HTI (Masih) Terlarang, Negara Tidak Boleh Kalah
berita
Politika
Sumber Foto: infonawacita.com (gie/watyutink.com) 09 May 2018 16:00
Penulis
Nasib Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (7/5/2018). Inti putusannya, HTI masih menjadi organisasi terlarang. Putusan ini kian mengukuhkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) tentang pencabutan status badan hukum HTI pada Juli 2017 lalu. Dengan kata lain, pembubaran HTI tetap berlaku hingga kini!

Sebelumnya, HTI melayangkan gugatan ke PTUN karena menilai surat keputusan Menkumham dianggap tidak memiliki dasar yang kuat, juga tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun dalam pertimbangannya, majelis hakim PTUN beralasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2  tahun 2017 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak memiliki cacat yuridis dalam proses pembentukannya. Sehingga pembubaran HTI oleh Kemenkumham sah secara hukum. Namun HTI menolak putusan PTUN dan akan mengambil upaya hukum selanjutnya. Argumen apa lagi yang akan digunakan HTI?

BACA JUGA: TNI dan Polri Jaga Loyalitas Jelang Pesta Demokrasi?

Pasal 62 ayat (2) Perppu Ormas memberikan kewenangan kepada Menkumham melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Sebelumnya, Pasal 68 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menyebutkan, Menkumham baru bisa menjatuhkan sanksi pencabutan badan hukum ketika sudah ada putusan pengadilan mengenai pembubaran Ormas. Apakah perubahan mekanisme pembubaran Ormas bisa dianggap politis untuk “menggebuk” HTI?

Tetapi pertimbangan majelis hakim PTUN menyebutkan, HTI terbukti berkeinginan mendirikan negara khilafah Islamiyah tanpa ikut pemilu. Parahnya, hal itu bukan sekadar konsep atau pemikiran tetapi sudah dalam bentuk aksi. Perjuangan HTI bermaksud mengangkangi Pancasila dan UUD 1945, sehingga pemerintah tidak perlu mengajak HTI berdiskusi sebelum pembubaran. Sebab penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila bisa dianggap kondisi yang luar biasa. Bahkan majelis hakim menilai, HTI sudah salah sejak pembentukannya.

BACA JUGA: Demi Lolos Ambang Batas Parlemen, PSI Langgar UU Pemilu (?)

Tetapi pertanyaannya, mengapa HTI baru dibubarkan di era Jokowi? Padahal Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan, Ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Lantas, apakah selama ini ada elite tertentu yang sengaja 'merawat' eksistensi HTI?

Kini yang menjadi tanya, bagaimana caranya supaya tidak ada lagi ormas yang mengangkangi Pancasila? Hingga kini banyak pihak meyakini, Pancasila adalah cara paling jitu merawat keberagaman demi persatuan bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila agar segenap warga bangsa memahami cita-cita para pendiri Republik?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Terbentuknya negara-negara Islam yang tersebar di Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Qatar, Suriah, Uni Emirat Arab dan lain-lain adalah bentuk penolakan sistem Khilafah Ustmaniyah saat itu, dan sekaligus penegasan bahwa sistem khilafah bukan sistem baku dalam bentuk negara yang diajarkan Islam. Tidak ada sistem kenegaraan tertentu yang diperintahkan secara langsung dalam Al Quran maupun hadis, semua adalah hasil ijtihad. Demikian juga, Negara Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik.

Muktamar Nahdlatul Ulama ke XI tahun 1936 di Palembang sudah memutuskan bahwa bentuk Negara Indonesia yang akan dibentuk kelak adalah negara keselamatan (negara kebangsaan) bukan negara Islam. Keputusan yang diambil sebelum Indonesia merdeka ini jauh dari cita-cita negara dengan sistem khilafah. Karenanya, NU dan komponen bangsa yang lain sudah teriak menolak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sejak jauh-jauh hari.

Keputusan Pemerintahan Jokowi membubarkan HTI adalah langkah aspiratif final dari rangkaian upaya yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Pak SBY menyiapkan regulasi dengan melahirkan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Pak Jokowi menggunakan regulasi itu untuk membubarkan HTI melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Jadi, langkah-langkah pembubaran HTI sudah dimulai sejak era Pak SBY dan berujung di era Jokowi.

