KPK OTT Korupsi Recehan, KPK Salah Jalan (?)
berita
Politika
Sumber Foto : Kolase twitter.com (gie/watyutink.com) 25 May 2018 16:00
Penulis
Sepanjang 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menangani perkara korupsi recehan. Sudah belasan kasus korupsi yang terjaring melalui operasi tangkap tangan (OTT). Rerata nilai korupsinya hanya ratusan juta saja. Baru-baru ini, Rabu (22/5), KPK meng-OTT Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat bersama beberapa orang lainnya. Uang senilai Rp409 juta turut diamankan sebagai barang bukti. Pertanyaannya, mengapa KPK terkesan hanya giat menangani kasus korupsi recehan?

Banyak pihak yang mengatakan, langkah KPK meng-OTT korupsi recehan tak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan untuk mengungkap kasus tersebut. Tapi proses penegakan hukum tidak melihat besaran nilai korupsinya. Apalagi jika mencermati Pasal 2 sampai Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), KPK nampaknya bisa mengusut semua kasus tindak pidana korupsi. Tak terkecuali yang nilai kerugian negara-nya tak seberapa.

Namun penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan, kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penututan menyangkut tindak pidana korupsi dengan kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar. Jika ketentuan ini dijadikan acuan, apakah penanganan kasus korupsi ecek-ecek itu menandakan KPK sudah salah jalan?

Atau, jangan-jangan KPK meyakini kejaksaan dan/atau kepolisian tak bisa diharapkan sehingga mereka yang menanganinya? Meski begitu, sebagian kalangan mewanti-wanti bahwa OTT korupsi recehan bukan untuk menutupi ketidakmampuan KPK mengusut tuntas beberapa kasus mega-korupsi.

Sebenarnya, publik masih begitu berharap KPK bisa segera menuntaskan kasus mega-korupsi. Sebut saja kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan skandal Bank Century. Sudah bertahun-tahun dua kasus ini bergulir, tapi belum jelas juntrungannya. Lantas, mengapa KPK belum berhasil menuntaskannya?

Begitu pun dengan skandal korupsi proyek KTP elektronik. KPK meyakini kejahatan ini dilakukan secara berjamaah oleh sejumlah anggota DPR periode 2009-2014. Hingga kini, baru Setya Novanto yang sudah dijebloskan ke penjara.

Setelah Novanto diputus bersalah pada April lalu, mengapa KPK belum menetapkan tersangka lagi dari kalangan legislatif? Padahal dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor menyebut sejumlah kolega Novanto di Senayan kebanjiran duit KTP el.

Meski begitu, sebagian kalangan meyakini langkah KPK tidak segera mentersangkakan para politikus Senayan lainnya sebagai bentuk kehati-hatian. Sebab KPK tidak diperkenankan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU KPK. Artinya, langkah mentersangkakan pelaku korupsi harus dibarengi dengan bukti yang kuat. Kalau begitu, apa dalil majelis hakim menyebut sejumlah pejabat negara turut terlibat terima uang KTP-el?

Lantas, sejauhmana keseriusan KPK mengurusi kasus mega-korupsi? Jangan sampai publik meyakini lembaga pimpinan Agus Rahardjo ini hanya berani mengungkap kasus korupsi bernilai ratusan juta saja. Kalau ini terjadi, bukan tak mungkin kepercayaan publik kepada KPK bisa sirna.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia

Kalau dilihat dari sudut pandang historis penegakan hukum, benar adanya bahwa KPK salah jalan dalam mengambil kebijakan penegakan hukum. Karena memang KPK lebih asyik merekam suara orang, kemudian ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Jika KPK komitmen dalam prinsip hukumnya, maka kalau dia ngerekam lalu OTT, mestinya diserahkan kepada kepolisian atau kejaksaan. Jadi, gak usah ditangani sendiri.

KPK harus melihat bahwa efektif dan efisien dalam penegakan hukum itu harus melihat jumlah dananya. KPK harus mengeluarkan berapa dalam satu kasus dan kerugian negaranya berapa?  Kalau suap-menyuap itu kan negara diuntungkan, bukan dirugikan. Kan uang disita, kan bikin untung negara. Yang jadi pertanyaannya adalah mengapa kasus korupsi yang receh-receh itu dikonsentrasi oleh KPK, sementara kasus besar yang dipegang KPK enggak diapa-apain?Kalau KPK berhasil membongkar kasus Bank Century, misalnya. Dari satu orang obligator saja, itu bisa mendapat triliunan rupiah.

Kenapa KPK ngambil kasus yang cepete-cepete seperti ini? Artinya, soal OTT recehan ini KPK bisa kerjasama atau menyerahkan kepada aparat penegak hukum lainnya supaya melakukan tindakan itu. Jadi, kalau semua kasus korupsi ditarik ke KPK, maka KPK sama dengan penyidik polisi dan jaksa, karena menangani kasus korupsi yang tidak signifikan dengan tugas dan fungsi KPK yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002.

Oleh sebab itu, KPK punya hutang besar kepada Negara Republik Indonesia. Karena belum mampu menuntaskan kasus BLBI, kasus Bank Century, dan kasus besar lainnya. Dalam kasus Bank Century, sangat jelas ada perintah pengadilan supaya KPK segera menetapkan tersangka kepada Boediono dkk. Tapi sampai sekarang surat perintah penyidikan (sprindik) saja tidak dikeluarkan. Dalam konteks ini, apa sesungguhnya yang terjadi?

Kasus KTP elektronik gejalanya sama dengan kasus Bank Century, di mana setelah Setya Novanto diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor gak ada suaranya lagi. Saya khawatir, kasus KTP el akan kembali kepada posisi semula lagi. Penanganannya akan dikredit lagi oleh KPK, akhirnya menjadi kredit macet. Artinya, pengusutannya satu orang demi satu orang, akhirnya semuanya tidak diproses. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Andai saja sedari awal berdiri KPK langsung fokus pada investigasi dan penindakan pejabat dan aparat kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum lain, tentu bisa dipastikan hari ini fungsi supervisi KPK terhadap institusi Polri dan kejaksaan sudah berhasil guna. KPK hari ini tidak akan disibukkan oleh kasus-kasus korupsi yang oleh sebagian orang disebut "recehan".  Tentu tidak berarti bahwa "korupsi recehan" bisa ditolelir, tetapi cukup dikerjakan penyidik Polri dan kejaksaan.

Memang Polri maupun kejaksaan sekarang pun sudah bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi, terapi iramanya belum seindah orkesta yang dipandu satu dirigen yang dikehendaki. Itu salah satu fakta yang membuat saya pesimis kasus-kasus korupsi seksi seperti kasus BLBI, kasus Century dan kasus seksi lainnya akan bisa tertangani oleh KPK, disamping juga kemauan keras dari KPK yang belum pernah terlihat.

Korupsi itu seperti "kentut", kadang bunyi kadang tidak, dan baunya bisa dirasakan oleh orang disekitarnya. Korupsi terjadi hampir di semua level, dari jabatan paling rendah sampai lingkungan tertinggi nyaris tidak bisa zero dari korupsi. Melihat fakta seperti itu rasanya imposible semua bisa dikerjakan oleh KPK yang dukungan SDM-nya sangat terbatas.  Berbeda jauh dibanding dengan kepolisian dan kejaksaaan yang memiliki struktur di setiap daerah dan jumlah SDM yang sangat banyak. Sekali lagi fungsi supervisi KPK terhadap lembaga kepolisian dan kejaksaan sebuah keniscayaan untuk meringankan beban KPK, sehingga KPK fokus pada dugaan kasus-kasus yang seksi.

Harus diakui juga ada perubahan sejak KPK berdiri, saya bisa melihat ada getaran efek takut pada aparatur negara untuk berbuat korupsi, tapi getaran kecil belum belum terasa secara merata dan belum stabil, kadang muncul kadang tenggelam.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah perspektif sebagian besar masyarakat dalam melihat kesuksesan teman/orang lain dengan mengukur ketinggian jabatan/posisi dan kekayaan. Perspektif ini telah andil dalam menumbuh kembangkan korupsi. Karena itu sudah saatnya masyarakat merubah cara pandang terhadap kesuksesan teman/orang lain. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu tidak atau belum tahu nilai suap dalam perkara kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sehingga wajar dalam beberapa kasus OTT pejabat publik ditemukan jumlah uang yang tergolong kecil, juga OTT Bupati Buton Selatan dengan barang bukti uang senilai Rp409 juta.

Tetapi yang penting dari OTT itu adalah substansinya, yaitu bahwa korupsi yang melibatkan pejabat publik sudah makin dalam dan luas, serta ada kesan OTT dan hukuman terhadap pejabat publik sebelumnya kurang berdampak luas. Meski demikian, saya tetap mendukung langkah KPK. Tentu keberanian dan kesungguhan untuk mengungkap kasus-kasus besar yang sudah ada ditangan KPK wajib dilakukan/ ditindaklanjuti.

Dari pro kontra OTT dengan nilai suap kecil, saya belum pada kesimpulan KPK melemah. Kasus itu hasil laporan masyarakat dan indikasi serta bukti permulaannya cukup, sehingga tidak mungkin dihindari oleh KPK. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Tidak ada yang salah dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berapa pun nilainya tetap harus dicegah, sepanjang penerimanya adalah pejabat negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Yang harus dipahami dalam penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, batas minimal senilai Rp1 miliar yang ditangani KPK hanya untuk perkara korupsi yang memiliki unsur kerugian negara. Sedangkan untuk kasus suap atau gratifikasi, tidak ada batasan minimal besaran nilai rupiah. Jadi, KPK memiliki kewenangan untuk menangani suap atau gratifikasi sekecil apa pun nilainya.

Terkait beberapa kasus yang dianggap jadi perhatian publik sebenarnya sudah berjalan. Namun kita masih ingin melihat aktor-aktor utamanya dalam kasus Century, BLBI, dan e-KTP berhasil ditangkap dan diadili. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua