Hasrat Papua Merdeka, Masihkah?
berita
Politika
17 August 2017 00:00
Penulis
Isu Papua Merdeka telah ada sejak Irian Barat berintegrasi ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Era Orde Baru hingga kini isu ini terus digulirkan. Dua versi isu sentral tuntutan  kemerdekaan: kesenjangan kesejahteraan dan ada kebohongan sejarah dalam proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.  Mereka beranggapan Pepera adalah skenario yang dimainkan pemerintah Indonesia untuk merebut kemerdekaan rakyat Papua.

Pada era Orba hingga awal reformasi, OPM mengunakan senjata dan kekerasan sebagai alat perjuangan menuntut kemerdekaan Papua Barat. Namun kurun waktu satu dekade terakhir pola perjuangan mereka berubah; mengurangi kontak senjata dan mengunakan jalur politik.

Papua Barat memiliki sejumlah utusan-utusan yang cukup dikenal di dunia barat, sebut saja Robert Rumbiak, Hengky Yoku, dan Benny Wenda. Mereka mengunakan pendekatan keagamaan, rasialisme, dan mendorong isu HAM untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat.

Di era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), rakyat Papua diizinkan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di Jayapura.  Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dikenal sebagai Port Numbay. Mungkin Gus Dur berhitung langkah itu bisa meredam hasrat Papua merdeka. Nyatanya, sebagian kalangan menilai hal itu justru membuka ruang bagi aktivis Papua merdeka untuk melakukan konsolidasi secara terbuka. Terlebih kondisi kemiskinan di Papua menjadi kan hasrat untuk merdeka demi kesejahteraan sosial yg lebih baik merupakan pemicu yang kondusif.

Yang menarik, di luar negeri, mereka berkampanye dan bersuara  begitu masif dan santer. Di Papua sendiri, belakangan ini,  setidaknya terjadi empat gelombang besar penyerahan diri dari anggota dan simpatisan OPM. Terakhir, sekitar 14 anggota Tentara Pembebasan Nasional (TPN)-OPM dan 200-an simpatisan OPM mendeklarasikan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Aneh, di luar negeri masif, di Bumi Cendrawasih sendiri, justru banyak yang suka rela kembali ke NKRI.

Apa gerangan yang terjadi? Murni ingin kembali ke Indonesia atau itu bagian dari skenario pihak tertentu? Siapa yang bermain? Mungkinkah ini skenario yang berpijak pada strategi; mundur selangkah untuk melompat lebih jauh dan efektif?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

Photo credit: garryknight via Visualhunt.com / CC BY

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Hubungan Internasional & Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, FISIP UNCEN, Jayapura, Papua.

Dalam kaitan dengan aspek geopolitik Papua, ada dua konsiderasi yang tidak bisa dipisahkan, yakni aspek spasial dan dimensi politik. Dengan kata lain, premis dasar geopolitik adalah bahwa geografi merupakan diskursus dari aspek sosial dan sejarah yang akan selalu berhubungan dengan masalah-masalah politik dan ideologi. Geografi adalah kekuatan (power) dan pengetahuan itu sendiri, sebuah fenomena yang tak bisa ditentang yang terpisah dari aspek ideologi dan politik.

Dalam tradisi geopolitik, istilah tersebut dipahami berdasarkan aspek historis, sehingga tiap sarjana berbeda sudut pandang dalam mendefinisikan terminologi geopolitik. Misalnya R Kjellen yang mengartikan geopolitik sebagai teori yang melihat negara sebagai kesatuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. Definisi ini tidak berbeda jauh dengan Housofer, yakni geopolitik sebagai ilmu pengetahuan mengenai kenegaraan, dimana geopolitik berisi pertautan antara dua dimensi, yakni determinan spasial yang menentukan proses perpolitikan suatu negara.

Pandangan lebih luas mengenai geopolitik datang dari Geoffrey yang menyatakan geopolitik merupakan suatu studi hubungan internasional dari perspektif geografis. Pandangan ini pun dipertegas Agnew yang mendefinisikan geopolitik sebagai suatu obyek studi yang mensinergiskan bagaimana asumsi, desain, dan pemahaman geografis menjadi determinan politik dunia.

Terkait dengan berbagai pandangan dan pendapat para ahli geopolitik dunia, Papua hari ini adalah hasil dari konstruksi di masa lalu. Sejarah mencatat bahwa berbagai pertarungan kepentingan politik dunia tentang Papua muncul ketika kapten Jean Jacques Dozy menemukan tambang di wilayah Pegunungan Tengah Papua pada 16 Februari 1936. Dengan begitu, tidak mengherankan jika Papua akhirnya masuk dalam konstruksi kepentingan ekonomi-politik negara, kerajaan, dan bangsa-bangsa yang berkuasa.

Dalam catatan perebutan kekuasan wilayah atas Papua oleh Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat, walaupun telah terjadi perdebatan dan perselisihan panjang tentang status dan masa depan Bangsa Papua, namun Indonesia sebagai pihak yang berkepentingan telah memainkan peranan penting di masa Presiden Soekarno-Hatta hingga era Presiden Soeharto 1960-an. Dalam periode itu telah terbangun politik intimidasi psikologi sebagai propaganda yang akhirnya membunuh karakter bangsa Papua hingga hari ini.

Di sini ‘tanah, daratan atau wilayah’ menjadi kata kunci terpenting dalam memaknai sebuah arti geopolitik di masa lalu, kini, dan masa depan. Tanah sebagai aspek geografi yang secara politis cenderung dikuasai oleh penguasa. Dengan demikian, kekuasaan tanah di masa lalu pun sangatlah berdampak terhadap pembentukan identitas sosial, budaya, dan politik Papua hari ini. Itulah sejarah dan fakta tentang arti penting ‘tanah’ yang masih terus menghiasi dan membayangi perjuangan orang-orang pribumi di negeri ini.

Dalam memahami geopolitik dan geoekonomi dunia, seperti telah disebutkan bahwa Papua kini menjadi salah satu wilayah penting yang diperebutkan berbagai kekuatan global, selain karena kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tapi juga posisi strategisnya yang terkait dengan bidang antariksa. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang antariksa dunia. Salah satu contohnya Pulau Biak telah ditetapkan sebagai one exclusive area untuk proyek peluncuran satelit. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Riset The IRIAN Institute

Kita menyadari persoalan Papua menjadi agenda sejak era kemerdekaan 1945 hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo.  Setiap presiden memiliki pendekatan dan kebijakan yang berbeda satu sama lain. Dari semua kebijakan tersebut ada satu garis merah, yakni keinginan untuk tetap mempertahankan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masalah di Papua adalah salah satu agenda nasional yang serius. Berbagai sudut pandang digunakan oleh sejumlah lembaga kajian, dunia kampus, dan sejumlah tokoh dalam melihat akar persoalan Papua. Saya ingin memetakan beberapa persoalan penting dan mencari langkah yang tepat sebagai solusi.

Pertama, Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) yang menimbulkan pro kontra. Indonesia beranggapan integrasi telah final melalui Perpera 1969. Proses politik ini dianggap sebagai kemenangan diplomasi Indonesia atas Belanda. Namun pihak yang kontra terhadap Indonesia menganggap Perpera cacat hukum karena tidak menggunakan one man one vote, sebagaimana pola ini berlaku secara internasional.

Kedua, agenda kesenjangan sosial ekonomi yang menjadi senjata. Digunakan oleh komunitas internasional dalam melihat Papua. Rakyat Papua miskin di tengah kelimpahan sumber daya alam (SDA). Mereka hanya sebagai penonton, bukan penikmat kekayaan tanahnya. Contohnya eksploitasi bumi Cendrawasih oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Bagi sebagian pihak, PTFI telah berkontribusi bagi pembangunan nasional dan Papua. Lainnya justru menganggap PTFI sebagai simbol kapitalisme. Kehadiran PTFI dianggap berdampak negatif, karena hanya menimbulkan kerusakan alam dan pelanggaran HAM yang juga merupakan permasalahan ketiga.

Keempat, pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus). Otsus sering dianggap sebagai jalan tengah dalam menyelesaikan isu Papua Merdeka. Memberikan kekhususan bagi Papua. Di negara lain kebijakan ini menjadi penyelesai konflik. Namun yang terjadi di Papua justru menimbulkan masalah baru karena adanya mismanejemen.

Persoalan HAM paling menarik perhatian dari dunia internasional. Bahkan negara-negara kepulauan Pasifik membawa isu ini ke PBB. Isu ini juga menarik perhatian dari Amerika Serikat dan Australia. Otsus memang dipuji, namun isu HAM Papua disoroti benar.

Isu internasionalisasi Papua juga menjadi semakin serius. Beberapa tahun terakhir organisasi seperti International Parliamentary for West Papua (IPWP) dan pendukungnya International Lawyer for West Papua (ILWP) dibentuk dan tersebar ke seluruh benua. Kelahiran United Liberty Movement West Papua (ULMWP) dan menjadi peninjau di forum Malanesian Spearhead Group (MSG) adalah keberhasilan dari aktivis West Papua dalam berdiplomasi.

Untuk menyelesaikan konflik di Papua, marilah kita tinggalkan perbedaan afiliasi politik atau kepentingan politik di dalam bangsa ini. Saya berpendapat bahwa sudah saatnya negara ini memiliki grand design menyeluruh sebagai sebuah narasi tunggal dalam mengelola Papua. Narasi tunggal  yang bersifat menyeluruh, lintas aktor, lintas instansi pemerintahan dengan target yang terukur. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Menurut saya fenomena yang terjadi di Papua sekarang tidak terlepas dari pengaruh grand design atau skenario besar yang yang dilakukan oleh pihak asing melalui Multinational Corporation (MNC) dan Transnational Company (TNC). Hal ini masalah klasik yang terjadi di Indonesia, termasuk Papua.  Ini bisa terjadi karena adanya ketergantungan terhadap negara barat khususnya Amerika Serikat dan sekutunya.

Ketergantungan ini juga berdampak pada sistem ekonomi kita yang telah jauh meninggalkan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 sebelum amandemen. Sistem yang sekarang kita anut adalah berorientasi pada pasar yang kapitalistik. Sistem ini disadari atau tidak telah membawa Indonesia ke dalam perangkap yang dibuat oleh negara-negara kapitalis global. Mereka tengah menerapkan agenda tersembunyi (hidden agenda).

Ketergantungan yang diciptakan merupakan penjajahan gaya baru terhadap Indonesia yang memiliki kekayaan  akan keaneka ragaman hayati dan Sumber Daya Alam (SDA).  Papua sebagai salah satu provinsi dengan SDA yang berlimpah juga coba dikuasai. Dengan memanfaatkan sistem ekonomi, mereka tengah menjebak Indonesia dalam mengambil kebijakan.

Bentuk lain campur tangan asing di Indonesia adalah proses deideologisasi Pancasila melalui kebijakan politik dan ekonomi yang lebih berpihak kepada kepentingan modal asing. Dominasi asing bertambah kuat berkat dukungan para komprador lokal yang berkhianat pada bangsa dan negara. Menjual kehormatan bangsa demi untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Kelompok ini bahkan sampai rela mengorbankan kepentingan nasional yaitu menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejak Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya, negara barat atau asing memang tidak  pernah menghendaki adanya NKRI. Segala upaya dilakukan untuk memecah belah NKRI. Ini juga dapat dilihat dengan campur tangan asing terhadap berbagai gerakan sparatis termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). Disinyalir tujuannya adalah untuk menguasai kekayaan SDA di bumi Papua.

Walaupun secara eksplisit negara-negara barat menyatakan konsistensinya untuk mendukung NKRI, namun secara terselubung mereka memberikan dukungan kepada kelompok separatis. Sebagai contoh memberikan suaka dan perlindungan kepada sejumlah anggota OPM di luar negeri. Ada agenda terselubung yang mereka mainkan terkait isu separatis di Papua.

Untuk tegaknya NKRI mari kita mendorong pemerintah agar menjalankan trisakti bung Karno, yaitu; berdaulat di bidang politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Tri sakti bung Karno diwujudkan melalui sikap dan kebijakan yang berdaulat dan mandiri dalam bidang politik maupun ekonomi. Lepas dari ketergantungan asing. Nantinya hal ini bisa mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF