Jargon Anti Asing, Masih Layak Jual?
berita
Politika
Sumber Foto : tribunnews.com (gie/watyutink.com) 12 October 2018 17:30
Isu anti asing nampaknya masih menjadi jualan pada Kampanye Pilpres 2019. Kubu oposisi yang dikomandoi Prabowo Subianto dengan Partai Gerindranya, berulang kali menyerang pemerintahan Jokowi dengan isu penguasaan asing atas perekonomian Indonesia. Bahkan IMF-WN Annual Meetings 2018 di Bali menjadi salah satu pintu masuk bagi oposisi dan simpatisannya menyerang pemerintah dengan tudingan pro asing.

Jelang Pilpres 2014 lalu, dalam berbagai kesempatan dua capres berusaha menunjukkan dirinya anti terhadap negara asing. Dalam sejumlah narasi pidatonya, Prabowo mengecam asing berulang kali. Sedangkan Jokowi, berupaya memunculkan kembali konsep-konsep kemandirian ekonomi, kedaualatan politik serta kepribadian kebudayaan Indonesia yang dahulu digagas Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno (Bung Karno) dalam konsep Trisakti Bung Karno.

Prabowo kalah, dan Jokowi berhasil memenangkan kontestasi Pilpres 2014. Pada awal menjabat Jokowi hingga kini, Jokowi diidentikan seperti Bung Karno yang terlahir kembali. Kebijakan yang dianggap pro-rakyat terus diupayakan untuk diimplementasikan. Namun sebagian pihak beranggapan, Jokowi tidak bisa sepenuhnya memperaktikan konsep-konsep kemandirian bangsa yang dicetuskan Bung Karno. Apakah masih bisa di era-globalisasi konsep-konsep kemandirian ekonomi Bung Karno dipraktikkan?

Pada awal-awal menjabat, Jokowi dikagumi karena pidatonya yang dengan lantang mengatakan penyelesaian masalah perekonomian dengan mengandalkan IMF, World Bank dan ADB itu usang. Tapi dijadikannya Indonesia sebagai tuan rumah IMF-WB Meetings 2018 membuat sejumlah kalangan kecewa. Selain itu sejumlah paket kebijakan ekonomi Jokowi yang membuka peluang bagi modal asing, juga memunculkan anggapan Jokowi pro-asing. 

Isu tenaga kerja dan modal asing juga berapa kali disoroti untuk menyerang Jokowi. Sempat beredar hoax yang disertai dengan dokumentasi jutaan tenaga kerja asing dari China masuk ke Indonesia. Jokowi sempat dituding sebagai antek China. Konon katanya, tudingan dan isu tersebut membuat modal investasi proyek infrastruktur dari negeri Tirai Bambu itu untuk Indonesia masih tertahan. Apakah isu tersebut dimainkan oleh kubu oposisi atau ada aktor lain yang memainkan isu tersebut karena keberatan jika Indonesia kiat mendekat dengan China?

Tudingan antek China dijawab Jokowi dengan mengganti nama Laut China Selatan di Utara Kepulauan Natuna, menjadi Laut Natuna Utara. Isu pro asing, di Jawab Jokowi dengan upaya mengusai 51 persen saham PT Freeport Indonesia (FI). Walaupun pengusaan 51 persen saham PT FI masih menjadi pergunjingan di sejumlah kalangan. Apakah dengan mengusasi 51 persen saham PT FI lantas menunjukkan Indonesia memiliki kemandirian ekonomi?

Di lain sisi, Prabowo yang berkoar-koar mengenai anti asing, terakhir menunjukan sikap ramah terhadap China. Keramaahan Prabowo ditunjukan dengan menghadiri HUT ke-69 RRC. Bahkan dalam perayaan itu Prabowo sempat berujar, China sangat penting bagi Indonesia. Apakah ujaran Prabowo itu bisa ditangkap sebagai bahasa politik mencari dukungan dari negara Tirai Bambu tersebut?  

Melihat dan mendengar kabar berita yang beredar, serta perubahan sikap penguasa rezim dari awal hingga mau kembali mencalonkan diri sebagai kontestan Pilpres 2019, apakah jargon anti asing masih layak dan laku dijual dalam kampanye Pilpres 2019?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dewan Pakar PA GMNI

Nasionalisme kita bersifat inklusif, tidak xenophobic (serba anti yang berbau asing), tidak isolasionis seperti negara-negara sosialis, tapi kita juga menolak bermacam ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti: sistem Teokrasi, Nasionalisme Totaliter, Kapitalisme-liberal, dan Komunisme Etatisme.

Idiom "asing atau aseng" adalah sesuatu yang bersifat persepsional dan sloganistik, bahkan sah-sah saja digunakan dalam wacana politik. Apalagi dengan tujuan propaganda atau kontra-propaganda. Walau si pengguna harus tahu timing dan muatannya.

Tanpa tahu timing dan muatannya maka hal itu hanya akan jadi bahan lelucon politik. Tidak ada yang salah dari idiom-idiom tersebut. Yang lucu adalah saat digunakan hanya untuk hajatan tertentu misalnya ajang pilpres. Seharusnya perlawanan terhadap apa yang disimpulkan sebagai "dominasi asing" dan hegemoni globalisme harus permanen, tidak ujug-ujug, misalnya dalam mengahadapi kontestasi pilpres. 

Kita seharusnya mempedomani cita-cita para pendiri bangsa. Bukan semata mengimami "mekanisme pasar". Kita punya Pancasila, yang oleh Bung Karno dirumuskan sebagai "pondasi dan dasar filosofi bangsa" (philosophische gronslag) sekaligus pandangan hidup ke depan (weltansaauung).

Isu kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya nasional yang diusung Presiden Jokowi sangatlah mengena! Namun, yang terpenting  adalah bagaimana implementasinya dalam kebijakan dan perilaku para penyelenggara negara. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Menurut saya, sejauh ini Penanaman Modal Asing (PMA) sudah menjadi beban bagi Indonesia. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa memang PMA itu harus dibatasi.

Nah, terlebih lagi investasi untuk sektor yang pendapatannya murni dari dalam negeri. Seperti proyek infrastruktur, air bersih, listrik, dan sebagainya.

Menurut saya membatasi PMA di  era globalisasi seperti saat ini, bukanlah hal yang sulit. Saya sudah pernah menuliskan sebuah usulan soal pembatasan PMA dalam sebuah karya ilmiah dengan judul Econimic Reforms: Grow From Within (Platform Pembangunan Ekonomi Indonesia 2019-2024).

Di dalam karya tersebut dirumuskan bagaimana membatasi PMA. Sehingga kita tidak mengandalkan asing. Asing boleh untuk ekspor atau substitusi impor. Tapi tidak terlalu mengandalkan asing.

Jadi bukan asing tidak boleh sama sekali, atau bukan berarti anti asing. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Riset dan Analisis Data Lembaga Analisis Politik Indonesia, dan Dosen Universitas Mercu Buana Jakarta

Di era globalisasi ini, konsep berdikari ekonomi yang ditawarkan Bung Karno masih bisa dipraktikkan walaupun tidak secara totalitas. Tetapi, sebagai langkah tindak lanjut dalam menjaga konsistensi terhadap kekuatan ekonomi rakyat, negara harus selektif pada bantuan/pinjaman modal asing, apalagi pinjaman asing mengandung berbagai persyaratan untuk menginterfensi atau campur tangan dalam urusan kebijakan negara. Karena ketika undang-undang bisa di tawar  sama halnya menggadaikan kedaulatan negara di tangan asing. 

Oleh kerena itu dari aspek inilah yang harus diperkuat. Disadari betul bahwa undang-undang kita ada juga yang lebih berpihak pada kapitalisme. Kondisi ini bukan terjadi pada saat presiden Jokowi tetapi telah ada sejak pemerintahan sebelumnya. Indonesia dengan segala kekurangannya, Sebenarnya agak sulit untuk tidak bergantung kepada negara luar. Penyebanya adalah sumberdaya manusia Indonesia yang masih kurang, walaupun di luar negeri orang-orang hebat kita ada. Indonesia cukup dibilang memiliki sumber daya manusia namun kelemahanya adalah pemberian penghargaan. Ini sekaligus menjadi alasan kuat kenapa Habibie, Nelson dkk memilih mengabdi diluar negeri. Kenyataan ini harus menjadi PR agar negara kita bisa berdikari.

Isu Jokowi antek China memang sebagian diprakarsai oleh kubu oposisi. Isu ini kenapa menguat karena sangat berentetan dengan isu PKI yang sempat digemborkan oleh pihak Oposisi.  PKI diidentikan dengan Komunis China, sehingga kerjasama dengan China dianggap dapat membangkitkan kembali Komunis di Indonesi. Menurut saya ada semacam target yang ingin dicapai agar melemahkan Jokowi dengan cara merekonstruksi kembali kejadian-kejadian traumatis rakyat Indonesia yang disebabkan oleh PKI. Ini semua demi kepentingan politik. 

Selain pihak Oposisi, ada juga aktor lain yang ikut mendesain isu ini, bisa oleh negara-negara adidaya lain yang merasa cemburu kepada China. Misalkan contoh Amerika serikat bisa diduga telah  menginterfensi,  mengingat Amerika tidak begitu mendapat ruang untuk menginvestasi selama Jokowi jadi presiden. Negara timur tengah seperti Arab saudi juga bisa dikatakan ikut terlibat, oleh karena mereka tidak terlalu berani melawan perekomomian China.

Justru pemerintahan Jokowi sudah banyak membenahi kondisi ini, contohnya ia telah berhasil mengambil alih saham Freeport sebanyak 51 persen, ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai berdaulat. Namun disisi lain, Pak Jokowi  masih perlu memperbaiki terutama dosa-dosa pemerintah sebelumnya. Ini prestasi maka seluruh rakyat Indonesia harus memberikan apresiasi.

Ucapan Prabowo, China sangat penting bagi Indonesia sebagai bukti kuat bahwa Indonesia tidak bisa mandiri secara tunggal tanpa bekerja sama dengan negara lain termasuk China. Namun di sisi lain bahwa itu adalah bahasa politik dengan frame bahwa Prabowo tidak anti China. Mungkin Prabowo tidak meminta dukungan, tetapi Prabowo punya  harapan untuk didukung. Prabowo sesungguhnya sedang bermanuver demi kepentingan politiknya. Ada upaya antisipatif Prabowo untuk menghindari dukungan China kepada Jokowi secara finansial, apalagi Jokowi selama ini sangat bermesra dengan China. Prabowo dan tim pemenangnya sangat menghawatirkan keterlibatan China dalam mendukung Jokowi. Maka Prabowo mengambil bagian dalam menjinakan China, walaupun tidak mendukung dirinya tetapi minimal China bisa bersikap netral. 

Isu asing sesungguhnya tak layak lagi di jual, mengingat negara kita adalah negara berkembang. Anti asing sama saja kita hidup tanpa teman maka mustahil dilakukan. Isu sekarang yang sangat laku adalah karya nyata dan prestasi, itulah yang mampu mengubah stigma berpikir publik. Kalau hanya sekadar wacana dan opini rakyat tidak akan percaya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir