Kala Mantan Narapidana dan Korban Terorisme Bertemu
berita
Politika

Sumber Foto: BreakingNews.co.id

04 March 2018 16:00
Penulis
Untuk pertama kalinya, 124 mantan narapidana terorisme (napiter) dan 51 korban terorisme (penyintas) duduk bersama dalam sebuah forum. Pertemuan yang digelar pada 26–28 Februari 2018 ini digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam acara bertajuk Silaturahmi Kebangsaan (Satukan) NKRI guna merawat dan menebarkan perdamaian. Tapi upaya rekonsiliasi sepertinya bakal sulit terwujud. Menurut Dwieky S Romdhoni selaku korban serangan bom di Jalan MH Thamrin, napiter dan penyintas tidak memiliki kesempatan berdialog walau mereka berada di ruangan yang sama. Lalu, bagaimana mereka bisa saling memaafkan tanpa ada kesempatan bicara dari hati ke hati? 

Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius juga berharap penyintas menjadi garda depan memberi pesan damai dengan slogan: cukup kami saja, jangan ada lagi korban. Tidak hanya korban, sepertinya mantan napiter juga perlu lantang menyerukan pesan damai, lebih-lebih turut memerangi terorisme. Lantas, apakah pemahaman mereka sudah ter-deradikalisasi?

Tampaknya Satukan NKRI justru dijadikan tempat berkeluh-kesah, karena penyintas acapkali tidak mendapatkan rehabilitasi, baik psikis maupun medis. Chusnul Khotimah misalnya, korban bom Bali pada dua 2002 lalu, yang harus merogoh kocek sendiri untuk pengobatan selama 15 tahun, padahal kondisi ekonominya terpuruk. Di tengah minimnya upaya rehabilitasi dari pemerintah, mereka juga tak kunjung mendapatkan kompensasi. Padahal UU Tindak Pidana Terorisme membebani negara untuk memberikan kompensasi.

Akar masalahnya, undang-undang tersebut rupanya tidak mengatur pemberian kompensasi secara tegas, karena ganti rugi bergantung terhadap amar putusan hakim. Celakanya lagi, kalau Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memasukkan tuntutan kompensasi dalam surat dakwaan terhadap terdakwa terorisme, maka dapat dipastikan penyintas tidak mendapat ganti rugi.

Meski aksi terorisme sudah puluhan kali menelurkan penyintas, tapi sejauh ini baru korban serangan bom di Gereja Oikumene, Samarinda, yang pernah mendapat kompensasi. Itu pun mereka terima setelah peristiwa serangan bom setahun berlalu, karena pelaku terorisme baru mendapatkan putusan inkracht dari pengadilan.

Kabarnya, draf revisi UU Anti-Terorisme juga tak banyak bicara soal hak-hak korban. Bahkan kompensasi masih bergantung kepada putusan pengadilan. Nasib korban sepertinya akan tetap terlunta-lunta. Seberapa mungkin rekonsiliasi dapat terwujud tanpa adanya rehabilitasi dan kompensasi terhadap penyintas?

Bisa jadi Dwieky S Romdhoni bersama sebagian penyintas lainnya belum juga memaafkan tindakan terorisme akibat hak-hak mereka tidak terpenuhi. Jangan sampai minimnya perlindungan negara justru akan menggelembungkan buih-buih dendam bagi penyintas.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(mry)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Terorisme

Silaturahmi Kebangsaan NKRI merupakan upaya rekonsiliasi yang perlu diapresiasi, walaupun tidak memberikan jaminan bahwa Indonesia akan bebas dari terorisme. Harapan saya, pelaku dan korban benar-benar bisa saling memaafkan satu sama lain. Tapi kita harus menghargai kalau para korban belum bisa memaafkan mantan teroris, mungkin karena masih trauma atau pun mereka belum menerima penderitaannya akibat aksi terorisme.

Bagi mantan narapidana, diperlihatkan korban dihadapan mereka sebenarnya sudah membuat mereka sangat sadar. Karena yang paling ditakuti teroris itu bertemu korban, sebab dia harus melihat akibat dari karyanya sendiri. Apalagi kalau harus melihat korbannya yang cacat, kejiwaannya pasti terguncang, dan sadar bahwa perbuatannya telah merugikan banyak orang.

Mestinya mereka memiliki kesempatan untuk saling dialog, agar sisi kemanusiaan masing-masing semakin tergugah. Terutama bagi pelaku, agar benar-benar menyesal dan tidak mau lagi melakukan tindakan terorisme. Sehingga deradikalisasi benar-benar terwujud.

Sebab sampai sekarang upaya deradikalisasi ini belum tercapai dengan baik, sehingga pemerintah harus memikirkan segala strategi supaya deradikalisasi itu berhasil.  Misalnya memastikan mantan narapidana tidak berkomunikasi lagi dengan teman-teman lamanya. Karena kalau berhubungan kembali pasti akan mengacaukan upaya deradikalisasi.

Mereka harus berkenalan dengan orang baru, bergaul dengan suku dan agama yang bebeda. Politik akulturasi semacam itulah salah satu solusi untuk mengembalikan mereka kepada masyarakat. Bahkan akan memungkinkan pelaku dan korban bisa berdampingan tanpa saling mencurigai. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)

UU Tindak Pidana Terorisme memang menjadi akar permasalahan lemahnya perlindungan terhadap korban terorisme. Bahkan tidak membuat definisi korban dalam ketentuan umum.

Undang-undang tersebut telah gagal menyatakan bahwa terorisme terjadi karena negara lalai menjaga keamanan bangsa. Harusnya ada jaminan dan pengakuan bahwa peristiwa terorisme yang meneror masyarakat itu menjadi tanggung jawab negara. Tanpa terkecuali. Oleh sebabnya, segala bentuk kerugian yang menimpa korban harus menjadi tanggung jawab negara; mulai dari rehabilitasi (baik secara psikologis, kesehatan, atau pun hak pemulihan lainnya), kompensasi, dan rekonsiliasi.

Tidak bisa dikatakan bahwa rekonsiliasi akan gagal kalau tidak ada kompensasi terhadap korban. Karena keduanya tidak serta-merta memiliki keterkaitan. Bahkan bisa dianggap dua hal yang berbeda; pemberian ganti rugi kepada penyintas dalam rangka negara menjamin segala kebutuhan yang menyangkut kepentingan korban agar bisa hidup seperti biasa. Sementara rekonsiliasi sebagai upaya penyelesaian sengkata. Kalau kompensasi harus terus dikait-kaitkan dengan rekonsiliasi, ya, nasibnya bakal seperti korban 1965.

Mekanisme hukum harus benar-benar menjamin bahwa negara mengakui peristiwa terorisme, dan atas dasar itu negara wajib hadir guna melindungi hak-hak penyintas. Tapi sayangnya, UU Tindak Pidana Terorisme lalai melindungi hak-hak korban.

Terkait dengan revisi UU Anti-Terorisme. Syukurnya Panja RUU Anti-Terorisme sempat membahas muatan pasal terkait hak-hak korban pada Oktober 2017 lalu. Di mana revisi Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa jaminan penyintas  merupakan tanggung jawab negara, juga hak-hak korban diperluas; hak mendapat bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta memberikan santunan kepada keluarga bagi korban yang meninggal.

Tetapi upaya untuk menjamin penyintas mendapat kompensasi yang tidak harus melalui putusan pengadilan masih belum jelas. Demi melindungi hak korban terorisme, mekanisme pemberian kompensasi tidak boleh bergantung kepada putusan hakim! (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Teror berawal dari revolusi Prancis dengan korban juga tokohnya sendiri, Maximilien de Robespierre. Sekarang saja tidak jelas tujuan teror atas nama jihad yang makin ekstrem radikal. Ideologi Kalifah yang diusung jadi fanatisme terhadap target sipil non kombatan, dan semakin meruntuhkan citra religi yang bersangkutan.

Dalam konteks reformasi Mohammed bin Salman (MBS) yang sedang terjadi transformasi luar biasa di Arab Saudi dan setara dengan Martin Luther 500 tahun lalu. Jika yang terjadi di Eropa 1517 terulang di Arab Saudi 2017, maka Arab Saudi akan jadi reformis seperti Calvinis terhadap Katolik.

Dampak reformasi Arab Saudi dari Mohamedanism ke McKinseyism pasti luar biasa bagi dunia. Bila wahabi salafi bertobat dari ekstremisme radikal jihadis menjadi sekuler modern-moderat, toleran-pluralis, maka meritokrasi akan jadi mutual ideologi yang menghapus dikotomi kalifah kafir-ah.

Jika Kabilisme dikubur maka manusia bisa menjadi berkah  dan mencapai harkat immortalitas yang dimampukan secara rasional teknologik, tapi dihadang oleh nafsu kebencian Kabil. Maka teror pasca WTC 911 Taliban hanya akan punah jika sumber Taliban Wahabi Salafi ditaklukkan justru oleh spirit reformasi endogen internal Arabi Wahabi Salafi, dari konservatisme jahiliyah menjadi rahmatan lil alamin sejati.

Jika manusia mengatasi dosa kemunafikan maka pasti berkat meritokrasi akan dilimpahkan. Selain itu patut  disyukuri kiat perdamaian seperti prakarsa tripartit kita untuk mendamaikan Afghanistan. Untuk itu kita doakan dan syukuri bahwa Indonesia layak dapat Nobel perdamaian. Biarlah kita juga akan berdamai sesama kita ditengah ancaman keterbelahan bangsa akibat  Kabilisme. Musuh bersama kita adalah kabilisme dan kemunafikan. Semoga kita lolos lulus dari bajakan Kabilisme. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Istilah teroris di Indonesia semakin buming setelah peristiwa bom Bali I dan II yang menyisakan banyak penderitaan secara fisik maupun psikis.

Ada kesan umum yang keliru seolah olah terorisme itu hanya dilakukan oleh orang-orang dengan keyakinan tertentu, itu salah besar !!. Terorisme bisa dilakukan oleh orang yang memiliki keyakinan apa saja dengan motivasi yang berbeda-beda, bisa karena agama, budaya, ekonomi, politik dan faktor-faktor lain yang sangat variatif. Rasa fanatisme yang tidak diimbangi dengan ilmu atau pengetahuan yang cukup, bisa membuat seseorang berfikir radikal dan ujungnya menjadi teroris. Karena itu upaya pencegahan melalui deradikalisasi menjadi penting.

Gagasan rekonsiliasi mempertemukan narapidana terorisme (napiter) dengan korban terorisme (penyintas) yang diinisiasi oleh BNPT merupakan salah satu upaya untuk mencegah terulangnya aksi terorisme. Pertemuan itu tidak boleh berhenti di forum, tapi harus dilanjutkan dengan program kampanye nyata pencegahan terorisme atau deradikalisasi secara bersama.

Semua itu bisa terwujud apabila proses deradikalisasi kepada para napiter sudah dilakukan dan hak-hak penyintas juga diberikan. Tentu kesadaran bersama antara para pihak untuk bertemu menjadi syarat yang mutlak. Tanpa kesadaran itu maka forum pertemuan yang sangat baik dan keren hanya menjadi "pencitraan" pihak-pihak yang berkepentingan saja dan tidak akan mendapatkan rekonsiliasi yang nyata (rekonsiliasi akal-akalan).

Karena itu diperlukan kehadiran negara dalam menjamin keselamatan masyarakat melalui regulasi yang  baik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

Upaya mempertemukan pelaku teror dan korban ini bagaimanapun ada kekurangan di sana-sini, mencerminkan niat baik para penggagasnya. Hal itu harus kita hargai. Tetapi niat baik saja tentu tidak cukup. Ia harus didukung kerangka konseptual yang bersumber dari teori maupun dari berbagai konvensi, terutama yang lazim berlaku di dunia internasional.

Terorisme dapat dikatagorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime), yang penanganannya harus secara luar biasa pula. Dalam beberapa kasus, terorisme bisa dikatagorikan sebagai pelanggaran berat HAM.

Dalam kasus-kasus pelanggaran berat HAM terdapat empat skema pilihan penyelasaian  yang bisa dipilih oleh negara. Pertama, "not forget and not forgive", tegakkan hukum, hukum pelaku seberat-beratnya, dan cegah supaya hal itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Kedua, "forget and forgive". Lupakan dan maafkan. Pada pilihan kedua pihak penguasa/pemerintah yang berkewajiban untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu tidak mau ambil risiko apa pun untuk menunaikan kewajibannya. Untuk kasus Indonesia mirip dengan berlakunya prinsip "mikul nduwur mendem jero", yang sudah ya sudahlah. Tetapi ini tentu tidak menyelesaikan substansi masalahnya.

Ketiga, "forgive but not forget". Sementara yang ke empat adalah "not forgive but forget".

Dalam kasus pelanggaran berat oleh pemerintahan apartheid di Afrika Selatan, pemerintahan Nelson Mendela membentuk Komisi Kebenaran untuk menyelesaikan pelanggaran berat masa lalunya. Komisi Kebenaran ini menyelenggarakan "forum-forum rekonsiliasi" dengan didahului proses identifikasi pelaku (bukan pelaku kriminal, tetapi pelaku karena motif politik), identifikasi korban, saksi, dan sebagainya. Mereka itu diundang dalam satu pertemuan yang dipandu oleh komisioner Komisi Kebenaran. Di forum itulah proses pengungkapan kebenaran dilakukan; pelaku menceritakan tindakan-tindakannya, menyatakan penyesalan dan permintaan maafnya, pihak korban mengungkapkan penderitaannya, tuntutannya atau memberikan maafnya kepada pelaku. Rekonsiliasi ini diakhiri dengan pemberian rehabilitasi (pengembalian nama baik korban), restitusi (ganti rugi oleh pelaku) atau kompensasi (ganti rugi oleh negara kepada korban).

Jika kita mencermati kasus pertemuan pelaku teror dengan para korban yang digagas oleh BNPT, nampaknya memang tidak didasarkan pada kerangka konseptual di atas. Barangkali lebih pas jika pertemuan tersebut dibilang sebagai "ritual welas asih" atau silaturahmi biasa yang tidak berujung pada maksud atau tujuan rekonsiliasi tertentu. Atau secara diam-diam terkandung maksud melakukan deradikalisasi pelaku teror dengan memanipulasi "melo-culture" yang diandaikan masih ada dalam hati sanubari para pelaku teror itu. Jika asumsi ini yang ada dibalik pertemuan itu, apa korban tidak dirugikan dua kali? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!