Iklan PSI Dipolisikan Bawaslu, Antoni Meradang
berita
Politika
Sumber Foto : CNNIndonesia.com (gie/Watyutink.com) 18 May 2018 16:00
Penulis
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meyakini iklan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jawa Pos telah memenuhi unsur pidana pemilu. Kamis (17/5), Bawaslu melaporkan Raja Juli Antoni dan Chandra Wiguna (Sekjen dan Wasekjen PSI) kepada Bareskrim Polri sebagai pelaku tindak pidana pemilu, karena keduanya adalah orang yang dianggap memesan iklan PSI di luar jadwal kampanye Pemilu 2019.

Iklan PSI berjudul ‘Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024’. Iklan ini menampilkan pula lambang dan nomor urut PSI, foto Jokowi, serta daftar nama dan foto cawapres dan susunan kabinet yang diusulkan partai besutan Grace Natalie ini. Bawaslu meyakini iklan tersebut telah melanggar Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 (vide Pasal 276 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), yang menetapkan masa kampanye Pemilu 2019 pada 23 September 2018-13 April 2019. Karenanya, Antoni dan Chandra terancam pidana maksimal satu tahun penjara dan denda senilai Rp12 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu. Pertanyaannya, apakah hasil pemeriksaan Bawaslu ini akan berakhir dengan dijatuhkannya sanksi pidana kepada dua kader PSI?

Antoni berdalih bahwa iklan PSI bukan kampanye, melainkan sebagai wujud komitmen partainya dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Apakah argumen ini dapat dibenarkan? Atau, terkesan pembelaan serampangan guna menghindari jeratan pidana pemilu?

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bawaslu menemukan tujuh materi iklan PSI yang memenuhi unsur pelanggaran kampanye, salah satunya mencantumkan nomor urut dan lambang partai. Sehingga Iklan tersebut sudah mencerminkan ‘citra diri’ yang diatur dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Namun PSI menilai definisi kampanye yang lebih operasional diatur dalam Pasal 274 UU Pemilu. Pasal ini menyebutkan bahwa materi kampanye hanya meliputi: visi, misi, dan program peserta pemilu. Lalu, argumen mana yang lebih sejalan dengan logika UU Pemilu?

Anehnya, PSI berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), terutama menyangkut definisi kampanye perihal pemaknaan citra diri dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Padahal sebelumnya, mereka menganggap pasal tersebut tidak operasional ketimbang Pasal 274 UU Pemilu. Namun yang jadi pertanyaan, apakah frasa ‘citra diri’ perlu tafsir dari MK? Pun demikian, mengapa uji materi itu baru akan dilakukan ketika PSI sudah terjerat hukum pemilu?

Kesemua argumen Antoni ini sebagai upaya perlawanan, karena ia merasa Bawaslu telah menzaliminya. Ia menuduh Bawaslu telah memproses PSI dengan cara tidak adil. Apakah tuduhan Antoni bisa dibenarkan? Lantas, benarkah hasil pemeriksaan Bawaslu terhadap iklan PSI tidak sesuai dengan UU Pemilu?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Tafsir soal kampanye memang terdapat dualisme. Namun begitu, harusnya Pasal 1 angka 35 dan Pasal 274 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus dilihat sebagai ketentuan yang dikumulatifkan. Tidak berdiri secara sendiri-sendiri. Artinya, argumen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam hal ini Raja Juli Antoni, tidak semestinya mengesampingkan Pasal 1 angka 35.

Namun, PSI sebagai peserta pemilu yang menggunakan UU Pemilu, tentu PSI menghendaki kepastian pasal demi pasal dalam undang-undang tersebut. Jangan sampai disharmonisasi antar pasal yang satu dengan pasal lainnya justru akan menimbulkan potensi disimpangkan dalam praktiknya. Sehingga, langkah menempuh judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga penting, karena itu cara warga negara yang baik dalam mempertanyakan peraturan perundang-undangan yang bermasalah.           

Secara umum, menurut saya pelanggaran kampanye perlu dilakukan dalam dua langkah; Pertama, mengedepankan peringatan dan sanksi administrasi terlebih dahulu dibandingkan sanksi pidana. Jika tetap melakukan, barulah dipidana. Kedua, sanksi pelanggaran kampanye harus adil. Saya pikir banyak sekali partai-partai dan figur-figur tertentu yang melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Semestinya mereka dilaporkan secara bersamaan agar nilai keadilannya terasa. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Menurut saya, frasa ‘citra diri’ peserta pemilu dalam Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini justru membuat penanganan pelanggaran terkait kampanye jauh lebih operasional dan jelas. Bahkan makna frasa ‘citra diri’ itu sudah dijawab oleh gugus tugas kampanye yang dirumuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Bahwa yang dimaksud dengan ‘citra diri’ peserta pemilu adalah logo partai atau nomor urut partai yang ditampilkan. Bisa juga menampilkan gambar calon dan nomor urut calon bagi peserta pemilu yang akan mengikuti kontestasi politik. Dan frasa ‘citra diri’ itu hanya alternatif.

Penanganan Bawaslu ini jauh lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya—yang sulit untuk menjerat pelanggaran kampanye. Hal itu karena definisi kampanye yang kumulatif terbatas. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF