Kartu Nikah, di Antara Layanan Publik dan Pemborosan Anggaran
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 17 November 2018 12:00
Penulis
Penerbitan Kartu Nikah menuai pro dan kontra. Banyak kalangan yang mengkritik program anyar Kemenag ini. Bahkan sebagian pihak meminta Kemenag meninjau ulang rencana penerbitan Kartu Nikah. Tapi Kementerian Agama (Kemenag) tetap bergeming lantaran mengklaim program ini telah dikaji sejak 2017. Rencananya, penerbitan Kartu Nikah akan dimulai akhir November 2018 ini. Menurut Anda, sebegitu urgenskah penerbitan Kartu Nikah?

Peluncuran Kartu Nikah bersamaan dengan launching Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (Simkah Web) pada 8 November lalu. Simkah Web ini dirancang untuk meningkatkan kinerja layanan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik, di mana Kartu Nikah merupakan salah satu bagian dari upaya tersebut. Namun program ini tidak didesain untuk menggantikan buku nikah, melainkan dokumen tambahan pernikahan.

Kemenag mengklaim peluncuran kartu tersebut sebagai respon atas permintaan masyarakat terkait kartu identitas pernikahan yang mudah dibawa saat berpergian. Kalau benar adanya, mengapa Kartu Nikah tidak dijadikan sebagai pengganti buku nikah?

Boleh jadi atas dasar itulah, sebagian kalangan menilai pengadaan Kartu Nikah sebagai pemborosan anggaran. Menilik penuturan Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag Mohsen, APBN 2018 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp688 juta untuk mencetak satu juta Kartu Nikah. Lantas, apakah program ini bisa dinilai sebagai pemborosan anggaran?

Meski begitu, Kemenag bersikukuh bahwa langkah mereka bukan pemborosan anggaran. Bahkan mereka menegaskan penerbitan Kartu Nikah tak akan menggunakan APBN murni pada gelombang berikutnya. Penganggarannya akan dialokaikan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola Kemenag untuk pengembangan layanan KUA. Jika demikian, apa iya tidak ada program yang lebih urgen ketimbang penerbitan Kartu Nikah di lingkungan KUA?

Langkah Kemenag ini diwanti-wanti oleh KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang khawatir proyek pembuatan Kartu Nikah punya nasib serupa dengan kasus megakorupsi KTP elektronik. Di mana proses pengadaan yang menyeret Setya Novanto itu sudah didesain untuk bancakan anggaran. Namun lagi-lagi Kemenag memastikan pengadaan Kartu Nikah akan dijalankan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam kerangka good governance. Atas dasar ini, pengadaannya akan dilakukan melalui tender terbuka. Prosesnya pun dilakukan secara transparan.

Meski demikian, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (pengadaan Kartu Nikah) tetap saja merupakan salah satu titik rawan korupsi, sekalipun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah berupaya mencegah praktik korupsi dengan membuka ruang transparansi pengadaan barang dan jasa melalui e-Catalogue dan e-Purchasing. Bahkan kabarnya, masih ada yang berusaha mengangkangi sistem pengadaan berbasis elektronik ini.

Lalu, upaya pengawasan seperti apa yang perlu dilakukan agar kekhawatiran KPK tidak menjadi kenyataan? Sekalipun Kartu Nikah dinilai pemborosan anggaran oleh sebagian kalangan, tentu masyarakat berharap setidak-tidaknya program anyar ini tidak dijadikan ladangan korupsi baru.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center

Pada 19-25 September 2018, Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Bimas Islam mengumumkan lelang pengadaan Kartu Nikah Tahun Anggaran 2018 menggunakan metode Lelang Pascakualifikasi. Pada 5 Oktober 2018, pemenang lelang diumumkan, lalu 10-17 Oktober dilanjutkan penandatanganan kontrak. Lelang pengadaan Kartu Nikah ini dimenangkan oleh PT Pura Barutama yang beralamat di Jalan AKBP Agil Kusumadya 203, Kudus, Jawa Tengah dengan nilai harga penawaran atau harga terkoreksi sebesar Rp688.600.000,-.

Dari aspek penganggaran dan proses pengadaan, penerbitan Kartu Nikah telah dilakukan dengan transparan dan harga yang ekonomis. Indikasinya terlihat dari penghematan dari nilai pagu anggaran dibandingan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), lalu HPS dibandingkan dengan nilai penawaran pemenang lelang.

Sebenarnya, nilai pagu anggaran Kartu Nikah mencapai Rp7,4 miliar. Tetapi dalam nilai HPS menjadi Rp1 miliar. Artinya, ada penghematan anggaran senilai Rp6,4 miliar (86 persen). Kemudian, nilai penawaran pemenang lelang sebesar Rp688,6 juta atau nilai penghematannya mencapai Rp311,4 juta (31 persen) dari nilai HPS.

Meski begitu, Kemenag perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai aspek manfaat dari anggaran Kartu Nikah. Layanan publik apa saja yang terkait langsung dengan pemanfaatan kartu nikah, sehingga urgen untuk diprogramkan dan dianggarkan? Selama ini buku nikah dipakai sebagai persyaratan untuk mengakses layanan publik seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Kartu Anak, dan kartu lainnya, namun hal tersebut belum menjelaskan urgensi Kemenag untuk program dan anggaran pengadaan kartu nikah.

Kalau aspek manfaat terpenuhi, maka anggaran tidak mubazir. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi maka anggaran jadi mubazir dengan kata lain pemborosan.

Yang menjadi pertanyaan masyarakat selanjutnya, mengapa Kartu Nikah hanya bagi warga Islam, tidak semua agama yang sudah menikah? (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekjen Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA)

Rencana penerbitan Kartu Nikah jelas pemborosan anggaran negara, apalagi kartu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganti Buku Nikah. Di kolom KTP juga sudah tercantum informasi nikah/belum. Itu artinya, Kartu Nikah tidak diperlukan.

Ke depannya, penerbitan Kartu Nikah ini bisa dijadikan alat transaksi baru bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasang tarif bila warga tidak segera mendapatkan Kartu Nikah.

Kami sepakat dengan KPK bahwa proses pengadaan Kartu Nikah ini perlu diawasi lebih ketat, karena sangat rawan korupsi. Caranya adalah memastikan proses pengadaannya transparan dan akuntabel.

Atas dasar itu, kami mendorong KPK mengawasi pengadaannya, lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pelaksanaannya. Ini bila Kementerian Agama tetap menjalankan program pengadaan Kartu Nikah. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF