KTA Partai ‘Hiasan’ Dompet
berita
Politika

Sumber Foto: suaragolkar.com

13 February 2018 16:00
Jargon "partai rakyat", "partai wong cilik", atau "partai milik rakyat"  seakan nyanyian wajib menjelang pemilu. Sekadar ‘menjual’ label rakyat atau partai itu benar milik rakyat? Sebab setelah pemilu usai, terlihat parpol sibuk dengan agenda masing-masing, bahkan terkadang membawa kepentingan elite partai. Pansus KPK, bisa jadi, salah satu contoh parpol punya agenda yang berseberangan dengan rakyat.

Salah satu tujuan kader parpol adalah mendapat kursi di parlemen. Masih banyak kader parpol yang menyuarakan aspirasi rakyat di parlemen. Lihat saja, perjuangan sejumlah anggota dewan mengurangi bahkan melawan impor seakan hilang karena tuntutan gedung baru. Seruan perlindungan TKI di luar negeri sayup terdengar, karena kasus KTP-el yang menyeret sejumlah nama anggota dewan lebih mengemuka.

Pembentukan parpol adalah amanat konstitusi. Undang-undang tak melarang parpol memperjuangkan kepentingan anggotanya. Namun harus memperjuangkan kepentingan anggota harus paralel dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kalau parpol hanya untuk memperjuangkan kepentingan anggota atau elitenya, tak perlu pakai label partai rakyat.

Ambil contoh dalam menentukan sikap calon pemimpin, parpol lebih percaya lembaga survei ketimbang melakukan jejak pendapat di basis massa riil. KTA yang dipegang anggota ibaratnya hanya hiasan dompet belaka. Bahkan kabarnya, di lapangan ada satu orang memegang lebih dari satu KTA parpol. Artinya dia menjadi kader di dua atau tiga parpol. Tampanya ini ekses karena KTA hanya dibutuhkan ketika parpol hendak melakukan verifikasi di KPU saja.

Dalam dua pilkada serentak yang telah digelar, elite parpol hanya melibatkan pengurus pusat dan daerah dalam menentukan koalisi. Yang kerap terjadi, pengurus daerah tak didengar padahal mereka lah yang paling tahu keinginan konstituennya. Ramai orang bergunjing soal Pilkada serentak 2018 ini. Jatim jadi sorotan, karena parpol oposisi dan koalisi pemerintah berbaur jadi satu usung calon yang sama.

Ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Jerman. Pada 24 September 2017, koalisi partai Christlich Demokratische Union Deutschland (CDU) – Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) yang mengusung Angela Merkel keluar sebagai pemenang. Frau Merkel menemukan mitra koalisi yang memungkin dirinya menjabat kanselir selama 4 kali berturut-turut.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) telah sepakat melakukan koalisi dengan CDU-CSU. Namun koalisi parpol di Jerman tak semudah di Indonesia. Tidak cukup hanya melibatkan pimpinan kedua partai seperti di Indonesia. Pemegang kartu tanda anggota (KTA) SPD juga harus dilibatkan. Jumlahnya pun mencapai 460 ribu jiwa. Mereka akan memilih “Ya” atau “Tidak” atas tawaran pimpinan SPD berkoalisi dengan “seterunya” di pos-pos yang sudah ditentukan. Hasilnya baru akan diketahui pada 2 Maret 2018 nanti.

Kalau keterwakilan jadi acuan, mengapa dalam memilih presiden dan kepala-kepala daerah kita tak memakai sistem perwakilan? Kepentingan anggota sah-sah saja untuk diperjuangkan, tapi ingat juga dong kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. KTA partai semestinya tak cuma jadi pajangan semata, melainkan bisa digunakan untuk menentukan agenda partai. Bisakah ini diwujudkan oleh parpol di Indonesia? Atau ini sudah terjadi, hanya saja publik yang belum paham. Tetapi melihat model parpol Indonesia yang gemar "pamer", rasanya belum pernah ada yang memamerkan ini ke publik.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Aktivis 98, Politisi

Menurut Prof Miriam Budihardjo  ada empat fungsi partai politik: (1). sarana komunikasi politik, (2) sarana sosialisasi politik, (3) sarana rekrutmen politik, dan (4) sarana pengatur konflik. Dari empat fungsi partai tersebut, yang akan menjadi sorotan berkaitan dengan rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas.

Berkaitan dengan kepemimpinan internal partai politik, partai membutuhkan kader-kader berkualitas yang kemudian layak ditempatkan pada posisi-posisi strategis baik di legislatif maupun eksekutif. Namun demikian menciptakan kader berkualitas bukanlah perkara mudah, karena membutuhkan proses yang sangat panjang dan sumber daya yang tidak sedikit. Salah satunya perlu adanya jenjang pendidikan dan pelatihan politik, dimana kader bukan saja dibekali dengan hal-hal teknis, namun yang lebih penting adalah pemahaman ideologi yang menjadi panduan bergerak partai politik dalam menjalankan visi-misi dan cita-cita politik yang ingin dicapai dalam perjuangan politiknya. Sehingga setiap anggota atau kader yang sudah menjadi bagian dari partai politik memahami apa yang menjadi perjuangan partai secara komprehensif. Tidak sekadar anggota atau kader yang hanya menjadi bagian "tim hore".

Namun tidaklah mudah membangun harapan sebagaimana di atas. Sebab saat ini banyak masyarakat masih skeptis terhadap partai politik. Itu terlihat dalam berbagai rilis lembaga survei dimana tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai masih cukup  tinggi. Dan ini menjadi tantatangan bagi setiap partai politik dalam membangun kepercayaan masyarakat. Sehingga partai politik dapat menjadi instrumen dan jembatan perjuangan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Membaca judul sinopsis dengan judul "KTA Partai Jangan Cuma Hiasan Dompet”, saya melihat dari perspektif yang berbeda. Karena dompet lazimnya bukan tempat hiasan. Isi dompet adalah sesuatu yang sangat pribadi, seperti uang, ATM, kartu kredit, SIM, dan KTP. Sesungguhnya isi dompet adalah segala sesuatu yang sangat penting bagi pemilik dompet, dan biasanya sangat rahasia dan tidak untuk diperlihatkan ke orang lain kecuali dalam hal tertentu sesuai kebutuhannya.

Ketika KTA partai ada dalam dompet, artinya pemilik dompet sudah menjadikan partai menjadi bagian terpenting dalam dirinya. Artinya pemilik dompet sudah menjadi bagian dari identitas partai tertentu (partai id). Dengan demikian, ketika KTA partai sudah ada dalam dompet seseorang, ini merupakan cerminan bahwa yang bersangkutan merupakan bagian anggota atau kader yang memiliki komitmen cukup tinggi terhadap organisasi dan perjuangannya. Bahkan kemungkinan besar bagi anggota partai yang meletakkan KTA partai dalam dompetnya adalah anggota atau kader partai yang memiliki militansi dan memiliki loyalitas tinggi terhadap partainya.

Yang menjadi sorotan justru banyak pengurus partai, atau orang-orang yang menggunakan atribut partai namun tidak memiliki KTA partai, bahkan tidak tahu “kurang memahami” kenapa mereka menggunakan atribut partai tersebut. Mobilisasi seperti ini sering terjadi khususnya di event besar kepartaian. Kehadiran mereka hanya sebatas "tim hore” yang hadir hanya fisik tanpa jiwa.

Tidak dapat dipungkiri, realita politik proses rekrutmen anggota atau kader karena beberspa faktor. Pertama, karena ketokohan atau figur yang ada di partai tersebut, baik figur di pusat maupun figur di daerah. Kedua,  derasnya tayangan iklan di media, Ketiga, mobilisasi. Keempat, aktivitas yang diapresiasi oleh masyarakat, Kelima, kesadaran politik dan  kesamaan ideologi perjuangan partai.

Kesadaran politik dan kesamaan ideologi sengaja diletakkan di urut terakhir karena faktanya memang demikian. Seharusnya kesadaran politik dan kesamaan ideologi ini menjadi faktor utama dalam proses rekrutmen partai politik. Sehingga partai politik dapat menghadirkan kualitas kader terbaik dalam mengisi kekuasaan di legislatif maupun eksekutif  yang akan membawa Indonesia meraih apa yang dicita-citakan sesuai yang tertulis dalam Preambule UUD 1945. (ast)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Konsultan Politik, Wakil Direktur Eksekutif Jaringan Suara Indonesia (JSI)

Pemegang KTA (Party ID) tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena kepemilikan party ID yang tak jelas di Indonesia. Selain itu mekanisme pengambilan keputusan di sebuah partai tak melibatkan konstituen, namun hanya struktural partai saja. Namun bukan berarti semua keputusan yang diambil tidak menyuarakan aspirasi konstituennya.

Menurut saya dalam beberapa hal parpol sudah mewakili konstituennya. Hanya saja belum terlalu maksimal karena mekanisme di dalam parpol yang terbatas, pendidikan politik yang masih belum merata pada semua konstituen, dan hal-hal teknis lainnya.

Kalau terkait koalisi parpol yang tak sinkron antara pendukung presiden dan pendukung kepala daerah, saya pikir banyak alasannya. Bisa jadi partai-partai tersebut tidak punya kader yang dapat memenangkan pilkada. Contohnya dalam kasus Pilkada Sumut, Golkar dan Nasdem mencalonkan Eddy Rahmayadi bersama Gerindra dan PKS. Alasan lain kursi yang dimiliki parpol di DPRD kurang (misal PDIP harus berkoalisi dengan PKS di Sulsel), atau karena partai oposisi yang tak punya kader untuk didukung (misal bergabungnya Gerindra ke koalisi PDIP di Jatim).

Tidak akan pernah ada koalisi lurus antara pusat dan daerah secara keseluruhan. Karena terkadang ada perbedaan kepentingan politik antara elite di pusat dan di daerah. Ada hal lain juga yang saya baca, misal terjadi perpecahan 'koalisi' pemerintah pusat dengan di daerah. Contohnya antara PDIP vs Nasdem+Golkar. Nasdem+Golkar lebih mesra karena mungkin dulunya berasal dari partai yang sama. Ada beberapa pilkada yang seperti itu seperti di Sumut, Jatim, Sulsel, Sultra, dan mumgkin bisa dicari contoh lain.

Tidak sinkronnya koalisi antara di pusat dan daerah tidak serta merta disebabkan oleh kepentingan yang berbeda. Namun bisa jadi karena adanya kepentingan 2019 besok. Siapa yang bisa berjaya di pilkada 2018, berarti bisa lebih punya bargain di usungan capres dan cawapres di pilpres. Katakanlah jika PDIP lebih banyak kalah, secara politik akan menurunkan bargain pada koalisi di pusat. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Kalau parpol di Indonesia mau disebut berciri partai modern, antara lain harus rapi menyangkut keanggotaan. Anggota betul-betul memiliki peran yang sangat penting. Jadi kalau ada pertanyaan siapa pemilik partai tersebut? Ya, anggota. Dalam hal ini status keanggotaannya tidak semata ditandai dengan kartu anggota yang dipegang, tetapi juga menghidupkan partai itu melalui dana iuran anggota.

Dalam pengambilan keputusan pun anggota itu dilibatkan dalam keputusan mengenai penentuan platform, kebijakan-kebijakan makro yang hendak diambil partai,  dan apa yang hendak diperjuangkan. Bukan hanya elite partai saja yang menentukan.

Tapi, seperti dikatakan oleh seorang ahli politik Robert Michel, partai memiliki kecenderungan oligarkis. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tetapi walaupun kecenderungannya oligarkis, harus diimbangi dengan keterlibatan anggota.  Jadi, ada semacam chek and balance di dalam internal partai sendiri. Sebab anggota adalah respresentasi dari bagian masyarakat (part of society). Tidak ada partai mewakili semua kelompok, yang ada ialah partai mewakil sebagian dari masyarakat.

Oleh karena itu, KTA partai jangan dibaca secara administratif, tapi juga menandakan keterlibatan anggota itu. Ada “saham” berupa hak dalam pengambilan keputusan. Ada juga kewajiban untuk memperbesar partai. Membayar iuran dan seterusnya.

Kalau dilihat dari fakta hari ini, kita belum sampai kepada partai yang modern. Inilah yang menjadi problem kita. Oleh karena itu kita lihat kehidupan partai kita itu sebenarnya hanya sebagai representasi dari elite saja. Tidak ada kaitannya dengan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Elite itu berpolitik sendiri. Rakyat dan anggota diperlukan hanya pada saat pemilu, setelah itu tidak ada. Seperti hubungan beli putus saja. Jadi partai dikelola secara tradisional, musiman. Tidak sustain dan tidak continue. Tidak ada hubungan dengan grassroot. Tidak ada mekanisme control.

Ini terlihat dari bagaimana partai menentukan pilihan, termasuk berkoalisi dengan apa dan siapa. Seharusnya partai bukan hanya melihat dari elektabilitas calon yang didukung, melainkan melihat ke mana arah dukungan konstituen. Pooling perlu, tetapi sebatas melihat kecenderungan, bukan satu-satunya tolok ukur pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, banyak koalisi yang lucu. Di pusat berkoalisi dengan partai A, tapi di satu provinsi dengan partai lain lagi. Itu kan konyol, tidak sinkron antara pusat dan daerah. Kalau seperti itu, untuk apa ada partai? Itu jadi seperti sistem partai tunggal, dari segi administrasi sudah tunggal. Sehingga dalam  pengambilan keputusan strategis tidak mencerminkan representasi. Itu hanya murni kepentingan para elite, dan ini sangat berbahaya.

Wajar jika kehidupan demokrasi kita tidak kunjung sehat dan tak kunjung menjawab problem-problem rakyat. Sebab siapa yang dilayani juga tidak jelas.

Secara administrasi saat ini, siapa yang mewakili petani, nelayan, pedagang, yang menjadi segmen mayoritas dalam konteks sosio ekonomi. Seharusnya ada partai yang mengambil posisi penguatan ekonomi menengah bawah. Tapi melalui mekanisme apa, tidak jelas juga. Cuma seperti sinterklas saja. Hanya datang kasih kredit, setelah itu tidak ada kontrol dan pemberdayaan. Selain itu juga tidak ada penguatan akses, tidak ada alokasi dari berapa kredit biaya yang harus dikeluarkan untuk penguatan UMKM. Itu karena kekaburan pengorganisasian partai.

Sekarang siapa punya uang, mereka lah yang menentukan arah kebijakan. Akhirnya partai itu menjadi intrumen kepentingan bisnis para elite, sekaligus intrumen penguatan para penguasa. Rusak negeri ini. Saya kuatir, lama-lama orang tidak percaya pada demokrasi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF