Jokowi Terima Gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’, Layakkah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 21 March 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Rencana pemberian gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ kepada Presiden Jokowi menyulut kontroversi dalam beberapa hari belakangan ini. Sebagian pihak menganggap capres petahana itu tak sepatutnya mendapat gelar tersebut. Namun sebagian yang lain, terutama sejumlah elite barisan petahana, menilai Jokowi amat layak menyandang gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’.

Menurut Anda, pantaskah Jokowi mendapat gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’? Rencananya, Jokowi akan diberi gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ pada 30 Maret 2019 di Gelora Bung Karno, Jakarta, persisnya dalam acara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia yang perkirakan akan dihadiri ratusan ribu pejabat pemerintahan desa.

Seperti diketahui, pagelaran tersebut diinisiasi Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD). Selain itu, acara ini juga direstui tiga asosiasi pemerintahan desa, yaitu: Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), dan DPP Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI).

Gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ diberikan lantaran dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama pemerintahan Jokowi. Kenaikan anggaran dana desa memang benar adanya, di mana mulanya sebesar Rp20,67 triliun (2015), lalu naik menjadi 46,98 triliun (2016), dan sebesar Rp60 triliun pada 2017 dan 2018. Sementara pada 2019, kembali mengalami kenaikan menjadi Rp70 triliun. Pertanyaannya, apakah ini bisa menjadi indikator penilaian dalam pemberian gelar tersebut?

Alasan munculnya kritik terhadap rencana penganugerahan gelar tersebut karena dana desa dinilai bukan atas inisiatif pemerintahan Jokowi, tapi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Artinya, siapapun presidennya, pemerintah pusat harus mengalokasikan dana desa, lalu menyalurkannya ke setiap desa di seluruh Indonesia.

Sekalipun demikian, boleh jadi publik tidak mempermasalahkan gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ jika penyaluran dan pengelolaan dana desa sesuai peruntukannya. Masalahnya, sejumlah kalangan masih menemukan banyak problem terkait dana desa.

Salah satunya, dana desa masih rawan penyelewengan. Kasus korupsi dana desa sudah beberapa kali terjadi sejak dana desa dikucurkan pada 2015. Bahkan menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi dana desa makin meningkat tiap tahunnya, alih-alih berkurang.

Selain itu, problem yang dianggap paling urgen adalah, dana desa belum berhasil mensejahterakan masyarakat desa sekalipun tiap tahun anggarannya terus mengalami peningkatan. Padahal, tujuan utama keberadaan dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini kita patut bertanya, apakah pemberian gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ kepada Jokowi terkesan mengada-ada?

Lantas, benarkan gelar tersebut sebatas demi kepentingan politik Jokowi seperti dugaan sebagian pihak? Sebetulnya, secara legal formal pemberian gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ kepada Jokowi bukan atas nama pemerintah. Tapi adanya campur tangan pemerintah tetap menyeruk di benak sejumlah pihak.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center

Inisiatif untuk memberikan gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ kepada Jokowi, bukan dari pemerintah tetapi usul dari masyarakat. Menurut saya, hal itu sesuatu yang biasa saja. Masyarakat desa boleh-boleh mengusulkan gelar itu. Meskipun menurut saya, pemberian penghargaan berupa gelar-gelar sejenis itu seperti meniru pemerintahan di masa lalu.

Ditinjau dari konteks politik anggaran pemerintah untuk desa, memang di era pemerintahan Jokowi cukup akseleratif. Jumlah alokasi APBN berupa dana desa cukup besar dan meningkat dalam 4 tahun terakhir.

Jika gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ ditinjau dari sisi besaran anggaran, saya kira tidak bisa disangkal. Kalau dilihat dari aspek anggaran, sekali lagi, selama pemerintahan Jokowi mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Juga secara fisik (infrastruktur), desa tampak mengalami perubahan.

Soal setuju atau tidak setuju terhadap pemberian gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ kepada Jokowi ya setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda. Artinya, gelar itu diberikan berdasarkan perspektif pemberi gelar.

Tetapi harus kita sadari bahwa, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan mengenai pembangunan desa. Pada titik ini, bukan persoalan setuju atau tidak setuju yang harus kita perdebatkan, namun apa sebetulnya problem pembangunan desa saat ini.

Dana desa itu untuk pembangunan desa. Sementara pembangunan desa harus menuju kemandirian desa. Jadi, sampai saat ini dana desa belum berhasil mengarah pada kemandirian desa. Karena dalam pengelolaan dana desa itu masih didominasi aparat desa dan elite desa.

Meskipun upaya transparansi sudah dibuat, tetapi masih kelihatan bahwa desa masih sangat dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan dari pemerintah pusat dalam mengelola rencana pembangunan desa.

Pekerjaan rumah ke depan, sebetulnya bagaimana masyarakat desa betul-betul terlibat dalam urusan pembangunan desa. Jadi, tidak hanya dikooptasi oleh aparat desa dan elite desa.

Belum lagi, hasil-hasil pembangunan desa saat ini belum berkorelasi dengan peningkatan ketahanan ekonomi desa. Kenapa ini terjadi? Karena kebijakan pembangunan infrastruktur sangat deminan dalam pembangunan desa. Mestinya, pengelolaan dana desa harus berimbang. Atau, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Persoalan mendasar pembangunan desa saat ini, dalam hal pelaksanaan UU Desa, pertama, pemerintah desa lebih banyak mengambil referensi dari pusat tentang apa-apa saja yang akan dibangun di desa. Jadi, masih sangat kurang mengambil referensi dari masyarakat. Kedua, pemerintah kabupaten belum menjalankan sepenuhnya mandat UU Desa. Misalnya, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi UU Desa.

Kalau ukuran keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam kontek mendorong kemandirian desa, itu belum berhasil. Tapi dalam konteks anggaran dana desa ada bentuknya lewat berbagai infrastruktur di desa, itu cukup berhasil.

Problem desa bukan sekadar infrastruktur. Masalahnya, pemerintah desa paling banyak mengalokasikan dana desa untuk infrastruktur. Kalau diperiksa lebih jauh, bukan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tapi ada hal lain, soal pemberdayaan ekonomi masyarakat misalnya. Tapi ini belum dapat alokasi yang signifikan dari dana desa. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Siapa sebenarnya yang layak disebut ‘Bapak Pembangunan Desa’? Memang, penilaian ini subjektif. Tapi informasi yang saya dapat, salah satu alasan pemberian gelar tersebut dalam acara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia yang rencana akan digelar akhir Maret 2019, karena Presiden Jokowi mengalokasikan dana desa yang besar untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kalau itu alasannya, sebetulnya apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu bagian dari kewajiban yang sudah diamanatkan oleh undang-undang (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dan UU Desa merupakan produk bersama, bukan semata produknya presiden atau eksekutif, tapi juga produknya legislatif.

Terlebih lagi, pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang adalah legislatif. Sehingga yang dimaksud dengan amanat undang-undang, dalam hal ini dana desa, adalah amanat rakyat. Kalau begitu, apa yang dilakukan presiden dalam mengalokasikan dana desa sebenarnya melaksanakan amanat rakyat. Jadi, tidak ada yang istimewa pemberian dana desa.

Sekali lagi, mengalokasikan dana desa itu sudah menjadi kewajiban presiden. Sama seperti halnya seorang muslim yang melaksanakan salat lima waktu, ya, tidak istimewa karena memang kewajiban. Tapi kalau umat muslim salat tahajud ditambah dengan salat sunat yang lain, itu baru istimewa.

Nah, kalau pemberian gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ kepada Presiden Jokowi hanya semata-mata karena mengalokasikan dana desa yang besar, bagi saya itu kewajiban yang tidak perlu diapresiasi secara berlebihan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jika gelar 'Bapak Pembangunan Desa'  diberikan dari rakyat. Dari arus bawah. Atas dasar aspirasi masyarakat, maka pemberian gelar tersebut sah-sah saja. Tidak ada yang salah. Tak perlu dipersoalkan.

Namun karena pemberian gelar tersebut menjelang Pilpres 2019, tentu ada pihak-pihak yang tidak suka. Bagus-bagus saja jika Jokowi mendapatkan gelar 'Bapak Pembangunan Desa'. Kita positif saja. Jangan bepikir yang tidak-tidak. 

Bisa jadi salah satu penilaiannya karena faktor kepedulian Jokowi untuk menggelontorkan dana desa yang jumlahnya naik tiap tahun. Dan hal itu tentu menyenangkan kapala desa, perangkat, dan rakyat. Karena anggaran yang besar tersebut bisa dikelola desa untuk pembangunan. 

Mengada-ada atau tidak  terkait pemberian gelar 'Bapak Pembangunan Desa' kepada Jokowi itu yang tahu yang memberi gelar. Namun yang pasti Jokowi sebagai presiden, layak-layak saja mendapat gelar tersebut. 

Jika ada kontroversi di tengah-tengah masyarakat itu merupakan hal yang wajar. Karena menjelang Pilpres saat ini, masyarakat sudah terpolarisasi menjadi dua kubu. 

Jadi pasti ada yang setuju. Dan ada juga yang tidak. Ini alam demokrasi. Bebas-bebas saja untuk menilai dan mengkritik. Namun selama pemberian gelar tersebut memiliki maslahat untuk rakyat dan untuk Jokowi ya sah-sah saja. Toh tidak ada yang dilanggar. Tidak melanggar undang-undang dan peraturan lainnya. 

Karena Jokowi itu pemimpin politik. Tentu pemberian gelar itu bersifat politis. Dan itu wajar. Jika itu ada kepentingan politik Jokowi juga tak ada masalah. Pemimpin politik ya pasti berpolitik. Dan jika berpolitiknya masih dalam koridor demokrasi ya tak apa-apa. Kan berpolitik itu baik. Asalkan dilakukan dengan cara-cara baik pula. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

The People’s Summit

25 September 2021

Prihatin di Hari Maritim

24 September 2021

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF