Indonesia Terpenjara Kegaduhan
berita
Politika

Sumber Foto: Okezone.com

29 September 2017 19:08
Gaduh. Cekcok tak karuan. Merasa diri paling benar. Menafikan yang lain. Saling fanatik. Itu berlangsung dari para elite hingga basis massa. Masyarakat pun tersekat  ke dalam kelompok primordial SARA masing-masing. Nyaris tiada keteladanan. 

Duh, kok semua itu justru berlangsung pada era reformasi? Masak tujuan mulia memulihkan hak-hak asasi warga Negara dikambinghitamkan? Salahkah pemenuhan kebebasan berpendapat dan berserikat pada era ini? Salahkah tekad memberantas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN)? Apa yang salah dari hasrat berdemokrasi menolak otoritarian Orde Baru?

Ironis. Memasuki 89 tahun peringatan Sumpah Pemuda, kehidupan berbangsa dan bernegara malah riuh bergaduh saling tuduh. Entah kenapa, provokasi demi provokasi terus bersahutan. Tragis. Pemantik cekcok itu malah kalangan elite sendiri. Ambisi pribadi dan rasa sirik kelompok terus mengipasi emosi masyarakat lapis bawah. Miris. Benarkah semua itu direkayasa agar jadi konflik horizontal masyarakat yang berpotensi meluas?  Aneh. Bukankah masyarakat Nusantara bercitra selalu rukun? Berfalsafah gotong rorong? Mengapa solidaritas kesatuan persatuan itu kini terkoyak?

Awal gerakan reformasi 1998 memang diwarnai konflik. Itulah konflik vertikal antara rakyat yang tertindas melawan elite otoriter. Tapi begitu Soeharto lengser dan penertiban elite Orde Baru dilancarkan, entah bagaimana pola konflik berubah jadi konflik horisontal. Mulai dari Ketapang di Jakarta, merembet ke Dayak vs Madura di Kalimantan, lalu baku bunuh Obet vs Acang di Ambon, hingga konflik Poso. Mengapa bangsa negara ini masih mudah dipermainkan politik devide et impera warisan Kompeni?

Liberalisasi media era reformasi, malah menyuburkan provokasi dan adu domba. Tanpa risih, media berlomba menyajikan “Bad news ya bad influence”. Padahal “Bad News is Bad News”. Khalayak disuguhi berita vulgar perseteruan. Nyaris tanpa berita keteladanan.  Akankah Indonesia jadi Negara Gagal  (Failed State) yang oleh novel  “Ghost Fleet”  karya PW Singer diprediksi bisa lenyap pada tahun 2030?

Bung Karno pernah berpesan: “Perjuanganku lebih mudah karena hanya menggusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Akankah Bhinneka Tunggal Ika berubah menjadi Bencana Tinggal Iba?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Ketidakpastian yang dirasakan secara meluas belakangan ini mesti direspons secara tangkas dan solutif. Namun kegaduhan yang meluas akhir-akhir ini bukan tanpa sebab. Tapi yang jelas ada yang salah dengan pembangunan yang berlangsung selama ini sehingga menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi cukup serius.

Kesenjangan tersebut telah meningkatkan rasa ketidakadilan terhadap masyarakat. Akumulasi dari ketidakadilan ini memunculkan ketidakpuasan, kekecewaan, dan apatisme rakyat terhadap cita-cita tujuan bernegara yang diperjuangkan. Bila perasaan ini akumulatif maka akan berubah jadi keresahan sosial (social unrest) secara merata. Dan ini akan mengancam stabilitas dan keamanan.

Pemerintah harus merespons keadaan ini secara integrated dengan mengefektifkan kelembagaan agar mampu mengeksekusi program-program Nawacita. Indonesia tidak boleh menjadi negara lemah yang ditandai oleh institusi-institusi yang disfungsi. Sebab bila institusi-institusi yang ada disfungsi untuk jangka waktu yang lama maka Indonesia akan menuju failed state.

Hal itu yang perlu diantisipasi saat ini. Evaluasi terhadap institusi-institusi yang ada dan bagaimana membuatnya efektif perlu dibahas serius dengan melibatkan semua elemen terkait sehingga tanggungjawab harus dipikul bersama untuk suatu solusi yang komprehensif dan kontinum (utuh). Cara-cara parsial dan berjangka sangat pendek membuat batas Indonesia juga tidak panjang.

Kesepakatan bangsa ini untuk menjalankan demokrasi harus berkorelasi positif terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik dan tumbuh kembangnya nilai-nilai positif seperti trust building, saling menghormati, dan toleransi. Bukan malah sebaliknya, menciptakan hal-hal buruk yang membuat masyarakat menafikan nilai-nilai keadaban.

Elite/aktor dan tokoh harus bisa menjadi panutan yang bisa diteladani masyarakat. Mereka juga tak seharusnya menjadi faktor yang constraining (penghambat) bagi proses atau konsolidasi demokrasi.

Pemilu/pilkada yang berlangsung sejauh ini mestinya naik kelas. Pemilu/pilkada yang mencerahkan dan mengedukasi rakyat sehingga kematangan politiknya juga meningkat. Elite/aktor, tokoh dan rakyat memegang peran penting dalam membangun demokrasi yang sehat, berkualitas, dan beradab. Semoga! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Novel PW Singer Ghost Fleet terbit 2015 yang tergolong pesimist ramalkan "dooms day" boleh juga kita waspadai. Tapi yang lebih penting adalah elite kita harus berdamai dengan bangsanya sendiri karena situasi dan kondisi perpolitikan kita ini penuh kemunafikan. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan pola petahana vs oposisi. Fungsi oposisi adalah jadi pengingat dan pengawas serta siap jadi alternatif pemegang kekuasaan negara. Tapi gara-gara ideologi manunggal otoriter era Orde Baru maka telanjur oposisi itu diharamkan. Kalau oposisi diharamkan, yang timbul ya perlawanan bawah tanah (klandestin) atau pemberontakan, atau radikalisme, ekstemisme jihadisme. Itu yang terjadi di dunia. Meminjam istilah sistim politik, berada pada tahap budaya politiknya belum berkeadaban untuk berkonflik secara argumentatif lewat voting from the bullet to the ballot

Indonesia memiliki 7 presiden, di tengah 3-5 ideologi besar (tergantung dari bagaimana kita menempatkan beberapa ideologi lintas kultural pasca berakhirnya Perang Dingin). Di zaman pra modern, sebelum ada ideologi nation state, sudah ada tribalisme yang hukumnya ya hukum rimba. Siapa kuat dia menang. Titik. Itu yang dikutip Thucydides dalam berbagai buku yang sekarang dipopulerkan oleh dua jenderal, Prabowo dan Gatot Nurmantyo. Proxy war.

Dalam konteks empiris historis, semua bangsa terkena sindrom center periperi, dalam sejarah sistem dunia sejak Immanuel Wallerstein menulis buku klasiknya The Modern Word System. Selama milenium pertama sudah berlangsung perang antara tribal dan imperium lkal regional di Eropa dan Timur Tengah hingga Perang Salib sampai abad ke-13 dan munculnya imperium Mongol Genghis Khan sebagai imperium terbesar nomor tiga di dunia. Beberapa penguasa "nasional pra modern" sempat berperang di Timteng seperti Acadia, Asyria, Babylonia, Carthago (Tunisia) Mesir, Persia, Turki, serta Yunani dan Romawi.

Setelah itu masuk era penjarahan harta karun Amerindian oleh Spanyol melahirkan Pax Hispanica, negara terkaya tapi tergerus inflasi dan kemunduran digantikan oleh Pax Neerlandica, Belanda memonopoli perdagangan Nusantara, menjadi imperium terkaya karena menikmati rente monopoli perdagangan. Kemudian muncul imperium Inggris berkat revolusi industri. Siapa yang memproduksi better mousetrap ya menikmai keuntungan dari bisnis produk baru, hasil revolusi industri pemberi nilai tambah. 

Ideologi Perang Salib sempat terkubur oleh dominasi dan hegemoni kolonialisme dan imperialisme Eropa Barat terhadap Timur Tengah. Abad ke-19, lahir ideologi komunisme sebagai reaksi terhadap mengguritanya kapitalisme liberal, persaingan antar nation state yang berbeda tahapan industrialisasinya menimbulkan ideologi fasisme Jerman. Inilah yang mencetuskan Perang Dunia II. Setelah ideologi fasisme kanan ditaklukkan, maka justru komunisme menjadi tandingan ideologi kapitalis liberal yang sebetulnya sudah mawas diri dengan jaminan sosial welfare state dan intervensi Keynesian mengatasi kegagalan pasar era depresi 1929.

Kapitalisme Jerman dan Jepang bangkit pasca perang dunia dan komunisme di Soviet dan Tiongkok bangkrut, sehingga masuk era The End of History-nya Francis Fukuyama, akhir Perang Dingin dan munculnya Demokrasi liberal kapitalis Barat sebagai pemenang dan penentu sistem politik dunia. Ternyata harapan Fukuyama gagal karena secara mendadak bangkit lagi ideologi era Perang Salib, dunia terpecah tiga peradaban Islam, Barat, dan Confucius.

Perang peradaban ini berlangsung paralel dengan konflik Timur Tengah dengan akar masalah Israel-Palestina, serta residu historis chauvinisme partisan bekas imperium zaman pra modern. Referendum Kurdistan menuntut kemerdekaan dan negara baru mengubah peta Timur Tengah. Itulah peta geopolitik dan ideologi yang dihadapi presiden Indonesia.

Jadi lucu sekali kalau sekarang kita menjadi yang paling takut terhadap hantu komunisme. Maka bagi yang mengerti sejarah, perkembangan ideologi dari awal pra modern sampai sekarang ini dengan pelbagai konflik fasisme, marxisme, kapitalisme, jihadisme, kabilisme kalifahisme  Pancasila ingin mengambil yang terbaik, eklektik dari pelbagai ideologi itu yang bila diterapkan secara ekstrem sudah terbuki kegagalannya. Maukah kita belajar dari sejarah empiris? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Bung Karno benar, kita akan menghadapi yang lebih susah lagi ketimbang pada zamannya menghadapi Belanda , karena kita menghadapi bangsa sendiri. Tetapi sekarang yang lebih benar lagi adalah kita menghadapi 'tipu-menipu' sesamanya. Kita tidak lagi menghadapi wujud konkret melainkan a-rupa tanpa bentuk yang lebih mengerikan dampak nya. Salah satu dampak yang mengerikan itu adalah konflik, hoax, dan anomie.

Banyak yang harus dilakukan dalam kerumitan masalah bangsa ini yang sedemikian kalut karena kebodohannya. Sering orang tidak mau repot-repot dan mencari jalan pintas dengan mengatakan lebih enak kita tidak tahu atau masa bodoh saja dari pada ini dan itu, dan inilah yang menjadikan kebiasaan pada bangsa ini menikmati kebodohan nya.

Socrates pernah menyatakan dirinya bahwa yang" Ia tahu bahwa Ia tidak tahu". Ungkapan nya itu bukan berarti menjadikan ia  tidak mau tahu, tapi mulai dari standpoint itu dia mengadakan investigasi kebenaran. Tidak berhenti pada kebodohan, istilah dalam bahasa sansekerta nya Avidya, ketidaktahuan menjadi kebodohan.

Rasa ingin tahu dan pengetahuan harus dibangun, eager to know sebutan Aristoteles sebagai martabat mulia manusia. BK pernah melontarkan bahwa Rakyat itu bukan bodoh. Mereka dapat mengetahui dengan caranya sendiri. Kita tahu dulu ada kearifan lokal yang mendidik rakyat juga cerdas dalam artian bukan IQ tapi intuisi. Hanya saja dalam proses perpolitikan kan kita seperti dalam pidato doktor Hc Mbak Mega di Padang bahwa politik bukan  mencari kekuasaan tapi pengabdian kepada rakyat. Lebih pasnya lagi menurut saya, pencerahan rakyat bukan pembodohan rakyat. Sesuai dengan apa yang kita ikrar kan pada Preambule UUD45 bahwa tugas dan tujuan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan pembodohan rakyat. Konflik-konflik timbul karena proses ini.

Mencerdaskan ditafsirkan mencetak doktor sebanyak mungkin di kampus dengan konsep pasar intelektual. Semakin panjang gelarnya seolah-olah bisa menyelesaikan konflik. Tugas universitas dilupakan yaitu membangun ketulusan moralitas intelektual. Derek Bok, rektor universitas Harvard periode 80an dalam bukunya University and the future of America menyatakan bahwa tetap soal integritas moralitas intelektual di universitas diperlukan sebagai syarat kualitas manusia yang namanya universitas. Jadi bukan bursa kuliah kampus tapi bursa Pemikiran untuk mencegah pembodohan bangsa. Tugas inilah yang harus diemban para manusia bertitel agar jujur pada dirinya tidak menjadi aktor penguasa intelektual konflik. Bila ini terjadi kita akan menikmati kebodohan dan kebebalan yang memelihara konflik itu sendiri. Ini akan termanifestasi dan dampak dalam berbagai bentuk di kehidupan sosial politik budaya bangsa yang suka konflik sebagai tujuan dan alat.

Gejala universal manusia, bukan karena hanya dampak penjajahan yang selalu kita jadikan kambing hitam, tetapi gejala yang kuat memakan yang lemah, yang pintar dan berkuasa membodohi yang tidak berkuasa dengan segala cara. Apakah itu lewat kampus maupun alat komunikasi sosial dan pers. Tujuan mereka mencapai suatu bentuk coûte que coûte antara penguasa dan rakyat. Dan kita sudah hampir.mencapai titik kesempurnaan dimana politisi mengajari money politics, sehingga akan mencapai sebuah tatanan hukum Vox Populi Vox Duit, bukan Vox Dei. Rakyat akan diajarkan dan dijejalkan kebohongan yang diulang-ulang menjadi kebenaran jauh dari sikap kritis, sehingga menanggapi hollocoust peristiwa 65 setiap tahun menjadi geger politik nasional dengan agenda konflik yang baru dan segar untuk menghadapi musuh yang tidak jelas tadi yang diuraikan pada tulisan awal ini.

Semua ditempatkan pada posisi kebingungan dan ketakutan, inipun sudah bisa memulai bibit konflik yaitu konflik batin menjadi konflik terbuka dengan dendam tanpa akhir dan dipelihara tanpa kecerdasan solusi. Revolusi sosial yang sering dikumandangkan almarhum Gus Dur bisa saja tapi itu yang harus dicegah karena dalam kondisi kebodohan dan pembodohan massal seperti ini yang timbul adalah para profiteur dan avonturir politikus. Keberanian mereka harus keberanian Berpikir, meminjam istilah Immanuel Kant, Sepere Aude...!

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Angin perubahan Reformasi ditandai dengan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kebebasan politik dengan munculnya berbagai partai politik. Selain itu, TNI mengalami proses reformasi internal yang signifikan. Di antaranya adalah perubahan doktrin "Catur" menjadi "Tri" setelah terpisahnya POLRI dari ABRI sesuai dengan Ketetapan MPR nomorVI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI.

Kebebasan mendorong kemajuan dalam teknologi, terlihat dari munculnya berbagai media online yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Kebebasan ini membutuhkan kecerdasan atau pendidikan untuk dapat menerima setiap informasi. Kalau di negara-negara maju, orang dalam menerima berita, pada waktu itu juga melakukan verifikasi kebenarannya. Berbeda dengan masyarakat kita, yang tingkat pendidikan masih belum merata, mempunyai kesulitan untuk melakukan verifikasi informasi. Terlebih lagi sistem Informasi kita di tingkat pemerintahan sampai daerah keadaan masih belum baik.

Contoh Amerika Serikat, ketika seorang calon presiden diisukan dia bukan beragama Protestan, masyarakat langsung bisa searching, benar tidak seseorang calon presiden atau senator itu agamanya Protestan atau Katolik. Dari data kependudukan dapat diketahui apakah agama seseorang. Nah, di Indonesia sampai hari ini kesulitan bagaimana memverifikasi kebenaran dari sebuah informasi. Bahkan kita pun, yang berpendidikan, butuh waktu memverifikasi kebenaran berita tesebut.

Pengaruh asing melalui penetrasi budaya saat ini telah menggeser nilai-nilai kearifan lokal yang diwarisi nenek moyang kita."Kekuatan-kekuatan (Barat, China dan Timur Tengah) semua memainkan memainkan kepentingannya masing-masing di Indonesia". Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat harus cerdas dalam memaknai penetrasi budaya tersebut. Jadi edukasinya harus diperbaiki. Proxy war itu, salah satu yang paling berbahaya, adalah penetrasi budaya.

Seharusnya pemerintah dan masyarakat mengambil keuntungan dari globalisasi dan penetrasi budaya, bukannya terlibat dalam kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia. Alangkah naifnya kalau sampai Indonesia menjadi tempat pertempuran kepentingan asing.

Pada masa Bung Karno dulu, kita memanfaatkan konflik Timur dan Barat. BK menggunakan mereka untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mendapatkan senjata dari Uni Soviet dan merebut Irian Barat dengan memaksa Belanda untuk pergi meninggal Papua melalui tangan Amerika. Mengapa hal ini tidak kita lakukan saat ini?

Kecerdasan itu bukan hanya inteligensia, namun juga kecerdasan emosional dan spiritual. Pemimpin yang cerdas tidak berpikir untuk kepentingan kelompoknya atau pribadi, tapi berpikir tentang kepentingan kemaslahatan orang banyak. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998