‘Hantu’ yang Membayangi Kenaikan Dana Parpol
berita
Politika
30 August 2017 00:00
Penulis
Kekuatiran itu menjadi kenyataan. Pemerintah akhirnya menyetujui dana bantuan untuk parpol naik sepuluh kali lipat, dari Rp108 ke Rp1.000. Penetapan kenaikan dana parpol tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017. Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.

Salah satu yang merekomendasi kenaikan dana parpol yang fantastis ini adalah KPK. Lembaga antirasuah ini mengusulkan dana parpol naik menjadi Rp1.017. Argumennya agar parpol bisa berfungsi tanpa korupsi. Sebab pengurus parpol yang tertangkap selalu berdalih melakukan korupsi untuk kepentingan ongkos politik parpol. Apa ada jaminan korupsi akan hilang setelah dana parpol dinaikkan? Lantas apakah KPK sudah menyiapkan pola pengawasan khusus untuk dana parpol itu?

Lalu, atas dasar peroleh suara kapan dana parpol ini dikucurkan? Jika dana bantuan didasarkan pada perolehan suara Pemilu 2014, maka sial lah partai yang pada pemilu lalu tidak mendapat suara banyak. Kalau perolehan dana didasarkan pada pemilu legislatif 2019, bagaimana cara menghitungnya karena pemilu mendatang dilaksanakan serentak?   

Ada aroma politik transaksional dari pemerintah untuk ‘mengunci’ dukungan parpol pendukung maupun oposan dengan menggelontorkan dana. Dengan kenaikan ini, apakah DPR tetap akan kritis dalam menjalankan fungsinya? Lantas bagaimana dengan kualitas demokrasi kita nanti?

Satu lagi yang juga penting, bagaimana dengan beban APBN? Kenaikan itu otomatis membuat anggaran dana parpol naik dari Rp13,42 miliar menjadi Rp124,92 miliar. Belum lagi kita ‘dihantui’ target mengejar pembangunan infrastruktur yang butuh biaya banyak. Juga jatuh tempo pembayaran utang 2018 yang mencapai Rp810 triliun. Apakah pemerintah masih bisa tenang dengan beban seberat itu?

Dengan kinerja DPR yang jauh dari harapan dan kaderisasi parpol yang tidak berjalan baik, rasanya kenaikan dana parpol mengusik nurani kita. Apalagi jika membandingkan dengan rencana evaluasi skema dana pensiunan PNS dan TNI-Polri tahun anggaran 2018. Alasannya agar tidak membebani APBN. Dana pensiun ini untuk PNS, Polri, dan TNI rencananya akan diubah dari pensiun bulanan menjadi pay as you go atau sekali bayar sebagaimana pensiun pegawai swasta.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Sosial Politik dan Kewarganegaraan

Dana dari rakyat (melalui APBN) untuk parpol dinaikan 10 kali lipat. Penetapan kenaikan dana parpol tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017. Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Dengan keputusan tersebut dan merujuk hasil pemilu 2014, maka kemungkinan tiga partai besar akan mendapat bagian paling banyak. PDI Perjuangan akan mendapatkan dana kurang lebih Rp23 miliar, disusul Golkar sekitar Rp18 miliar, dan Gerindra sekitar Rp14 miliar.

Tentu ini bukan peristiwa biasa, tetapi episode penting sebuah pola transaksional antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif. Lalu apa makna di balik kenaikan dana parpol tersebut? Dalam perspektif politik, setidaknya ada tiga makna di balik naiknya dana parpol.

Pertama, rezim politik menginginkan biaya parpol dibiayai rakyat melalui APBN dengan harapan biaya politik tidak banyak dikeluarkan dari kocek pribadi atau pemilik modal, sehingga meminimalisir praktik curang atau bahkan praktik koruptif dalam berpolitik. Spirit ini penting agar politik makin bersih dan parpol tidak dikendalikan pemilik modal.

Tetapi, problemnya siapa yang bisa menjamin bahwa praktik korupsi politik akan hilang setelah dana parpol naik? Selain itu mekanisme audit dana parpol perlu jelas, karena itu menyangkut angka ratusan miliar yang berpotensi untuk dikorupsi. Kualitas kader parpol dan akuntabilitas parpol dipertaruhkan.

Kedua, persetujuan pihak eksekutif  (Presiden) yang ditepresentasikan melalui persetujuan Menteri Keuangan atas kenaikan dana parpol. Itu artinya ada kesepakatan politik antara Pemerintah dengan DPR. Kesepakatan yang paling mungkin adalah untuk mengamankan jalannya pemerintahan hingga 2019.

Dalam bahasa lain agar DPR yang memang isinya adalah dari partai politik, minimal tidak bersuara lantang atau kritis lagi hingga 2019. Kalau  hal itu yg terjadi artinya sampai 2019 kemungkinan besar rakyat hanya akan nonton drama politik saja.

Senada dengan makna kedua ini, secara politik bisa saja ditafsirkan sebagai investasi politik Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melaju sebagai pasangan pada pilpres 2019.

Ketiga, kenaikan dana parpol adalah pemenuhan hak anggaran DPR belaka yang memang sudah waktunya untuk dikabulkan pihak eksekutif. Pemenuhan ini dengan harapan-harapan tertentu. Jika ini yang terjadi, seharusnya ada semacam pemahaman di kalangan anggota DPR bahwa naiknya dana parpol itu semata hak DPR, tetapi tidak menumpulkan fungsi DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Bersikap kritis adalah fungsi pengawasan DPR yang harus tetap dijalankan DPR meski partainya mendapatkan 10 kali lipat lebih kenaikan dana parpol.

Pertanyaanya adalah, bisakah DPR tetap kritis meski dana partainya dinaikan? Jawabanya adalah wallahu a'lam (hanya Tuhan yang tahu). Ada sedikit pesimisme, tetapi bolehlah kita beri sedikit harapan untuk DPR bersikap kritis. Meski harapan pada DPR itu seringkali dijawab dengan kepalsuan, sebelas duabelas dengan sejumlah pihak eksekutif yang juga sering 'PHP'. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Kenaikan dana Partai Politik (Parpol) perlu dilihat dari latar belakang tujuannya. Jika tujuannya untuk menekan angka korupsi dan meningkatkan kinerja partai sebagaimana untuk meningkatkan pendidikan politik dan pemberdayaan rakyat, maka kenaikan dana partai politik bisa diterima. Tetapi masalahnya adalah tingkat kepercayaan publik terhadap parpol terus menurun. Citra buruk parpol sudah berada pada titik nadir.

Ditambah lagi, kinerja DPR selama ini kurang memuaskan publik. Bahkan tidak sedikit yang menilai buruk.  Tingkat kepuasan publik yang rendah tehadap DPR tersebut linear dengan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap DPR. Jadi berbanding lurus antara  rendahnya tingkat kepuasan dengan rendahnya tingkat kepercayaan.

Penilaian buruk terhadap lembaga DPR tersebut dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu target regulasi yang tidak tercapai, rendahnya penyerapan aspirasi rakyat, dan rendahnya keberpihakan kepada rakyat kecil.

Selain itu, ada sejumlah faktor yang menjadi penyumbang terbesar citra buruk DPR, yaitu banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota dan pimpinan DPR. Berbagai skandal seperti kasus "papa minta saham", konflik politik antar fraksi dan anggota, Pansus KPK, dan pansus-pansus lain yang terlalu kental nuansa politis semakin memperburuk citra DPR. Karenanya, penambahan dana partai politik pasti akan menimbulkan resistensi dari rakyat. Inilah tantangan partai politik dan DPR ke depan, yakni segera memulihkan kepercayaan rakyat yang semakin menurun dengan cara membuat kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

Selain itu, tantangan parpol ke depan adalah mencegah kader-kadernya agar tidak melakukan korupsi. Mampukah parpol mencegah perilaku korup di dalam tubuh partainya setelah dana parpol dinaikkan? Menurut saya tidak mudah. Pasalnya, sistem politik yang ada saat ini membuka celah melakukan korupsi. Kontestasi politik dalam sistem demokrasi yang ada sekarang cenderung transaksional. Ongkos politik (political cost) terlalu mahal dalam sistem demokrasi seperti sekarang ini. Karenanya, naiknya dana parpol belum tentu menghapus perilaku korupsi.

Terkait dengan sistem penghitungan untuk menentukan jumlah dana sumbangan parpol adalah tergantung pada besar kecilnya perolehan suara pada pemilu nasional. Dengan demikian, partai yang mendapatkan dana sumbangan terbesar adalah partai yang memperoleh suara terbesar. Sistem ini sudah proporsional. Yang menjadi persoalan bukan masalah ini, tetapi mampukah kenaikan dana parpol mampu meningkatkan kinerja parpol--termasuk yang direpresentasikan di lembaga DPR yang merupakan kepanjangan tangan parpol. Selain itu, dengan kenaikan dana parpol, bisakah menekan angka korupsi. Inilah yang menjadi persoalan.

Berbanding terbalik dengan kebijakan menaikkan dana parpol, pemerintah berencana mengubah skema dana pensiun PNS, TNI dan Polri dari sistem pembayaran bulanan ke sistem pembayaran satu kali pembayaran.  Kebijakan ini jika tidak dipersiapkan secara holistik justru akan melahirkan kesenjangan baru. Mungkin bagi pensiunan PNS yang memiliki jabatan dan gaji besar dan sudah mapan secara ekonomi tidak menjadi masalah, akan tetapi bagi pensiunan pegawai pns rendahan bisa menimbulkan persoalan tidak ada jaminan kesejahteraan di masa pensiun. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah dana Partai Politik (Parpol) bisa saja dibatalkan. Walaupun di kubu pemerintah rencana ini sudah final, namun ada desakan dari publik untuk membatalkannya. Mengingat RAPBN 2018 belum berakhir dibahas, jika DPR mempertimbangkan desakan publik dalam menyetujui RAPBN 2018 bisa saja dibatalkan.

Pro-kontra terkait rencana kenaikan dana parpol muncul setelah Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 dikeluarkan pada 29 Maret 2017. Isinya mengenai kenaikan dana parpol yang terbilang fantastis, dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 persuara. Artinya kenaikan dana bantuan parpol naik hampir 1000 persen. Tentunya ini tidak terjadi begitu saja, namun ada alasan yang kuat.

KPK disebutkan ikut mendukung usulan kenaikan dana parpol ini. Kebutuhan politik yang sangat tinggi saat ini membuat parpol membutuhkan sumber dana yang jelas. Terlibatnya kader parpol dalam kasus korupsi yang terjadi karena tingginya biaya politik partai, jadi acuan KPK. Alasan yang dikemukakan KPK juga diikuti oleh pemerintah.

Misinya sangat mulia, yakni membantu parpol di tengah semakin tingginya kebutuhan politik. Akan tetapi pada saat yang sama, misi tersebut bisa tak berdampak apa-apa. Ini karena masalah yang selama ini terjadi di tubuh parpol bukan hanya terkait kurangnya dana yang mengakibatkan kader partai bertindak korup. Jika parpol kekurangan dana tentu saja mereka tidak akan menggelar kongres dengan sangat mewah atau kegiatan-kegiatan lain yang selalu terlihat wah. Dengan demikian dalil bahwa parpol perlu dibantu karena mereka kekurangan dana, tidak seluruhnya benar.

Rencana menaikan dana parpol sesungguhnya lebih banyak muncul akibat dari sistem kerja parpol yang kental dengan budaya oligarkis. Untuk mempermudah kita sebut saja money politics. Tradisi money politics merupakan salah satu hal yang membuat kebutuhan politik partai politik menjadi kian mahal. Ini secara sistematis bertahan dalam dunia perpolitikan kita, dan parpol merupakan salah satu pihak yang menghidupkan tradisi ini. Tradisi ini dianggap menjadi cara paling ampuh bagi parpol untuk mendapatkan dana.

Hal lain yang membuat publik keberatan dengan rencana kenaikan dana parpol adalah komitmen parpol yang tak pernah menunjukan perubahan dalam tata kelola keuangan mereka. Dengan ada atau tidaknya bantuan dari APBN, publik mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola dana parpol. Untuk mengetahui rill dana yang dibutuhkan dan dimiliki oleh parpol serta sumber dana tersebut, bukanlah hal yang mudah.

Dengan beberapa keberatan di atas, rasanya rencana kenaikan dana parpol dalam APBN 2018 belum layak untuk didukung. Banyak pekerjaan lain yang harus dilakukan oleh pemerintah dan KPK untuk memastikan bahwa parpol mampu mengelola dana bantuan APBN secara bertanggungjawab. Pemerintah dan DPR juga perlu menyiapkan peraturan yang tegas terkait pertanggungjawaban anggaran yang diterima parpol. Baik anggaran yang diterima dari APBN maupun dana yang diterima dari non-APBN. Parpol wajib melaporkan keuangan kepada publik. Regulasi ini harus sampai pada aturan tentang sanksi tegas untuk semua bentuk pelanggaran. Sanksi sampai pada pembubaran parpol juga harus disiapkan, agar parpol tidak main-main dengan anggaran (uang). (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri