subianto dan mengalahkan 9 juta suara Joko Widodo. Ketika itu yang menjadi Ketua Tim Sukses adalah Ahmad Heryawan, kader PKS sekaligus Gubernur Jawa Barat.

Kalau hasil tersebut yang menjadi ukuran, Pilkada ini memunculkan beragam asumsi terkait sepakterjang PKS dalam Konstelasi politik Jawa Barat. Akankah PKS  mempertahankan cengkeraman kekuasaan kali ketiga pada Pilgub 2018 mendatang?
Lalu, bagaimana dengan Partai Demokrat?

Dalam beberapa kesempatan,  Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Irfan Suryanegara mengatakan  akan memunculkan kandidat yang belum pernah muncul dalam bursa Cawagub saat ini. Namun, berkaca pada Pilkada DKI Jakarta, kandidat yang muncul belakangan punya pekerjaan rumah yang sangat besar untuk mengejar ketertinggalan dari kandidat lainnya. Dan, terbukti AHY tidak mampu tampil sebagai pemenang.

Sehingga tak salah jika banyak pertanyaan bermunculan.  Akankah menghidupkan poros alternatif seperti Pilkada DKI Jakarta yang mengusung sosok yang tak diduga sebelumnya? Bagaimana Demokrat mampu meyakinkan partai lain untuk mengambil risiko serupa? Atau jangan-jangan  malah berujung pada antiklimaks dengan mendukung calon yang sudah start lebih dulu?

Itulah beberapa hal yang membuat konstelasi Pilkada Jawa Barat sangat menarik untuk disimak. Satu poin lagi yang menjadi alasan mengapa para kandidat sangat tergantung pada dukungan partai adalah besarnya penduduk di Jawa Barat yang membuat sangat sulit untuk mengajukan calon independen. waduh, sejauhmana para kandidat Cagub dan Cawagub akan tersandera oleh kepentingan partai politik yang sangat beragam?

(Baca Juga: Kader Berjuang, Kader Terbuang)

Apa Pendapat Anda? Watyutink?
(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Politik identitas ternyata masih sangat kental mewarnai konstelasi Pilgub di Jawa Barat. Bukan hal baru sebetulnya politik identitas ini, bahkan diseluruh dunia juga orang kembali ke etnosentrisme gara gara Osama bin Laden adalah murid yang baik pelaksana teori Huntington bahwa dunia terjebak pada konflik 3 peradaban Barat- Islam - Confucius.

Kalau dulu pada zaman demokrasi liberal Di TII adalah kasus domestik, lokal yang barangkali bisa disebut kelas "kecamatan kabupaten" itupun memerlukan belasan tahun untuk me"numpas"nya. Sekarang ini ideologi etnosentrisme agama bersifat global, sehingga Pancasila seolah hanya produk "Nasional" yang "kalah gengsi" dari ideologi global agama Timur Tengah itu.

Ini masalah krusial bagi Indonesia dan Timur Tengah sendiri. Karena itu MBS Mohamad bin Salman harus sukses mem Pancasilakan Arab Saudi dari ideologi Wahabi Salafi. Baru dunia (termasuk Indonesia) akan aman dari ekstremis Wahabi Salafi. 

Jawa Barat memang akan jadi ujian disamping Jateng Jatim, apakah Indonesia akan berakar pada Borobudur Pancasila Nasional atau akan "tergerus, terhisap " oleh ideologi Wahabi Salafi Timur Tengah?

Ini tantangan di 3 provinsi se Jawa yang sangat berat dan menentukan bagi 2 temannya Jokowi. Barangkali Ridwan Kamil dipasangan dengan Rieke Dyah Pitaloka bisa menjadi Koalisi Banteng Independen yang akan mengamankan Jabar dari ideologi Wahabi Timteng. 3 provinsi Jawa harus dimanager secara intensif agar tidak sampai kecolongan seperti DKI Jakarta.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Dinamika politik Pilgub Jabar 2018 semakin menarik. Masing-masing partai terus membangun kekuatan dan mencari figur terbaik untuk diusung maju dalam pesta demokrasi lima tahun tersebut. Beberapa nama yang kini muncul seperti Ridwan Kamil, Deddy Mizwar dan Dedy Mulyadi dinilai sebagai kandidat kuat untuk bertarung di Pilgub Jabar.

Dari beberapa survei ketiga nama tersebut juga memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi. Melihat dari beberapa survei tersebut, diprediksikan bahwa perhelatan demokrasi lima tahunan di Jabar akan diramaikan tiga pasangan calon. Namun semua tergantung dinamika terutama menyangkut koalisi.

PKS sebagai partai incumben yang mengusung Gubernur Petahana Ahmad Heryawan seakan tidak punya energi dan nyali lagi untuk menggusung kadernya sendiri untuk bertarung dalam Pilgub Jabar 2018 nanti. Sebagai kekuatan utama yang berhasil memenangkan Pilkada Jabar beberapa tahun yang lalu, kiprah PKS sekarang ini seakan meredup dan tidak lagi menjadi kekuatan utama dalam kontestasi Pilgub Jabar 2018. Ada kesan PKS hanya digunakan sebagai alat untuk membangun kekuatan koalisi partai politik tertentu dalam pertarungan Pilpres 2019. Sehingga untuk Pilgub Jabar 2018 bukan merupakan prioritas utama.

Melihat peta kekuatan koalisi dalam mendukung Pilgub Jabar 2018 sebelum Munaslub Golkar diprediksikan akan diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yakni Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulun yang akan diusung oleh Nasdem, PKB, PPP dan Golkar, sedangkan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi akan diusung oleh PDIP dan PAN, dan terakhir pasangan Tatang Zaenudin dan Ahmad Syaiku yang akan diusung oleh Gerindra, PKS dan Demokrat. Pasangan ketiga Tatang Zaenudin walaupun namanya tidak begitu populer namun dimata Prabowo dan SBY dia adalah bekas anak buah kedua jenderal tersebut di Kopasus yang berhasil memenangkan suara Prabowo pada Pemilu 2014 ataupun SBY pada Pemilu 2009 di Provinsi Jawa Barat.

Pasangan ketiga ini akan menjadi kuda hitam dan terus dipromosikan agar elektabilitas dan popularitasnya cepat terangkat. Hal ini mengingat ketiga partai pengusung, apakah Demokrat, PKS dan Gerindra tidak kehilangan hegemoni mesin politiknya yang kuat di jawa barat. Khususnya bagi Gerindra yang sudah dapat dipastikan akan menggusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019, akan memiliki kepentingan strategis di Pilgub Jabar karena Jawa Barat sudah terbukti berhasil mendulang suara 14 juta suara bagi Prabowo yang jauh diatas Jokowi yang hanya berhasil mendulang suara 9 juta.

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Pilgub 2018 hanya sebagai sasaran antara bagi partai politik untuk membangun koalisi permanen menjelang pileg dan pilpres 2019. Gerindra dan PKS sudah hampir dipastikan sudah membangun poros baru untuk menggusung Prabowo. Demokrat menunggu koalisi dalam Pilgub Jabar 2018 dan jika berhasil memenangkan Pilkada Jabar 2018, demokrat akan cenderung bergabung dalam poros Gerindra dan PKS yang kemungkinan akan menduetkan pasangan Prabowo-AHY.

Inilah yang membuat pilkada Jawa Barat sangat menarik untuk disimak.Oleh sebab itu sebagai petahana hendaknya Jokowi dan partai penggusungnys harus dengan seksama melihat pilkada 2018 sebagai bagian untuk mengamati dan menentukan siapa kira-kira yang akan digandengkan Jokowi sebagai pendampingnya dalam pilpres 2019. Mudah-mudahan pilkada Jabar 2018 dapat berjalan lancar menuju Jabar yang maju dan sejahtera.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Kritik terhadap pemilihan umum gubernur Jawa Barat 2018 dapat dipakai untuk menjelaskan secara keseluruhan fenomena pilgub di berbagai daerah Indonesia. Saya masih ingat ketika Undang-Undang Pilkada dirumuskan tahun 2004. Itu masa transisi hebat perhelatan politik di Indonesia. Presiden pada masa itu adalah Megawati; yang naik panggung setelah mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat menuntut lengsernya Gusdur. Akhirnya Gusdur dipaksa turun melalui Sidang Istimewa MPR/DPR tahun 2001. Dalam masa kepemimpinan Megawati; Indonesia merumuskan banyak sekali undang-undang terkait tata cara menyelenggarakan pemerintahan di masa depan.

Hari ini adalah buah dari berbagai keputusan politik pada masa awal reformasi 1998; setelah hampir 20 tahun, tentu beberapa pihak mulai mengeluh karena tidak mampu tampil prima dalam panggung politik nasional. Partai, sebagai tempat masyarakat mengorganisasikan diri untuk saling bekerjasama mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional; justru kering kerontang, payah dalam hal kaderisasi. Sehingga, banyak pemimpin daerah justru lahir dari kantong-kantong elemen diluar partai.

Masyarakat sepertinya memvonis bersalah; atas berbagai kejadian korupsi yang menimpa banyak anggota legislatif sepanjang 20 tahun ini, yang notabene memakai baju partai. Partai tersandera oleh berbagai kejadian buruk di masa lalu. Lalu apa bedanya dengan kejadian pada masa Orde Baru, ketika banyak anggota legislatif dari Partai Golkar, meringkuk dalam penjara. Mungkin, karena Partai Golkar dikala itu (masa Orba) sangat berkuasa; pemberitaan miring terkait kejadian korupsi partai tertutup manis dan membusuk dalam laci-laci Pemred media dimasa itu.

Pada kasus, Jawa barat; sepertinya terjadi pengecualian. Setelah sepanjang masa Gubernur Jawa barat, rata-rata mantan residen (mantan PNS), baru kali ini seorang Pemuda Sunda dan seorang pemain politik handal dari gerbong Partai Keadilan Sejahtera terpilih menjadi: Gubernur Jawa Barat selama 2 periode (2008 – 2013 dan 2013 – 2018). Kita ingat, pada masa 2 periode ini, adalah masa indah PKS, ketika berkoalisi bersama Partai Demokrat, memimpin konstelasi politik di Indonesia.

Yang paling menarik, tentu hari ini konstelasi politik nasional dikuasai oleh PDIP yang getol mengeritik pemerintah sejak Megawati kalah pemilu tahun 2004. Suasana perpolitikan nasional dikuasai oleh PDIP. Menurut sebuah kajian 60% pemenang pilkada di Indonesia sudah dikuasai oleh: kader PDIP atau didukung penuh oleh PDIP.

Jadi, kemungkinan besar pola-pola isu yang akan mengguncang Jawa Barat, akan bernasib seperti: Pilkada Jakarta. Ancaman polarisasi menghadang dengan hebat; tiba-tiba yang tidak didukung oleh PKS,Gerindra dan Demokrat menjadi pesakitan; padahal orang tersebut adalah: muslim sejati, seorang mujahid, yang berbaju merah.

Mudah-mudahan tidak. Pileuleuyan euy.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Semua partai berusaha mencari sosok yang tepat untuk maju Pilgub Jabar 2018. Ini dikarenakan Jabar merupakan salah satu daerah lumbung suara semua parpol. Figur yang diusung sangat menentukan perolehan dukungan bukan sebaliknya partai menentukan kemenangan figur. Demokrasi kita mengalami perubahan. Rakyat tidak lagi melihat partai sebagai sebuah kekuatan pemenangan figur, tetapi figur yang menentukan. Sehingga kerap partai mengekor ke figur dan hal serupa terjadi pada PKS di Jabar. Kemenangan lalu bukan karena kekuatan PKS, tetapi kekuatan ketokohan figur yang mampu meyakinkan publik.

Pada Pilpres 2019 saya kira PKS akan kembali mencalonkan Prabowo, sebab sampai saat ini PKS sendiri belum ada tokoh mumpuni yang bisa bersaing dengan tokoh di luar PKS. Elektabilitas sangat menentukan arah dukungan parpol.

Sedangkan Demokrat memang kerap membuat kejutan dalam sikap politiknya termasuk sikap politik dalam proses Pilkada. Ini tentu menarik. Semua partai akan melakukan manuver politik bahkan mereka sering menjagokan calonnya meski belum mendapat dukungan partai lain. Ini metode untuk menaikkan opini publik terhadap partai. Dalam konteks demikian, Demokrat bisa saja mengulang kembali Pilkada DKI Jakarta atau bisa juga justru mendukung calon partai lain dan semuanya tergantung komunikasi politik elite partai Demokrat itu sendiri.

Masalah figur memilih menggunakan parpol atau independen, saya kira hal ini lebih pada persoalan kesiapan administrasi dukungan perseorangan ketimbang mendapat dukungan parpol. Proses verifikasi independen juga tidak mudah, dan inilah yang menyulitkan para calon yang mau milih perseorangan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?