KPK Digerogoti Dari Dalam
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 13 April 2019 11:00
Penulis
Watyutink.com - Rupanya upaya melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi tidak hanya datang dari eksternal, tapi lembaga antirasuah juga digerogoti dari dalam. Boleh jadi itu kesan publik yang muncul setelah 114 penyelidik dan penyidik membuat petisi berjudul “Hentikan Segala Upaya Bentuk Menghambat Penanganan Kasus”.

Petisi yang ditandatangani pada 27 Maret 2019, itu mengungkap adanya orang dalam di Kedeputian Penindakan yang menghambat pengungkapan beberapa kasus korupsi, baik yang masih berada dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Ragam cara dilakukan agar penyelidik dan penyidik terhambat dalam mengungkap kasus korupsi hingga tuntas. Dalam petisi yang kini sudah ditandatangani oleh lebih 500 pegawai KPK, disebutkan bahwa pejabat di Kedeputian Penindakan sering menunda pelaksanaan ekspose penanganan perkara bahkan terkesan sengaja mengulur-ngulur waktu, sehingga pengembangan perkara pada level pejabat yang lebih tinggi potensial tidak bisa dilakukan.

Masalah internal berikutnya, adalah operasi tangkap tangan acap kali gagal dalam beberapa bulan terakhir lantaran informasi operasi senyap itu diduga bocor. Pengajuan saksi pada level jabatan atau golongan tertentu juga sulit dilakukan, sehingga pengumpulan alat bukti tidak optimal. Bahkan sejumlah saksi mendapat perlakuan khusus seperti memasuki ruang pemeriksaan melalui lift pegawai, yang jelas-jelas menyalahi prosedur.

Selain itu, penyelidik seringkali kesulitan mengumpulkan barang bukti karena penggeledahan di beberapa lokasi tertentu tak mendapat restu. Demikian halnya dengan pencekalan ke luar negeri. 114 orang pegawai tersebut juga mengemukakan bahwa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oknum di penindakan tidak ditindaklanjuti pengawas internal secara transparan. Pengawas terkesan tebang pilih dalam menegakan kode etik pegawai.

Mengingat jabatan tinggi di Kedeputian Penindakan KPK saat ini diisi perwira polisi seperti Deputi Penindakan, Direktur Penyelidikan, hingga Direktur Penyidikan, sebagian orang menduga pejabat KPK yang berasal dari institusi kepolisian lah yang menghambat pengungkapan kasus korupsi. Apalagi, konon petisi itu hanya ditandatangani oleh 114 penyelidik dan penyidik internal. Sejauh mana dugaan itu merupakan fakta yang sebenarnya?

Yang menarik juga, hambatan pengungkapan kasus korupsi rupanya bukan baru belakangan terjadi. Sudah lebih dari kurun waktu sebulan. Sebelum petisi itu ditandatangani, para penyelidik dan penyidik mengaku sudah mencoba menyampaikan masalah hambatan tersebut kepada pimpinan KPK, entah melalui forum Wadah Pegawai (WP) maupun secara infomal. Namun hasilnya selalui menemui jalan buntu. Apa iya pimpinan KPK rela lembaganya digerogoti dari dalam?

Setelah petisi itu menyeruak ke khalayak ramai, tentu banyak pihak yang berharap masalah yang dikemukakan penyelidik dan penyidik segera diselesaikan oleh internal KPK. Apalagi, hambatan yang mereka hadapi menyangkut kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat tinggi negara.

Masalahnya, boleh jadi petisi tersebut muncul lantaran sudah tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme internal. Dengan kata lain, perlu ada “campur tangan” pihak luar untuk membenahi internal KPK. Lalu, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar tidak ada lagi “orang dalam” yang menghalang-halangi pengungkapan kasus korupsi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

KPK harus diselamatkan.  Kehormatan KPK dapat ditegakkan karena insan KPK mampu menjaga integritasnya secara paripurna. Petisi “Hentikan Segala Upaya Bentuk Menghambat Penanganan Kasus”, yang diajukan oleh satuan pegawai KPK dengan dasar isu integritas tapi ditujukan pada unsur pimpinan KPK dan sebagian strukturalnya.

Jika dikaji lebih teliti, petisi penyidik dan penyelidik KPK ternyata bukan sekadar isu integritas saja karena secara nyata telah terjadi obstruction of justice. Ada indikasi kuat suatu upaya yang ditujukan untuk menghambat proses pemeriksaan yang tengah dan akan dilakukan oleh penyelidik dan penyidik KPK.

Hal ini sangat mengerikan karena KPK seperti dilemahkan oleh internal sendiri. Pihak atau pelaku yang disinyalir melakukan tindakan obstruction of justice itu justru diduga pejabat struktural dan juga dari unsur pimpinan KPK sendiri.

Semua tindakan dari pihak seperti disebutkan dalam petisi tersebut dapat dikualifikasi sebagai obstruction of justice, yaitu suatu tindak kejahatan yang dapat dikenakan pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Petisi ini adalah masalah serius karena siapapun yang melakukan obstruction of justice, termasuk pimpinan KPK. KPK di tubir jurang. Ngeri. Jika tindakan ini tidak segera diselesaikan, maka pimpinan KPK potensial dituduh telah dengan sengaja meluluhlantakan marwah dan kehormatan KPK yang g selama ini telah dibangun dengan susah payah oleh seluruh insan KPK.

Pimpinan KPK harus segera melakukan review dan assessment atas segala informasi yang tersebut di dalam petisi. Proses itu harus dilakukan dengan melibatkan pihak yang sangat independen.

Jika benar ada pejabat struktural yang sudah dinyatakan bersalah karena ada dugaan pelanggaran etik, tidak ada alasan bagi pimpinan KPK untuk tidak segera mengekseskusinya. Jika tidak, maka pimpinan KPK tidak hanya melakukan ketidakadilan tapi bisa dituduh menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. Mereka dapat dikenakan pasal kejahatan yang berkaitan dengan tipikor. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Berdasarkan informasi yang berkembang, penyelidik dan penyidik KPK yang berasal dari kejaksaan dan kepolisian tidak ikut menandatangani petisi “Hentikan Segala Upaya Bentuk Menghambat Penanganan Kasus”. Apakah mereka yang menghambat pengungkapan kasus korupsi, tentu ini harus didalami lebih jauh.

Yang pasti, petisi itu sinyal. Sinyal bahwa sejumlah penyelidik dan penyidik ingin menyampaikan ke publik mengenai kondisi sebenarnya di internal KPK. Solusi apa yang harus dilakukan, penyelidik dan penyidik itu mungkin tahu jawabannya apa, tapi tak mudah mengungkapkannya.

Makanya, sekali lagi petisi itu bentuk keresahan di mana mereka ingin menyampaikan pesan bahwa internal KPK ada masalah. Pertanyaannya, siapa yang mau menangkap pesan ini? Artinya, mereka ingin masalah dihadapi itu segera ditanggapi secara serius oleh orang yang berada di luar KPK.

Kalau benar ada oknum internal KPK menghambat penyelidik dan penyidik dalam pengungkapan kasus korupsi, sebenarnya KPK punya skema pengawasan. Itu bisa diadukan melalui pengawasan internal atau pengawasan melekat.

Tapi, mungkin ada skema internal yang tidak jalan. Kalau pengawasan melekat betul-betul berjalan efektif, saya rasa tidak mungkin pegawai mengeluarkan petisi itu. Petisi ini juga bukti bahwa masalah tersebut tidak bisa diselesaikan oleh internal KPK.

Selain itu, masalah ini muncul tidak bisa lepas akibat abainya para pimpinan KPK. Apalagi, mereka bilang sudah sempat menyampaikannya adanya hambatan dalam penyelidikan dan penyidikan sebelum petisi itu ditandatangani.

Barangkali pimpinan KPK memang tidak bisa menyelesaikan sehingga informasi itu ke luar. Tapi kalau kita bilang tidak bisa menyelesaikan, merasa tersinggung nanti. Yang jelas, jika informasi itu sampai keluar berarti belum bisa diselesaikan oleh internal KPK sendiri.

Apapun itu, masalah ini harus segera diselesaikan. Kalau dibiarkan, bisa jadi KPK hancur dari dalam lalu mati dengan sendirinya. Ibarat bunga, ia akan layu kalau tidak dijaga dan dirawat dengan baik.

Internal KPK harus harmonis, terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sistem harus dijalankan sehingga seluruh pegawai KPK tidak ada alasan untuk tidak taat terhadap sistem yang berlaku. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua