Kaji Ulang Pilkada Langsung = Semangat Orde Baru (?)
berita
Politika
10 April 2018 16:00
Penulis
Menteri Dalam Negeri melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan DPR pada Jumat (06/04/18), salah satunya membahas evaluasi pelaksanaan pilkada langsung. Pemerintah dan DPR pun sepakat akan mengkaji ulang sistem pilkada guna memetakan sejauhmana dampak postitif bagi masyarakat dan demokrasi Indonesia. Apakah kesepakatan itu mengusung semangat mengembalikan pemilihan oleh DPRD?

Di Indonesia, pilkada langsung baru bergulir sejak UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Pasal 56 menyebutkan bahwa, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Belum lagi genap sepuluh tahun, DPR sempat mengembalikan pilkada dipilih oleh DPRD yang diatur Pasal 3 UU 22 Tahun 2014. Tapi beleid itu dibatalkan oleh SBY melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014.

BACA JUGA: KPU (Akan) Larang Mantan Napi Kasus Korupsi Nyaleg

Sejatinya, proses pilkada langsung guna mencari kepala daerah yang benar dikehendaki rakyat agar tecipta kehidupan berbangsa yang demokratis, dengan titik kulminasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bukannya masyarakat kian sejahtera, praktik korupsi justru tumbuh subur.

Berdasarkan kajian Indonesian Corruption Watch (ICW), lebih 200 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam satu dekade terakhir. Belum lagi calon petahana pada Pilkada 2018 yang dicokol KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT). Masalah lain yang kerap muncul adalah mahar politik, politik uang, biaya tinggi, dan seabrek masalah lainnya yang tak kunjung usai. Apakah masalah tersebut menjadi dasar bahwa pilkada perlu dikaji ulang?

DPR berjanji akan melibatkan unsur masyarakat dalam mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung. Menurut Tjahjo Kumolo, DPR menawarkan gagasan untuk merevisi UU Pilkada. Benarkah evaluasi pelaksanaan pilkada langsung semata-mata untuk mengembalikan proses pemilihan ke DPRD? Tepatkah gagasan itu?

BACA JUGA: Menanti 'Jiwa Malaikat' Hakim MK

Banyak kalangan menilai bahwa akar masalah pilkada langsung adalah kaderisasi parpol yang tersumbat, akhirnya perekrutkan calon kepala daerah cenderung serampangan. Pertanyaannya, sudahkah parpol memperbaiki sistem kaderisasi? Kalau belum dilakukan, lho untuk apa pilkada langsung mesti dikaji ulang?

Menurut beberapa pakar hukum tata negara, tak ada salahnya mengembalikan pilkada ke DPRD sepanjang prosesnya demokratis sebagaimana Pasal 18 UUD 1945. Lagi pula, Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan yang termaktub dalam sila kelima Pancasila. Tapi pertanyaannya, apakah anggota legislatif akan menggunakan hak pilihnya sesuai aspirasi rakyat? Juga, siapa berani menjamin tak terjadi jual beli suara jika kepala daerah dipilih oleh DPRD?

Memang, sepertinya tak ada soal dengan sistem pilkada bagi masyarakat miskin, asal mereka sejahtera. Kalau DPRD berwenang memilih kepala daerah, sejauhmana kesejahteraan masyarakat akan terwujud? Atau, jangan-jangan kubang penderitaan justru semakin merajalela? Jangan sampai semangat kaji ulang pilkada langsung hanya mengembalikan romansa Orde Baru!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center

Apa tujuan dari pengembalian proses pilkada kepada DPRD? Ini pertanyaan penting yang harus dijawab. Kalau pejabat yang terpilih sebagai kepala daerah korupsi dan lain sebagainya, kenapa tidak melihat kepala daerah yang inovatif dan mampu menyelesaikan masyarakat?

Kalau melihat biaya demokrasi yang tinggi dalam proses pilkada langsung, politik uang dan jual beli suara. Dalam pilkada tidak langsung juga berpotensi terjadi hal yang sama, tentu dengan modifikasi yang berbeda.

Lalu apa yang hendak diselesaikan dengan wacana mengembalikan pilkada tidak langsung? Sebab pilkada langsung pada dasarnya untuk menjawab representasi dan mandat. Jika DPRD disebut sebagai representasi rakyat dalam lembaga legislatif daerah, maka sudah selayaknya eksekutif juga memperoleh mandat sekaligus representasi dari rakyat juga. Inilah yang hendak dijawab oleh demokrasi langsung. Representasi!

Artinya, dengan adanya pilkada dengan pelan-pelan memberikan pendidikan politik kepada warga negara dan mendorong mereka untuk memahami dan berpartisipasi politik dalam kehidupan keseharian.

Jika hendak mengevaluasi pilkada langsung, maka hal pertama yang harus dievaluasi adalah kaderisasi dan strategi parpol dalam mengusung kandidat, pendanaan partai politik dan strategi pemenangan. Bagaimanapun, rakyat tinggal memilih menu KPU yang terdiri dari sejumlah pasangan calon untuk dipilih. Evaluasi selanjutnya adalah bagaimana KPU menciptakan pencalonan yang menghadirkan calon lebih dari satu dan memberikan informasi-informasi tentang calon agar masyarakat memahami track record-nya.

Pemilu sebagai sarana sistem pembangunan representasi politik, maka sudah cukup tepat memilih kepala daerah melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Kalau di sana-sini masih ada kekurangan dalam pelaksanaa pilkada langsung tidak lantas mengganti sistem, tapi harus memperbaikinya. Sebab demokrasi itu proses yang panjang. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Gagasan pilkada oleh DPRD adalah gagasan ketakutan partai menghadapi realita politik saat ini, di mana pemilih lebih tertarik kepada figur-figur non-partai sebagai kepala daerah. Selain itu, pilkada oleh DPRD hanya menyangkut kepentingan parpol untuk membangun kekuasaan dengan mudah. Tentu salah satunya dengan memanfaatkan tabiat Orde Baru, di mana dengan kekuatan uang dapat menguasai kursi-kursi kekuasaan

Yang menjadi persoalan selanjutnya bagi parpol, pilkada langsung itu tingkat meyakini para pemilih yang jumlahnya besar dibandingkan meyakinkan anggota DPRD. Jadi, perhitungan politik meyakini massa dalam jumlah besar menjadi tantangan yang rumit bagi parpol dan kader-kader partai tidak mampu menjelaskan visi dan misinya dengan baik kepada masyarakat.

Padahal permasalahan pilkada langsung yang sebenarnya adalah parpol gagal membangun kader-kadernya, sehingga yang diminati pemilih adalah figur-figur non-kader. Hal itu karena kader tidak membumi dan bekerja untuk rakyat. Kader lebih banyak dipekerjakan menjadi mesin partai. Mestinya kader dirancang untuk bekerja melayani rakyat. Tak heran jika tidak ada kader partai dalam layanan kesehatan, bencana alam, dan permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan.

Seharusnya parpol berbenah memperbaiki kadernya bukan malah mengubah proses pemilihan kepala daerah menjadi dipilih oleh DPRD. Bagaimanapun, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan DPRD. Tugas DPRD hanyalah membantu rakyat mengawasi pemerintahan agar berjalan efektif. Artinya, pilkada langsung tidak melanggar sistem demokrasi perwakilan. Sebab wakil-wakil kita di DPR dan DPRD tetap berperan dalam mewakili kepentingan rakyat, tapi untuk memilih kepala daerah tidak perlu diwakilkan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KODE Inisiatif)

Partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu punya peran penting untuk menghasilkan dan menyodorkan calon kepala daerah yang berkualitas. Parpol harus selektif dalam menentukan calon kepala daerah yang diusung, yang berdasarkan rekam jejak dan prestasi yang baik. Hal ini sebagai bentuk berjalannya fungsi kaderisasi bagi tiap-tiap parpol.

Melihat maraknya fenomena korupsi yang menyeret kepala daerah, terlebih calon kepala daerah (dari petahana) yang akan ikut kembali pada Pilkada 2018 mendatang. Permasalahan ini disebabkan tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan calon. Pendekatan finansial yang digunakan hanya untuk memenangi pilkdada, sehingga menimbulkan praktik curang seperti mahar politik, suap-menyuap, dan money politic. Hal ini membuat calon terjebak dalam praktik-praktik korupsi.

Dengan begitu, persoalan mendasar yang mnyebabkan banyaknya korupsi calon kepala daerah tidak sama sekali terkait pada sistem pemilihannya, tapi lebih pada sistem pengawasannya. Terhadap kasus korupsi, mengubah sistem pilkada tidak menjadi solusi.

Yang harus didorong adalah evaluasi pilkada langsung, memecahkan permasalahan pelaksanaan pilkada langsung yang sudah berjalan lebih dari satu dekade, seperti sistem pengawasan dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pilkada. Kemudian mendorong penegakan hukum pemilu dan aspek-aspek preventif lain yang dapat meningkatkan kualitas pilkada.

Sehingga evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR hendaknya bukan untuk mengembalikan sistem pilkada-nya melalui sistem perwakilan oleh DPRD atau pilkada tidak langsung. Secara keseluruhan, kekurangan pada pelaksanaan pilkada menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder untuk mencari solusi yang tepat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pola perbaikan pencegahan korupsi yang menjerat kepala daerah, pasca pilkada langsung selalu saja tertuju pada sistem pilkadanya. Simulasi wacana antara pilkada langsung dan tidak langsung, masih saja menjadi titik fokusnya. Hal itu, seakan-akan sistem itu yang menjadi biang kerok lahirnya korupsi. Padahal, jika membandingkan sistem pilkada melalui DPRD, pun tidak sedikit kepala daerah yang tejebak pada kubangan korupsi.

Dalam praktiknya, pilkada melalui DPRD juga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang melukai gagasan luhur kehidupan bernegara dan merusak tatanan budaya politik ketimuran. Karena itu, titik lemah suburnya praktik korupsi sesungguhnya bukan terletak pada sistem pilkadanya. Melainkan pada aspek hilirnya, yaitu peran partai politik yang cenderung terpesona pada sosok popular dan kaya modal ketimbang kualifikasi andal dalam memimpin.

Aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah, seharusnya pada parpolnya bukan malah terus-menerus fokus pada persoalan hulunya atau sistem pilkadanya. Sayangnya, sejak digulirkannya pilkada langsung, pemerintah lebih sibuk mengutak-atik sistem pilkadanya yang belum tentu berkorelasi positif terhadap lahirnya sosok kepala daerah yang amanah.

Padahal, sentral permasalahan korupsi tidak dapat dilepaskan dari peran parpol yang orientasi utamanya ialah “mempunyai orang” dalam lembaga-lembaga perwakilan dan pemerintahan. Konstruksi tersebut, maka sesungguhnya mengharuskan adanya pengawalan serius terhadap parpol agar dalam melakukan rekruitmen calon perwakilannya dapat menyodorkan “wakli-wakil” parpol yang memiliki sikap modern dan mempunyai kesadaran politik serta yang selalu sadar atas pentingnya kebangsaan.  

Dengan demikian, pemerintah sudah saatnya mengalihkan orientasi pencegahan korupsi di daerah, tidak lagi hanya fokus pada sistem pilkadanya. Hal itu setidaknya dapat didasarkan pada dua alasan; Pertama, dua model sistem pilkada yang digunakan, baik pilkada melalui DPRD maupun langsung nyatanya memiliki sisi kelemahan dan timbulnya penyimpangan-penyimpangan. Kedua, sebaik apapun sistemnya namun jika individu yang masuk ke dalamnya bobrok maka akan ikut bobrok pula sistem tersebut.

Demikian pula dalam sistem pilkda, jika melalui pilkada langsung kontestannya merupakan individu berintegritas maka korupsi sangat kecil terjadi. Demikian juga ketika memakai sistem pilkada melalui DPRD, jika antara pemilih (DPRD) dan yang dipilih sama-sama memiliki vis-misi membangun dan memajukan daerah, maka kongkalikong uang tidak akan terjadi.

Bukti nyata bahwa sistem pilkada tidak begitu erat kaitannya dapat melahirkan pemimpin lokal yang berkualitas, ialah dengan melihat Yogyakarta (Gubernur). Sungguhpun polanya menggunakan sistem yang berbeda dari dua sistem pilkada yang ada, namun figur Sultan sebagai pemimpin lokal yang didaulat melalui mekanisme penetapan merupakan sosok yang melebihi standar para pemimpin lokal produk pilkada. Karena itu dapat ditarik kesimpulan, persoalan korupsi kepala daerah yang dikaitkan dengan sistem pilkadanya tidak seutuhnya korelatif. Persoalan intinya, justru terletak pada parpol yang sering kali tidak siap menyiapkan kader yang memiliki kualifikasi unggul untuk memimpin daerah.

Bahwa betul Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga meniscayakan untuk bebas mendesain sistemnya sepanjang prinsip demokrasi membalutinya. Akan tetapi, sepanjang parpol enggan mendemokratisasikan diri dengan keukeuh pada politik oligarki atas dasar spoil system bukan merit system maka sedemokratis apapun sistem pilkadanya, dapat dipastikan hasilnya tetap pada pemimpin lokal yang tamak.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa demokratisnya sistem pilkada juga harus dibarengi dengan implementasi demokrasi pada internal parpol, khususnya dalam pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih seperti pengisian kepala daerah. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar