Golkar Pasca Setnov
berita
Politika

Sumber Foto: Okezonenews.com

21 November 2017 16:00
Terdepaknya Setya Novanto dari kursi Ketua Umum Golkar adalah kepastian, tinggal menunggu waktu saja. Drama selanjutnya adalah perang bintang untuk menentukan siapa nakhoda baru Golkar dan DPR. Dengan modal 14 persen kursi di DPR, Golkar ibarat 'gadis seksi' yang layak direbutkan oleh berbagai kekuatan politik untuk bertarung di Pemilu 2019. 

Golkar adalah entitas partai paling solid di percaturan politik tanah air dengan segudang dinamika yang pernah mereka alami. Golkar pernah mengalami pergolakan internal yang jauh lebih dahsyat ketimbang sekarang, yaitu pembubaran Golkar di era Akbar Tandjung dan dualisme kepemimpinan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Pasca Munas 2004 dan 2009, tokoh partai seperti Wiranto, Prabowo Subianto, dan Surya Paloh membentuk partai sendiri. Tapi itu semua tak berpengaruh secara signifikan. Golkar tetap kekuatan politik solid yang hanya pernah kalah dari PDIP dan Partai Demokrat. 

Apakah dengan kasus Novanto, Golkar akan runtuh di Pemilu 2019? Rasanya jauh panggang dari api. Apalagi sekarang, Setnov sendiri sudah ikhlas melepas jabatan di Golkar maupun di DPR. Kabarnya, Setnov sendiri sudah membuat surat yang isinya mandat sebagai Plt Ketua Umum Golkar kepada Sekjen saat ini, Idrus Marham.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pun mendukung Idrum Marham sebagai Plt Ketum Golkar, dengan syarat Idrus segera menggelar Munaslub untuk mencari nakhoda pengganti Novanto. Apakah itu berarti penggantian Setnov di DPR dan Golkar  akan mulus? Belum tentu.

Kabarnya ada faksi Ketua Harian Nurdin Halid juga bernafsu menjadi Plt Ketum Golkar. Kabarnya lagi, kubu Nurdin--bersama Kahar Muzakir--dan yang didukung oleh Ical tidak menginginkan Munaslub. Jadi, kunci pertarungan terletak di rapat pleno DPP Golkar menentukan Plt Ketum Golkar.

Set back ke Munaslub 2016 lalu, JK mendukung Ade Komaruddin untuk bersaing dengan Setnov yang kabarnya didukung Jokowi, dengan tujuan untuk menempatkan orangnya dalam jajaran elite Golkar agar mempunyai posisi tawar dengan pemerintah.

Pertanyaannya, dengan peta politik saat ini, siapa yang bakal menguasai Golkar, Jokowi atau JK? Seandainya kelompok JK yang menguasai Golkar, masihkah Golkar mendukung Jokowi pada 2019 nanti? Berkaca pada Pilgub DKI lalu, dimana JK mendukung Anies–Sandi, berhadapan dengan Golkar dan Jokowi yang menjagokan Ahok. Bagaimana pula dengan calon kepala daerah yang didukung Golkar di Pilkada 2018, tetap aman atau akan dikocok ulang?

Lantas, jika memang nanti digelar Munaslub, apakah para kader Golkar yang mendukung Jokowi cukup kuat menahan gempuran jaringan dan finansial kubu JK-Ical yang notabene pengusaha dan pernah menakhodai Golkar? 

Jika lawannya kaliber raksasa, jangan-jangan Jokowi mengutus "the president man" Luhut B Panjaitan yang juga kader Golkar ikut bertarung menjadi nakhoda Golkar dengan melepas kekuasannya yang besar di kabinet. Secara kalkulasi politik, hal ini dimungkinkan karena Jokowi sangat berkepentingan untuk 'memegang' Golkar dalam konteks mengimbangi PDIP (baca: Megawati) yang kini kabarnya intens berkomunikasi dengan JK.

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

(cmk/jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pakar Komunikasi Politik, Guru Besar Komunkasi Universitas Pelita Harapan

Partai Golkar pasca Setya Novanto bisa jadi tetap dengan Jokowi, tapi bisa jadi kembali bergabung dengan Prabowo. Kalau untuk hasil rapat pleno dalam menentukan Plt Ketum Partai Golkar, sudah bisa dipastikan yang akan naik sebagai Plt Ketum adalah orang dekat Setnov. Untuk saat ini Setnov masih bisa dikatakan orang kuat di Golkar, khususnya di DPP Golkar Setnov masih punya banyak pendukung.

Setelah ini, tahap selanjutnya yang harus dilakukan Partai Golkar adalah segera mungkin melakukan pembenahan di tubuh partai. Pembenahan dibutuhkan jelang Pilpres 2019 mendatang, karena waktunya tidak lama lagi. Partai Golkar pada Pemilu 1999 sempat hancur dan terperosok, yang menang pada saat itu PDI-P. Namun sosok Akbar Tandjung berhasil menaikan kembali posisi Partai Golkar.

Partai Golkar perlu menjelaskan kepada publik, khususnya konstituen mereka, tentang keterlibatan sejumlah oknum pengurus partai yang terlibat dalam kasus mega korupsi KTP-el. Tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pengurus partai adalah tindakan individu, bukan tindakan yang dilakukan secara kepartaian atau bukan tindakan Partai Golkar.

Jadi Partai Golkar secara organisasi kepartaian perlu segera melakukan pembenahan dan memberikan penjelasan kepada publik kalau mereka tidak mau babak belur jelang pilpres mendatang. (ast)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sejak lahir sebagai Sekber Golkar 20 Oktober 1964 sampai Soeharto lengser, Golkar menolak disebut partai dan baru menerima setelah Soeharto lengser 1998. "Makhluk" Golkar ini memang "khas Indonesia" sebagai modal rezim junta militer berbaju "sipil". 

Secara canggih Soeharto berhasil memperalat dan menunggangi "model Golkar" ini untuk berkuasa selama 30 tahun, ketika pada 1968 ia memutuskan ikut pemilu lewat wadah Golkar dengan mengangkat Letjen Suprapto Sukowati sebagai Ketua kedua menggantikan Brigjen Djuhartono yang dianggap warisan Orde Lama (Bung Karno).

Ali Moertopo menjadi ketua de facto dan Jusuf Wanandi yang 23 November mendatang akan berulang tahun ke-80 menjadi Ketua Bapilu Golkar dalam Pemilu 1971. Lalu, Golkar akan bolak -balik menang setelah Pemilu 1971, 1977,1982,1987,1992, dan1997.

Setelah Soeharto memilih ICMI sebagai putra mahkota meninggalkan Benny Moerdani, maka justru Soeharto akan "jotakan" dengan Habibie, karena merasa dirinya ditikam oleh "Brutus" Habibie.  Golkar jatuh di tangan kelompok "HMI merangkap HIPMI selang seling"  pasca lengsernya Soeharto dan Harmoko. 

Setelah itu Golkar ibarat PT Terbuka yang bisa diakuisisi oleh siapa saja dengan modal politik dan uang terkuat dan lihai sinerginya dengan kekuasaan untuk selalu berbagi dengan presiden terpilih dari partai manapun.

Economic animal dan political animal menguasai Golkar secara "solid" karena semuanya berideologi pragmatis. Pasca Setnov, Golkar hanya bisa mentas jika sistem politik dan partai lain juga bersedia menerima pembersihan dari pola money politics high cost model e-KTP yang merajalela di segala bidang proyek dan anggaran. Tidak ada gunanya Setnov "dikorbankan" jadi satu satunya tokoh raksasa penerima dana eKTP. 

Sekarang ini kesempatan bagi elite politik untuk bersama Presiden Jokowi menghentikan sandiwara opera KKN sampai ke akar-akarnya, babat habis sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak ya Golkar akan melanjutkan pola kudeta dan suksesi selama ini begitu juga partai lain tetap dengan business as usual.

Mudah mudahan senior Golkar seperti Sarwono Kusumaatmadja, Akbar Tandjung, Hadjrianto Tohari, dan Nusron Wahid (Ini pemain masa kini) bisa mencerahkan diskusi Golkar Kamis 23 November besok di CSIS, mumpung Kepala Bapilu Golkar 1971 masih segar ingatannya tentang pemilu pertama yang dimenangkan Golkar 1971. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Maraknya berbagai wacana seputar penggantian posisi Setya Novanto mengemuka setelah KPK menahan SN. Seharusnya penggantian bila Ketum berhalangan itu diatur dalam AD/ART seperti partai-partai lain. Akan tetapi ketentuan ini yang tidak ada pada klasul AD/ART Partai Golkar. Walapun tidak ada aturan main yang mengatur, menurut saya pengenalan nilai-nilai lebih penting selain pasal dan ayat.

Bagaimana dengan kondisi Golkar pasca Setnov? Kita harus melakukan studi komparatif ketika pada masa 1998-1999 Golkar mengalami masa pelik. Pada waktu itu Golkar harus mengakui kekalahan menghadapi partai PDIP. Dalam kondisi yang terhimpit, Golkar yang dinahkodai Akbar Tanjung berusaha bangkit dan mengenalkan metode baru yang dikenal dengan Konvensi. Branding baru inilah yang membuat Golkar pada tahun 2004 kembali menjadi kampium pada pagelaran pemilu.

Pengalaman pada 2004 bisa dipakai untuk mengatasi permasalahan yang kini tengah melanda Golkar. Banyak agenda-agenda yang menjadi proritas seperti Pilkada (2018) dan Pemilu 2019. Bagaimana agenda ini menjadi pertimbangan para elite Golkar untuk menentukan langkah pasca lensernya Setnov?

Saat ini pilihannya hanya dua: Plt atau melaksanakan Munaslub. Cuma masalahnya sekarang kalau Golkar mau ikut terlibat dalam pemilu dan pilkada, maka butuh melibatkan dukungan masyarakat atau kontituen. Oleh karena itu semua elemen internal Golkar harus mempertimbangkan ekspetasi publik. Kalau itu semua dipertimbangkan dan dijadikan keputusan, itu lebih baik karena secara internal dukungan keluarga besar Golkar bisa menimbulkan simpatik dan meningkatkan elaktabilitas.

Selain itu, keadaan minus intergritas yang dipertontonkan saat ini mendorong Golkar untuk menyeleksi figur yang dapat terbebas dari minus intergritas tadi. Dan yang paling penting bagaimana Golkar menjaga solidaritas internalnya untuk kembali membangun elektabilitas yang tengah terpuruk saat ini. Yang perlu dicermati oleh Golkar sendiri, supaya faksi yang ada di Golkar tidak mengganggu konsolidasi yang tengah dibangun.

Kalau ada pertanyaan bagaimana dengan dukungan terhadap Jokowi pada 2019 nanti, Golkar harus memikirkan apakah masih dapat 91 kursi di DPR. Apakah tidak rontok nanti 2019? Ini hal terpenting yang harus dipikirkan Golkar. Dia harus memikirkan nasibnya sendiri apakah dapat melampaui electoral threshold dan masih bertengger di tiga besar, atau akan terlempar seperti nasib Demokrat di Pemilu 2014. Itu yang menjadi kekhawatiran karena pengalaman sejauh ini menunjukan dalam kurun waktu 1998-2014 urutan selalu berganti-ganti.

Masalahnya bagaimana Golkar bisa melewati kondisi pasca penahanan Setnov secara damai. Berdamailah untuk kepentingan konstestasi. Internal Golkar harus solid sehingga menghasilkan calon yang tidak memunculkan silang pendapat. Apalagi di Pemilu 2019 ada partai-partai baru. Arah berpikir Golkar harus kesana, jadi bukan berpikir siapa yang menduduki Golkar 1. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik

Inti dari masalah Setnov ini adalah bagaimana bisa menguasai Golkar. Saat ini Golkar yang memiliki 14 persen kursi di DPR, adalah partai seksi sebagai kendaraan di 2019.

Jusuf Kalla sangat berkepentingan untuk menguasai partai ini. Sebelumnya, ia berusaha menguasai Golkar supaya bisa mempunyai posisi tawar di pemerintahan. Tapi niat itu terhambat dengan terpilihnya Setnov sebagai ketua umum. Setnov sendiri dikabarkan adalah orang dekatnya Luhut Binsar Panjaitan.

Situasi yang baik itu muncul ketika KPK menyelidiki dugaan korupsi e-KTP yang melibatkan Setnov. 'Sinterklas' ini hampir tidak bisa mengelak dengan adanya bukti dan saksi yang memberatkan dirinya. Posisinya sebagai Ketua Umum Golkar pun digoyang. Panik, Setnov mengeluarkan sinyal bahwa partainya mendukung Jokowi sebagai Capres 2019.

Sayangnya, Jokowi sudah mengisyaratkan bahwa ini adalah proses hukum dan bukan politik. Dengan sinyal Jokowi itu, maka bergeraklah KPK mendatangi Setnov untuk menangkapnya. Dan seperti kita tahu Setnov pun beraksi. Seperti ninja, cukup membanting granat asap, buzzzz, ia lenyap dari pandangan. Ini ilmu kanuragan tingkat tinggi, selevel Brama Kumbara.

Seperti sudah diduga, JK memaksakan Munaslub untuk mengganti Setnov. Situasi yang sama saat terjadi dualisme kepemimpinan Golkar antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono tahun 2016.

Pertanyaannya, bagaimana seandainya kelompok JK yang menguasai Golkar ?

Tentu ini jadi PR besar buat Jokowi. Situasi 2019 nanti bisa dilihat dari hasil Pilgub DKI kemarin, dimana JK mendukung Anies Sandi. Dengan kendaraan Golkar, JK akan bermanuver menjadi lawan politik Jokowi di 2019.

Dengan perolehan kursi 14 persen, maka cukup menggandeng PKS yang mempunyai 6 persen kursi, maka JK sudah bisa mengusung capres. Melihat kedekatan dan dukungan dia ke Anies, maka bukan tidak mungkin JK akan menaikkan Anies sebagai alternatif Presiden untuk melawan Jokowi.

Anies adalah wajah baru dalam Pilpres 2019 nanti, karena Prabowo sudah harus masuk kotak. “Sudah old..,” kata seorang teman.

Dengan keahliannya, JK akan menggandeng partai-partai koalisi yang kemarin tergabung dalam KMP--seperti PAN--untuk mendukung rencananya. Kekuatan besar akan digalang, sehingga nantinya hanya ada dua capres saja, persis seperti Pilpres 2014.

Itulah kenapa Anies sudah bersiap diri dengan slogan “Pribumi”, sebagai upaya menyiapkan dukungan dari kelompok anti Jokowi. Kemenangannya di Pilgub DKI sebagai modal untuk menaikkan namanya.

JK pintar. Dengan mendorong KPK maka ia bisa dengan legal menyingkirkan Setnov dengan bersih, sekaligus membangun citra ketika Golkar ada di bawah kendalinya nanti, bahwa Golkar sekarang sudah anti korupsi. Sekali tepuk, tiga lalat berguguran. Dua lalat mati, satu dimakan..

Menarik melihat situasi internal Golkar saat ini. Lebih menarik lagi ketika LBP muncul ke permukaan dan siap bertarung lagi dengan JK -- seperti di munaslub sebelumnya.

Old soldier never die” begitu kata Jenderal McArthur. Usia mereka boleh tua, tapi dalam kancah politik, yang muda-muda cukup nonton sambil makan kacang saja. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Kasus e-KTP yang melibatkan Setnov, Ketum Golkar, sebagai pemain utama dalam drama OTT (Operasi Tabrak Tiang) benar-benar membuat Partai Golkar limbung dan linglung untuk beberapa hari. Para fungsionaris kelembagaan maupun individu aktivis Golkar bermanuver tanpa arah dan target yang jelas-jelas terlihat adalah ekspresi demoralisasi Golkar.

Memang Golkar pernah teruji lolos dari bencana politik ketika rezim Orde Baru tumbang. Ketika semangat mereformasi sistem politik nasional demikian kuat, Golkar berhasil mereformasi diri bahkan bisa menjadi pemenang kedua pemilu 1999 dan menjadi juara satu pemilu 2004. Sebuah ketahanan e'lan vitale Golkar dan kelenturan dari sikap pragmatis dan oportunis. Nyaris dua dekade sikap pragmatis dan oportunis ini menyelamatkan Golkar.

Kini Golkar mengalami musibah politik yang berat sekali karena figur ketua umumnya yang menjadi wajah partai terlibat skandal e-KTP. Figur Setnov terkenal licin dan lihai menyiasati hukum untuk kesekian kali akhirnya berhasil dipakaikan rompi tahanan KPK. Mungkin Setnov akan melakukan pembelaan dengan segala kemampuan, kecerdikan dan jejaring yang dia punyai.

Tapi dengan posisi di dalam tahanan dan dramaturgi yang dibuat sebelumnya, serta tekanan masyarakat yang sudah muak, baik di lini realitas maupun di sosial media telah membuat Golkar termangu, dan baru akan melakukan rapat pleno DPP Golkar pada hari Kamis yang akan datang dengan agenda konsolidasi.

Menariknya sebelum rapat pleno dilaksanakan,  Setnov di dalam ruang tahanan masih bermanuver dengan menunjuk  Idrus Marham dari sekjen menjadi Plt Ketua Umum,dan Yahya Zaini dan Azis Syamsuddin sebagai Plt Sekjen.

Manuver Setnov  memperlihatkan pragmatisme dan oportunisme masih dijadikan andalan elite Golkar untuk  mengendalikan kekuasaan di Golkar.  Persoalannya, apakah hal itu masih mujarab atau akan ada perubahan paradigma dalam internal Golkar merespons musibah politik yang terjadi?

Kalau elite Golkar masih mengandalkan pragmatisme dan oportunisme dalam merespons gejolak politik baik di internal maupun eksternal Golkar, maka sulit bagi Golkar mempertahankan posisi politiknya di pemilu 2019. Golkar akan menjadi partai menengah bahkan bisa menjadi partai gurem.

Suara konstituen Golkar karena sikap dasarnya yang pragmatis dan oportunis, sebagian besar akan mengalir ke partai pemenang pemilu saat ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Suropati Syndicate

Bukan Golkar kalau tidak pandai menciptakan opsi. Keputusan Partai Golkar untuk langsung menunjuk Plt pasca penahan Setya Novanto sekaligus menjawab banyak hal. Pertama, asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan Partai Golkar dengan memberi kesempatan kepada Setnov untuk praperadilan. Kedua, tidak ada penguasa super power di Golkar bahkan Ketum Partai ( Setya Novanto) terlihat jelas dengan munculnya Plt dan respons Setnov untuk menunda. Ketiga, sosok Plt Idrus Marham merupakan figur yang paling bisa menegosiasasikan kepentingan internal dan eksternal di Partai Golkar saat ini.

Dari hal tersebut terlihat bahwa pilihan munaslub menjadi opsi terakhir partai beringin ini. Wajar saja, munaslub akan kembali membuka persaingan sengit di elite Golkar sedangkan Partai Golkar saat ini sedang memperbaiki konsolidasi menuju pilkada 2018 dan momentum 2019. Momentum munaslub dan konsolidasi partai akan saling mengorbankan.

Sebagai partai yang matang dalam berbagai momentum perubahan di Indonesia, kader Partai Golkar sadar betul Munaslub akan semakin mempengaruhi skenario Golkar di 2018 dan 2019. Skenario ini sama saja akan menjadi ajang pertaruhan baru bagi kader-kader Golkar. 

Saya melihat “perhatian” JK masih dalam level khawatir akan kondisi partai yang dulu pernah dipimpinnya. Perhatian tersebut pun masih dalam bentuk kewajaran. Di balik itu pak JK paham betul bagaimana karakter kader Golkar yang mahir melahirkan opsi brilian bahkan dalam posisi yang publik sebut “kritis”.

Terlalu dini menyimpulkan akan terjadi pergantian pimpinan ketum partai di Partai Golkar. Lebih baik publik menyorot siapa pengganti Setnov di kursi Ketua DPR. Itu jauh lebih publik sifatnya ketimbang Ketum Partai Golkar.  (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Satu hal yang pasti, Golkar itu partai seksi. Selain partai pemenang pemilu kedua, Golkar juga partai yang memiliki kekuatan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan gejolak internal secara baik. Ini yang membuat Gokar menjadi rebutan banyak pihak dan kelompok, termasuk kelompok lingkaran istana.

Berbagai kelompok yang memperebutkan Golkar tentu dengan alasan kepentingan politiknya masing-masing, baik kepentingan jangka panjang maupun jangka pendek. Kali ini kalau kita amati memang terbaca LBP dan JK mulai melakukan manuver untuk merebut Golkar, tentu mereka mempersiapkan kadernya masing-masing untuk merebut kursi Ketum Golkar. Tidak saja kedua kelompok ini, namun ada juga kelompok lain yang melakukan manuver untuk merebut posisi Ketum Golkar selepas SN. Tentunya situasi ini menarik bagi publik.

Saya kira ruang politik untuk terus berubah akan terus terjadi. Politik adalah kepentingan dan setiap pilihan politik--termasuk arah dukungan-- selalu berlandaskan kepentingan. Dalam konteks kepentingan ini maka akan terbuka kemungkinan Golkar tidak mendukung Jokowi, sebaliknya akan terbuka peluang Golkar mendukung Jokowi. Semua ini tergantung komunikasi-komunikasi politik sekaligus konsesus politik yang dibangun antar pihak-pihak yang berkepentingan.

Golkar tetap stabil meski ada penurunan. Itu hal wajar dalam politik. Satu kelebihan Golkar, memiliki banyak tokoh potensial di berbagai daerah. Tokoh-tokoh ini merupakan simbol kekuatan kantong suara Partai Golkar yang belum tentu dimiliki partai lain. Tokoh-tokoh ini berpengaruh besar terhadap perolehan suara Golkar, sehingga posisi Ketum tidak cukup berpengaruh secara signifikan dalam mendulang suara. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Mengatakan bahwa Setya Novanto akan terlempar dari kursi kepemimpinan Golkar sebagai sebuah kepastian adalah kesimpulan yang terlalu pagi. Setnov bukan saja merupakan tokoh politik yang lihai, namun dia memiliki back up yang saat diperlukan bakal mampu mengeluarkan jurus pamungkasnya: daftar hitam para politikus hitam yang selama tiga dekade bersamanya menyelam dalam kolam keruh karut marut keuangan negara. Dia tidak akan mau terlempar dari kursi kekuasaan sendirian.

Apalagi Setnov memiliki naluri politik yang mumpuni untuk membentuk basis pendukung yang cukup loyal berkat siraman rezeki yang ia limpahkan bak Sinterklas. Mereka tentu menghendaki agar kemesraan ini tidak cepat berakhir dengan "hilang"nya Setnov.

Luhut, di pihak lain, bersama JK, menginginkan Golkar untuk bisa mereka kuasai walau dengan alasan berbeda. Luhut ingin Golkar tetap menjadi pendukung JKW dua periode. JK ingin menjadi king maker tingkat nasional setelah sukses di tataran pilkada yang lalu dengan menempatkan kaumnya menjadi DKI 1. JK ingin menggunakan pola politik yang serupa untuk memenangkan kaumnya menjadi RI 1. Politik identitas.

Namun di tingkat nasional politik identitas ini tidak gampang untuk dilaksanakan.

Pertama, Jokowi sudah jauh lebih siap. Para tokoh yang dulu berperan penting di pilkada satu demi satu telah dibelenggu atau diberikan sumber daya untuk keperluan sandang pangan memadai sehingga mereka pun tak lagi ikut membentuk front melakukan politik identitas di tahun 2019.

Luhut tentu akan tetap menjalankan strategi pengendalian Golkar sebagai partai pendukung JKW tahun 2019, sehingga perjuangan membela Setnov bakal dilakukan di balik layar tayangan politik. Sebagai ahli strategi kelas unggul, Luhut tentu juga menyiapkan Plan B pula.

Nampak muncul tokoh muda yang kini menjabat sebagai menteri di kabinet JKW. Namun saya kira peran tokoh ini cuma untuk mengirimkan pesan keras: jangan berpikir untuk merontokkan Setnov sekarang karena sudah ada Setnov baru yang akan tetap mampu menjadi nakoda kapal besar bernama Golkar membawa JKW kepada periode ke-2 tahun 2019.

Percayalah bahwa Golkar dan juga SetNov tidak mudah dikalahkan begitu saja. Ingat, dulu Gus Dur ingin menggusur Golkar. Akhirnya Golkar malah yang ikut menggusur Gus Dur. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!