Pembuatan UU Ormas sampai dengan pembubaran HTI dilakukan semata-mata untuk merespon aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia yang memang menentang gagasan dan cita-cita HTI yang anti demokrasi dan akan mengubah NKRI menjadi negara khilafah.

Kesimpulan saya, setiap era pemerintahan memiliki peran dan cara yang saling melengkapi. Tentu soal rasa tidak sama, ada yang manis, asin, asam dan lain sebagainya. Dari perbedaan rasa ini harus ada kesamaan formula dalam menangkal segala ancaman terhadap ideologi bangsa dengan cara mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan secara ekonomi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya merupakan putusan tepat, demi penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pertimbangan majelis hakim sudah on the track, antara lain; didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang selama ini telah menyampaikan pandangan di dalam persidangan.

Selain itu, putusan majelis hakim sangat beralasan karena didasarkan pada aturan yang berlaku, di mana telah ditegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dapat dibubarkan apabila ada upaya untuk mengganti dasar Negara: Pancasila. Dalam hal ini, HTI telah terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah untuk mengganti dasar Negara dan sistem pemerintahan sebagaimana terekam dalam video kegiatan Muktamar HTI tahun 2013 silam.

Dalam sistem demokrasi, pemikiran khilafah sepanjang masih dalam sebatas konsep masih bisa dimaklumi. Namun bila sudah diwujudkan dalam aksi yang berupaya mengganti Pancasila, maka dapat berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Oleh karena itu. Ormas apapun, tidak hanya HTI, jika berupaya menyebarkan komunisme atau paham lain untuk mengganti Pancasila sebagai dasar Negara maka Ormas tersebut harus dibubarkan.

Putusan PTUN yang menolak gugatan HTI telah menguatkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU- 30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI. Dengan demikian, HTI sebagai organisasi massa secara sah telah dibubarkan.

HTI bukan organisasi yang bebas "nilai", tetapi organisasi yang memiliki doktrin ideologi yang sangat kuat. Selain itu, organisasi trans-nasional seperti HTI telah terafiliasi dan terhubung dengan organisasi yang memiliki platform perjuangan yang sama di sejumlah negara. Mereka nampaknya  tidak mudah melunak, karena kadernya cukup militan. Bagi kader HTI, ideologi tidak pernah mati (idelogy never dies).

Pasca Putusan PTUN, sejumlah kader HTI masih melakukan perlawanan. Mereka menggunakan tameng Pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Memang benar konstitusi menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Namun Pasal 28 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul tersebut diatur dengan undang-undang. Di sinilah HTI tidak konsisten. Pasalnya, di satu sisi HTI menilai sistem pemerintahan thogut tapi di sisi lain mereka gunakan sebagian pasal untuk kepentingannya. Hendaknya, HTI jangan menggunakan pasal itu semata-mata untuk melindungi kepentingannya.

Selain itu, HTI juga memiliki kecenderungan menggunakan umat sebagai tameng dengan membuat propaganda melalui tagar provokatif yang bertujuan untuk membangkitkan ghirah agama. Hal ini bisa diiamati dari sejumlah tagar yang menjadi viral di media sosial.

Nampaknya, HTI masih ingin mencoba menunjukkan eksistensinya dengan mengabaikan produk hukum. Situasi yang perlu diwaspadai, jika kekuatan politik oposisi ikut memanfaatkan HTI dan berada di balik perlawanan HTI dengan menempuh cara ekstra parlemen atau melalui cara cara inkonstitusional. Di tahun politik sekarang ini, apalagi di tengah pertarungan politik yang miskin etika dan minus kenegarawanan, maka segala kemungkinan bisa saja terjadi. Oleh karenanya, publik juga perlu memahami masalah ini agar tidak terprovokasi dan terpengaruh oleh propaganda politik yang kerap menggunakan agama sebagai tameng. Padahal, di balik itu sesungguhnya hanyalah syahwat kekuasaan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF