Hajatan Pilpres, Pesta Rakyat atau Parpol?
berita
Politika
Sumber Foto : medcom.id (gie/watyutink.com) 06 July 2018 20:00
Penulis
Hajatan pilpres masih tersisa sembilan bulan lagi, tapi pendaftaran capres-cawapres akan dilaksanakan pada 4-10 Agustus 2019. Hingga kini, belum ada kepastian siapa saja yang bakal maju untuk memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Sejauh ini Jokowi dan Prabowo Subianto yang digadang-gadang bakal maju pada Pilpres 2019. Itu pun belum pasti. Tetapi banyak pihak meyakini Jokowi pasti mencalonkan diri sebagai petahana, meski sosok cawapresnya masih belum jelas. Mengingat pendaftaran calon tinggal sebulan lagi, etiskah rakyat dibiarkan masih menerka-nerka para kandidat Pilpres 2019?

Kalau memang hanya Prabowo dan Jokowi yang akan disodorkan untuk dipilih rakyat pada April 2019 nanti, apa iya bangsa Indonesia miskin sosok untuk bertarung pada Pilpres 2019? Memang cukup banyak kandidat capres yang dimunculkan ke publik selain dua sosok tersebut, namun mereka terganjal dengan dukungan partai politik (parpol). Kecuali Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang saat ini tengah diperkarakan oleh sejumlah kalangan. Lantas, apakan aturan presidential threshold sama saja mengebiri peluang tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kapasitas untuk menjadi capres?

Selain itu, aturan tersebut tidak membuat rakyat memiliki banyak pilihan. Jangankan mengulang Pilpres 2004 dengan lima pasangan calon, realitasnya melahirkan tiga kandidat saja rasanya nyaris mustahil meski sampai sekarang beberapa parpol masih berupaya membentuk poros ketiga. Lebih mustahil lagi kalau Pilpres 2019 bisa melahirkan lebih dari lima paslon. Pertanyaannya, wajarkan jika sebagian publik tidak bisa mengusung calon yang diinginkannya?

Anehnya, sistem politik kita tidak membatasi jumlah parpol peserta pemilu sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Tetapi mengusung capres-cawapres harus dibatasi aturan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Padahal, bangsa Indonesia menyepakati bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Bukan main-main, kesepakatan ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Artinya, konstitusi kita mengamanatkan kedaulatan rakyat merupakan hal yang perlu diutamakan dalam praktik berbangsa dan bernegara, tentu setelah mengedepankan Pancasila dan bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun dalam konteks pilpres, di manakah letak kedaulatan rakyat? Sebab, sebenarnya rakyat hanya disodorkan capres-cawapres pilihan parpol. Memang tak bisa dipungkiri, parpol dimaknai sebagai tempat menyalurkan aspirasi atau representasi rakyat dalam sistem politik kita. Tetapi banyak pihak menilai parpol seringkali berseberangan dengan kehendak rakyat.

Sehingga, ketika ada parpol yang berteriak menolak atau menyetujui kebijakan tertentu atas nama membela kepentingan rakyat, wajar jika publik justru menafsirkan sikap parpol hanya memanfaatkan momentum untuk sekadar mengeruk simpati rakyat. Karena parpol kadung dianggap hanya menjadi wadah untuk memperjuangkan kepentingkan segelintir orang. Begitu pun dengan pilpres. Lantas, apakah hajatan Pilpres 2019 merupakan sebatas pesta parpol, bukan pesta rakyat?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Idealnya partai politik (parpol) atau gabungan parpol sudah jauh-jauh hari menetapkan capres-cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2019. Kalau perlu satu tahun sebelum pendaftaran dilaksanakan, masyarakat sudah tahu siapa-siapa capres-cawapres yang diusung parpol. Sehingga belum adanya capres-cawapres yang resmi ditetapkan parpol sebetulnya kurang ideal bagi demokrasi kita. Situasi seperti sekarang ini, ya, sudah tidak perlu dihimbau lagi. Mau tidak mau parpol akan menetapkan capres-cawapres, karena waktu pendaftaran sudah dekat.

Dengan sendirinya aturan presidential threshold membatasi calon alternatif lain untuk ikut kontestasi pilpres. Makanya sejak awal kita menolak aturan tersebut. Saya pikir, bukan lagi itu perdebatannya. Jadi, kita tidak perlu lagi menyesali soal aturan presidential threshold. Tinggal kita menunggu seperti apa putusan Mahkamah Konstitusi soal aturan presidential threshold, karena MK sedang memeriksa judicial review yang dilakukan oleh beberapa kawan. Sekarang perdebatannya adalah soal bagaimana mendesak partai-partai untuk segera menentukan capres-cawapres.

Penyebab lambatnya parpol menetapkan capres-cawapres tidak ada yang lain kecuali negosiasi di antara parpol; siapa dapat apa. Jadi, dengan waktu yang semakin mepet justru akan memberikan peluang memungkinkan, dan daya tawar pun lebih tinggi. Itulah kepentingan, dan negosiasi semacam itu sebetulnya melupakan aspek dari hajat publik. Dalam kondisi begitu, sebenarnya kepentingan publiknya ditinggalkan.

Meski begitu, sikap parpol yang mencoba menyerap aspirasi rakyat jelas ada walau tidak signifikan. Situasi sekarang juga gak seperti awal-awal Reformasi dahulu, di mana selain keinginan menjalankan misi kepentingannya sendiri, juga pasti dipertimbangkan bagaimana reaksi publiknya terhadap capres-cawapres yang diusung. Tetapi, yang membuat sekarang ini agak sulit, di satu sisi partai-partai ini ingin jalan sendiri, tetapi di sisi yang lain reaksi publiknya negatif. Nah, itulah yang harus mereka perhitungkan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Sebenarnya kalau mau bicara pemilu sebagai bagian dari instrumen demokrasi, maka semestinya pemilu, termasuk pilpres, merupakan bagian dari hajatan rakyat. Tapi sayangnya, sejauh ini justru pemilih dimanfaatkan oleh partai politik untuk merayakan hajatannya sendiri, bukan menjadikan rakyat lebih berdaulat. Menurut saya, saat ini ada problem yang cukup mendasar bagaimana komunikasi parpol dengan rakyat untuk memastikan bahwa partai mengedepankan aspirasi dan suara rakyat.

Jika kita mau mengadopsi, pada pilpres sebelumnya kita sempat mendengar istilah konvensi calon presiden. Golkar pernah membuat konvensi pada pilpres 2004, kemudian Demokrat melakukannya pada Pilpres 2014. Meskipun Demokrat juga tidak mengusung pemenang konvesi, sebetulnya tradisi ini sangat bagus.

Bukan yang seperti sekarang, bisa jadi calon muncul saat pendaftaran sudah last minutes. Sehingga rakyat hanya diberikan calon jadi, yang mana mau tidak mau harus memilih calon yang ditawarkan. Hal tersebut ibarat kita berangkat ke rumah makan, kita tidak punya pilihan karena hanya disuguhi dua menu, misalnya. Kalau mau makan harus pilih salah satu, kalau gak ya tidak bisa makan.

Cara yang seperti itu sama saja dengan menciderai kehendak rakyat. Beda halnya kalau seandainya kita memulai dengan konvensi calon presiden, di mana jauh-jauh hari parpol sudah melakukan penjaringan. Sehingga rakyat siapa calon presiden yang akan dimunculkan. Tetapi, nyatanya sekarang hanya menjadi pembicaraan elite politik. Akhirnya masyarakat hanya menerka-nerka. Misalnya, kita masih belum tahu apakah PDIP akan mengusung Jokowi kembali atau tidak. Kemudian Golkar, meski mendukung Jokowi untuk periode kedua tapi ternyata elite Golkar masih ada yang bermain untuk mengusung calon yang lain. Begitu pun dengan sikap Gerindra, belum bisa dipastikan akan mencalonkan Prabowo Subianto. Jadi, partai politik seolah-olah menikmati permainannya sendiri, dan meninggalkan rakyatnya.

Kondisi tersebut membuat Indonesia dengan jumlah penduduk ratusan juta seakan tidak mampu melahirkan banyak calon pemimpin. Selain itu, sistem sengaja dibuat agar kita tidak mempunyai calon alternatif. Contohnya, penerapan aturan presidential threshold dalam UU Pemilu. Sebetulnya, secara konseptual aturan presidential threshold memiliki problem. Mestinya presidential threshold untuk penentuan batas capres-cawapres bisa dinyatakan menang atau terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Tetapi, presidential threshold digunakan untuk menjegal parpol yang minim suara atau bahkan parpol-baru untuk mengusung calon alternatif.

Maka harapan saya, Mahkamah Konstitusi (MK) bisa membuat putusan yang betul-betul membuka keran demokrasi menjadi lebih luas, setelah sebelumnya dilakukan permohonan uji materi oleh beberapa kelompok mengenai aturan presidential threshold. Kalau uji materi ini dikabulkan MK, saya yakin “permainan” Pilpres 2019 jauh lebih menarik.

Sebab, semestinya rakyat diberikan keleluasaan atau kedaulatan untuk menentukan pemimpinnya. Bahkan sejak dari proses pencalonan. Bukan seperti yang sekarang terjadi, di mana rakyat hanya dilibatkan untuk menentukan pemimpin, karena capres-cawapres sudah ditentukan oleh elite parpol.

Hal tersebut menyebabkan proses pelaksanaan kedaulatan rakyat terputus. Jika kita mau fair melaksanakan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini, mestinya kedaulatan di tangan rakyat dituangkan dalam proses penentuan bakal calon, penentuan calon, kemudian menentukan siapa calon yang pantas menjadi presiden melalui pemilu. Namun, sistem kita tidak sampai ke sana karena sikap parpol sangat pragmatis.

Akhirnya kedaulatan rakyat hanya dijalankan secara prosedural, yaitu saat rakyat mencoblos di bilik suara. Sementara, secara substansial belum terwujud, karena rakyat tidak bisa menentukan siapa calon yang mau diusung pada pilpres. Pada level terendah, paling tidak ada transparansi parpol kepada rakyat mengenai calon yang akan diusung. Karena seolah-olah hal itu menjadi wilayah permainan parpol yang masyarakat tidak perlu ketahui. Pada saat calon sudah ditentukan, barulah “dijual” kepada pemilih. Nah, perilaku seperti ini jauh dari hakikat partai politik sebagai badan publik, dan cenderung menerapkan praktik korporasi. Padahal, sesungguhnya papol adalah milik rakyat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Humas dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Setiap partai politik itu sebenarnya ingin memunculkan calon presiden agar kemudian di-blow up dan menghasilkan elektabilitasnya yang terus meluas. Tetap problemnya, mereka tersekat oleh aturan presidential threshold, akhirnya tidak berani untuk memunculkan calon presiden dari partainya. Meskipun beberapa partai cukup berani juga memunculkannya melalui iklan-iklan, tapi belum firm untuk betul-betul bisa dijadikan sebagai kandidat dalam proses pesta demokrasi tahun 2019 ini. Jadi, akhirnya semua partai masih mencari-cari partai yang kemudian bisa diajak berkoalisi.

Misalnya, pertemuan kemarin antara Gerindra dan Demokrat. Pertemuan ini sebenarnya karena sudah menemukan kebuntuan di Gerindra dan Demokrat sendiri. Sebab, awalnya Demokrat mencoba merapat ke Pak Jokowi karena sudah memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Tetapi nampaknya Demokrat tidak mempunyai chamistry dengan Pak Jokowi, sehingga terjadi pertemuan seperti kemarin.

Jadi, semua partai masih mencari formasi koalisi untuk bisa siapa yang akan dicalonkan. Sehingga, kalau kita melihat model presidential threshold, paling mungkin hanya ada tiga kandidat pada Pilpres 2019. Bahkan, mungkin akan mengulang Pilpres 2014 dengan dua pasangan calon.

Mengenai aturan presidential threshold, memang ada keinginan untuk membuat pilpres ini menjadi lebih ramping. Tetapi, perampingan ini juga dinilai sebagai kontestasi politik berbiaya mahal juga, karena determinasinya berada di partai-partai yang memiliki suara di DPR. Atau misalnya seperti Pak Jokowi, ini kan beberapa partai (PKB, PPP, dan PDIP) memunculkan kandidatnya sendiri untuk bisa mendampingi Jokowi sebagai cawapres.

Nah, presidential threshold akhirnya membuat kita tidak mempunyai banyak pilihan pada Pilpres 2019. Sekali lagi, paling mungkin hanya ada dua atau tiga kandidat. Berbeda dengan Iran, misalnya. Di Iran bisa mencapai ratusan orang yang bisa mengikuti proses demokrasi elektoral.

Sehingga presidential threshold membuat kedaulatan rakyat mengalami distruction (penghancuran). Sebenarnya, konsep kedaulatan rakyat ini agak terlukan dengan aturan tersebut, karena yang lebih menentukan adalah partai politik. Andai aturan ini bisa dihapus, sehingga figur-figur terbaik itu muncul dalam pandangan publik. Sehingga, kita akan mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang relatif lebih demokratis dan lebih emansipatif. Jadi, presidential threshold juga sebagai sebuah penyakit tersendiri.

Dengan demikian, ke depan mekasnisme demokrasi elektoral dalam UU Pemilu harus direvisi. Bagi saya, undang-undang ini masih mengandung unsur oligarki yang terlalu kuat, dibandingkan unsur demos. Semoga ruang partisipasi rakyat terhadap momentum  elektoran ini bisa lebih baik.  (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

The People’s Summit

25 September 2021

Prihatin di Hari Maritim

24 September 2021

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF